Day: <span>August 18, 2021</span>

Sinkronisasi dan Implementasi Perbup PAUD HI ke Dalam Renstra OPD

Waikabubak, 18 Agustus 2021. Penyelenggaraan program dapat berhasil apabila didukung oleh ketersediaan anggaran dan kebijakan. Tersedianya kebijakan secara berjejang, bukan harga mati bahwa itu sukses. Dinyatakan sukses, apabila penjabaran dari dokumen kebijakan terakomodir kedalam rencana strategis (renstra) perangkat daerah yang diwujud nyatakan dalam bentuk operasional kegiatan program. Pertanyaannya, sudahkah itu dilakukan? Adakah persentase khusus yang dialokasikan? Dan, siapakah actor yang bertanggungjawab untuk melaksanakan? Semua pertanyaan ini, dapat dilakukan jika penerima pesan atau informasi, telah memahami dengan baik dan mampu meletakan indicator pencapaian dengan tepat kedalam renstra Lembaga. Tentunya, ini tugas kita bersama untuk mengawalnya. Demi anak-anak sebagai generasi penerus bangsa.

Kegiatan sosialiasasi Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif (Perbup PAUD HI) terselenggara atas kerjasama Badan Penyelenggaraan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) dan Perkumpulan Stimulant Institute (PSI) mitra Save the Children. Kegiatan ini, dilakukan secara virtual, melalui platform Zoom meeting. Hadir dan turut berpartisipasi, wakil rakyat dari DPRD kabupaten, Bunda PAUD Sumba Barat, Kepala Badan/Dinas terkait, Taman Pawodda, TP-PKK kabupaten, Camat, Save the Children dan Stimulant Sumba.

Pertemuan virtual Sosialisasi Perbup Nomor 7 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan PAUD HI, dipandu secara langsung oleh Frans Silvester Mesu da Lopez (Program Coordinator PAUD, PSI) dengan co-host Novita Rambu Wasak Lodang. Frans menyampaikan bahwa pertemuan sosialisasi, bertujuan untuk; memberikan informasi kepada Taman Pawodda dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait proses penyusunan dan content dari Perbup PAUD HI, memberikan informasi tentang Strategi Pengembangan PAUD HI selama 5 tahun, Taman Pawodda dapat membuat amandemen rencana kegiatan tahun 2021 dengan mengacu pada Perbup Nomor 7 tentang Penyelenggaraan PAUD HI, dan menyepakati jadwal sosialisasi Perbup PAUD HI di tingkat kecamatan. Menurut Frans, semua upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah, menunjukan bahwa Pemerintah peduli dan mendukung penyelenggaraan program PAUD HI di kabupaten Sumba Barat.

Direktur Stimulant, Stepanus Makambombu dalam sambutannya menyampaikan bahwa situasi pandemi mengubah semuanya, tetapi tidak menghentikan kita untuk terus kreatif dan produktif. Terbukti bahwa, pemangku kepentingan telah berhasil menyusun Perbup PAUD HI. Kebijakan ini, tidak dapat dilihat saat ini, tetapi hasilnya dapat dilihat, pada 10 tahun mendatang. Diluar sana, kita tidak tahu, berapa kabupaten yang dapat melaksanakan kegiatan ini, namun yang pasti Pemerintah Daerah Sumba Barat mampu melakukannya, ungkap Step.

Sementara itu, Sumba Field Manager Save the Children yang diwakili oleh Leonard Benny Johan selaku Spesialist Community Mobilizer, menegaskan bahwa salah satu bentuk kekerasan terhadap anak adalah kita gagal menyediakan lingkungan hidup yang baik bagi anak. Peran kita bersama untuk menyediakan lingkungan yang aman bagi anak. Kami memberikan apresiasi kepada Pemerintah Daerah atas penerbitan Perbup PAUD HI, selanjutnya, tanggungjawab kita bersama untuk memastikan keberlanjutan dari semua proses yang telah dilaksanakan

Penegasan lain, diungkapkan oleh Martha Bili Lalo, Bunda PAUD sekaligus ketua TP-PKK kabupaten Sumba Barat, bahwa Holistik Integratif mencirikan pelayanan yang berkesinambungan dan menyeluruh. Keberhasilan PAUD merupakan landasan keberhasilan anak untuk jenjang berikutnya. Pandemi membuat keterbatasan dalam beraktivitas, meskipun demikian bukan penghalang bagi kita semua untuk melakukan yang terbaik bagi anak-anak. Pemerintah Daerah tidak mampu mengurus daerah ini sendiri, kami membutuhkan bantuan dari mitra untuk penyelenggaraan program PAUD HI tegas Martha diakhir sambutan.

