Day: <span>June 17, 2021</span>

Pernah Menjadi ASN Kementerian Transmigrasi, Bupati Yohanis Dade Minta Dukungan APBN Kementerian Desa PDTT

Bupati Sumba Barat, Yohanis Dade, SH berkunjung ke Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia, Kamis (17/06/2021).

Kunjungan silaturahmi ini sekaligus sebagai bentuk permohonan dukungan APBN dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi terkait unit pemukiman transmigrasi Weemaringi yang memiliki daya tampung 129 unit RTJK yang mana Tahun 2018 dari sumber Dana Dirjen Transmigrasi telah dibangun 25 unit RTJK, Tahun 2021 dianggarkan dari dana Kabupaten Sumba Barat 10 unit RTJK sehingga masih butuh dukungan sejumlah 94 unit RTJK yang telah di usulkan dalam kegiatan FORKASI Ketransmigrasian pada bulan Mei 2021 agar dapat direalisasikan pada Tahun 2022.

Pada kesempatan itu juga Bupati Sumba Barat meminta dukungan 4 unit traktor besar untuk pengembangan kawasan transmigrasi di 4 UPT Weemaringi, UPT ELopare, UPT Hobajangi dan UPT Bali Ledo yang saat ini telah masuk dalam kawasan Food Estate Mini untuk mendukung Program Kementerian Pertanian serta Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi dimana masyarakat pada kawasan transmigrasi di 4 UPT tersebut telah bersedia menyediakan lahan seluas 100 hektar pada setiap UPT demi pengembangan lahan jagung dan tanaman lainnya.(Dhi)

Demikian Siaran Pers Bagian Humas dan Protokol pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sumba Barat.

 

Bagikan Informasi Ini

Kunjungan Bupati Lembata Dan Rombongan Dalam Rangka Silahturahmi Dengan Pemerintah Kabupaten Sumba Barat

Waikabubak – Bupati Lembata, Eliaser Yentji Sunur, ST, bersama rombongan hadir di Waikabubak  untuk bertemu dan bersilaturahmi dengan Pemerintah Kabupaten Sumba Barat dalam rangka membicarakan kerjasama yang akan dibangun antara kedua Kabupaten, yaitu Kabupaten Lembata dan Kabupaten Sumba Barat yang bertempat di Rumah Jabatan Bupati Sumba Barat, Selasa, 16 Juni 2021,

Dalam sambutannya, Bupati Sumba Barat, Yohanis Dade , SH yang diwakili oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Imanuel M. Anie untuk menyampaikan sekilas informasi terkait profil dan sumber daya yang ada di Kabupaten Sumba Barat. Selanjutnya, Bupati Lembata, mengutarakan maksud kunjungan Beliau bersama rombongan yaitu mengajak bekerja sama antara Pemerintah Kabupaten Sumba Barat dengan Pemerintah Kabupaten Lembata.

Hadir dalam kesempatan itu Plh. Sekretaris Daerah Kabupaten Sumba Barat, Bupati Lembata dan Istri, Ketua DPRD Kabupaten Lembata beserta Anggota, Ketua TP-PKK Kabupaten Sumba Barat beserta Anggota,  Ketua TP-PKK Kabupaten Lembata beserta Anggota, Para  Asisten dan Staf Ahli Bupati Kabupaten sumba Barat, Para Pimpinan Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Sumba Barat. (RED-DKIPS SB)

Bagikan Informasi Ini

Persentase Peruntukan APBDes dan RKPDes Tahun 2021 Sesuai Regulasi dan Kebutuhan Masyarakat?

Waikabubak, 17|06|2021. Penggunaan Dana Desa (DD) dan APBDes diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Tujuan penggunaan anggaran tersebut untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dan dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes). Dokumen RKPDes harus sinkron dengan dokumen anggaran yang lebih tinggi yaitu APBDes dan RPJMDes. Kenyataannya ketiga dokumen penganggaran yang dihasilkan oleh pemerintah desa tidak sinkron. Mengapa hal ini bisa terjadi? Siapakah yang berperan dan bertangungjawab menyusun dokumen anggaran?

Ditingkat desa, selain pemerintah desa terdapat BPD yang berperan dalam perencanaan, pelaksanaan, penggunaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Apakah ada kolaboratif antara pemerintah desa dan BPD dalam menyusun perencanaan dan pelaksanaan program? Perlu dibahas secara bersama.

Asas pengunaan dana desa dan APBDes harus dilakukan secara akuntabel, partisipatif dan transparant.

Akuntabel. Penggunaan anggaran harus dapat dipertanggungjawabkan secara dokumen dan aktivitas. Sejauhmana kesesuaian antara dokumen dan aktivitas. Terkadang dokumen dapat dibuktikan namun tidak dengan aktivitas yang terjadi. Pada akhirnya ini menjadi kendala dalam pelaporan, yang berkontribusi secara langsung dalam pertangungjawaban.

Partisipatif. Aspirasi dapat diperoleh jika masyarakat dilibatkan dalam penggalian informasi akan kebutuhan. Penggalian informasi perlu melibatkan anak, orang dewasa dan disabilitas. Namun, sejauh ini pelibatan anak hampir tidak ditemukan dalam perencanaan program.  Selain itu, penggalian informasi kebutuhan  tingkat dusun, belum dilakukan dengan maksimal.

Transparant. Keterbukaan dalam penggunaan anggaran. Keuangan itu adalah milik masyarakat, sehingga perlu diketahui oleh public. Oleh karena itu pemerintah desa wajib menyampaikan informasi secara terbuka mengenai APBDes kepada masyarakat.

