Month: <span>March 2021</span>

DPRD RAMPUNGKAN PARIPURNA ISTIMEWA PENGUMUMAN PENETAPAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TERPILIH KABUPATE SUMBA BARAT TAHUN 2021 -2026

Dewan Perkawilan Rakyat Kabupaten Sumba Barat, pada hari ini, Rabu, 31 Maret 2021, bertempat di Ruang Rapat DPRD Kabupaten Sumba Barat, Waikabubak, melaksanakan Rapat Paripurna Istimewa Pengumuman Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpililh Kabupaten Sumba Barat Tahun 2021 – 2026. Rapat Istimewa Paripurna ini dilaksanakan menyusul rapat pleno terbuka Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sumba Barat tentang penetapan pasangan calon (Paslon) Bupati dan Wakil Bupati terpilih pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2020 Kabupaten Sumba Barat di Aula SMA Swasta Kristen Waikabubak.

Selanjutnya sesuai amanat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 pasal 160, DPRD Kabupaten Sumba Barat, melalui Gubernur Nusa Tenggar Timur, akan menyampaikan hasil penetapan calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih oleh KPU kepada Menteri Dalam Negeri untuk pengesahan dan pengangkatan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati sebagai Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat untuk periode 2021 -2026. Sampai saat ini, belum ada kepastian di mana tempat pelantikan karena belum ada keputusan dari KEMENDAGRI apakah pelantikan akan diadakan secara tatap muka atau virtual.

Rapat ini dipimpin oleh Ketua DPRD Kabupaten Sumba Barat, Drs. Dominggus Ratu Come dan tercatat sebanyak 20 dari 25 total jumlah anggota dewan dinyatakan hadir. Pengumuman penetapan pasangan calon terpilih dibacakan oleh Ketua DPRD yang disusul penandatanganan berita acara Nomor: 12/PIMP/DPRD/3/2021 oleh Penjabat Bupati Sumba Barat, Kosmas D. Lana, SH, M.Si, Ketua DPRD, Drs Dominggus Ratu Come serta Jefri Tarawatu Ora, SH dan Lukas Lebu Gallu, SH, masing-masing sebagai Wakil Ketua DPRD. Selain anggota dewan hadir pula seluruh anggota Forkopimda  dan pimpinan perangkat daerah.

Bagikan Informasi Ini

Pengucapan Sumpah/Janji Pengganti Wakil – Wakil DPRD Kabupaten Sumba Barat

Waikabubak | Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumba Barat menggelar Rapat Paripurna Istimewa dalam rangka pengucapan Sumpah / Janji Pengganti Wakil – Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sumba Barat Masa Jabatan 2019 – 2024 yang dilaksanakan di Ruang Sidang Utama Gedung DPRD Kabupaten Sumba Barat, Rabu, 31/03/2021.

Rapat Paripurna Istimewa tersebut dipimpin dan dibuka dengan resmi oleh Ketua DPRD Kabupaten Sumba Barat, Drs. Dominggus Ratu Come yang didampingi oleh Penjabat Bupati Sumba Barat, Kosmas Damianus Lana, SH., M. Si.
Adapun mereka yang dilantik sebagai wakil – wakil ketua DPRD Kabupaten Sumba Barat adalah Jefry Tarawatu Ora, SH dan Lukas Lebu Gallu SH, menggantikan wakil sebelumnya Gregorius H. B. L. Pandango, SE dan Daniel Bili, SH yang mengundurkan diri untuk mengikuti Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Sumba Barat tahun 2020 Lalu.

Dalam sambutannya Dominggus Ratu Come mengharapkan kepada wakil – wakil ketua yang baru, dapat terus meningkatkan kerjasama dengan semua elemen dalam melayani masyarakat dan membangun Kabupaten Sumba Barat.
Beliau juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada Gregorius H. B. L. Pandango, SE dan Daniel Bili, SH atas kinerja yang telah diberikan untuk Kabupaten Sumba barat.

Pada kesempatan yang sama, Penjabat Bupati Sumba Barat menyampaikan bahwa kemitraan antara Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Barat dab DPRD Kabupaten Sumba Barat harus terus dibina, ditingkatkan dan terus berlangsung untuk kepentingan masyarakat dan kemajuan Kabupaten Sumba Barat.

