Day: <span>November 4, 2020</span>

Pjs Bupati Sumba Barat: “PRIORITASKAN DANA DESA 2021 UNTUK PEMULIHAN EKONOMI MASYARAKAT DI DESA“

Waikabubak – Rabu, 4/11/20, Pjs Bupati Sumba Barat, Drs. Semuel Pakereng, M.Si, membuka dengan resmi Rapat Evaluasi Bersama Camat, Lurah dan Kepala Desa se-Kabupaten Sumba Barat bertempat di Aula Rapat Kantor Bupati Sumba Barat dengan agenda utama rapat terkait Evaluasi Dana Desa 2020.

Rapat Evaluasi diawali dengan penyampaian paparan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Sumba Barat, Yakobus Jefrison Dapamerang, SP, MM tentang Potret Dana Desa 2020 dan Prioritas Dana Desa 2021.

Dalam sambutannya, Pjs. Bupati memberikan penegasan kepada seluruh Camat, Kepala Desa dan Lurah beserta seluruh perangkatnya untuk menjaga netralitas dalam pemilukada. Bagi yang kedapatan melanggar akan diproses sesuai regulasi yang berlaku.  Demikian juga dalam bermedia sosial haruslah bijak, terutama dalam memposting sesuatu atau berkomentar terhadap salah satu paket Bupati/ Wakil Bupati, serta hindari provokasi ke warga bahwa bantuan-bantuan yang turun karena bantuan paket tertentu.

Kepada para Camat diharapkan agar aktif melakukan pembinaan kepada Desa/ Kelurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan, termasuk pembinaan terhadap pengelolaan dana desa. Sedangkan kepada pada Kepala Desa ditegaskan agar hati-hati dalam penggunaan dana desa sehingga tidak terjerat masalah hukum di kemudian hari.

Mencermati paparan Kadis PMD, yang mengatakan bahwa masih ada desa yang belum memasukkan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Tahun 2019, Laporan Konvergensi Stunting Tahun 2019 serta Laporan Tahap I dan Tahap II tahun 2020, padahal laporan tersebut sangat dibutuhkan untuk pencairan Dana Desa Tahap III, maka Pjs. Bupati tegaskan agar Laporan dimaksud segera dimasukkan paling lambat, Jumat 6 November 2020. Demikian juga bagi desa yang progress pencairan BLT Dana Desa masih rendah, agar segera dipacu minggu ini.

Terkait Dana Desa Tahun 2021, Pjs. Bupati menghimbau agar diprioritaskan untuk kegiatan-kegiatan yang dapat memulihkan kondisi ekonomi masyarakat di desa yang terdampak oleh pandemic covid-19. Antara lain dengan memanfaatkan lahan-lahan tidur untuk pengembangan beberapa komoditas seperti Jagung, Padi dan tanaman produktif lainnya melalui BUMDES dengan system Padat Karya Tunai (PKT)

Di akhir arahannya, Pjs. Bupati berharap para Tenaga Ahli Pendamping Desa yang juga hadir dalam rapat tersebut, agar meningkatkan kinerja pendampingan di desa, serta mengingatkan para Pendamping Lokal Desa (PLD) dan Pendamping Desa (PD) untuk netral dan tidak terlibat dalam kegiatan politik praktis.

Rapat Evaluasi ini dihadiri oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan, Kepala DPMD Kabupaten Sumba Barat beserta Jajarannya, seluruh Camat, Kepala Desa dan Lurah se-Kabupaten Sumba Barat serta Para Tenga Ahli Pendamping Desa. (RED.AR-DKIPS)

Bagikan Informasi Ini

Kadinkes Sumba Barat OPTIMIS, 2028 Sumba Barat Eliminasi Malaria

Waikabubak – Rabu, 04/11/20, bertempat di Ruang Rapat Bupati, Pjs. Bupati Sumba Barat, Drs. Semuel Pakereng, M.Si didampingi Kepala Dinas Kesehatan Kab. Sumba Barat, drg. Bonar B. Sinaga, M.Kes dan Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Agustinus Rabilla, AMd.Kep, mengikuti virtual meeting Konsorsium Eliminasi Malaria se-Pulau Sumba.

