Month: <span>September 2021</span>

28 Tendik PAUD Mengikuti Pelatihan Kesetaraan Gender

Waikabubak, 23 September 2021. Kesetaraan gender adalah suatu keadaan di mana perempuan dan laki-laki termasuk anak-anak, sama-sama menikmati status, kondisi, atau kedudukan yang setara sehingga terwujud secara penuh hak-hak dan potensinya bagi pembangunan di segala aspek kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dengan demikian, kesetaraan gender merupakan hak dasar untuk semua orang termasuk anak perempuan dan anak laki-laki.

Gender bukan tentang jenis kelamin, tetapi berbicara tentang persamaan peran, keadilan, dan non diskriminasi. Ketidaktahuan tentang gender, dapat memicu permasalahan bias gender di masyarakat. Dan, hal ini dapat menyebabkan kerugian terhadap salah satu jenis kelamin. Penyelesaian isu bias gender, menjadi tanggung jawab bersama.

Pendidikan anak usia dini merupakan upaya fundamental dalam memfasilitasi perkembangan anak di masa emasnya. Sebagai suatu proses yang fundamental, pendidikan bukan hanya berpusat pada nilai akademik peserta didik semata, tetapi juga mencakup pada pengembangan seluruh potensi, konsep diri, dan kepribadian peserta didik. Salah satu aspek pengembangan konsep diri dan kepribadian anak adalah dengan menyadari peran gender. Pendidikan merupakan salah kunci utama dalam menanamkan nilai-nilai dan karakter yang dinilai baik di masyarakat. Penanaman nilai-nilai dan karakter berpengaruh secara significant dan efektif bila ditanamkan kepada anak-anak sejak usia dini. Hasil penelitian menyebutkan bahwa usia awal perkembangan seorang individu akan sangat menentukan perilaku individu tersebut di masa mendatang. Pola pembelajaran terhadap anak usia dini, sudah seharusnya tidak didasarkan pada prinsip bias gender yang dapat memunculkan stereotype dan tertanam dalam karakter anak untuk melakukan diskriminasi di masa mendatang. Pengenalan gender pada anak usia dini dianggap sangat efektif untuk membentuk karakter individu yang lebih toleransi terhadap perbedaan gender. Rasa toleransi yang tinggi, dapat membantu individu untuk tidak percaya terhadap stereotype gender yang sering terjadi di masyarakat.

Bias gender yang dialami oleh anak kecil membentuk sikap dan keyakinan mereka, mempengaruhi persepsi mereka tentang diri sendiri, dan secara negatif mempengaruhi pengalaman mereka di sekolah dan kehidupan. Melalui Lembaga PAUD, tenaga pendidik (Tendik) PAUD dapat mendorong kesetaraan gender dengan mengadopsi strategi transformatif gender selama interaksi mereka dengan anak-anak dan keluarga mereka. Untuk mencapai pemahaman dan penerapan dalam bidang PAUD, perlu dilakukan Pelatihan Kesetaraan Gender bagi Tendik PAUD sehingga dapat memberi pengetahuan dan keterampilan tentang mengapa dan bagaimana mereka bisa menjadi agen perubahan mulai dari ruang kelas mereka.

Stimulant Institute mitra Yayasan Save the Children, bekerjasama dengan Dinas Pendidikan dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) kabupaten Sumba Barat, menyelenggarakan Pelatihan Kesetaraan Gender bagi Tendik PAUD. Pelatihan ini bertujuan untuk menghentikan siklus bias gender yang dihadapi anak perempuan dan laki-laki sejak usia pra-Sekolah Dasar, salah satu akar penyebab yang menyebabkan perbedaan dalam kesempatan dan kesejahteraan anak-anak seiring kemajuan mereka di pendidikan dasar, menengah, dan tinggi. Pelatihan Kesetaraan Gender, dilaksanakan sejak tanggal 20 – 25 September 2021, melibatkan 31 peserta (29P, 2L) yang berasal dari Sembilan PAUD, Dinas Pendidikan dan Dinas P3A. Pelatihan dibagi dalam dua batch. Batch satu, tanggal 20-22 September 2021 dan batch dua tanggal 23-25 September 2021.