Rapat tersebut dihadiri oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil  Bupati terpilih, Penjabat Sekda Kabupaten Sumba Barat, Para Anggota FORKOPIMDA, Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak, Ketua Pengadilan Agama Waikabubak, Para Pimpinan Parpol , Anggota DPRD, Tokoh Agama/Rohaniawan, Para Staff Ahli Bupati, Para Asisten Pada Setda, Para Pimpinan OPD dan Instansi Vertikal, Para Pimpinan BUMN dan BUMD, Ketua KPU dan Bawaslu Kabupaten Sumba Barat, Tim Penggerak PKK, Ketua Organisasi Perempuan, Para Camat dan Lurah Se-Kabupaten Sumba Barat.

Bagikan Informasi Ini

Evaluasi Pelaksanaan Program UKS Di Kabupaten Sumba Barat

Waikabubak, 30 Maret 2021. Pendidikan kesehatan penting diberikan kepada anak-anak sejak usia dini. Penerapannya dapat dilakukan melalui praktik perilaku hidup bersih sehat dan pembiasaan rutin di sekolah. Dapat dilakukan oleh peserta didik dengan pendampingan dari tenaga pendidik dan pelaku kependidikan. Lembaga Pendidikan merupakan lembaga yang dapat memberikan promosi kesehatan kepada warga sekolah. Promosi kesehatan diimplementasikan melalui program Usaha Kesehatan Sekolah/ Madrasah atau UKS/M.

UKS merupakan program yang sangat efisien untuk meningkatkan kemampuan hidup sehat dan derajat kesehatan peserta didik sedini mungkin dan mendapatkan dukungan dari semua pihak. Tujuan diselenggarakan Program UKS, secara umum adalah untuk meningkatkan kemampuan hidup sehat dan derajat kesehatan peserta didik serta menciptakan lingkungan sehat sehingga memungkinkan pertumbuhan dan perkembangan anak secara optimal, dalam rangka pembentukan manusia seutuhnya. Sedangkan tujuan khusus melalui Program UKS dapat memupuk kebiasaan hidup sehat dan meningkatkan derajat kesehatan peserta didik. Program UKS dilaksanakan pada Lembaga pendidikan untuk menjawab masalah yang sering terjadi yaitu  kurangnya menerapkan pola hidup yang sehat dan bersih sehingga menyebabkan timbulnya masalah kesehatan baik yang bersifat menular maupun tidak menular. Keberhasilan pembinaan dan pengembangan UKS/M, terlihat dan tercermin pada Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) serta derajat kesehatan dari peserta didik. Hal ini merupakan dampak dari pembinaan dan pelaksanaan program UKS/M disemua jenjang pendidikan mulai dari tingkat TK/ PAUD, SD, SMP dan SMA. Program peningkatan PHBS bagi peserta didik perlu dilakukan sedini mungkin secara terpadu, terencana, terarah, dan terkoordinasi dari empat Kementerian terkait mulai dari tingkat pusat sampai daerah serta melibatkan kerjasama dengan stakeholder.

Menyamakan presepsi sehingga Pendidikan kesehatan dapat dilakukan dengan baik oleh Badan/ Dinas terkait, Perkumpulan Stimulant Institute (PSI) mitra Save the Children, bekerjasama dengan TP-UKS kabupaten Sumba Barat dengan leading sector Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) menyelenggarakan Rapat Koordinasi Tim Pembina UKS. Rapat koordinasi bertujuan untuk; 1) mengidentifikasi evaluasi pelaksanaan program UKS di tingkat sekolah mulai dari PAUD/TK, SD, hingga SMP, 2) mengidentifikasi praktik baik yang telah dilakukan pihak sekolah selama implementasi UKS, 3) menyusun rencana tindak lanjut peran, tugas, dan fungsi TP-UKS Kabupaten, 4) upaya advokasi dalam implementasi manajemen program UKS, 5) menunjang keberlangsungan dan replikasi program UKS di Kabupaten Sumba Barat dan dalam konsep Sustainability dan Ownership, 6) upaya tindak lanjut konsistensi pelaksanaan Program UKS sesuai  Peraturan Bupati Sumba Barat No. 33 Tahun 2020, dan 7) upaya mengidentifikasi kebutuhan kapasitasi TP-UKS tingkat Kabupaten dalam menjalankan fungsi pengawasan dan pembinaan program UKS.

