Month: <span>October 2020</span>

Pjs Bupati Sumba Barat Apresiasi STC Salurkan Bantuan Makanan Pokok

Waikabubak – Kamis. 29/10/20, bertempat di Desa Beradolu,  Penjabat Sementara (Pjs) Bupati Sumba Barat, Drs. Semuel D. Pakereng, M.Si, berkesempatan hadir dan melakukan penyerahan bantuan bahan makanan pokok yang disediakan pihak Save the Children (STC) kepada warga penerima manfaat.

Bantuan Bahan Makanan Pokok ini merupakan bentuk respon kepedulian STC terhadap kondisi Stunting di masa pandemic (baca: Respon COVID-19, Save the Children Salurkan Bantuan Makanan Pokok Kepada 1800 KK).

Saat penyerahan, Pjs Bupati Sumba Barat didampingi oleh Kepala Dinas Kesehatan, Drg. Bonar B. Sinaga, M.Kes, Kepala Bappeda, Titus Diaz Liurai, S.Sos, M.Si, dan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) yang juga Wakil Ketua Satgas COVID-19 Kabupaten Sumba Barat, Ir. Yanis Eklemens Luther Chr. Loebaloe, M.Si, serta Kepala Desa Beradolu, Yance Kaleka.

Atas nama Pemerintah Kabupaten Sumba Barat, Pjs Bupati Sumba Barat menyampaikan terima kasih kepada Save the Children yang sudah menaruh kepedulian dengan memberikan bantuan bahan makanan pokok kepada warga Sumba Barat. (RED-STC/DKIPS)

Bagikan Informasi Ini

Respon COVID-19, Save The Children Salurkan Bantuan Makanan Pokok Kepada 1800 KK

WAIKABUBAK,- Salah satu bentuk penanganan stunting yang dilakukan Save the Children (STC)  di masa pandemic COVID-19 adalah menyerahkan bantuan kemanusiaan dalam bentuk bahan makanan pokok kepada 1800 Kepala Keluarga. Para penerima manfaat program ini adalah keluarga dengan kategori paling rentan yang memiliki anak di bawah umur dua tahun, ibu hamil dan anak-anak yang bermasalah dengan kondisi kesehatan khususnya masalah stunting termasuk anak berkebutuhan khusus. Penerima manfaat ini berasal dari 13 desa di Kabupaten Sumba Barat dan 5 desa di Kabupaten Sumba Tengah. Penentuan desa penerima bantuan pangan dilakukan bersama-sama dengan pemerintah daerah berdasarkan pertimbangan di atas.

Penyerahan bantuan kemanusiaan ini telah dilaksanakan sejak Rabu (28/10) di Desa Gaura dan dilanjutkan pada Kamis (29/10) di Desa Puu Mawo dan Desa Beradolu. Bantuan yang diberikan kepada setiap keluarga berupa beras sebanyak 50 kg, telor ayam 2 papan, minyak goreng 5 liter, bawang merah 1 kg, bawang putih 1 kg, kacang hijau 5 kg, gula pasir 2 kg dan garam 2 bungkus. Sebelum menyerahkan bahan bantuan ini, pihak Save the Children melakukan pemeriksaan terhadap kondisi bahan dan melakukan penimbangan ulang untuk memastikan berat bahan bantuan telah sesuai dengan yang direncanakan.

Dalam penyerahan bantuan ini, Save the Children menurunkan semua staf bersama para relawannya di setiap desa. Di setiap lokasi, pihak Save the Children melakukan penataan lokasi mulai dari pintu masuk pendaftaran, pemeriksaan dokumen pendukung hingga penyerahan bahan bantuan yang telah diverifikasi pada pintu keluar. Para warga penerima manfaat program datang ke lokasi distribusi dengan mengenakan masker dan menjaga jarak antara satu dengan yang lainnya. Setiap penerima manfaat yang akan memasuki lokasi untuk menerima bantuan terlebih dahulu dilakukan pengukuran suhu tubuh menggunakan thermogun. Selain itu, di lokasi juga tersedia fasilitas cuci tangan pakai sabun maupun hand sanitizer.

