Day: <span>November 6, 2020</span>

Ny. M. Umbu Dingu Dedi Minta DWP Kabupaten Aktif Kembali

Waikabubak – Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kabupaten Sumba Barat yang diketuai oleh Ny. Margaretha Umbu Dingu Dedi melakukan kunjungan koordinasi dan sosialisasi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (ART) DWP Kabupaten bersama DWP Unit Pelaksana (UP) Bappeda Kabupaten Sumba Barat. Kegiatan yang dilaksanakan di Aula Rapat Bappeda Kabupaten Sumba Barat dipimpin langsung oleh ketua DWP Kabupaten Sumba Barat dan juga dihadiri oleh DWP UP Inspektorat.

Dalam sapaannya sebelum memulai pembahasan Anggaran Dasar dan ART, Ny. Margaretha memperkenalkan pengurus DWP Kabupaten dan menghimbau agar DWP UP Dinas/Badan/Unit Kerja dalam melakukan pertemuan pengurus minimal satu bulan satu kali. Selanjutnya beliau memberikan pengarahan tentang kepengurusan dan program kerja dan kegiatan DWP Kabupaten dan DWP UP Dinas/Badan/Unit Kerja. Pada kesempatan tersebut juga beliau mengakui bahwa program kerja DWP Kabupaten pada tahun 2020 sempat macet, hal ini dikarenakan oleh beberapa hal, misalnya sering terjadinya mutasi. Mutasi pegawai atau karyawan pada perangkat daerah dan unit kerja sangat mempengaruhi kepengurusan DWP Kabupaten atau DWP UP Dinas/Badan/Unit Kerja, sehingga berdampak pada pelaksanaan program kerja. Yang kedua, pandemi Covid-19, di mana adanya pembatasan sosial, sistem kerja, dan juga program kerja. Namun demikian, beliau berharap kedepannya, DWP Kabupaten dan DWP UP Dinas/Badan/Unit Kerja mulai aktif kembali dengan kegiatan dan program kerja yang dapat memberikan dampak demi kesejahteraan anggota dan keluarga Dharma Wanita Persatuan.

Hal yang sama juga dikatakan oleh Anastasia Diaz selaku Ketua DWP UP Bappeda, bahwa pelaksanaan kegiatan dan program kerja DWP UP Bappeda sempat macet karena pandemi Covid-19. Namun, walaupun DWP UP Bappeda belum lama dibentuk, tetapi sudah ada beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan, misalnya mengadakan perlombaan dalam rangka Hari Raya Natal.

Bagikan Informasi Ini

Sebelas Hotel dan Tiga Restoran Segera Dapat Dana Hibah 5 M Untuk Pemulihan Sektor Pariwisata Sumba Barat

Waikabubak, 6 November 2020

Kementerian Pariwisata (Kemenpar) akan segera mencairkan dana hibat Rp3,3 triliun untuk pelaku usaha (70 %) dan Pemda (30%) di 101 kota/kabupaten.  Dari tolah dana ini sekitar 5 Miliar akan diberikan kepada Pemda dan pengusaha hotel dan restoran yang taat dalam membayar pajak di Kabupaten Sumba Barat.

“Inilah yang menjadi salah satu faktor utama Pemda kita menerima dana hibah ini. Ini adalah penghargaan Pemerintah Pusat kepada para pembayar pajak. Pemerintah sebenarnya sekedar mengembalikan apa yang telah diberikan mereka kepada kepada Negara”, ujar Kabid Pengembangan Produk Wisata, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Kabupaten Sumba Barat, Adeleida Dapawole, SE.

Sebelas hotel dan 3 restoran akan mendapatkan dana hibah ini jika telah lulus verifikasi oleh Badan Keuangan, Aset dan Pendapatan Daerah. Nama-nama hotel dan restoran tidak diberitahukan karena masih dalal proses verifikasi. Jumlah ini berkurang dari 18 peserta yang diundang sebelumnya dalam rapat sosialisi dana hibah pada bulan Oktober lalu karena tidak memenuhi beberapa persyaratan pendirian usaha, seperti msasih berdiri dan masih beroperasi hingga pelaksanan dana hibah pariwisata pada bulan Agustus tahun 2020; memiliki perizinan berusaha yaitu TDUP yang masih berlaku; dan. membayarkan dan memiliki bukti pembayaran PHPR pada tahun 2019. Pemerintah menargetkan pada pada November tahun ini sudah 100 persen Pemda mengajukan daftar pengusaha hotel dan restoran yang akan mendapatkan dana bantuan. Jumlah dana yang di berikan berviriasi sesuai dengan jumlah pajak yang dibayar kepada Negara. Dengan kriteria ini, maka Nihi Sumba mendapatakan kurang lebih 80% dari total hibah yang diperuntukkan bagi hotel dan restoran. Sebagian besar dana ini akan diperuntukkan bagi kurang lebih 200 karyawan yang dirumahkan sejak merebaknya Covid-19. Pencairan pertama akan dilaksanakan sekitar minggu kedua bulan Nopember dan sisanya bulan Desember.

