Month: <span>August 2021</span>

Implementasi CHSE di Kampung Situs Praigoli

Wanukaka – Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sumba Barat, Charles H. Weru, S.Sos mengimplementasikan Cleanliness, Health, Safety, and Environmental Sustainability / CHSE (Kebersihan, Kesehatan, Keamanan, dan Kelestarian Lingkungan) di Kampung Situs Praigoli, Desa Waihura Kecamatan Wanukaka. Selasa, 31 Agustus 2021.

Kegiatan sosialisasi implementasi CHSE ini merupakan proyek perubahan yang dikembangkan oleh Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dengan didukung oleh beberapa dinas terkait lingkup Pemerintah Kabupaten Sumba Barat, yaitu Dinas Kesehatan, Dinas Lingkungan Hidup, serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sumba Barat.

Dalam kata sapaannya, Charles H. Weru mengatakan bahwa proyek perubahan CHSE yang mengambil tema “New Turism Kabupaten Sumba Barat di Era Pandemik Covid-19” merupakan sebuah strategi bagaimana membangun keberlanjutan pengembangan pariwisata Kabupaten Sumba Barat di era pandemik Covid-19 dan pasca-pandemik Covid-19. “New Turism Kabupaten Sumba Barat di Era Pandemik Covid-19 adalah sebuah pilihan yang rasional dalam rangka kita mau menjamin destinasi budaya yang nyaman dan aman”, tegas beliau.

Menanggapi proyek perubahan tersebut, Camat Wanukaka, Lukas L. Pewu, SH memberikan apresiasi bahwa implementasi CHSE dapat mengubah pola pikir masyarakat dalam menciptakan kampung yang nyaman dan aman, baik di era pandemik Covid-19, maupun pasca-pandemik Covid-19. Beliau juga berharap ada dukungan dari Pemerintah Desa melalui dana desa dalam rangka melestarikan lingkungan Kampung Situs Praigoli.

Pada kegiatan tersebut, masyarakat Kampung Situs Praigoli diberikan sosialisasi tentang apa itu Corona Virus Desease 19 dan bagaimana cara menanggulanginya, baik melalui 6M (memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, menjauhi kerumunan, dan menjaga pola makan), maupun melalui vaksinasi, serta bagaimana menanggulangi sampah.

Implementasi CHSE di Kampung Situs Praigoli ditandai dengan deklarasi nilai-nilai budaya Warga Kampung Situs Praigoli tentang Penerapan CHSE, penandatanganan berita acara, serta penyembelihan hewan dalam rangka memohon restu para leluhur.

Turut hadir pada kegiatan tersebut Kepala Desa Waihura, Kepala Desa Parirara, Para Penjaga Situs Kampung Praigoli, dan para Tokoh Masyarakat.

=== dkips.sb ===

Bagikan Informasi Ini

Alexander Dapawole: Prosedur Pencairan Uang Tender Masih Berliku-Liku dan Terkesan Dipersulit

Demikian salah satu point yang diangkat fraksi PDIP dalam Rapat Paripurna XIV, Masa Persidangan III, Selasa, 31 Agustus 2021. Paripurna ini beragendakan pendapat akhir fraksi-fraksi terhadap Ranperda Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Sumba Barat Tahun Anggara 2020 dan Ranperda Tentang Perubahan Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumba Barat serta penandatanganan Nota Kesepakatan kedua Ranperda oleh eksekutif dan legislatif Alex Dapawole mengatakan bahwa dalam menggunakan anggaran belanja baik laingsung maupun tidak langsung perlu diperhatikan unsur tepat sasaran dan tepat guna serta tepat waktu. Sebagai contoh: ada proyek yang realisai keuangannya sudah 100% tetapi kegiatan fisiknya belum mencapai target. Karena itu perencanaan dan pelaksanaan tender perlu memperhatikan waktu proses awal sampai pada pencairan uang sehingga tidak terjadi keterlambatan dengan berbagai alasan-alasan. Selanjutnya mengenai Ranperda Pembentukan dan Penyusunan Perangkat Daerah, Ketua Fraksi PDIP ini menghimbau agar Pemerintah jangan sampai menurunkan semangat kerja para Pegawai Negeri Sipil.

