Month: <span>June 2021</span>

Bupati dan DPRD Sumba Barat Mendukung Pembelajaran Tatap Muka Terbatas Tahun Ajaran Baru

Waikabubak, 30/06/2021. Dinas Pendidikan bersama Stimulant Institute mitra Save the Children menyelenggarakan Workshop diseminasi hasil survey kesiapan sekolah. Survey ini bertujuan untuk menyampaikan hasil survey kesiapan sekolah dan mendapatkan rekomendasi dari Satuan Tugas Covid-19 untuk Pembelajaran Tatap Muka (PTM) terbatas pada tahun ajaran baru.

Pertemuan ini melibatkan Bupati Sumba Barat, DPRD kabupaten Sumba Barat, Satuan Tugas Covid-19, beserta pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.

Dalam sambutannya sekaligus membuka pertemuan diseminasi, Bupati Sumba Barat Yohanis Dade, SH menegaskan bahwa untuk memastikan kesiapan Satuan Pendidikan dalam pembelajaran tatap muka tahun ajaran baru, perlu dilakukan penilaian kesiapan sekolah. Penilaian kesiapan sekolah dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan mendapat dukungan dari Satgas Covid-19. Sejak pandemic Covid-19, pembelajaran telah beralih ke Belajar Dari Rumah (BDR). Tidak ada tatap muka, melainkan anak-anak menerima lembar kerja peserta didik (LKPD), dan mengerjakan tugas sekolah di rumah dengan pendampingan dari orangtua. Orangtua memiliki keterbatasan, dan ini dapat mempengaruhi kualitas belajar anak. Kita sadari bahwa kualitas pendidikan ditunjang dari kualitas guru, dan ini sangat mempengaruhi hasil belajar anak-anak.

Lebih lanjut, Yohanis menegaskan dengan membiasakan diri untuk disiplin dan kerja terprogram, membantu Sumba Barat untuk berkembang. Masa depan Sumba Barat ada dipundak kita semua.

Hasil survey kesiapan sekolah, dibacakan oleh Yehuda Malorung, S.Pd selaku Sekretaris Dinas Pendidikan. Yehuda menyampaikan bahwa survey kesiapan sekolah telah dilaksanakan sejak bulan Maret hingga April di 42 PAUD, 91 SD dan 40 SMP. Hasilnya, PAUD belum disarankan untuk PTM terbatas, 69% atau 63 dari 91 SD siap untuk PTM dan 57%atau 23 dari 40 SMP siap untuk PTM.

Pada kesempatan ini, kami dari Dinas Pendidikan mengharapkan agar Satgas Covid-19, dapat memberikan rekomendasi kepada satuan Pendidikan untuk siap untuk PTM terbatas. Selain rekomendasi, kami juga mengharapkan agar pemerintah daerah mendukung PTM dengan membantu penyediaan APD bagi satuan Pendidikan. Satuan Pendidikan memiliki dana BOS, jika diijinkan oleh pemerintah daerah, kami hendak gunakan dana tersebut untuk PTM. Stimulant Institute telah mendukung persiapan PTM dengan memberikan bantuan Thermogun, hand sanitizer, masker, face shiled, poster pesan kesehatan dan sarana lainnya kepada 47 SD dampingan Sponsorship, ujar Yehuda.

Mengenai PTM pada satuan Pendidikan, ketua DPRD Sumba Barat, Drs. Dominggus Ratu Come menegaskan bahwa DPRD mendukung kegiatan PTM. Kami berharap bahwa Lembaga Pendidikan wajib menerapkan protkes. PTM membutuhkan kerjasama antara Lembaga Pendidikan dan orangtua, terkhususnya dalam penyediaan APD bagi peserta didik. Kunci PTM adalah disiplin penegakan prokes bagi warga sekolah.

Atas pernyataan tersebut, wakil ketua DPRD Lukas Ngallu, SH, menghimbau agar satuan Pendidikan wajib menerapkan lima peran. Lima kunci keberhasilan PTM bergantung pada peran orangtua, peran pendidik, peran peserta didik, peran guru dan masyarakat.