Sekretaris Dinas Pendidikan, Yehuda Malorung S.Pd, dalam sambutannya menegaskan kepada peserta bahwa pelatihan Gender membantu tendik PAUD memberikan informasi dan membiasakan kepada anak-anak untuk tidak membedakan antara perempuan dan laki-laki. Hal pembiasaan harus dimulai dari diri sendiri, sehingga bisa memberikan contoh kepada orang lain. Kesempatan ini, harus digunakan oleh peserta untuk mendapatkan informasi dari Fasilitator, dan selanjutnya dapat berbagi dengan tendik lainnya. Peletakan dasar menjadi acuan untuk perkembangan di masa yang akan datang.

Ditempat yang sama, Kepala Bidang Gender Dinas P3A, Alice Ch. D. Malingara, S.STP menyampaikan bahwa akar dari permasalahan tindak kekerasan yang terjadi di Sumba, disebabkan karena rendahnya pemahaman tentang Gender. Jika saja masyakarat terkhususnya keluarga, paham tentang Gender, maka tidak ada tindak kekerasan yang dialami oleh jenis kelamin tertentu. Untuk dapat memahami tentang Gender, informasi ini hanya dapat diberikan melalui pintu Pendidikan, dan dimulai dari anak usia dini.

Pernyataan ini dapat kami sampaikan, setelah melakukan pengamatan dan analisa  selama empat tahun terakhir ini. Peletakan dasar harus dimulai sejak usia dini, untuk dapat menumbuhkan karakter yang mampu menghargai dan menghormati sesama tanpa membedakan jenis kelamin, dan ini adalah tanggung jawab kita semua tegas Alice.

Pelatihan ini difasilitasi secara langsung oleh Karla Mariana Klau (Advisor Gender dan Pendidikan) dan Yoan Ida Ringu Paubun (ECCD Spesialist) dari Yayasan Save the Children. Untuk membangkitkan partisipasi dari peserta, Fasilitator menggunakan metode presentasi, diskusi, role play dan kerja kelompok.  Fasilitator mengawali pelatihan dengan glossary Gender, dan dilanjutkan dengan penerapan Gender terhadap anak sejak usia dini melalui pembelajaran di PAUD. Mendukung pembelajaran Kesetaraan Gender di PAUD, tim program Sponsorship telah menyiapkan Modul Kesetaraan Gender dalam pembelajaran di PAUD. Modul Kesetaraan Gender digunakan oleh Tendik dalam menyusun pembelajaran di PAUD.

Setelah pelatihan, akan dilanjutkan dengan penerapan pembelajaran Kesetaraan Gender di Lembaga PAUD, dan diikuti dengan observasi sebagai tindaklanjut dari pelatihan. Oberservasi akan melibatkan Dinas terkait. Pelibatan Dinas terkait, diharapkan untuk menumbuhkan kepedulian terhadap Gender dan selanjutnya dapat membuat kegiatan program yang menjawab peningkatan pemahaman masyarakat terkhususnya keluarga tentang Kesetaraan Gender. (PSI, RED)

Bagikan Informasi Ini

Pencanangan Vaksinasi Covid-19 Pertama Bagi Ibu Hamil dan Ibu Menyusui di Kabupaten Sumba Barat

Waikabubak – Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Kabupaten Sumba Barat menggelar pencanangan vaksinasi Covid-19 tahap pertama bagi ibu hamil dan ibu menyusui di Kabupaten Sumba Barat yang bertempat di Aula Rumah Jabatan Bupati Sumba Barat pada hari Jumat, tanggal 24 September 2021. Kegiatan pencanangan vaksinasi Covid-19 ini bertujuan untuk memberikan perlindungan dan mengurangi penyebaran Covid-19, khususnya pada ibu hamil dan ibu menyusui di Kabupaten Sumba Barat.