Perlu diketahui bahwa Covid-19 menyebabkan penurunan bisnis pariwisata dan perjalanan, sektor padat karya yang  menyerap lebih dari 13 juta pekerja dari total tenaga kerja nasional yang berjumlah 121,02. Angka itu belum termasuk dampak turunan atau multiplier effect yang mengikuti termasuk industri turunan yang terbentuk di bawahnya. Organisasi pariwisata dunia (UNWTO) pada bulan Maret 2020 mengumumkan bahwa dampak wabah Covid-19 akan terasa di seluruh rantai nilai pariwisata. Sekitar 80% usaha kecil dan menengah dari sektor pariwisata dengan jutaan mata pencaharian diseluruh dunia terkena dampak Covid-19. Dalam merespon wabah Covid-19, UNWTO telah merevisi prospek pertumbuhan wisatawan internasional negatif 1% hingga 3%. Hal ini berdampak pada menurunnya penerimaan atau perkiraan kerugian US$ 30 miliar sampai dengan US$ 50 miliar. Sebelum wabah Covid-19, wisatawan internasional diperkirakan tumbuh antara 3% sampai 4%. Asia dan Pasifik akan menjadi wilayah yang terkena dampak terburuk, dengan penurunan kedatangan yang diperkirakan antara 9% hingga 12%. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) yang datang ke Tanah Air pada awal tahun 2020 mengalami penurunan. Selama Januari 2020, kunjungan wisman mencapai sebanyak 1,27 juta kunjungan. Angka ini merosot 7,62 persen bila dibandingkan jumlah kunjungan turis asing pada Desember 2019 sebanyak 1,37 juta kunjungan. Penurunan jumlah kunjungan turis asing ini utamanya disebabkan oleh mewabahnya Covid-19 yang terjadi pada pekan terakhir Januari 2020. Merosotnya kunjungan turis asing ke Indonesia itu terlihat juga dari data wisman yang datang melalui pintu masuk udara (bandara). Jika dibandingkan dengan kunjungan pada Desember 2019, jumlah kunjungan wisman ke Indonesia melalui pintu masuk udara pada Januari 2020 mengalami penurunan sebesar 5,01persen.

Dengan memperhatikan berbagai dampak yang ditimbulkan dari wabah Covid-19, selain intervensi kebijakan yang telah dilakukan sebagaimana diuraikan diatas, masih perlu ada intervensi kebijakan lain dan mempelajari kebijakan dari berbagai negara khusus untuk memitigasi dampak Covid-19 di sektor pariwisata, maka direkomendasikan beberapa respon kebijakan sebagai berikut:

  1. Melindungi Mata Pencaharian Pekeija. Bantuan keuangan harus diberikan untuk melindungi pendapatan jutaan pekerja dalam kesulitan besar;
  2. Dukungan Fiskal, pemerintah harus memberikan keringanan kepada perusahaan-perusahaan serta jutaan usaha kecil dan menengah di sektor pariwisata sebagai stimulus untuk mencegah mereka dari keruntuhan. Kewajiban-kewajiban kepada pemerintah dan tuntutan keuangan pada sektor pariwisata perlu dihapuskan dengan segera untuk setidaknya 12 bulan kedepan; dan
  3. Injeksi likuiditas & uang tunai, bantuan arus kas untuk mendukung pemain besar dan kecil dari sektor pariwisata yang sangat terdampak wabah covid-19.

Program hibah ini bertujuan untuk membantu Pemerintah Daerah serta Industri Hotel dan Restoran yang saat ini sedang mengalami gangguan finansial serta recouen/ penurunan PAD bagi Pemerintah Daerah akibat Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dengan jangka waktu pelaksanaan yaitu buian September-Desember 2020. Pemerintah daerah yang terdampak perekonomiannya terutama di sektor pariwisata, khususnya Industri Hotel dan Restoran sehingga dapat menggerakkan kembali kegiatan pariwisata. Restoran yang merupakan labour insentiue (padat karya) dan saat ini secara umum sedang mengalami gangguan /inanciai serta pemerintah kabupaten/ kota yang kehilangan/ penurunan PAD dari PHPR dan diakibatkan tidak adanya pergerakan wisatawan.