Lima komponen ini saling terkait dan jika dipatuhi dengan baik dan tepat maka PTM dapat dilaksanakan dimasa pandemi.

Kewenangan untuk memberikan rekomendasi PTM berada di Satgas Covid-19. Kepala BPBD, Yanis Loebaloe menyatakan bahwa untuk menentukan satuan Pendidikan layak dibuka, perlu dilakukan survey kesiapan sekolah dengan menggunakan tools empat kementerian. Satgas Covid-19 harus turun ke sekolah-sekolah untuk memastikan kesiapan dari sekolah tersebut. Sampling survey kedua akan dilakukan pada 30% satuan Pendidikan. Survey kedua bertujuan untuk memastikan apakah sekolah layak untuk mendapat rekomendasi PTM atau tidak.

Terkait hal ini, Satgas akan duduk bersama dengan PSI dan Disdik untuk mengatur jadwal kunjungan ujar Yanis.

Menurut koordinator pengawas, Petrus Pote Wali, S.Pd bahwa sejak awal Disdik hendak mengatur jadwal belajar dengan pembagian satu hari 5 jam belajar, dengan maksimal tatap muka 60 menit, namun ketersediaan jumlah guru menjadi kendala utama dalam penerapan system shifting.

Menyikapi hal ini, Yanis Loebaloe menegaskan bahwa setelah survey kedua dilakukan, dan rekomendasi diberikan kepada sekolah yang layak untuk PTM, maka Dinas Pendidikan wajib menjalankan rekomendasi tersebut. Kami upayakan survey dilakukan pada minggu pertama bulan Juli, sehingga tepat dipembukaan tahun ajaran baru PTM dapat dilaksanakan. (PSI, RED)

Bagikan Informasi Ini

Dinas Pendidikan Melakukan Evaluasi Penggunaan Dana BOS Tingkat Satuan Pendidikan

Waikabubak, 26|06|2021. Untuk mendapatkan Pendidikan yang berkualitas, dapat dilakukan melalui peningkatan kemampuan belajar peserta didik, pemanfaatan lingkungan belajar secara maksimal, sarana dan prasarana yang baik, evaluasi dan monitoring yang terukur dan terencana, dan hubungan yang baik antara sekolah dengan masyarakat. Tujuan pendidikan akan dapat dicapai melalui aktivitas Pendidikan dan menjadikan Lembaga Pendidikan menjadi tempat yang nyaman dan aman bagi peserta didik.

Salah satu upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah adalah dengan mengusung program yang membantu sekolah-sekolah diseluruh Indonesia. Program dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Bantuan Pendidikan berbentuk dana, yang diberikan kepada Satuan Pendidikan negeri maupun swasta, berdasarkan jumlah peserta didik yang terdaftar di sekolah tersebut. Dana BOS bertujuan untuk memberikan bantuan kepada sekolah dalam rangka membebaskan biaya pendidikan bagi siswa miskin tidak mampu dan meringankan bagi siswa yang lain, agar mereka memperoleh layanan pendidikan yang bermutu (Kemendikbud, 2013:1). Namun selain itu, berdasarkan Permendikbud No.3 tahun 2019  dana BOS dapat digunakan untuk mendukung program UKS di sekolah, khususnya untuk pembelian isi kotak P3K dan material lainnya.

Sejak pandemi Covid-19 terjadi secara global, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan   (Kemendikbud) memberikan fleksibilitas sekaligus otonomi kepada kepala sekolah dalam penggunaan dana BOS, hal ini tercantum dalam (Permendikbud) Nomor 19 Tahun 2020 tentang fleskibilitas penggunaan dana BOS. Pada tahun 2021, Menteri Pendidikan dalam keterangan tertulis menyampaikan, meskipun dana BOS tahun anggaran 2021 dapat digunakan secara fleksibel, namun beliau menegaskan supaya dana BOS diprioritaskan digunakan untuk memenuhi daftar periksa pembelajaran tatap muka (PTM).