Sumba Field Manager Save the Children, David Wala, menjelaskan, kegiatan penyaluran CTP diarahkan untuk mendukung peningkatan kualitas kesehatan dan gizi anak dengan cara memberikan bantuan pangan kepada 1800 keluarga yang paling rentan. David Wala berharap kepada setiap penerima bantuan dapat menggunakannya secara baik untuk meningkatkan status gizi anak.

Sementara itu, Benny Leonard Johan sebagai Ketua Tim Penyaluran Bahan Makanan Pokok ini, menjelaskan, penentuan penerima manfaat dari bantuan bahan makanan pokok ini telah didiskusikan dengan Tim Satgas COVID-19 Kabupaten Sumba Barat pada periode Juni hingga Juli 2020 di Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sumba Barat, dan juga telah didiskusikan dengan pihak Satgas COVID-19 Kabupaten Sumba Tengah yang pada waktu itu dihadiri oleh perwakilan Bapelitbangda, Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, serta Dinas Sosial di aula Bapelitbangda Sumba Tengah. Dalam penentuan kriteria penerima manfaat ini, pihak Save the Children dan pemerintah daerah telah menyepakati bahwa desa-desa locus stunting merupakan sasaran utama. Dari diskusi ini akhirnya disepakati bahwa kriteria penerima bantuan CTP adalah desa lokus stunting (prevalensi tinggi), diambil dari antara Desa Dampingan Program Sponsorship, wilayah desa masuk kategori sulit akses layanan kesehatan dan tempat penyediaan bahan makanan seperti pasar dan koperasi, keluarga dengan anak baduta dan ibu hamil, serta keluarga dengan anak-anak berkebutuhan khusus.

Benny Leonard Johan, menambahkan, alasan utama pihaknya menyalurkan bantuan CTP ini krna di masa pandemic COVID-19 keluarga-keluarga dengan kriteria di atas sangat merasakan kesulitan untuk memperoleh pendapatan atau menurunnya pendapatan keluarga sehingga berdampak pada pemenuhan gizi anak dan ibu hamil. Selain itu, di Sumba Barat dan Sumba Tengah adalah kabupaten dengan tingkat prevelensi stunting yang cukup tinggi. Berdasarkan data yang diperoleh pihaknya dari Bappeda dan Bapelitbangda menyebutkan bahwa angka prevalensi Stunting di Sumba Barat masih mencapai 31,85% dan Sumba Tengah 20,49%. Berkaitan dengan ini, kondisi penurunan pendapatan di masa pandemic COVID-19 menyebabkan masalah yang cukup parah terhadap meningkatnya kasus stunting di kedua kabupaten tersebut. Menyikapi kondisi ini maka, Save the Children sebagai mitra kerja pemerintah daerah terpanggil untuk mendukung pemerintah daerah dengan melakukan respon secara cepat bagi mereka yang paling rentan dalam menghadapi krisis ini. Kegiatan penyaluran bantuan CTP ini merupakan bagian dari serangkaian kegiatan respon COVID-19 sejak bulan Maret 2020 lalu.

Lebih lanjut dijelaskan Benny Leonard Johan, tahapan-tahapan penyaluran bantuan CTP ini diawali dengan diskusi penentuan kriteria dan jumlah penerima manfaat, analisa situasi dan pendataan, penentuan wilayah desa penerima program, desain prosedur penentuan penerima bantuan CTP, sosialisasi program kegiatan, penentuan penyedia jasa penyalur bahan makanan, penentuan strategi penyaluran bantuan, penentuan jenis menu atau paket bantuan, pelaksanaan dan pengawasan kegiatan penyaluran bantuan CTP serta monitoring evaluasi dan pelaporan kegiatan.