Bertempat di ruang kerja Setda Sumba Barat, tanggal 30 Maret 2021, rapat koordinasi dibuka oleh penjabat Bupati Sumba Barat, Kosmas Damianus Lama, SH M,Si. Dalam sambutannya beliau menyampaikan bahwa sejak program UKS telah dipraktikan sejakan jaman orde lama, namun dilupakan. Pandemic Covid-19 menyadarkan kita untuk memaksimalkan kesadaran hidup bersih dan sehat sejak dini. Memaksimalkan wajib dimulai dari Lembaga Pendidikan. Adanya Perbup Nomor 33 Tahun 2020, mendukung implementasi UKS di Sumba Barat. UKS harus dilakukan secara massif, sebab bagian terkecil dari adanya pendidikan karakter dipengaruhi dari adanya pola hidup bersih, dan semua diawali dari program UKS. Nilai penting dari program UKS, bahwa dalam diri yang sehat terdapat jiwa yang kuat ‘Mens sana in corpore sano’.  Untuk menyelenggarakan program UKS, perlu dukungan dari semua pihak. Kerjasama pemerintah dan mitra Stimulant Institute dan Save the Children, dan sebaiknya dilakukan secara massif. Pemerintah tidak dapat bekerja sendiri, perlu bermitra dengan NGO dan melaksanakan program secara massif. Sesuai dengan hukum Triple Helix, yaitu; academics/ university, government dan community, bersatu untuk melakukan satu kepentingan bagi masyarakat. Pemerintah daerah Sumba Barat mendukung sepenuhnya program yang dilaksanakan oleh mitra atau NGO.

Dalam pertemuan ini melibatkan penjabat Setda, assisten satu Setda, assisten tiga Setda, Kepada Kementerian Agama, Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Bagian Hukum Setda, Kepala Bagian Kesra Setda, Dinas Kesehatan, Kepala Bidang SMP dan Pengawas Sekolah madrasah, dengan total peserta 11 peserta (2 perempuan dan 9 laki-laki). Kilas balik program UKS, kepengurusan TP UKS kabupaten dan peran dan fungsi dari TP UKS, membuat dinamika diskusi berjalan dengan a lot. Kepala bagian kesra , Agustina Tegi Lasara S.Sos memberikan informasi terkait badan pengurus TP-UKS kabupaten. Menurut Tegi, dalam surat keputusan (SK) tidak menuliskan nama personal melainkan jabatan. Proses mutasi bisa terjadi kapan saja, dan peletakan jataban dalam SK lebih praktis dan memudahkan proses koordinasi program. SK TP UKS tahun 2021 dalam proses finalisasi, selanjutnya akan di-sahkan setelah pelatikan Kepala Daerah terpilih.

Evaluasi pelaksanaan UKS oleh Badan/Dinas terkait, mendapat statement dari peserta rapat. Assistant satu bagian Pendidikan, Drs. Imanuel M. Anie M,Si menyampaikan bahwa kita membutuhkan momentum untuk melaksanakan kegiatan UKS di Sumba Barat. Covid-19 membuat kita meraba-raba apa yang hendak dilakukan. Perlu kita pikirkan bahwa program UKS di Lembaga Pendidikan tidak terbatas pada TK/PAUD, SD dan SMP, tetapi SMA/K perlu memilik dan menjalankan UKS. Disini kita tidak bicara tentang Pendidikan, melainkan kesehatan yang wajib dilakukan oleh semua jenjang Pendidikan. Kewenangan SMA ada di Provinsi, tetapi SMA ada di Kabupaten, sehingga menjadi tanggungjawab dari pemerintah kabupaten.

Kepala bagian hukum Setda, Agustinus Elia Jaha SH, menyebutkan bahwa TP-UKS kabupaten perlu memiliki workplan atau rencana kerja yang mengakomodir indicator atau parameter yang ingin dicapai. Indicator perlu merujuk dari uraian peran dan tugas sesuai Perbup UKS Nomor 33 tahun 2020. Saat Perbup masih menguraikan peran dan tugas dari TP UKS, untuk itu, tim perlu duduk bersama untuk membahas dan menyempurnakan dokumen tersebut.