Menyikapi hal tersebut dan dalam rangka mempersiapkan pembelajaran tatap muka pada bulan Juli 2021 mendatang, Perkumpulan Stimulant Institute (PSI) mitra Save the Children bekerjasama dengan Tim BOS kabupaten mengadakan pertemuan evaluasi penggunaan dana BOS tingkat sekolah tahun 2020 serta mengidentifikasi alokasi dana BOS tahun 2021 untuk persiapan  pembelajaran tatap muka. Pertemuan ini dilaksanakan pada tanggal 22 – 26 Juni 2021, di masing-masing kecamatan melibatkan 47 SD dampingan Sponsorship. Evaluasi penggunaan dana BOS bertujuan untuk mengetahui kendala dalam mengalokasikan dana BOS untuk pemenuhan program UKS dan menyusun strategi serta komitmen Satuan Pendidikan untuk penggunaan dana BOS di tingkat SD.

47 pengelola dana BOS SD, terdiri dari kepala sekolah, bendahara sekolah dan operator terlibat dalam pertemuan evaluasi. Dinas Pendidikan melalui ketua tim BOS kabupaten, Yehuda Malorung S.Pd dalam sambutan sekaligus membuka pertemuan evaluasi ini, menyatakan bahwa Dinas Pendidikan mengucapkan terima kasih kepada Stimulant  Sumba dan Save the Children atas dukungan dan pendampingan yang telah diberikan kepada Satuan Pendidikan di Sumba Barat. Support dan perhatian yang diberikan untuk mendukung mutu layanan Pendidikan. Telah banyak waktu, biaya dan tenaga yang diberikan oleh Stimulant untuk peningkatan kualitas Pendidikan dan kesehatan di satuan Pendidikan, kita harus terima dan lanjutkan untuk masa depan anak-anak Sumba Barat ujar Yehuda.

Hambatan yang dialami oleh pengelola dana BOS tingkat SD dalam melaksanakan program UKS di lingkungan sekolah antara lain; pada dana BOS tidak ada anggaran yang diperuntukan dalam mendukung program UKS, sekolah tidak memiliki ruang UKS, tidak ada pengelola UKS, dan pihak sekolah kesulitan dalam menginventarisir kebutuhan UKS.

Menurut kepala sekolah SD Masehi Weekabete, Daijo Wala Gole S.Pd, pihaknya belum memiliki ruang UKS. Bagaimana kami bisa melaksanakan program UKS? Sementara itu, kepala sekolah SD Negeri Tana Rara, Welhelmus Ga Kore, menyampaikan bahwa dana BOS tahap I, telah dicairkan, apa solusinya agar program UKS dapat dianggarkan?

Ketua Tim BOS kabupaten, Yehuda Malorung S.Pd menegaskan bahwa dalam Juknis dana BOS telah tercantum item pembelanjaan untuk mendukung program UKS, sehingga sekolah dapat memaksimalkan anggaran yang ada untuk program UKS pada satuan pendidikan. Tidak ada alasan lagi bagi Satuan Pendidikan untuk tidak menjalankan program UKS. Penting untuk menyampaikan pesan kesehatan kepada peserta didik sejak dini. Satuan Pendidikan sebaiknya mulai memikirkan hal ini. Contohnya melalui kegiatan dokter kecil di sekolah, dimana anak-anak mulai dilatih memberikan perhatian, perawatan dan perlindungan kepada teman sebayanya.

Dana BOS bisa diperuntukan dalam melakukan rehab ringan ruangan yang tidak layak dipakai,  sementara itu, bagi sekolah yang telah melakukan pencairan tahap satu dapat menambahkan detail kebutuhan UKS dalam perencanaan pencairan dana BOS tahap kedua dan ketiga. Anggaran Covid-19 dan anggaran program UKS tidak jauh berbeda, secara garis besar memiliki fungsi sama, tegas Yehuda