“Kegiatan CTP ini sebagai bentuk komitmen Save the Children Sumba untuk mewujudkan anak Sumba Sehat Cerdas dan Mendapatkan Pendidikan yang Berkualitas. Karenanya, keseluruhan proses yang dilalui sebagai skema pembelajaran yang akan menjadi pola pelaksanaan kegiatan serupa di masa mendatang, terutama sebagai material pembelajaran yang dapat diintegrasi oleh mitra implementor lokal termasuk pemerintah sesuai konteks dan waktu pelaksanaannya, “jelas Benny Leonard Johan.

Pada kegiatan penyerahan bantuan makanan pokok kepada penerima manfaat di Desa Beradolu juga dipantau oleh pemerintah daerah. Penjabat Sementara (Pjs) Bupati Sumba Barat, Drs. Semuel D. Pakereng, M.Si, berkesempatan memberikan penyerahan bantuan bahan makanan pokok yang disediakan pihak Save the Children kepada warga penerima manfaat. Saat penyerahan, Pjs Bupati Sumba Barat didampingi oleh Kepala Dinas Kesehatan, Drg. Bonar B. Sinaga, M.Kes, Kepala Bappeda, Titus Diaz Liurai, S.Sos, M.Si, dan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) yang juga Wakil Ketua Satgas COVID-19 Kabupaten Sumba Barat, Ir. Yanis Eklemens Luther Chr. Loebaloe, M.Si, serta Kepala Desa Beradolu, Yance Kaleka. Atas nama Pemerintah Kabupaten Sumba Barat, Pjs Bupati Sumba Barat menyampaikan terima kasih kepada Save the Children yang sudah menaruh kepedulian dengan memberikan bantuan bahan makanan pokok kepada warganya.

Dalam penyaluran bantuan CTP ini, Save the Children bekerja sama dengan sejumlah vendor lokal penyedia bahan makanan dan tetap mengedepankan penerapan protokol kesehatan serta aspek perlindungan anak.  Di Kabupaten Sumba Barat, desa-desa penerima bantuan CTP terdiri dari; Beradolu, Gaura, Puumawo, Patialadete. Malata, Manukuku, Rajaka, Hobawawi, Haronakala, Kalebu Anakaka, Kareka Nduku, Sobarade dan Zalakadu. Sementara itu di Kabupaten Sumba Tengah, desa-desa penerima manfaat program CTP terdiri dari; Tanamodu, Manuwolu, Praimadeta, Kabelawuntu dan Malinjak. (STC-RED)

Bagikan Informasi Ini

Gandeng PSI dan STC, DP3A Siapkan FA Sumba Barat

Waikabubak – Selasa, 27/10/20, Perkumpulan Stimulant Institute (PSI) dan Save The Children (STC) bersama Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) menginisiasi  Pembentukan Forum Anak (FA) Tingkat Kabupaten Sumba Barat melalui rapat koordinasi lintas sektor yang melibatkan 7 Perangkat daerah terkait (DP3A, DP2KB, Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, DKIPS, Bappeda, Dinkes) serta TP.PKK Kabupaten Sumba Barat, bertempat di Ruang Rapat Bappeda Kabupaten Sumba Barat.

Jefrianus Soni Rouki, Program Coordinator PSI, saat membuka rapat koordinasi, menyampaikan hasil yang ingin dicapai dari pelaksanaan  rapat koordinasi awal ini adalah adanya pemahaman yang sama dari stakeholder terkait dan mitra tentang tujuan pembentukan FA, mengetahui teknis pelaksanaan pembentukan FA serta adanya kesepakatan dan komitmen baik dari stakeholder terkait maupun  mitra dalam mendukung pembentukan FA tingkat Kabupaten.