Ketua TP-PKK Kabupaten Sumba Barat, Martha B. Lalo, SH mengatakan bahwa pelaksanaan vaksinasi Covid-19 bagi masyarakat umum telah banyak dilakukan, namun bagi ibu hamil dan ibu menyusui belum dilakukan. Sehingga dengan dilaksanakan pencanangan vaksinasi Covid-19 ini, ibu hamil dan ibu menyusui di Kabupaten Sumba Barat dapat terlindungi dari Covid-19.

Dalam arahannya, Bupati Sumba Barat, Yohanis Dade, SH mengapresiasi terselenggaranya kegiatan pencanangan vaksinasi Covid-19 bagi ibu hamil dan ibu menyusui di Kabupaten Sumba Barat, bahwa bukan hanya masyarakat umum yang mendapat vaksinasi Covid-19, namun para ibu hamil dan ibu menyusui juga dapat divaksin Covid-19. Beliau berharap dengan dilaksanakan vaksinasi Covid-19 bagi ibu hamil dan ibu menyusui dapat mengurangi penyebaran Covid-19 dan menekan peningkatan kasus Covid-19 di Kabupaten Sumba Barat.

Setelah dicanangkan oleh Bupati Sumba Barat, TP-PKK Kabupaten Sumba Barat bersama tenaga medis dan tenaga kesehatan, serta perangkat daerah terkait lingkup Pemerintah Kabupaten Sumba Barat melakukan vaksinasi Covid-19 tahap pertama bagi ibu hamil dan ibu menyusui sebanyak 200 orang yang berasal dari wilayah kerja Puskesmas se-Kabupaten Sumba Barat.

=== dkips.sb ===

Bagikan Informasi Ini

Rapat Koordinasi Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 bagi Ibu Hamil

Waikabubak – Berdasarkan Surat Edaran Kementerian Kesehatan Nomor: HK.02.01/I/2007/2021 tentang Vaksinasi Covid-19 bagi Ibu Hamil dan Penyesuaian Skrining dalam Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 meminta kerjasama dan dukungan Pemerintah Daerah serta pemangku kebijakan dalam pelaksanaan vaksinasi Covid-19, termasuk pelaksanaan skrining bagi ibu hamil. Menanggapi Surat Edaran tersebut, Bupati Sumba Barat, Yohanis Dade, SH didampingi Wakil Bupati Sumba Barat, Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Sumba Barat, Polres Sumba Barat, dan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sumba Barat melaksanakan Rapat Koordinasi Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 bagi Ibu Hamil di Kabupaten Sumba Barat.

Dalam arahannya, Yohanis Dade, SH menegaskan bahwa proses skrining bagi ibu hamil dalam pelaksanaan vaksinasi Covid-19 harus dilakukan secara rinci dan teliti. Pemberian vaksin Covid-19 bagi ibu hamil tidak sepenuhnya melindungi ibu hamil dari Covid-19. Sehingga ibu hamil tetap perlu menjalankan protokol kesehatan selama pandemi Covid-19, sehingga resiko terpapar Covid-19 bagi ibu hamil dapat ditekan seminimal mungkin, tambah Beliau.

Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sumba Barat, kasus konfirmasi Covid-19 ibu hamil di Kabupaten Sumba Barat per 21 September 2021, Kecamatan Kota Waikabubak memiliki kasus konfirmasi Covid-19 tertinggi dengan 7 kasus dan Kecamatan Loli sebanyak 6 kasus. Sedangkan di Kecamatan Laboya Barat, Kecamatan Lamboya, Kecamatan Wanukaka dan Kecamatan Tana Righu tidak memiliki kasus konfirmasi Covid-19.

Dalam Surat Edaran tersebut, terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan dalam memfasilitasi pelaksanaan vaksinasi Covid-19 bagi ibu hamil, yaitu:
1. Pemberian vaksinasi Covid-19 bagi ibu hamil dengan prioritas pada daerah resiko tinggi.
2. Vaksin yang dapat digunakan untuk ibu hamil adalah vaksin dengan platform mRNA Pfizer dan Moderna, serta inactivated Sinovac.
3. Pemberian vaksin Covid-19 dosis pertama dimulai pada trimester kedua usia kehamilan pada ibu hamil.
4. Vaksinasi Covid-19 bagi ibu hamil dilaksanakan berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan menggunakan format skrining pada kartu kendali yang sudah ditentukan oleh Kementerian Kesehatan untuk ibu hamil.