Kesempatan juga diberikan kepada Kemenag, Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan untuk menyampaikan hasil pelaksanaan program UKS pada tahun 2020. Secara keseluruhan, yang sudah dilakukan oleh Badan/Dinas terkait, antara lain; survey kesiapan sekolah, penjaringan kesehatan dan kecacingan dan penyediaan media KIE dan PHBS. Refocusing dan relokasi anggaran pada tahun 2020, menyebabkan beberapa kegiatan yang sudah direncanakan tidak dapat dilaksanakan. Tahun 2021, kerja kolaboratif Badan/ Dinas terkait dalam pemeriksaan kualitas air bersih pada 10 SD. Hasilnya akan didiseminasi untuk menjadi informasi dan pembelajaran kepada pemerintah untuk menyusun program berbasis data dan kebutuhan.

Proses diskusi, menghasilkan rencana tindaklanjut, sebagai berikut; 1) mengubah SK Bupati TP UKS sesuai dengan jabatan, 2) menyusun workplan dan indicator program UKS, 3) sosialisasi Perbup UKS di Puskesmas dan satuan Pendidikan, 4) finalisasi SOP UKS, 5) penggandaan dan distribusi media KIE, 6) pelatihan tim pengelola UKS, 7) monev terpadu pelaksanaan UKS, 8) TP UKS melakukan pilot sekolah model sehat tingkat SD dan SMP, dan 9) memberikan reward kepada satuan Pendidikan yang berhasil melaksanakan program UKS.

Selanjutnya TP UKS kabupaten akan berkoordinasi dalam menyelesaikan rencana tindak lanjut, dan proses ini akan dilakukan bersama PSI dan Save the Children. (PSI RED)

Bagikan Informasi Ini

Supportif Supervisi Memperkuat Kualitas Pelayanan dan Mengoptimalkan Standar Sistem Kesehatan

Waikabubak, 29 Maret 2021. Kematian anak usia 0-5 tahun masih merupakan masalah utama. Secara global, 5,9 % anak dibawah usia 5 tahun masih meninggal setiap tahunnya. Namun, penyebab dari kematian ini, sebenarnya dapat dicegah atau diobati, misalnya dengan: Pneumonia, Diare dan Malaria. Selain itu, kondisi berisiko yang mengancam kehidupan anak usia 0-5 tahun adalah pada awal kehidupannya. Saat ini, angka kematian bayi baru lahir (28 hari pertama kehidupan) mencapai 45 %. Selain itu, ada kesenjangan antara penduduk desa dan kota, rendahnya kualitas layanan kesehatan, rendahnya pengetahuan dan akses orangtua dan pengasuh akan informasi kesehatan ibu dan anak, kurangnya nutrisi pada anak, turut menyumbang pada kematian anak.

Metode Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS) telah dikembangkan di Indonesia sejak tahun 1997 melalui kerjasama antara Kementerian Kesehatan RI, World Health Organization (WHO), United Nations Children’s Fund (UNICEF), dan Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI). MTBS bukan merupakan program kesehatan, tetapi suatu standar pelayanan dan tata laksana dalam menangani balita sakit yang datang ke pelayanan kesehatan tingkat dasar (puskesmas). Penerapan MTBS meliputi tiga komponen utama, yaitu peningkatan keterampilan petugas kesehatan, peningkatan dukungan sistem kesehatan, serta peningkatan praktik keluarga dan masyarakat dalam perawatan balita sakit di rumah. Puskesmas dikatakan telah menerapkan MTBS apabila telah melaksanakan pendekatan MTBS minimal 60% dari jumlah kunjungan balita di puskesmas tersebut.

Di Sumba Barat sendiri telah dilakukan upaya untuk mendekatkan layanan MTBS dengan mengkapasitasi tenaga kesehatan seperti dokter, bidan dan perawat di 10 puskesmas serta kader posyandu untuk pelatihan MTBS-M (berbasis masyarakat). Untuk mendapatkan akses pelayanan kesehatan kepada ibu hamil, bayi dan balita serta masyarakat maka sangat perlu mengaktifkan sistim layanan MTBS di Puskesmas dan MTBS-M, agar masyarakat juga terlibat aktif melakukan pencegahan, penanganan dan perlindungan kepada ibu hamil, bayi dan balita dalam suatu keterpaduan penanganan yang saling berinteraksi dan terkoordinasi. Hal ini sejalan dengan amanat Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Manajemen Terpadu Balita Sakit Berbasis Masyarakat. Amanat Permenkes ini mengharuskan agar setiap Puskesmas harus ada sistem layanan MTBS atau Kelompok Kerja yang secara aktif memberikan pelayanan, pencatatan, penanganan dan pelaporan terkait penanganan balita sakit.