Kritikan lain kepada Pemerintah datang  dari Fraksi Partai Gerindra, melalui sekretarsinya Kristanto Dahamoni, yang menegaskan agar hasil audit BPK-RI Perwakilan NTT terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sumba Barat dengan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) perlu ditindaklanjuti agar tidak terjadi pada laporan keuangan pemda tahun 2021. Gerindra juga menyoroti rendahnya kualitas penetapan target dan realisai PAD, dana hibah partai dari APBD yang belum dicairkan, rata-rata pertumbuhan pendapatan dan belanja daerah yang masing-masing hanya 1,68% dan 0,84%, informasi pertanggungjawaban yang hanya berisi output tanpa penjelasan memadai tentang outcome serta lemahnya perencanaan karena kurangnya dana pengawawan pada SKPD terkait.

Fraksi Partai Nasdem mengkritisi keterlambatan penyerahan Ranperda APBD selama dua bulan dan pendapatan pajak daerah serta transfer yang tidak terealisasi. Mengenai perubahan terhadap Perda No 2 Tahun 2016, Nasdem mengusulkan agar Dinas Pertanahan yang sifatnya hanya koordinatif sebaik dimerjer dengan OPD yang berkaitan erat dengan urusan pertanahan, dan nama OPD agar disederhanakan.

Di samping kritikan terdapat juga apresiasi terhadap kinerja PEMDA yang disampaikan oleh fraksi Golkar, Perindo, PAN dan Demokrat.berupa antara upaya penataan organisasi perangkat daerah lewat revisi Perda No 2 2016, realisasi pendapatan daerah yang mencapai 105,18%, yakni Rp 56,2 Miliar dari target sebesar Rp 53,4 Miliar dan  upaya koordinasi dengan sector akomodasi guna peningkatan PAD, serta pernyataan keseriusan Pemda untuk upaya-upaya lain untuk pembenahan ke depan.

Walaupun terdapat berbagai macam usulan dan kritikan, semua fraksi menyatakan merima kedua Ranperda di atas untuk selanjutnya dievaluasi pada tingkat Pemerintah Propinsi dan ditetapkan sebagai Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2021.

Menanggapi pendapat akhir fraksi-fraksi, Bupati Sumba Barat, Yohanes Dade, SH, menyatakan bahwa “Laporan pertanggungjawaban bukan merupakan akhir dari kerja keras untuk menjadikan Kabupaten Sumba Barat sebagai daerah terbaik dalam pengelolaan keuangan daerah, namun sebagai awal untuk menjadi yang lebih baik di masa yang akan datang”. Rekomendasi yang telah disampaikan melalui pandangan umum fraksi maupun pembahasan komisi dan pansus akan ditindaklanjuti untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan serta penyempurnaan Perda Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumba Barat. Penandatanganan nota kesepakatan kedua Ranperda di atas merupakan langkah penting dalam menciptakan administrasi Negara yang mampu mendukung kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan dan pembanguan di tingkat daerah, secara bersih, transparan dan akuntabel.

Rapat Paripurna XIV ini dipimpin oleh Ketua DPR dan dihadiri oleh Bupati, Wakil Bupati, Pejabat Sekda, Para Wakil Pimpinan DPRD, Anggota serta perwakilan OPD.

 

TIM DKIPS – OK

Bagikan Informasi Ini

RAPAT PARIPURNA XIV PENYAMPAIAN PENDAPAT AKHIR FRAKSI-FRAKSI DPRD, SEMUA PESERTA RAPAT BERPAKAIAN ADAT.

Bupati Sumba Barat, Yohanis Dade, SH menghadiri Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi DPRD Sumba Barat terhadap Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2020 dan Ranperda tentang perubahan Perda nomor 2 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Sumba Barat, Selasa (31/08/2021).

Pelaksanaan rapat Paripurna ke XIV ini tampak berbeda dengan sebelumnya. Seluruh peserta rapat menggunakan pakaian adat Sumba. Hal ini adalah sebagai bentuk dukungan pembangunan kepariwisataan di Kabupaten Sumba Barat.

Rapat diawali deklarasi dukungan DPRD Kabupaten Sumba Barat terhadap pembangunan kepariwisataan di Sumba Barat yang dibacakan oleh Sekretaris Dewan DPRD Kabupaten Sumba Barat, Kuala Djowa, S.Sos.

Penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi yang secara keseluruhan fraksi menerima kedua Raperda tersebut untuk dievaluasi dan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat.

Bupati Sumba Barat dalam sambutannya menyampaikan penghargaan yang setinggi tingginya kepada DPRD Kabupaten Sumba Barat yang telah melaksanakan pembahasan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2020 dan Ranperda tentang perubahan Perda nomor 2 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Sumba Barat.

Bupati Sumba Barat juga mengapresiasi setiap pemikiran yang telah disampaikan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumba Barat.

“Kesempurnaan Ranperda merupakan hasil kerjasama antara eksekutif dan legislatif yang telah melakukan pembahasan-pembahasan melalui pandangan umum fraksi-fraksi, pembahasan ditingkat Komisi-komisi DPRD dan Pansus DPRD dengan mitra kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Barat, harmonisasi Banggar hingga finalisasi”.

Lanjutnya, “atas segala dukungan dan kontribusi yang telah disampaikan oleh Pimpinan DPRD dan seluruh jajaran Anggota Dewan yang terhormat, serta seluruh pihak yang turut berkontribusi terhadap proses ini kami mengucapkan terimakasih. Semoga semua dapat mendatangkan manfaat yang sebesar-besarnya bagi seluruh masyarakat di Kabupaten Sumba Barat “, ungkap Bupati Yohanis menutup sambutannya.

(Dhi).

Demikian Siaran Pers Bagian Humas dan Protokol pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sumba Barat.

Bagikan Informasi Ini

Talkshow Sosprom Program UT Sumba Barat, Bupati Beri Kesempatan Seluas-Luasnya ASN kuliah di Universitas Terbuka

Pendidikan, sebagai bidang yang penting dan memiliki tujuan mulia untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Di bidang pendidikan, penyesuaian harus dilakukan dalam pelayanan, yaitu dengan memanfaatkan teknologi dan mengurangi layanan tatap muka. Pembelajaran online atau pembelajaran jarak jauh telah dilaksanakan oleh Universitas Terbuka sejak lama. Hal itu diungkapkan Direktur UT Kupang, Drs. Yos Sudarso, M.Pd, Senin (30/08/2021).

Kegiatan Talkshow dengan tema Pemanfaatan Teknologi dalam penerimaan mahasiswa baru ini menghadirkan Bupati Sumba Barat, Yohanis Dade, SH, Wakil Ketua DPRD Lukas Lebu Gallu, SH, mantan Wakil Bupati, Rekor Deta, S.IPem, Ketua Komisi C, Dominggus Baiyo, David Moto Lele, S.S, M.Pd, Ande Djapalata dan Samuel Bili, S.Pd.

Bupati Yohanis Dade mengatakan akan memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada ASN untuk mengikuti perkuliahan di Universitas Terbuka.

Menurutnya, salah satu keuntungan kuliah di Universitas Terbuka adalah ASN tidak perlu meninggalkan pekerjaannya dan biaya kuliah di UT pun terjangkau.

“Kami juga akan menganggarkan dan mengupayakan pemberian beasiswa kepada mahasiswa yang kurang mampu namun mempunyai keinginan kuat untuk mengembangkan kompetensinya, itu merupakan salah satu misi kami untuk pengembangan SDM melalui pendidikan. Kepada ASN juga diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk kuliah, tapi yang serius bukan sekedar ikut-ikutan”, pungkas Bupati Yohanis.

Saat ini UT sudah mendapat ijin Penyelenggaraan untuk Program Doktor Ilmu Manajemen dan Doktor Imu Administrasi Publik sebagai satu-satunya Program dengan modus Pendidikan Jarak Jauh (PJJ). Sebagai PTJJ, UT memiliki unit layanan di daerah yang disebut Unit Program Belajar Jarak Jauh (UPBJJ-UT). Saat ini UT memiliki 39 UPBJJ-UT di seluruh Indonesia, salah satunya adalah UPBJJ-UT Kupang yang memiliki wilayah kerja layanan sejumlah 22 kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur. (Dhi)

Bagikan Informasi Ini