Perwakilan Stimulant Sumba, Erna Niri (Project Officer Basic Education, 26/6) menyebutkan bahwa Stimulant mendukung program UKS dengan menyediakan perlengkapan kebersihan/hygiene kits bagi  47 SD dampingan Sponsorship untuk pembelajaran tatap muka. Kelengkapan yang diberikan berupa; masker, Thermogun, hand sanitizer, sepatu boot, tempat sampah, face shield, stiker pesan kesehatan, sarung tangan karet, dan kantong sampah. Semua material ini akan didistribusi oleh Stimulant sebelum pembelajaran tatap muka dimulai. Untuk memastikan semua kebutuhan ini, tim program telah berdiskusi dengan Dinas Pendidikan dan diperkuat melalui hasil survey kesiapan sekolah yang telah dilakukan oleh pengawas sekolah, ujar Erna.

Tindaklanjut dari pertemuan evaluasi dana BOS, tim BOS sekolah akan membuat SK Pengelola UKS pada Satuan Pendidikan, semua Satuan Pendidikan perlu membuat rencana kerja dengan memprioritaskan kegiatan dokter kecil bagi peserta didik, memberikan sertifikat kepada dokter kecil, dan revisi anggaran pencairan tahap kedua dan ketiga dengan menambahkan detail kebutuhan program UKS. Dinas Pendidikan menyarankan kepada pihak sekolah untuk melakukan perubahan anggaran dana BOS sebelum bulan September dan Oktober. (RED PSI)

Bagikan Informasi Ini

Dinas PM-PTSP Sosialisasikan Kemudahan Berusaha Bagi Pelaku Usaha

Waikabubak – Pelaku usaha merupakan salah satu motor penggerak pertumbuhan perekonomian, baik secara nasional, maupun di daerah. Selain itu, pelaku usaha juga berperan sebagai mitra antara Pemerintah dan masyarakat. Oleh karena itu, sebagai mitra Pemerintah, para pelaku usaha diharapkan dapat mengetahui kebijakan Pemerintah dalam menyelenggarakan perizinan berusaha, terutama merujuk pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dimana Pemerintah telah menerbitkan 49 peraturan pelaksana dari Undang-Undang tersebut.

Berdasarkan kebijakan Pemerintah tersebut, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Dinas PM-PTSP) Kabupaten Sumba Barat mensosialisasikan Kemudahan Berusaha dengan tema: “Kebijakan Penanaman Modal dan Kemitraan Usaha bagi Pelaku Usaha di Kabupaten Sumba Barat” yang bertempat di Aula Hotel Manandang Waikabubak pada tanggal 23-24 Juni 2021.

Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Bupati Sumba Barat yang diwakili oleh Asisten Administrasi Umum, Yermia Ndapa Doda, S.Sos. Kemudian dilanjutkan dengan pemaparan materi mengenai Pemberdayaan Usaha melalui Kemitraan antara PMDN dengan UMKM oleh Ir. Israil Y. Meok, M.Si (Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumba Barat), Kebijakan Penanaman Modal di Bidang Lingkungan Hidup oleh Dedy Suyatno, S.TP (Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumba Barat), dan Kebijakan Penanaman Modal di Bidang Pariwisata oleh Adeleide Dapawole (Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sumba Barat).

Pada pemaparan materi mengenai kemitraan usaha, Israil Y. Meok menyampaikan bahwa terdapat pola atau model dalam membangun mitra usaha. Model kemitraan tersebut antara lain adalah Model Inti Plasma, Model Kontrak Beli, Model Sub Kontrak, Model Dagang Umum, Model Vendor, dan Model Keagenan. Intinya, model kemitraan usaha adalah sebuah pola yang mengatur hubungan kemitraan antara usaha mikro, kecil atau koperasi dengan usaha menengah dan besar, dimana terdapat hak dan kewajiban yang harus dipenuhi sesuai kesepakatan antar pelaku usaha.