Pada tahun 2018-2019, atas kerja sama Dinas Kesehatan Kabupaten Kupang dan Poltekes Kemenkes Kupang telah mendukung Pemerintah Kabupaten Sumba Barat dalam menyediakan fasilitator untuk melatih MTBS.  Perkumpulan Stimulant Institute (PSI) mitra Save the Children melalui program Maternal Newborn Child Health and Nutrition (MNCHN) bekerjasama dengan Dinas Kesehatan kabupaten Sumba Barat, melaksanakan pelatihan Suportif Supervisi dengan sasaran Staf Dinas Kesehatan dan Dokter umum Puskemas yang telah mendapat pelatihan MTBS. Pelatihan ini bertujuan untuk; 1) meningkatkan ketrampilan staf Dinas Kesehatan dan Dokter Puskesmas tentang suportif supervisi, 2) meningkatkan kualitas nakes dalam melakukan tata laksana MTBS di Puskesmas, 3) menghasilkan monitoring yang berkualitas, dan 4) staf Dinas Kesehatan dan Dokter Puskesmas dapat melakukan supervisi kepada petugas MTBS di 10 Puskesmas kabupaten Sumba Barat. Suportif Supervisi merupakan proses untuk memperkuat kualitas pelayanan kesehatan yang akan mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah serta mengoptimalkan standar sistem kesehatan. Salah satu kunci keberhasilan penerapan MTBS adalah kepatuhan petugas dalam melakukan pemeriksaan balita sakit dengan mengikuti standar yang telah ditentukan. Kepatuhan petugas dalam tata laksana MTBS sangat penting, sehingga balita yang sakit tidak hanya didiagnosis menurut keluhan tetapi dapat didiagnosis secara menyeluruh.

Bertempat di aula sekolah luar biasa (SLB) Waikabubak, kegiatan pelatihan dibuka oleh Kepala Dinas Kesehatan Sumba Barat, Dokter Bonar Sinaga M,Kes. Dalam sambutannya beliau menyampaikan kepada peserta bahwa secara teknis suportif supervise dapat dilakukan oleh orang-orang yang berkompeten. Tenaga kesehatan yang dilibatkan dalam pelatihan ini, diharapkan mampu memberikan supervisi yang  berkualitas kepada tenaga kesehatan. Selama ini Stimulant Institute dan Save the Children mempunyai kepedulian kepada Pemerintah Daerah. Kepedulian diberikan dalam bentuk dukungan dalam melaksanakan program. Kegiatan yang harusnya dilakukan oleh pemerintah daerah, disupport oleh Stimulant dan Save the Children. Jika kita dukung, maka sudah saatnya kita menerima dan melakukan pekerjaan ini dari hati. Saya percaya bahwa setiap niat baik pasti ada solusi. Ketika suatu pekerjaan dilakukan dari hati maka hasilnya akan berdampak pada kehidupan orang banyak, terutama anak-anak kita.

Peserta pelatihan merupakan staf Dinas Kesehatan dan dokter umum Puskesmas, berjumlah 10 orang (1 laki-laki dan 9 perempuan). Orpa Diana Suek, S.Kep, Ns., MKep, Sp.Kep.An (Poltekes kemenkes Kupang) dan Agnes Raro, S.Tr., Keb (Dinas Kesehatan Kabupaten Kupang) menjadi fasilitator dalam pelatihan ini. Target pelatihan dilakukan selama empat hari, dimulai dari tanggal 29 Maret sampai 1 April 2021. Menurut Agnes Raro, MTBS penting dan wajib diketahui oleh tenaga kesehatan. Informasi ini dapat membantu tenaga kesehatan dalam melakukan identifikasi kasus kesakitan pada bayi muda dan balita. Hasil identifikasi membantu tenaga kesehatan untuk memberikan tindakan yang tepat sesuai kondisi anak. Tindakan yang tepat, dapat meminimalkan kasus kematian pada anak.

Pelayanan MTBS dapat terjadi jika masyarakat mampu mengakes fasilitas kesehatan terdekat, dalam hal ini Puskesmas. Keberhasilan MTBS, dilihat dari 60% jumlah kunjungan balita di Puskesmas. Untuk mendukung keberhasilan MTBS, membutuhkan dukungan semua pihak terutama keluarga. (PSI Red)

Bagikan Informasi Ini