Day: <span>August 21, 2021</span>

Jawaban Pemerintah Terhadap Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Terhadap Nota Pengantar LKPD Tahun Anggaran 2020

Waikabubak | Bupati Sumba Barat, Yohanis Dade, SH dan Wakil Bupati Sumba Barat, John Lado Bora Kabba, mengikuti rapat paripurna dengan agenda penyampaian jawaban Pemerintah terhadap pandangan umum fraksi DPRD terhadap nota pengantar pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Sumba Barat Tahun Anggaran 2020 dan rancangan perubahan Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Rapat Paripurna X Masa Persidangan III DPRD Kabupaten Sumba Barat Tahun 2020/2021 di gelar di ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Sumba Batat, Sabtu (21/08/2021)

Rapat paripurna tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Sumba Barat, Drs. Dominggus R. Come beserta wakil ketua DPRD, dan dihadiri anggota DPRD Kabupaten Sumba Barat lainnya.

Dalam rapat paripurna tersebut bupati menyampaikan terima kasih kepada pimpinan dan anggota DPRD yang telah memberikan pandangan berupa saran, himbauan serta pernyataan atas nota pengantar pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020 dan telah menerima kedua rancangan yang disampaikan untuk dibahas lebih lanjut dalam persidangan selanjutnya.

“Sekali lagi terimakasih atas keputusan tersebut karena menunjukkan komitmen dan dedikasi seluruh Fraksi Dewan yang terhormat untuk mengakselarasi penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Sumba Barat demi terwujudnya kebutuhan masyarakat dimasa mendatang”, ungkap Bupati Yohanis.

Atas nama pemerintah daerah, Bupati Yohanis juga menyampaikan terimakasih dan menghargai keputusan dan masukan yang telah disampaikan oleh fraksi-fraksi dewan yang terhormat.

Ia menyampaikan terimakasih dan mengapresiasi pertanyaan, saran, himbauan, dan permintaan penjelasan dari fraksi-fraksi dewan yang terhormat. Pemerintah daerah memahami sinyal yang disampaikan oleh fraksi-fraksi karena hal ini juga menunjukkan adanya kesungguhan dan keseriusan untuk mengawasi, mengawal dan mendorong proses penyelenggaraan pemerintahan daerah sehingga lebih berdayaguna dan berhasil guna.

Dalam menyampaikan laporan jawaban, terkait penataan kelembagaan perangkat daerah mengacu pada kapasitas, kompetensi, profesionalisme, integritas moral yang semuanya mengarah pada peningkatan kualitas pelayanan masyarakat, karena itulah tugas mulia sebagai abdi negara dan abdi masyarakat, hal ini sudah sejalan dengan tekad pemerintah daerah.

Bupati juga mengatakan hal itu merupakan suatu konsep yang perlu mendapatkan perhatian khusus, karena hal tersebut menyangkut kelembagaan yang telah memiliki landasan yuridis tentang keberadaannya.

Adapun pertimbangan terkait pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, serta kewenangan masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tidak boleh berbenturan dan tumpang tindih (overlapping).

“… dan yang tidak kalah penting adalah OPD yang ada di kabupaten harus selaras dengan aras provinsi dan pusat, karena inilah salah satu jembatan emas bagi pengembangan potensi daerah”, tutup Bupati Yohanis

(Dhi)

Demikian Siaran Pers Bagian Humas dan Protokol pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sumba Barat.

Bagikan Informasi Ini