Wakil ketua DPRD sekaligus Ketua Taman Pawodda kabupaten Sumba Barat, Lukas Ngallu, SH. Dalam sambutan sekaligus membuka pertemuan sosialisasi menyampaikan bahwa kualitas Sumba Barat ditentukan oleh kualitas perkembangan anak, dan semua itu dimulai dari usia dini. Kualitas perkembangan, meliputi; status gizi anak, pengetahuan, pengasuhan, dan daya cipta. Pola asuh yang baik dan tepat diperoleh dari orang tua dan keluarga. Kami dari DPRD sangat berkomitmen untuk bekerja bersama Pawodda dan OPD terkait mengimplementasikan program PAUD HI. Semua yang kita lakukan, untuk anak-anak kita, penerus generasi bangsa. Kami ucapkan terima kasih kepada mitra Pemerintah, Save the Children dan Stimulant yang telah berkontribusi dalam pembangunan generasi penerus di Bumi Pada Eweta Mandaelu.

Selanjutnya, empat narasumber berkesempatan untuk menyampaikan content Perbup Nomor 7 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan PAUD HI kepada peserta virtual. Narasumber terdiri dari Kepala BAPPEDA, Sekretaris Dinas Pendidikan, Kepala Dinas Kesehatan dan Kepala Bagian Hukum Setda. Penyampaian materi dan jalannya diskusi dipandu oleh Kepala Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat, Raymond L. K Dena, SSTP. Dalam penyampaian materi, narasumber lebih menekankan pada; 1) Kepala BAPPEDA, rendahnya peran ayah dalam pengasuhan dan anak dengan kebutuhan khusus belum ditangani di satuan PAUD, 2) Dinas Pendidikan, satuan PAUD perlu mempertimbangkan fasilitas layanan dan standar operasional prosedur (SOP) layanan pendidikan perlu diintegrasikan dengan Dinas terkait, 3) Dinas Kesehatan, standar pelayanan harus mengacu pada SOP dan 4) Bagian Hukum Setda, implementasi dan integrasikan dokumen kebijakan kedalam renstra OPD.

Atas penyampaian materi Perbup PAUD HI dari narasumber, Drs. Djemi Octovianus Dima, MM kepala Dinas PPPA memberikan pernyataan agar dapat disikapi oleh semua OPD terkait. Beliau menyatakan tiga pendapatnya, terhadap content Perbup PAUD HI, meliputi; pertama, sinkronisasi peran PKK dalam layanan HI, sebab 10 program PKK terakomodir dalam lima layanan HI; kedua, Pawodda kuat di tingkat kabupaten namun lemah di desa, bagaimana Bappeda menyikapi hal ini; dan ketiga, penyelenggaraan program berbasis data, bagaimana Pawodda atau Dinas terkait memastikan bahwa layanan terpadu dilaksanakan berdasarkan data.

Sementara itu, Kepala BPBD Ir. Yanis E.L. Loebaloe, lebih menekankan kompetensi staff dalam menerjemahkan Perbup kedalam renstra. Penting untuk menyamakan persepsi antara pengambil kebijakan dan pelaksana terkait Perbup PAUD HI. Tujuannya agar dalam implementasinya berjalan dengan baik dan tepat. Itu yang seharusnya, dan apakah BAPPEDA telah memberikan ruang kepada OPD untuk mengembangkan renstra? Bagaimana keberpihakan anggaran dalam Perbup? Jika itu terjadi, maka kita semua dapat menjadi saksi atas keberhasilan Perbup PAUD HI, tegas Yanis.