Rapat koordinasi ini dihadiri oleh Dandim 1613 Sumba Barat, Polres Sumba Barat, Staf Ahli Bupati dan Asisten Sekretaris Daerah pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sumba Barat, Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja terkait lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Barat, Ketua TP-PKK bersama perangkat kerja, Direktur RSUD Waikabubak, Direktur RSK Lende Moripa Waikabubak, para bidan, tenaga medis dan tenaga kesehatan se-Kabupaten Sumba Barat.

=== dkips.sb ===

Bagikan Informasi Ini

Dinas PMPTSP Kab. Sumba Barat Gelar Seminar Naskah Publik RUPM

Waikabubak – Bertempat di Aula Kantor Bupati Sumba Barat pada hari Jumat, 17 September 2021, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumba Barat menggelar Kegiatan Seminar Hasil Penyusunan Naskah Akademik Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) di Kabupaten Sumba Barat. Bupati Sumba Barat melalui Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Kabupaten Sumba Barat, Drs. Imanuel M. Anie, M.Si membuka secara resmi kegiatan seminar tersebut, didampingi oleh Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Nusa Cendana Kupang, Dr. Umbu Lily Pekuwali, SH.,M.Hum dan Sekretaris Dinas PMPTSP Kabupaten Sumba Barat, Toda Peka Dede, SE.

Tujuan pelaksanaan Seminar Naskah Publik RUPM ini adalah mengetahui kondisi umum, potensi dan perkembangan penanaman modal di Kabupaten Sumba Barat, menentukan visi dan misi RUPM Kabupaten Sumba Barat, mengetahui arah kebijakan penanaman modal di Kabupaten Sumba Barat, menetapkan kekuatan, kelemahan, kelemahan dan peluang dalam pembangunan di bidang penanaman modal, menghasilkan peta panduan implementasi penanaman modal, memberikan usulan skala prioritas pengembangan pembangunan di bidang penanaman modal, dan memberikan kontribusi manfaat ekonomi, sosial dan lingkungan pembangunan di bidang penanaman modal di Kabupaten Sumba Barat.

Dr. Umbu Lily Pekuwali, SH.,M.Hum selaku Ketua LPPM Undana Kupang mengatakan bahwa RUPM merupakan kajian ilmiah dalam berbagai pendekatan keilmuan yang akan menjadi rujukan dalam penyusunan peraturan perundang-undangan selanjutnya, terutaman di bidang penanaman modal Kabupaten Sumba Barat. Penyusunan RUPM ini dilakukan dengan dengan melihat kondisi eksisting Kabupaten Sumba Barat, yaitu sumber daya alam, penggunaan lahan/kawasan budidaya, potensi pengembangan wilayah, infrastruktur wilayah, ekonomi wilayah, potensi UMKM dan Perbankan, serta kontribusi Dinas PMPTSP Kabupaten Sumba Barat.

Bupati Sumba Barat melalui Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat mengucapkan terima kasih kepada Rektor Universitas Nusa Cendana melalui Ketua LPPM Undana Kupang atas dukungan dan kerja sama dalam penyusunan RUPM Kabupaten Sumba Barat. Beliau berharap dengan adanya RUPM ini dapat menghasilkan data-data potensi daerah yang kemudian menjadi peluang investasi untuk ditawarkan kepada investor, sehingga iklim penanaman modal dan investasi di daerah Kabupaten Sumba Barat lebih kondusif.

Kegiatan seminar ini dihadiri oleh Perangkat Daerah terkait lingkup Pemerintah Kabupaten Sumba Barat, Perbankan, Perpajakan dan para Pelaku Usaha di Kabupaten Sumba Barat.

=== dkips.sb ===

Bagikan Informasi Ini