Day: <span>November 14, 2020</span>

Mendorong Perencanaan dan Penganggaran Desa Responsif Gender dan Inklusif

Sesuai RPJMN 2020-2025 ditegaskan bahwa strategi pembangunan nasional harus memasukkan prespektif gender untuk mencapai pembangunan yang lebih adil dan merata bagi seluruh penduduk Indonesia. Strategi ini tentunya harus dielaborasi lebih lanjut dalam arah kebijakan pembangunan di tingkat daerah untuk mempercepat terwujudnya keadilan dan kesetaraan gender di setiap bidang kehidupan. Salah satu kebijakan yang harus ditempuh adalah mendorong proses perencanaan dan penanggaran yang responsive gender dan inklusif.

Untuk itu, pada tanggal 13 sampai dengan 14 November 2020 Bappeda Kabupaten Sumba Barat bekerja sama dengan Kementerian coordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Frederich Ebert Stiftung (FES) dan SEKNAS FITRA melaksanakan Pelatihan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender dan Inklusif  bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD dan Perwakilan Kelompok Masyarakat dan Perempuan.

Titus Diaz Liurai, S.Sos,MM, Kepala Bappeda Kabupaten Sumba Barat sebagai salah satu narasumber kegiatan ini mengatakan bahwa tujuan dilakukan kegiatan ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan aparatur pemerintahan desa terkait perencanaan dan penganggaran yang responsive gender dan inklusif. Dengan aparatur pemerintah desa memiliki kemampuan yang baik untuk melakukan analisis masalah gender serta merancang berbagai program/kegiatan untuk menjawab persoalan kesenjangan gender yang terjadi di Kabupaten Sumba Barat. Titus menambahkan bahwa potret pembangunan gender di Kabupaten Sumba Barat dapat dilihat dari angka Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Sumba Barat kondisi terakhir (2018) sebesar 68, 55 poin atau masuk kategori sedang.  Angka IPG ini dipengaruhi oleh adanya kesenjangan antara perempuan dan laki-laki terkait beberapa komponen IPG seperti Usia Harapan Hidup perempuan sebesar 68,67 tahun lebih tinggi dari laki-laki yaitu sebesar 64, 67 tahun. Sedangkan komponen-komponen yang lain terlihat laki-laki lebih tinggi dari perempuan yaitu Harapan Lama Sekolah laki-laki sebesar 13, 04 tahun lebih tinggi dari perempuan sebasar 12, 74 tahun. Rata-Rata Lama Sekolah laki-laki sebesar 6,83 tahun lebih besar dari perempuan sebesar 6,22 tahun. Pengeluaran Perkapita laki-laki sebesar Rp. 8930000/bulan lebih tinggi dari perempuan sebesar Rp. 7132000/bulan, keterlibatan perempuan di parlemen hanya sebesar 16,0%, perempuan sebagai tenaga professional sebesar 45, 02% dan sumbangan pendapatan perempuan hanya sebesar 35,085. Gambaran ini menunjukkan bahwa masih terjadi ketimpangan gender yang cukup besar dalam seluruh proses pembangunan daerah.

Oleh karena itu Titus menambahkan bahwa salah satu upaya untuk mengatasi ketimpangan gender yang terjadi adalah dengan mendorong proses perencanaan dan penganggaran yang responsive gender dan inklusif di berbagai lini pemerintahan mulai dari pemerintahan desa. Strategi perencanaan dan penganggaran pembangunan desa yang responsive gender adalah melalui penetapan indikator dan parameter gender, revitalisasi forum musyawarah khusus perempuan, musyawarah khusus anak, Forum Difabel, Penguatan Data Terpilah Gender dan menggunakan pendekatan Hilistik Integratif. Diakhir penyampaian materi Titus menginformasikan bahwa untuk mempercepat terwujudnya pengarusutamaan gender dalam pembangunan daerah pemerintah daerah tidak hanya bekerja sama dengan Kemenko PMK, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak, FES, SEKNAS FITRA tetapi juga dengan YSTC dan Yayasan Bahtera yang rencananta tahun 2021 akan mengintervensi issue gender dan difabel. RED.DKIPS

Bagikan Informasi Ini