Kadinkes menjelaskan bahwa hari ini merupakan pertemuan tahun ke-3 terkait Kesepakatan se-Pulau Sumba untuk melakukan Konsorsium Eliminasi Malaria di Tahun 2030, wacana awalnya tahun 2028.  Pertemuan pertama dilaksanakan di Kab. Sumba Barat Daya, dan tahun depan direncanakan dilaksanakan di Kabupaten Sumba Timur.

Maksud tujuan kegiatan Konsorsium Eliminasi Malaria se-Pulau Sumba ini agar para Kepala Daerah se-Sumba, memiliki satu visi untuk mengambil langkah kedepan menuju eliminasi Malaria dengan berbagai  pogram/ kegiatan dan pembiayaan serta sumber daya yang ada.

Kegiatan ini difasilitasi oleh Kementerian Kesehatan, Propinsi dan Bappenas, untuk mengukur sejauhmana perkembangan yang dicapai dari tahun ke tahun dalam Eliminasi Malaria. Sehingga dalam kegiatan ini setiap Bupati melakukan presentasi menyampaikan situasi malaria diwilayahnya serta langkah-langkah yang dibuat sebagai wujud komitmen sekarang dan kedepan.

Lebih lanjut Bonar Sinaga menjelaskan bahwa trend kasus dari waktu ke waktu di Kabupaten Sumba Barat diukur menggunakan parameter Annual Parasite Insidence (API) dan bukan AMI (Annual Malaria Incidence). API dihitung dengan konfirmasi pemeriksaan laboratrium, sedangkan AMI hanya berdasarkan tanda-tanda klinis, sehingga pengukurannya tidak significant.

Dari 2011 s/d 2020 API masih fluktuatif, Tahun 2011 sebesar 21,12%, Tahun 2015 sebesar 8,3% dan saat ini 2020 sebesar 26,35%. Untuk nasional, API harus dibwh 1%, dan menuju APi yang rendah, sangat dibutuhkan dukungan sarana microskopis yang lengkap. Dan untuk mencapainya Kadinkes menegaskan ini butuh kerja keras 7-8 tahun kedepan.

Salah satu langkah yang telah ditempuh adalah kerja sama dengan Sumba Foundation, untuk memberikan pelatihan  microscopis  bagi setiap tenaga di lini Puskesmas dan Rumah Sakit agar bisa melakukan pemeriksaan laboratorium terkhusunya untuk malaria dengan terampil.

Indikator berikutnya adalah angka kesembuhan orang yang terkena malaria dengan protocol pengobatan sesuai standart.  Dalam rapat evaluasi, semua paparan menyebutkan hal ini sebagai salah satu tantangan. Sehingga pelatihan pengobatan malaria bagi dokter dan petugas kesehatan itu menjadi penting, agar semua orang yang terkena malaria bisa mempedomani. “Bukan menjadi rahasia lagi, dari dulu kalo kena malaria, minum obat 1-2 hari, sudah dianggap sembuh, padahal sesungguhnya parasit didalam tubuh masih ada, belum sembuh. Seperti malaria faksifarum, ataupun Vivax itu 14 hari baru tuntas. Nah hal-hal semacam ini perlu digencarkan informasinya”

Apabila 2 indikator ini dapat diterapkan dengan baik, Kadinkes yakin bisa eliminasi malaria. Tetapi bagaimapun keadaan yang ada, Kadinkes optimis  melalui konsorsium program baik dr daerah, pusat dan propinsi, tahun 2028, Sumba Barat Eliminasi Malaria.

Terkait endemisitas, Kabupaten Sumba Barat telah melakukan pemetaan dengan menggunakan warna merah, kuning, hijau dan putih. Hanya terdapat 1 puskesmas Tana Rara yang dalam pemetaan berwarna putih, Sedangkan di wilayah selatan berwarna merah cenderung coklat, ini menandakan tingginya tingkat endemic malaria. Bagian tengah Sumba Barat bervariasi dari hijau sampai dengan putih, namun kembali lagi ke wilayah utara nampak masuk dalam warna merah. Sehingga tingkat endemisitas di Kabupaten Sumba Barat di setiap wilayah sangat bervariasi.

