Day: <span>July 8, 2021</span>

Dinas PM-PTSP Sosialisasikan Kemudahan Berusaha Bagi Pelaku Usaha di Sumba Barat Bagian Selatan

Wanukaka – Pelaku usaha merupakan salah satu motor penggerak pertumbuhan perekonomian, baik secara nasional, maupun di daerah. Selain itu, pelaku usaha juga berperan sebagai mitra antara Pemerintah dan masyarakat. Oleh karena itu, sebagai mitra Pemerintah, para pelaku usaha diharapkan dapat mengetahui kebijakan Pemerintah dalam menyelenggarakan perizinan berusaha, terutama merujuk pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dimana Pemerintah telah menerbitkan 49 peraturan pelaksana dari Undang-Undang tersebut.

Berdasarkan kebijakan Pemerintah tersebut, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Dinas PM-PTSP) Kabupaten Sumba Barat mensosialisasikan Kemudahan Berusaha dengan tema: “Kebijakan Penanaman Modal dan Kemitraan Usaha bagi Pelaku Usaha di Kabupaten Sumba Barat” yang bertempat di Hotel Rua (Rua Hotel & Resort) pada tanggal 8 – 9 Juli 2021.

Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Bupati Sumba Barat, Yohanis Dade, SH dengan didampingi oleh Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Sumba Barat, Drs. Daniel B. Pabala dan Asisten Administrasi Umum, Yermia Ndapa Doda, S.Sos. Kemudian dilanjutkan dengan pemaparan materi dari beberapa narasumber yaitu Kebijakan Penanaman Modal dan Perijinan di Bidang Lingkungan Hidup oleh Dedy Suyatno, S.STP (Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumba Barat), Pemberdayaan Usaha melalui Kemitraan antara PMDN dengan UMKM oleh Ir. Israil Y. Meok, M.Si (Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumba Barat), dan Kebijakan Penanaman Modal dan Perijinan di Bidang Pariwisata oleh Adeleide Dapawole (Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sumba Barat).

Pada kesempatan yang pertama sebagai narasumber dalam materi Kebijakan Penanaman Modal dan Perijinan di Bidang Lingkungan Hidup, Dedy Suyatno mengatakan bahwa terdapat 4 (empat) indikator yang menjadi dasar penerapan perijinan berbasis resiko, yaitu kesehatan, keselamatan, lingkungan, dan pemanfaatan sumber daya alam. Selain itu, perijinan lingkungan hidup juga mengacu pada kesetaraan lingkungan hidup yaitu kesetaraan tata ruang. Beliau juga mengingatkan agar pelaku usaha wajib mengolah sampah sejak dari sumber sampah.

Pada pemaparan materi mengenai kemitraan usaha, Israil Y. Meok menyampaikan bahwa terdapat pola atau model dalam membangun mitra usaha. Model kemitraan tersebut antara lain adalah Model Inti Plasma, Model Kontrak Beli, Model Sub Kontrak, Model Dagang Umum, Model Vendor, dan Model Keagenan. Intinya, model kemitraan usaha adalah sebuah pola yang mengatur hubungan kemitraan antara usaha mikro, kecil atau koperasi dengan usaha menengah dan besar, dimana terdapat hak dan kewajiban yang harus dipenuhi sesuai kesepakatan antar pelaku usaha.

Terkait Kebijakan Penanaman Modal dan Perijinan di Bidang Pariwisata, Adeleide Dapawole mengatakan bahwa setiap pelaku usaha yang bergerak di bidang industri pariwisata wajib memiliki Surat Tanda Daftar Usaha Pariwisata. Hal ini diperlukan terutama dalam memenuhi kewajiban pelaku usaha terkait pelaporan dan pembayaran pajak.

Peran Pemerintah juga dibutuhkan dalam kemitraan usaha para pelaku usaha, dimana Pemerintah berperan sebagai fasilitator kemitraan. Selain itu, Pemerintah juga dapat memberikan pembinaan budidaya atau pengelolaan berdasarkan hasil penelitian lembaga Pemerintah kepada kelompok mitra, memberikan informasi seperti adanya teknologi baru dalam aspek budidaya dan pengelolaan usaha, serta dapat merekomendasikan kelompok mitra yang sesuai kepada perusahaan inti (usaha menengah dan besar).

Diharapkan selepas kegiatan ini, para pelaku usaha dapat mengembangkan usaha dan kemitraan usaha dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional sesuai dengan kebijakan Pemerintah.

===dkips.sb===

Bagikan Informasi Ini

Pembukaan Kegiatan Sosialisasi Kemudahan Berusaha di Kabupaten Sumba Barat

Waikabubak | Diawali dengan Laporan Panitia, dalam laporan tersebut menyampaikan bahwa pelaku usaha sebagai mitra pemerintah dan masyarakat merupakan salah satu motor penggerak perekonomian di mana sebagai Mitra pelaku usaha sangat berperan dalam pertumbuhan ekonomi baik secara nasional maupun di daerah, dengan tema “KEBIJAKAN PENANAMAN MODAL DAN KEMITRAAN USAHA BAGI PELAKU USAHA DIKABUPATEN SUMBA BARAT”

Waktu dan tempat pelaksanaan, kamis-jumat, 8-9 Juli 2021 tempat pelaksanaan Aula Rua Beach Resort-Wanukaka-Sumba Barat. Kegiatan ini di ikuti 56 orang pelaku usaha yang terbagi atas 28 orang pelaku usaha hari I dan 28 pelaku usaha hari ke II. Sedangkan yang berkaitan dengan sumber dana berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK)Non Fisik Penanaman Modal pada DPMPTSP Kabupaten Sumba Barat Tahun Anggaran 2021.