Menyikapi pernyataan dari Kadis PPPA dan Kalak BPBD, maka kepala BAPPEDA, Titus Diaz Liurai S,Sos, MM menegaskan bahwa Holistik Integratif, mulai dari aspek perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi, selain itu kita perlu memastikan indicator Holistik Integratif merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen RPJMD. Perlu digaris bawahi dan menjadi pengingat bagi kita semua, bahwa kebijakan yang dibuat mau se-bagus apapun, namun jika tidak dijabarkan lebih jauh dalam bentuk operasional, maka tidak dapat menjawab kebutuhan program. Ini tanggungjawab kita semua! ujar Titus.

Mengakhiri pertemuan virtual ini, Dominggus Baiyo, ketua komisi C DPRD menyampaikan bahwa DPRD siap mendukung Perbup PAUD HI dengan pengganggaran. Bentuk dukungan kami, dengan  memprioritaskan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, penyediaan sarana prasarana untuk satuan Pendidikan, penyediaan regulasi di tingkat desa, dan memperkuat fungsi monitoring dari pengawas PAUD. Anak usia dini merupakan cikal bakal penerus generasi Sumba Barat, maka mereka membutuhkan dukungan untuk bertumbuh dan berkembang dalam kondisi yang jauh lebih baik dari kita. Pembahasan kita hari ini, memiliki makna yang sama dengan tema HUT RI ke-76, Indonesia Tangguh, Indonesia Tumbuh, ujar Dominggus. (PSI, RED)

Bagikan Informasi Ini

Penyampaian Nota Pengantar Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2020

Bupati Sumba Barat, Yohanis Dade, SH menyampaikan Nota Pengantar Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kabupaten Sumba Barat Tahun Anggaran 2020, rabu (18/8/2021) di ruang rapat paripurna DPRD Kabupaten Sumba Barat.

Rapat dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Sumbar Barat, Drs. Dominggus Ratu Come didampingi Wakil Ketua Lukas Lebu Gallu, SH dan Jefry Tarawatu Ora, SH dan dihadiri 16 orang anggota DPRD Kabupaten Sumba Barat para Pejabat Eselon II dan III di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumbar Barat.

Penyampaian Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD T.A 2020 ini sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah bahwa Kepala Daerah Berkewajiban Menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD untuk dibahas bersama dengan DPRD paling lambat 7 bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Selain Penyampaian Nota Pengantar Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2020, disampaikan juga materi Raperda tentang Perubahan Perda No. 2 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Bupati Sumba Barat menyampaikan bahwa dalam rangka mewujudkan pembentukan Perangkat Daerah, yang sesuai dengan prinsip desain organisasi, maka pembentukan Perangkat Daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah ini didasarkan pada asas efisiensi, efektivitas, pembagian habis tugas, rentang kendali, tata kerja yang jelas, fleksibilitas, urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan intensitas urusan pemerintahan dan potensi daerah.

Evaluasi dan Penataan kelembagaan Perangkat Daerah dilaksanakan dengan maksud menyelaraskan kelembagaan Perangkat Daerah sesuai amanat peraturan perundang-undangan yang mengharuskan perlunya dilakukan penyesuaian pada pembentukan dan susunan organisasi perangkat daerah.

“bahwa evaluasi dan penataan kelembagaan juga dilaksanakan dalam rangka menyelaraskan dengan kebutuhan arah dan kebijakan pembangunan daerah. Tujuannya untuk menciptakan birokrasi yang rasional, proporsional, efektif, efisien dan tepat ukuran”, ungkap Bupati Yohanis..

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah telah mengamanatkan evaluasi perangkat daerah dilakukan 2 (dua) tahun setelah pemerintah daerah melakukan penataan struktur Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

Selain itu, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah juga mengamanatkan untuk evaluasi kelembagaan pemerintah dilaksanakan paling singkat 3 (tiga) tahun sekali.

Berdasarkan ketentuan di atas, dapat disimpulkan bahwa Instansi Pemerintah dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Sumba Barat memiliki kewajiban untuk melakukan evaluasi terhadap struktur kelembagaan yang telah ditata sejak 5 (lima) tahun sebelumnya.

(Dhi)

Demikian Siaran Pers Bagian Humas dan Protokol pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sumba Barat.

Bagikan Informasi Ini