Dalam paparan diawal kegiatan, Pjs Bupati Sumba Barat telah menyampaikan bahwa Sumba Barat telah mengupayakan pengendalian malaria melalui 6 komponen kegiatan yaitu: penemuan kasus aktif dan pasif, melakukan kerja sama lintas sektor, peningkatan SDM, advokasi sosialisasi, pembagian kelambu dan pengadaan habis pakai malaria. (RED.AR-DKIPS)

 

Bagikan Informasi Ini

BAPPEDA Sumba Barat Saran “Pertimbangkan Target Pertumbuhan Ekonomi” RPJMD Prov NTT

Waikabubak –  Kepala Bappeda Kabupaten Sumba Barat, Titus Diaz Liurai, S.Sos, MM, mencermati dengan seksama “angka-angka” target paparan Konsultasi Publik atas Revisi RPJMD Propinsi NTT, yang diikutinya bersama jajaran Bappeda Kabupaten Sumba Barat secara virtual meeting, pada hari Selasa, 03/11/20 bertempat di Ruang Rapat Kepala Bappeda Sumba Barat.

Dijumpai secara terpisah, Kepala Bappeda menjelaskan bahwa melakukan revisi dokumen perencanaan merupakan amanat UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang secara tegas mengamanatkan bahwa RPJP paling lambat 7 tahun harus dievaluasi, sedangkan RPJMD paling lambat 3 tahun. Adanya Revisi RPJMD Propinsi dirasa sebagai moment tepat bagi Sumba Barat yang sementara melakukan rancangan Technokratik RPJMD Kab. Sumba Barat untuk Tahun 2021-2026. Sebab didalam RPJMD Kabupaten nantinya harus melakukan telaahan terhadap dokumen perencanaan tigkat propinsi, sehingga otomatis di dalam RPJMD 2021-2026 yang dijadikan rujukan adalah RPJMD hasil Revisi ini. Untuk menjamin integrasi dan kosistensi antara dokumen perencanaan di tingkat Kabupaten, Propinsi maupun tingkat Nasional.

 

Dan atas paparan Dokumen Revisi RPJMD Prop NTT, Kepala Bappeda menyampaikan sesungguhnya muatan materi dalam Revisian RPJMD tersebut tidak terlalu mengalami perubahan. Perubahan yang ada hanyalah penyesuaian nomenklatur Program Kegiatan serta penyesuaian target-target indikator kinerja.

Dari sejumlah target-target Indikator Kinerja yang dipaparkan, target Pertumbuhan Ekonomi menjadi satu perhatian tersendiri baginya. “Saat ini sesuai NTT Dalam Angka 2020, Pertumbuhan Ekonomi NTT 2019 sebesar 5,20% dan Sumba Barat sendiri pada Sumba Barat dalam Angka 2020 memiliki angka pertumbuhan ekonomi sebesar 5,12%. Sehingga bila propinsi NTT menargetkan pertumbuhan ekonomi sampai mencapai 9%, saya melihat ini sesuatu yang cukup berat, karena mayoritas penyumbang PDRB di Prop NTT adalah sektor pertanian. Termasuk Sumba Barat sekitar 27% sumbangan dari sektor pertanian, kehutanan dan kelautan, ini artinya pertumbuhan ekonomi sangat tergantung musim, kalo musim bagus pertumbuhan ekonomi akan bagus”

Namun lebih lanjut dijelaskan, angka tersebut mungkin akan dapat dicapai bila semua sektor jasa digerakkan, sektor pariwisata benar-benar dikembangkan. Akan tetapi pastinya harus dilakukan secara bertahap juga, apalagi dengan situasi pandemic saat ini, yang semua tau dampaknya terhadap ekonomi. “Menurut saya saat ini, kita tidak bisa berbicara tentang masalah Pertumbuhan Ekonomi tapi lebih tepatnya pada Pemulihan Ekonomi. Sebab secara nasional juga telah mengumumkan, bahwa kita memasuki resesi. Sehingga konseksuensi pastinya pertumbuhan ekonomi akan terjun bebas. Untuk itu saran Konkret Sumba Barat ke Propinsi, agar target yang akan ditetapkan perlu dipertimbang secara rasional. Sehingga tidak hanya ditetapkan sebagai target saja, tetapi benar-benar bisa dicapai”. (RED.AR-DKIPS)

Bagikan Informasi Ini