Bupati Sumba Barat, Yohanis Dade, SH pada kesempatan itu menyampaikan terima kasih atas terselenggaranya kegiatan ini, karena merupakan salah satu upaya strategis Pemerintah Kabupaten Sumba Barat untuk meningkatkan pemahaman secara menyeluruh, terkait penyelenggaraan perizinan berusaha bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM).

Bupati juga mengucapkan selamat dan proficiat kepada bapak ibu pelaku usaha yang walaupun dalam kesibukan yang begitu tinggi tetapi karena wujud cinta kasih terhadap daerah ini, sehingga Bapak Ibu boleh hadir di tempat ini.

“Kami juga tentu merasa bangga bahwa penanam modal asing maupun dalam negeri mau berpartisipasi dalam upaya percepatan pembangunan daerah ini, karena tanpa bapak ibu saya kira kita tidak bisa berjalan sendiri, pemerintah daerah tidak bisa berjalan sendiri sehingga melalui kesempatan ini saya berharap kepada kita semua mari kita bergandengan tangan kita lakukan tugas dan kewajiban kita masing-masing khususnya di bidang usaha ini”, ajak Bupati Yohanis.

“Memang harus kita akui bahwa untuk daratan Sumba masih terdapat beberapa masalah utama yang dihadapi UMKM di antaranya adalah masalah perizinan, kemampuan teknologi, kualitas sumber daya manusia, (SDM), pemasaran, permodalan, dan jejaringan. Permasalahan tersebut menyebabkan UMKM di Sumba Barat kurang berkembang, sekalipun di tengah pandemi covid 19 kita harus bisa berinovasi dan selalu bergerak. Kita harus memberikan kemudahan kepada pelaku usaha dan jangan sampai orang tidak mau berusaha karena dibenturkan dengan masalah perizinan”, tandasnya.

Bupati juga mengatakan bahwa sektor pariwata merupakan salah satu bagian dari program strategis Pemerintah Kabupaten Sumba Barat. Mengingat hal yang paling menjanjikan di wilayah selatan adalah pariwisata, dan sektor pariwisata telah membuktikan kontribusinya menjadi salah satu aspek penting yang mendongkrak pendapatan daerah, maka hal yang berkaitan dengan perizinan-perizinan kita harus permudah, kami juga berharap kepada pelaku usaha hal yang berkaitan dengan administrasi, yang berkaitan dengan kelengkapan berkas-berkas yang berkaitan dengan perizinan usaha di daerah ini tolong dilengkapi.

Bupati minta Kepala Dinas Perijinan dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu agar tidak mempersulit pelaku usaha, kalau memang mereka sudah memenuhi syarat sesuai yang diamanahkan oleh undang-undang yang berkaitan dengan perizinan-perizinan kalau suratnya bisa keluar jam itu kenapa harus ditunda-tunda, seandainya kita memperlambat karena hal-hal yang tidak terlalu teknis ya kita salah satu yang menghambat, untuk itu kita harus benar-benar mempermudah pelaku usaha yang ada.

“Saya yakin betul jika kita bekerja dengan hati, jujur dan takut akan Tuhan kita perhatikan jam masuk kerja dan jam pulang, maka daerah ini akan cepat berkembang sebagaimana yang kita harapkan saya kira tidak ada yang terlampau sulit”, tegas Bupati.

“Tekad saya bagi pegawai yang tidak disipin masuk kerja saya akan nonjobkan saya tidak mau ada pegawai yang yang makan gaji buta, ini memang berat bagi yang menerima dan berat juga bagi saya untuk menjatuhkan sanksi ini, tetapi demi Bumi Pada Eweta Manda Elu yang kita cintai bersama ini harus saya lakukan, saya tidak pernah berpikir bagaimana saya nanti tahun 2024 “TIDAK” demi untuk mayoritas rakyat Sumba Barat kurang lebih 150.000 jiwa, karena lebih baik 100-200 orang tidak puas tetapi ribuan orang puas dengan kebijakan ini”, tegas Bupati Yohanis.

Dalam kesempatan ini juga Bupati Yohanis Dade menghimbau kepada seluruh pelaku usaha agar berlaku jujur, antara pelaku usaha dan pemerintah harus bersinergi dengan baik agar transparansi itu benar-benar kita terapkan, karena kalau dunia usaha sudah maju maka otomatis daerah ini juga akan maju.

Bupati meminta pihak Nihi agar membuka kantor cabang di Sumba agar koordinasinya dengan pemerintah daerah lebih mudah dan pihak Nihi juga harus terbuka berapa jumlah tamu yang berkunjung, kita semua harus hormat dan taat asas karena kalau ada masalah yg terkait dengan keamanan dan kenyamanan tamu tentu yang ikut bertanggunng jawab pastinya Pemerintah karena keberadaan hotel ini berada di Wilayah Hukum Sumba Barat.

Melalui kesempatan yang penuh martabat ini pula Saya mennyampaikan Terima kasih kepada pihak Nihi dan hotel-hotel yang lain yang sudah berkontribusi banyak atas pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Sumba Barat. (HB)

Demikian Siaran Pers Bagian Humas dan Protokol pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sumba Barat.

 

Bagikan Informasi Ini