Program Hibah Pariwisata merupakan program yang akan memberikan stimulus kepada pelaku industri hotel dan restoran dan pemerintah daerah yang telah menggerakan pariwisata di daerahnya masing-masing untuk itu program ini menetapkan 101 (seratus satu) Daerah Kabupaten/Kota dengan kriteria:

1.Pemerintah Daerah :

a.Daerah Kabupaten/Kota yang memiliki 15% PAD berasal dari Penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran   (PHPR);

b. Termasuk dalam 10 Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP) dan termasuk dalam 5 (lima) Destinasi Super Prioritas (DSP), c. Ibu Kota Provinsi;

d. Merupakan daerah Destinasi Branding Pariwisata;

e. Daerah dengan kegiatan yang termasuk dalam 100 Calender of Event;

f. Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota menerima hibah pariwisata dengan total Rp 3.3 T dengan mekanisme pembagian 70% kepada Industri Hotel dan Restoran serta 30% untuk sebagai kas umum daerah.

2. Industri Pariwisata (Hotel dan Restoran)

a. Hotel dan Restoran sesuai database Wajib Pajak Hotel dan Restoran tahun 2019 di daerah penerima Hibah;

b. Hotel dan Restoran yang masih berdiri dan masih beroperasi hingga pelaksanan dana hibah pariwisata pada bulan Agustus tahun 2020;

c. Hotel dan Restoran yang memiliki perizinan berusaha yaitu TDUP yang masih berlaku; dan

d. Hotel dan Restoran yang membayarkan dan memiliki bukti pembayaran PHPR pada tahun 2019.

Perhitungan alokasi dana hibah per daerah adalah berdasarkan realisasi penerimaan pajak hotel dan restoran selama 4 bulan tahun 2019 dengan perhitungan rata-rata per bulan PHPR tahun 2019 dikalikan 4.  Perhitungan alokasi hibah per daerah ditetapkan untuk:

1) Provinsi DK1 Jakarta sebesar 32.25% dari total PHPR 4 Bulan tahun

2) Ibukota Provinsi lainnya sebesar 50% dari total PHPR 4 Bulan tahun 2019;dan

3) Daerah dengan kriteria PHPR minimal 15% dari total PAD Tahun Anggaran 2019, 10 DPP, 5 DSP, Destinasi Branding, dan 100 COE dialokasikan sebesar 100% dari realisasi pajak PHPR selama 4 bulan yang diproporsionalkan dengan pagu total hibah daerah ini.

Dana Hibah yang diberikan kepada pemerintah daerah dibagi dengan imbangan 70% dialokasikan untuk bantuan langsung kepada Industri Hotel dan Restoran dan 30% untuk pemerintah daerah digunakan untuk penanganan dampak ekonomi dan sosial dari pandemi Covid-19 terutama pada sektor pariwisata.

Peruntukan dana hibah bagian Pemda yang terutama untuk penanganan sektor pariwisata digunakan antara lain untuk:

a. Implementasi Program CHSE di Destinasi Wisata dalam rangka Penerapan Standarisasi protokol Adaptasi Kebiasaan Baru untuk seluruh masyarakat;

b. Dukungan revitalisasi sarana dan prasarana kebersihan, keindahan, dan keamanan;

c. Pelaksanaan Bimbingan Teknis Program CHSE diperuntukan untuk pegawai hotel dan restoran serta masyarakat;

d. Pengawasan penerapan protokol kesehatan pada hotel dan restoran; dan

e. Biaya opersional pelaksanaan Hibah Pariwisata dan Pengawasan APIP daerah maksimal 5% dari nilai pagu hibah pariwsata bagian daerah dalam bentuk kegiatan yaitu:

1) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi;

2) Pelaksanaan Reviu oleh Inspektorat di Provinsi/Kabupaten/Kota;

3) Petjalanan Dinas ke/dari Lokasi Kegiatan Dalam Rangka Perencanaan, Pengendalian, dan Pengawasan; dan

4) Honorarium Pelaksanaan Kegiatan (Narasumber, Fasilitator, Moderator) dalam kegiatan hibah pariwisata tahun 2020.

Pelaksanaan bentuk kegiatan pada poin diatas harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, dan efektifitas sesuai dengan kebutuhan dan pelaksanaan kegiatan dimaksud.

Peruntukan Dana Hibah Sebesar 70% Peruntukan dana hibah untuk Industri Pariwisata (Hotel dan Restoran) dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan hotel dan restoran. Besaran Alokasi Hibah Untuk Hotel dan Restoran Berdasarkan pagu alokasi hibah sebesar 70% untuk hotel dan restoran Pemerintah daerah mengalokasikan secara proporsional berdasarkan kontribusi PHPR Tahun 2019.

OK DIKPS

Bagikan Informasi Ini

Gerakan Jumat Bersih Di Pasar Lama

Waikabubak. Pada hari Jumat, 06 November 2020, PJs. Bupati Sumba Barat Drs. Semuel  D. Pakereng, M.Si  bersama  Plt. Sekda Drs. Daniel B. Pabala dan seluruh Pimpinan OPD, anggota TNI Kodim 1613 Sumba Barat, Polre Sumba Barat serta para ASN Lingkup Kabupaten Sumba Barat melakukan Gerakan Jumat Bersih di Pasar Lama Waikabubak, disela-sela kegiatan tersebut Pjs. Bupati Sumba Barat menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Sumba Barat untuk bersama-sama menjaga kebersihan kota karena Waikabubak. Kota yang indah adalah kota yang bersih maka akan memberikan kesehatan  bagi masyarakatnya.

