Day: <span>November 2, 2020</span>

Pjs Bupati Sumba Barat Tekankan Netralitas ASN Harus Dijaga

Waikabubak – Senin, 2/11/20, Pjs Bupati Sumba Barat, Drs. Semuel Pakereng, M.Si didampingi Pjs. Sekda Sumba Barat, Drs. Daniel B. Pabala, memimpin Rapat Kerja bersama pimpinan Perangkat Daerah (PD) dan Unit Kerja  (UK) beserta seluruh pejabat eselon 3 lingkup Pemkab Sumba Barat, bertempat di Aula Rapat Kantor Bupati Sumba Barat.

Pjs. Bupati mengawali rapat dengan penyampaian ucapan terima kasih atas pengamanan kantor masing-masing yang telah dilakukan oleh setiap PD/UK selama libur, dan sekali lagi mengucapkan terima kasih atas dukungan serta kerjasama semua PD/UK atas kerja nyata penyelesaian penginputan Program dan Kegiatan untuk perencanaan 2021 menggunakan aplikasi SIPD, walaupun sementara libur.

Pada kesempatan tersebut Pjs. Bupati menekankan kembali dengan tegas agar Netralitas ASN dalam pelaksanaan pilkada 2020 tetap dijaga. Sangat dipahami adanya keterkaitan hubungan keluarga antara ASN dengan masing-masing paket, namun bagaimanapun Netralitas ASN harus tetap dijaga. Disinggung juga dalam kerapatan, adanya pemberitaan bahwa Kemendagri memberikan sanksi pemblokiran terhadap data administrasi kepegawaian ASN di 67 Pemda sebagai sanksi karena Kepala Daerahnya belum menindaklanjuti rekomendasi Komisi ASN. Semuel Pakereng berharap hal tersebut tidak terjadi di Kabupaten Sumba Barat.

Loyalitas terhadap jam kerja, baik jam masuk maupun jam keluar kantor harus diperhatikan. Diingatkan pula dimasa pandemic covid 19 perlu tetap memperhatikan protocol kesehatan dan ASN harus bisa menjadi contoh. (RED.AR-DKIPS)

Bagikan Informasi Ini

Perencanaan 2021, Sumba Barat Terapkan SIPD

Waikabubak – Minggu, 1/11/20, Kewajiban penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Perencanaan Daerah (SIPD) sesuai Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 130/736/SJ Tentang Percepatan Penerapan SIPD, menjadi dasar Bappeda Kabupaten Sumba Barat bertekad menerapkan SIPD dalam penyusunan Perencanaan Anggaran Tahun 2021. Dengan memanfaatkan waktu yang ada, sejak 28 Oktober 2020 lalu, saat libur nasional dan cuti bersama, Bappeda tetap masuk kantor guna memfasilitasi seluruh Perangkat Daerah (PD) Lingkup Pemerintah Kabupaten Sumba Barat dalam pemutahiran dan penginputan Program Kegiatan sesuai Keputusan Mendagri No. 050-3708 Tahun 2020 dalam  Aplikasi SIPD.

Kepala Bappeda Kabupaten Sumba Barat, Titus Diaz Liurai, S.Sos, MM targetkan hari ini, Minggu, 1/10/2020 seluruh PD telah menyelesaikan pemutahiran dan penginputan dalam SIPD. Produk kegiatan ini yaitu selesainya Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sumba Barat Tahun 2021.

Titus mengakui bahwa cukup banyak kendala dalam penggunaan SIPD, karena ini merupakan aplikasi yang baru, sehingga dibutuhkan waktu dalam penyesuaiannya. SIPD sendiri sesungguhnya telah digunakan oleh Bappeda sejak tahun 2019, saat itu adalah SIPD Bangda, yang kemudian tidak digunakan lagi dan muncul SIPD Kemendagri yang saat ini digunakan.

Lebih lanjut Titus memberikan klarifikasi atas isu yang berkembang selama ini bahwa Bappeda salah menerapkan aplikasi SIPD yaitu menggunakan SIPD Bangda, itu tidak benar. SIPD yang diterapkan sekarang adalah SIPD Kemendagri dengan alamat sumbabaratkab.sipd.kemendagri.go.id, tetapi karena Sumba Barat tahun depan merupakan tahun terakhir RPJMD, maka tahapan yang harus dilakukan adalah menginput terlebih dahulu Program Kegiatan sesuai Permendagri 13 Tahun  2006 kemudian dilakukan mapping ke Permendagri 90 Tahun 2019 dan selanjutnya dilakukan pemutahiran berdasarkan Kepmen 050-3708 Tahun 2020. Mengingat waktu yang disiapkan sangat singkat, maka dibutuhkan kerja ekstra semua pihak,  namun Puji Tuhan atas dukungan dari semua Pimpinan PD/Unit Kerja semua berjalan dengan baik dan saat ini telah masuk pada tahapan penginputan RKA dan selanjutnya KUA PPAS. Kondisi inilah yang terasa rumit dan seolah-oleh ada 3 dokumen perencanaan untuk 2021, padahal sesungguhnya hanya ada 1 yaitu RKPD Tahun 2021 yang memiliki nomenklatur Program Kegiatan sesuai dengan Kepmen 050-3708 Tahun 2020.

Didalam penerapan system ini terdapat proses perencanaan dan penganggaran.  Proses perencanaan menggunakan SIPD dengan TAPD perencanaan, sehingga leading sektornya berada di Bappeda, mulai hari Senin saat masuk dalam penyusunan RKA, menggunakan Sitem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) maka leading sektornya adalah BKAPD. Kedepan nantinya sesuai regulasi PPAS adalah produk dari BKAPD, namun karena saat ini adalah masa transisi maka diminta untuk Bappeda menanganinya terlebih dulu.

Diakhir penjelasannya, kembali lagi Kepala Bapeda menegaskan, karena system ini merupakan system baru maka diakui banyak terjadi kendala dan hambatan dalam pengimplementasiannya, namun berkat dukungan, kerjasama dan kolaborasi semua pihak, proses ini dapat berjalan dengan baik. “Tahun ini kita baru menerapkan SIPD mulai dari penyusunan RKPD Tahun 2021, tetapi tahun depan kita sudah harus menerapkan RKPD mulai dari Musrenbang Dusun, Musrenbang Desa/Kelurahan, Musrenbang Kecamatan, Musrenbang Kabupaten, Pokok Pikiran DPRD, RKPD sampai pada APBD. Saya yakin jika system ini benar-benar diterapkan maka tugas Bappeda dan BKAPD menjadi lebih ringan dan kualitas dokumen perencanaan menjadi lebih baik”

Pada kegiatan di hari terakhir ini, hadir Pjs Bupati Sumba Barat, Drs. Semuel Pakereng, M.Si, untuk memantau pelaksanaan proses penginputan Program Kegiatan dalam aplikasi SIPD oleh sejumlah PD, dan nampak pjs memberikan motivasi dan apresiasi kepada Bappeda, dan seluruh admin serta pimp PD/ Unit kerja yang hadir atas kerjasamanya dan keseriusannya. (RED.AR-DKIPS).

Bagikan Informasi Ini