Mengingat pentingnya asas penggelolaan dan persentase peruntukan anggaran desa, Stimulant Institute bersama Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) melaksanakan kegiatan analisis anggaran desa bersama 13 desa intervensi program Maternal Newborn Child Health and Nutrition (MNCHN) atau Kesehatan Ibu dan Anak. Kegiatan bertempat di Aula SMP Kristen Waikabubak (17/06/2021), dengan melibatkan Kepala Desa dan Kelompok Peduli Anak (KPA). Pertemuan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada pemerintah desa dan KPA terkait peruntukan penganggaran APBDes dan RKPDes terhadap program kegiatan yang berfokus pada isu pemenuhan hak anak-anak serta kesehatan ibu dan anak. Diharapkan kegiatan ini mampu menjadi praktik baik bagi kepada pemerintah desa dan selanjutnya dijadikan rujukan dalam merencanakan program.

Dinas PMD diwakili oleh tiga Kepala Bidang, yaitu bidang PMD, Pemberdayaan Ekonomi Sosial dan Budaya (PESB) dan Kelembagaan Pelatihan dan Partisipasi Masyarakat (KPPM).

Antonius R.Langu, selaku Kabid KPPM menyatakan bahwa terdapat ketidasesuaian antara dokumen APBDes dan RKPDes yang diserahkan oleh pemerintah desa. Bagaimana ini bisa terjadi? Siapakah yang menyusun kedua dokumen ini? Selain itu, sampai pertengahan tahun anggaran 2021, masih ada pemerintah desa yang belum menyerahkan dokumen RPJMDes. Apakah pemerintah desa belum mengetahui timeline penyelesaian dan penyerahan dokumen RPJMDes dan RKPDes?

Pernyataan lainnya diungkapkan oleh kabid PESB, Paulus Umbu Daza, bahwa ketidaksesuai ini bisa terjadi karena beberapa pemerintah desa tidak menghadiri pertemuan-pertemuan yang diselenggarakan ditingkat desa dan kecamatan oleh pemerintah kabupaten. Minimnya keterlibatan kepala desa menyebabkan terputusnya informasi yang disampaikan pada saat pertemuan. Dapat dicontohkan seperti anggaran kegiatan posyandu. Bagaimana perkembangan gizi dan kesehatan ibu anak dapat diketahui dengan baik jika kebutuhan seperti alat tulis, format pelaporan posyandu dan lain-lain tidak dianggarkan.

Penegasan ditambahkan oleh kabid PMD, Andre Wilson Dade, terkait pengelolaan keuangan desa. Dasar penganggaran merujuk dari Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Seluruh kegiatan harus meliputi tahapan perencanaan, pelaksanaan, penantausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban desa. Peran dan tanggungjawab ada di Kepala Desa dan Sekretaris Desa.

Andre menyebutkan bahwa, permasalahan dalam pengelolaan dana desa, meliputi; perencanaan penganggaran tidak berdasarkan dokumen RKPDes, kekeliruan dalam pelaksanaan belanja kegiatan, pencatatan buku kas tidak dilakukan secara tersystem, pencatatan kegiatan tidak dilakukan dengan baik, catatan pelaporan realisasi tidak dilakukan, dan surat pertanggungjawaban (SPJ) laten.

Topik peruntukan insentif dan Silpa, menjadi bahan diskusi hangat antara pemerintah desa dan Dinas PMD. Kepala Desa Harona Kalla, Melkianus Wole Jaga, mempertanyakan keberadaan dan tugas dari kader desa siaga? Serta peran dan tanggungjawab KPA. Menurutnya, perlu pemerataan insentif bagi kelompok-kelompok yang ada di desa, jika terdapat kesamaan atas peran dan tanggungjawab.

Yakub Timbu Dona, ketua KPA desa Lingu Lango, menyebutkan bahwa sebagai ketua KPA, baru mengetahui bahwa KPA bisa mendapat insentif. Saya menjadi ketua KPA sejak tahun 2020, dan saya bekerja sukarela demi anak-anak. Terkait Silpa, informasi yang kami terima bahwa, anggaran harus dihabiskan, jika tidak maka tahun berikutnya akan terjadi pemotongan anggaran.

Atas pertanyaan dari kedua peserta, Andre Dade menegaskan bahwa setiap tahun perubahan APBDes terus dilakukan karena dana desa tidak mampu membiayai semua kebutuhan desa. Kami anjurkan, kedepannya pemerintah desa dapat menuangkan anggaran untuk kegiatan-kegiatan yang hendak dilakukan oleh KPA atau kelompok lainnya. Untuk Silpa, penggunaan anggaran harus merujuk pada regulasi yang ada, dan kami anjurkan pemdes wajib membaca dan memahami regulasi terkait anggaran sehingga tidak salah dalam penggunaan.

Hasil pertemuan diketahui bahwa masih banyak pemerintah desa belum memahami dengan tepat terkait peruntukan dan penggunaan anggaran dalam mensejahterakan masyarakat terkhususnya program pemenuhan hak anak dan kesehatan ibu dan anak.

Merupakan pekerjaan rumah (PR) bagi pemerintah kabupaten terkhususnya dinas PMD dan Bagian Hukum Setda dalam memberikan penguatan kapasitas kepada pemerintah desa terkait penganggaran dan penyelenggaraan pemerintahan. (PSI RED)

Bagikan Informasi Ini