Selain bersih-bersih di Pasara Lama, Pjs. Bupati meminta kepada para pedangang yang berjualan di Pasar lama agar dalam waktu 1 (satu) minggu kedepan, terhitung dari Jumat, 06 N0pember 2020 sampai dengan Jumat 13 Nopember 2020 harus pindah ke Pasar Baru Weekarou.

Dalam kegiatan Gerakan Jumat Bersih tersebut yang dilakukan oleh seluruh pimpinan OPD bersama staf dan Anggota TNI Kodim 1613 Sumba Barat serta anggota Polres Sumba Barat, bergotong royong membersihkan sampah dilokasi Pasar Lama tersebut.

Hadir pada kesempatan itu seluruh Pimpinan OPD bersama staf, Dandim 1613 Sumba Barat bersama jajarannya dan juga Kapolres Sumba Barat bersama jajaran. YOB-Redaksi DKIPS

Bagikan Informasi Ini

 Pjs. Bupati Sumba Barat Di GKS Jemaat Baliloku “GEREJA DAN PEMERINTAH ADALAH MITRA”

Baliloku – Kamis, 05/11/20. Pjs. Bupati Sumba Barat, Drs. Semuel Pakereng, M.Si beserta jajarannya hadir dalam Ibadah Pemekaran Jemaat Baliloku menjadi jemaat mandiri lepas dari Jemaat Waihura dan Pentahbisan Vic. Lexiandri Umbu Jawawu Anagoga, S.Si.Theol yang dipimpin oleh Pdt. Marianti Bara Gae, STh, Ketua BPMJ GKS Waihura.

Penthabisan Vicaris menjadi Pendeta dilakukan Ketua Umum Sinonde GKS, Pdt. Alfred Dj. Samani, dengan prosesi penumpangan tangan oleh para Pendeta dan Pengenaan Toga serta penyerahan Akta Peneguhan sebagai Pendeta.

Samani dalam sambutannya mengemukakan agar orang berjabatan (Pdt, Penatua, Diaken) di gereja dapat membangun kesepahaman yang solid dalam pelayanan, dan sebagai jemaat mandiri dukungan seluruh elemen jemaat sangat strategis dalam penatalayanan gereja kedepan, bukan hanya saat ini.

Dalam khotbah sulungnya yang bertema “Hidup Sebagai Keluarga Allah Yang Berdampak (I Timotius 3:15)”, Pdt. Lexi mengemukakan kehidupan itu bersumber dari Allah, karena itu ciptaan-Nya wajib menjalankan kehidupan ini secara bertanggung jawab dalam relasi dengan sesama terlebih dengan Allah Pencipta. Sehingga dapat memberi dampak positif bagi keluarga, jemaat, dan masyarakat yang lebih luas.

Pada Kesempatan tersebut Pjs. Bupati mengucapkan selamat serta apresiasi atas pemekaran jemaat dan pentahbisn Vic. Lexiandri Umbu Kawawu Anagoga , S.Si-Teol, menjadi Pendeta GKS Jemaat Baliloku. Kiranya pentahbisan ini dimaknai sebagai keterpanggilan dan keterpilihan, keterpilihan tidak saja bermakna sebagai bukti menjadi Pelayan Tuhan untuk melayani Jemaat Tuhan, namun juga menandakan adanya berkat Tuhan bagi gereja dan jematNya serta adanya pertumbuhan dan kedewanaan gereja dan Jemaat dalam melaksanakan amanat agung di atas dunia ini.

Lebih lanjut disampaikan bahwa menjadi pendeta berarti mengemban misi gembala menggiring Jemaat untuk memahami dirinya sebagai makhluk Ciptaan Allah, dan menjadi corong terdepan pengungkap kebenaran, terutama menyingkapi kehidupan masyarakat di era globalisasi dan keterbukaan informasi, nilai-nilai agama harus menjadi benteng dan filter kokoh yang terus ditanamkan dalam diri jemaat.

Di akhir sambutannya Pjs. Bupati mengatakan, Gereja dan Pemerintah adalah mitra, sehingga dukungan gereja dan seluruh elemen masyarakat dibutuhkan untuk mewujudkan visi dan misi Pemerintah Daerah. Lewat gerejalah karakter dan mental masyarakat dapat dibentuk dengan baik, sebagai sumber daya handal untuk suksesnya pembangunan di Daerah ini. (RED.AR-DKIPS)

Bagikan Informasi Ini