Rapat dengan narasumber tunggal Kepala Dinas P3A, Drs. Djemi Octavianus Dima, MM, memberikan gambaran awal kedudukan anak, merujuk pada beberapa kitab suci dan pandangan tokoh dunia terhadap anak yang diberi tajuk slide  “Apa Kata Sorga Dan Dunia Tentang Anak”, cukup menarik konsentrasi peserta rapat dalam memahami pentingnya perlindungan terhadap anak.  Lebih lanjut Kepala DP3A memberikan penjelasan terkait mekanisme pembentukan  FA serta memberikan gambaran perlunya kolaborasi dari stakeholder terkait dalam pengembangan FA nantinya.

Dijumpai selepas rapat koordinasi, Djemi Dima menjelaskan bahwa sesungguhnya FA merupakan isu besar bahkan isu international, dan telah banyak regulasi  yang dihasilkan untuk mendukung perlindungan anak khususnya di Indonesia. Untuk melaksanakan semua regulasi tersebut sangat dibutuhkan keikutsertaan  berbagai sektor dan element terkait  lainnya dalam gawean besar ini.

Rapat koordinasi ini diharapkan dapat menjadi momentum yang tepat untuk membangun koordinasi bersama dengan semua sektor dan element terkait agar bisa bersinergi dan dapat memberikan kontribusi yang baik dalam pelaksanaan perlindungan anak terutama di aspek pemenuhan hak berpartisipasi bagi anak. Djemi Dima memandang bahwa dalam perlindungan anak, pemenuhan hak partisipasi ini harus menjadi garda depan, sebab berdasarkan kenyataan dilapangan, dari semua aspek layanan terhadap hak anak, hak berpatisipasi ini dirasa hampir tidak pernah diberikan kepada anak, terutama hak berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan.

DP3A menargetkan pada tahun 2021, FA Kabupaten Sumba Barat harus sudah terbentuk dan  kehadiran PSI dan STC sangat dibutuhkan dalam dukungan program maupun dari segi pembiayaannya. Karena sangat disadari sebagus apapun perencanaan program kegiatan, tanpa adanya dukungan pembiyaan yang memadai, maka kegiatan tersebut tidak akan berjalan dengan lancar. 

Demikian pula terhadap 7 Perangkat Daerah yang hadir saat ini, sangat diharapkan dapat memberikan kontribusi sesuai ruang lingkup tugas dan fungsinya masing-masing dalam pengembangan FA nantinya, bahkan Djemi berharap bisa mengandeng Perangkat Daerah lain yang memiliki keterkaitan fungsi dengan pengembangan FA, seperti Balitbang yang bisa memberikan wawasan terhadap anak dalam penelitian sederhana, dan lain sebagainya.

Berkaitan dengan Kota Layak Anak (KLA) terdapat 5 Cluster dan salah satu indikator dari cluster tersebut adalah FA. Pemenuhan Cluster ini sangat membutuhkan peran aktif  Perangkat Daerah lain dan masih banyak hal yang harus dibenahi untuk Kabupaten Sumba Barat untuk mendapatkan predikat KLA. Diakhir penjelasannya Djemi Dima menyampaikan harapan, kiranya FA yang akan dibentuk bisa menjadi momentum paling berharga terbaik, dimana kelima cluster dapat dilaksanakan secara Holistik terintegratif (FA-HI). (RED.AR-DKIPS)

Bagikan Informasi Ini

Kolaborasi PSI dan Bappeda laksanakan Workshop Hasil Monev PAUD HI bersama 44 Pemerintah Desa di Kabupaten Sumba Barat

Waikabubak – Selasa, 27/10/20, bertempat di Aula Rapat Bapeda Kabupaten Sumba Barat, Perkumpulan Stimulant Institute (PSI) mitra Save The Children (STC) berkolaborasi dengan Bappeda Kabupaten Sumba melaksanakan kegiatan Workshop Hasil Monev PAUD HI bersama Pemerintah Desa. Kegiatan yang  dilaksanakan  selama 2 hari  sejak tanggal 26/10/20 ini sesungguhnya  merupakan tindak lanjut dari workshop sebelumnya (baca: PSI adakan Workshop Monev PAUD HI).