Peran Pemerintah juga dibutuhkan dalam kemitraan usaha para pelaku usaha, dimana Pemerintah berperan sebagai fasilitator kemitraan. Selain itu, Pemerintah juga dapat memberikan pembinaan budidaya atau pengelolaan berdasarkan hasil penelitian lembaga Pemerintah kepada kelompok mitra, memberikan informasi seperti adanya teknologi baru dalam aspek budidaya dan pengelolaan usaha, serta dapat merekomendasikan kelompok mitra yang sesuai kepada perusahaan inti (usaha menengah dan besar).

Diharapkan selepas kegiatan ini, para pelaku usaha dapat mengembangkan usaha dan kemitraan usaha dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional sesuai dengan kebijakan Pemerintah.
===dkips.sb===

Bagikan Informasi Ini

Berkunjung ke Perpusnas RI, Sumba Barat Dapat Bantuan Mobil Perpustakaan

Jakarta_ Bupati Sumba Barat, Yohanis Dade, SH menerima hibah satu unit mobil perpustakaan keliling dan 2 Paket Bantuan Buku untuk Kabupaten Sumba Barat dari Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI.

Penyerahan dilakukan Kepala Perpusnas Muhammad Syarif Bando kepada Bupati Sumba Barat Yohanis Dade,SH dalam kunjungan kerjanya, Senin (21/06/2021).

Seperti yang dilansir perpusnas.go.id, Kepala Perpusnas mengapresiasi kunjungan Bupati Yohanis ke Gedung Fasilitas Layanan Perpusnas. Kunjungan ini disebut sebagai kehormatan karena tidak banyak bupati yang berkunjung ke Perpusnas. “Kami berterima kasih karena bapak telah membentuk kelembagaan perpustakaan dan kearsipan sehingga saluran koordinasi teknis bisa berjalan dengan baik,” terangnya di Ruang Rapat Pimpinan Perpusnas, jl. Medan Merdeka Selatan, Jakarta.

Dalam kesempatan itu, menurut Bupati Yohanis, sebesar 90 persen warga Sumba Barat berprofesi sebagai petani. Sumber daya mereka sangat rendah, apalagi gedung perpustakaan tidak memadai. Sehingga dibutuhkan literatur terutama mengenai pertanian.

Bupati Yohanis menyatakan apresiasinya atas dukungan dan bantuan yang diberikan Perpusnas. Bantuan ini diharapkan bisa menjadikan kualitas sumber daya manusia di Sumba Barat semakin meningkat sehingga taraf hidup membaik.

“Kami sangat membutuhkan bantuan ini. Dengan bantuan ini, wawasan para petani dapat semakin baik dan mereka dapat meningkatkan taraf hidup mereka ala pertanian modern. Mudah-mudahan apa yang sudah kami peroleh, dapat kami manfaatkan sebaik-baiknya,” jelasnya.

Pada pertemuan tersebut telah disampaikan pula Proposal Pembangunan Gedung Perpustakaan Daerah, dan pengembangan koleksi perpustakaan yang telah diikuti dengan penginputan melalui Aplikasi Krisna.

Selepas dari Perpusnas RI, Bupati Sumba Barat mengadakan pertemuan dengan pengelola Aksaramaya sebagai pengembang Perpustakaan Digital di Indonesia (ipusnas), dengan penawaran “iSumbaBarat” sebagai produk digitalnya.

Menurut Sulasmo Sudharno Chief Executive Office juga sebagai entrepreneur di bidang Teknologi Informasi dan dikenal sebagai perintis perpustakaan digital berbasis Digital Rights Management, dengan program “iSumba Barat” memudahkan masyarakat mengakses informasi sehingga meningkatkan minat baca dan mengembangkan budaya literasi masyarakat.

Bupati sumba Barat menanggapi penawaran program “iSumba Barat’ akan dipelajari lebih lanjut. Besar harapan Bupati Yohanis semoga bisa membangun kerja sama yang baik sehingga masyarakat Sumba Barat akan lebih mudah dalam mengakses informasi dalam bidang usaha, pendidikan dan kesehatan sehingga masyarakat memiliki sumber daya manusia yg lebih baik lagi.(Dhi)

Demikian Siaran Pers Bagian Humas dan Protokol pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sumba Barat.

 

Bagikan Informasi Ini