Day: <span>November 26, 2020</span>

FGD Studi Akses Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak Di Kabupaten Sumba Barat

Sebuah studi atau kejian bukanlah kebijakan, tetapi sebuah kebijakan yang diawali dengan studi atau kajian yang benar-benar matang akan dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu dalam rangka merumuskan kebijakan terkait akses pelayanan kesehatan ibu dan anak, Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Barat bekerja sama dengan YSTC dan Pusat Kajian Ekonomi dan Kebijakan kesehatan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia melaksanakan studi terkait akses pelayanan kesehatan ibu dan anak di kabupaten Sumba Barat.

Pada tanggal 26 November 2020 dilaksanakan Foccus Group Discussion (FGD) penyampaian hasil studi yang dilakukan secara daring. FGD dihadiri oleh Tim Ahli UI yang dipimpin oleh Dr. Ascobat Gani, MPH, Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Sumba Barat, Bappeda, Dinkes, Para Kepala Puskesmas, Pendamping PKH, YSTC, Stimulant Institut, dan Bahtera.  Penyampaian hasil studi dilakukan oleh Euis Ratna Sari, SKM yang berfukus pada akses kesehatan balita dan kesehatan ibu. Tujuan studi ini adalah untuk mengetahui kesenjangan akses ibu dan anak ke pelayanan kesehatan meliputi upaya promotif, prefentif dan kuratif. Tim Peneliti menemukan sejumlah permasalahan serta beberapa rekomendasi yang harus ditindaklanjuti baik oleh pemerintah daerah  sebagai supplay-side maupun masyarakat sebagai demand-side. Ditemukan bahwa pada prinsipnya komitmen pemerintah daerah cukup kuat dengan dengan adanya Peraturan Daerah tentang kesehatan ibu dan anak tetapi potret terhadap alokasi anggaran di DPA Dinas Kesehatan ditemukan kurang memadai. Tim juga menemukan bahwa mayoritas penyebab kematian ibu di Kabupaten Sumba Barat adalah karena pendarahan, BBLR, asfiksia,  kelainan kongenital, sepsis, pneumonia, diare dan malaria. Oleh karena itu perlu penguatan pelaksanaan ANC, kunjungan neonatal, imunisasi dan pemantauan gizi. Temuan menarik bahwa capaian imunisasi lebih baik justeru ditemukan pada keluarga yang non peserta PKH sedangkan peserta PKH justeru rendah. Tim juga menyarankan agar perlu mendorong Puskesmas menjadi BLUD agar proses pengelolaan keuangan di puskesmas lebih fleksibel dalam menjawab berbagai persoalan kesehatan ibu dan anak yang terjadi.

Menanggapi beberapa temuan dan rekomendasi di atas, Kepala Bappeda Kabupaten Sumba Barat, Titus Diaz Liurai, S.Sos,MM. Terkait alokasi anggaran Titus menegaskan bahwa DPA Dinas Kesehatan tidak bisa dijadikan rujukan untuk menghitung proporsi anggaran kesehatan ibu dan anak di Kabupaten  Sumba Barat. Berbicara tentang kesehatan ibu dan anak tidak bisa parsial tetapi harus holistic integrative. Kesehatan ibu dan anak berkaitan erat dengan persoalan air bersih, sanitasi, rumah layak huni dan lain-lain yang anggarannya tersebar di berbagai dinas. Setiap tahun Pemda menghabiskan anggaran puluhan miliyaran untuk membangun sarana air bersih, sanitasi, rumah layak huni, jalan menuju prasarana kesehatan, kesehatan reproduksi dll. Oleh karena itu untuk mengetahui proporsi anggaran untuk kesehatan ibu dan anak, seharusnya juga memotret anggaran yang ada di perangkan daerah lain tetapi mendukung kesehatan ibu dan anak. Tutus juga menambahkan bahwa pemberian tablet FE selama ini belum menyasar kelompok remaja puteri padahal sesuai hasil penelitian bahwa 90% remaja puteri di Kabupaten Sumba Barat mengalami kekurangan darah sehingga perlu revitalisasi Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) untuk memberikan penangan yang lebih baik kepada kaum remaja kita. Terkait upaya mendorong puskesmas menjadi BLUD, Titus menyarankan agar perlu pengkajian yang lebih matang karena menjadi BLUD banyak sekali persyaratan baik persyaratan substantive maupun persayaratan administrasif. Contohnya untuk menjadi BLUD sebuah puskesmas harus memiliki 9 tenaga fungsional tertentu sedangkan fakta menunjukkan bahwa banyak tenaga fungsional tertentu yang belum ada di puskesmas seperti teknik elektro medis, rekam medis, radiologi dll.

Selanjutnya Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Sumba Barat, Lukas Lebu Galu, SH menyampaikan bahwa dari segi politik anggaran, DPRD sangat mendukung kebijakan kesehatan ibu dan anak. Perda Kesehatan Ibu dan Anak adalah sebuah produk DPRD dan sudah dalam perencanaan untuk melakukan revisi terhadap Perda ini. DPRD juga berupaya untuk mentaati mandatory pusat agar anggaran kesehatan minimal 10% dan ini terpenuhi bahkan lebih. Namun Lukas mempertanyakan mengapa permasalahan kesehatan kita masih banyak, apakah ada yang salah. Oleh karena itu Lukas menyarankan agar kedepan Dinas kesehatan sebagai leading sector yang menangani kesehatan harus benar-benar membuat perencanaan yang sesuai dengan akar masalah kesehatan ibu dan anak yang terjadi sehingga tidak terkesan banyak uang tetapi tidak memiliki dampak dalam menjawab permasalahan ibu dan anak. Lukas juga menyarankan agar perlu peningkatan peran pendamping PKH untuk meningkatkan capaian imunisasi sebagai bentuk deteksi dini terhadap masalah kesehatan ibu dan anak.

Kepala Dinas Kesehatan Drg. Bonar Sinaga, M.Kes melalui Kabid Sumber Daya Kesehatan dan Kabid Kesehatan Masyarakat serta beberapa Kepala Puskesmas mengakui bahwa beberapa indicator kesehatan ibu dan anak belum tercapai sesuai harapan akibat berbagai kendala dan tantangan di lapangan termasuk dampak dari pandemic covid 19. Namun berbagai masukan dalam proses diskusi hari ini akan dijadikan acuan untuk pembenahan kedepan.

Di akhir FGD ini Dr. Ascobat Gani, MPH menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang tinggi kepada Pemerintah Kabupaten Sumba Barat, Komisi C DPRD, Bappeda dan seluruh Perangkat Daerah, YSTC, Yayasan Bahtera dan semua yang berpartisipasi Aktif dalam FGD ini. Semua sumbangan pemikiran yang berkembang dalam diskusi ini akan memperkaya substansi hasil study ini. (RED.DIAZ)

Bagikan Informasi Ini