Day: <span>June 24, 2021</span>

Dinas PM-PTSP Sosialisasikan Kemudahan Berusaha Bagi Pelaku Usaha

Waikabubak – Pelaku usaha merupakan salah satu motor penggerak pertumbuhan perekonomian, baik secara nasional, maupun di daerah. Selain itu, pelaku usaha juga berperan sebagai mitra antara Pemerintah dan masyarakat. Oleh karena itu, sebagai mitra Pemerintah, para pelaku usaha diharapkan dapat mengetahui kebijakan Pemerintah dalam menyelenggarakan perizinan berusaha, terutama merujuk pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dimana Pemerintah telah menerbitkan 49 peraturan pelaksana dari Undang-Undang tersebut.

Berdasarkan kebijakan Pemerintah tersebut, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Dinas PM-PTSP) Kabupaten Sumba Barat mensosialisasikan Kemudahan Berusaha dengan tema: “Kebijakan Penanaman Modal dan Kemitraan Usaha bagi Pelaku Usaha di Kabupaten Sumba Barat” yang bertempat di Aula Hotel Manandang Waikabubak pada tanggal 23-24 Juni 2021.

Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Bupati Sumba Barat yang diwakili oleh Asisten Administrasi Umum, Yermia Ndapa Doda, S.Sos. Kemudian dilanjutkan dengan pemaparan materi mengenai Pemberdayaan Usaha melalui Kemitraan antara PMDN dengan UMKM oleh Ir. Israil Y. Meok, M.Si (Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumba Barat), Kebijakan Penanaman Modal di Bidang Lingkungan Hidup oleh Dedy Suyatno, S.TP (Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumba Barat), dan Kebijakan Penanaman Modal di Bidang Pariwisata oleh Adeleide Dapawole (Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sumba Barat).

Pada pemaparan materi mengenai kemitraan usaha, Israil Y. Meok menyampaikan bahwa terdapat pola atau model dalam membangun mitra usaha. Model kemitraan tersebut antara lain adalah Model Inti Plasma, Model Kontrak Beli, Model Sub Kontrak, Model Dagang Umum, Model Vendor, dan Model Keagenan. Intinya, model kemitraan usaha adalah sebuah pola yang mengatur hubungan kemitraan antara usaha mikro, kecil atau koperasi dengan usaha menengah dan besar, dimana terdapat hak dan kewajiban yang harus dipenuhi sesuai kesepakatan antar pelaku usaha.

Peran Pemerintah juga dibutuhkan dalam kemitraan usaha para pelaku usaha, dimana Pemerintah berperan sebagai fasilitator kemitraan. Selain itu, Pemerintah juga dapat memberikan pembinaan budidaya atau pengelolaan berdasarkan hasil penelitian lembaga Pemerintah kepada kelompok mitra, memberikan informasi seperti adanya teknologi baru dalam aspek budidaya dan pengelolaan usaha, serta dapat merekomendasikan kelompok mitra yang sesuai kepada perusahaan inti (usaha menengah dan besar).

Diharapkan selepas kegiatan ini, para pelaku usaha dapat mengembangkan usaha dan kemitraan usaha dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional sesuai dengan kebijakan Pemerintah.
===dkips.sb===

Bagikan Informasi Ini