Kegiatan dibuka oleh Kepala Bapeda Kabupaten Sumba Barat, Titus Diaz Liuray, S.Sos, yang menyampaikan  bahwa konsep PAUD HI di kabupaten Sumba Barat sudah ada sejak tahun 2016, setelah melihat kondisi sebelumnya dimana semua aspek layanan berjalan sendiri-sendiri/secara parsial, sehingga tidak nampak hasilnya. Untuk itu dengan adanya PAUD HI, 4 aspek layanan diharapkan dapat dilaksanakan secara terpadu. Sehingga Monev yang dilaksanakan beberapa waktu lalu juga dilakukan secara terpadu oleh pihak terkait, yang melibatkan Tim Pawoda dan Satgas Covid-19, dengan harapan melalui monev terpadu,  hambatan maupun kendala kompleks yang dijumpai dilapangan dapat menjadi bahan evaluasi bersama terutama bagi masing-masing desa dalam upaya peningkatan kualitas pemenuhan hak-hak anak juga bagi perangkat daerah terkait sebagai acuan perbaikan kedepan.

Pada paparan hasil monev TItuz menyampaikan bahwa secara keseluruhan nilai rata-rata hasil monev PAUD HI di 4 aspek layanan baik  pendidikan, kesehatan, perlindungan dan pengasuhan semuanya masih dibwah 50%, meskipun dijumpai juga terdapat beberapa desa yang memiliki penilaian diatas 50%, namun kondisi yang ada dilapangan ini harus menjadi perhatian untuk dilakukan perbaikan-perbaikan dan termuat dalam RPJMDesa maupun REnstra masing-masing perangkat daerah terkait.  

Diskusi yang dipimpin oleh kepala pelaksana BPBD Ir. Yanis Eklemens Luther Chr Loebaloe, berjalan cukup terarah dan menhasilkan beberapa rumusan untuk masing-masing aspek layanan yang akan  ditindaklanjuti oleh Pemerintah Desa, maupun masing-masing Perangkat Daerah.

Dalam kesempatan terpisah Titus Diaz menyampaikan apresiasi kepada pihak PSI dan STC dalam pelaksanaan monev ini, lebih lanjut  Titus berpendapat, perlu kiranya pemerintah daerah mereplikasinya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dijelaskan bahwa selama ini bila Pemda melakukan monev selalu dilakukan sendiri-sendiri, yang akhirnya akan selalu saling menyalahkan atas temuan dilapangan. Bila monev dapat dilaksanakan terpadu maka saling menyalahkan tidak akan terjadi. Disamping itu pelaksanaan monev tidak pernah dilengkapi dengan instrument baku, hanya dilakukan begitu saja dan diselesaikan dengan laporan saja. Kedepan perlu adanya suatu instrument monev yang terukur yang dapat menghasilkan rumusan permasalahan, kendala, hambatan di lapangan dan hasil tersebut harus dipaparkan, sehingga semua pihak tau dan bisa menjadi rekomendasi perbaikan bersama bagi perangkat daerah terkait.

Keberadaan dan dukungan semua NGO dalam pelaksanaan penyelenggaran pemerintahan ini sangat penting, sebab dengan adanya perubahan paradigma dalam pemerintahan dari Government  ke Governance, itu artinya Pemerintah tidak bisa berjalan sendiri, pemerintah membutuhkan dukungan dan kerjasama dengan pihak lain, seperti saat ini dengan PSI maupun dengan STC, demikian juga dengan NGO lainnya, demikian penegasan kepala Bapeda mengakhiri penjelasannya.

Hadir dalam workshop tersebut perwakilan 44 Desa/Kelurahan sample monev, Kepala Dinas P3A, Perwakilan DPMD dan Perwakilan DKIPS. (RED.AR-DKIPS)

Bagikan Informasi Ini