Day: <span>October 25, 2021</span>

Bupati Sumba Barat Ikuti Rakor Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Tahun 2021

Kupang_ Bupati Sumba Barat, Yohanis Dade, SH menghadiri Senin tanggal 25 Oktober 2021 Rapat Koordinasi Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Tahun 2021 dan Penyerahan Sertifikat Aset PT. PLN Persero dan Pemerintah daerah di Provinsi NTT bertempat di Aula Hotel Aston Jl. Timor Raya Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang. Senin, (25/10/21)
Bupati Yohanis Dade didampingi Ketua DPRD Kabupaten Sumba Barat dan Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Sumba Barat mengikuti Rapat Koordinasi tersebut yang diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI dan BPN serta dihadiri oleh ± 150 orang tamu undangan lainnya.
Pejabat yang hadir antara lain Wakil Ketua KPK RI, Wakil Gubernur NTT, Ketua DPRD Prov. NTT, Kajati NTT, Ketua Pengadilan Tinggi Kupang, Danrem 161/WS, Direktur Regional Bisnis Sulawesi Maluku Papua dan Nusa Tenggara, Sekda Prov. NTT, Direktur Utama PT PLN Persero Prov. NTT, Kepala BPKP, Kepala Kanwil ATR/BPN NTT, Para Bupati dan Walikota se Prov. NTT, Ketua DPRD kabupaten se Prov. NTT, Sekda Kabupaten se Prov. NTT, Direktur utama Bank BPD NTT, dan Kepala Kantor DJP Nusra.
Direktur Bisnis Regional Sulawesi, Maluku, Papua dan Nusa Tenggara PT. PLN (Persero), Syamsul Huda dalam sambutannya menyampaikan bahwa PLN Sebagai sektor salah satu tulang punggung yang mendorong pertumbuhan perekonomian.
Syamsul selanjutnya mengucapkan terima kasih atas dukungan Pemprov NTT yang sungguh luar biasa kepada PLN. “Kami merasa sangat beruntung karena PT. PLN merupakan BUMN yang dipilih oleh KPK”, ujarnya.
“Terima kasih pula kami ucapkan kepada BPN, sepanjang tahun 2021 kami telah menerima sejumlah sertifikat dari BPN. Dan pada kesempatan ini juga kami mohon kepada Pemerintah Provinsi melalui bapak Wakil Gubernur untuk dapat membantu PLN dalam melayani kebutuhan penerangan bagi masyarakat.
Selanjutnya Wakil Gubernur NTT, Yosef Nae Soi dalam sambutannya mengatakan Visi pembangunan Nusa Tenggara Timur adalah NTT bangkit, untuk itu diwajibkan ada MPP jadi mereka menjadi tau apa yang menjadi hak dan kewajiban.
Yosef juga mengatakan birokasi dan aparat dituntut bekerja profesional, bersih dari KKN, berintegritas. “Karena itu dalam mencegah Korupsi di NTT pemerintah menerapkan segala upaya dan dengan beberapa upaya pencegahan korupsi tersebut, kami berharap menjadi optimal dalam mencegah korupsi di Wilayah Nusa Tenggara Timur. Dengan adanya Koordinasi yang baik kita dapat mencegah upaya terjadinya korupsi di Nusa Tenggara Timur”, harap Wagub Yosef.
Sementara Pimpinan KPK RI, LiLi Pintauli Siregar dalam arahannya mengatakan, “Kita tahu bahwa selama ini kita melakukan program penindakan, akan tetapi mengacu pada undang-undang kita merubah program tersebut menjadi pencegahan.
“Pendidikan anti korupsi mengacu pada individu. Ini adalah program jangka panjang, dan diharapkan orang-orang yang memiliki kemampuan dalam program ini dapat menerapkannya. Dari program pencegahan ini kita dapat mencegah kebocoran-kebocoran dan meminimalisir terjadinya tindak pidana Korupsi”, ujar Siregar.
“Tentu saja peran KPK yang berada di pusat tidak dapat bekerja sendiri, sehingga kolaborasi dengan pemerintah daerah harus terus berjalan. Ini menjadi catatan penting untuk kita bersama. KPK adalah lembaga negara yang di bentuk untuk memberantas korupsi. Tujuan kita adalah meminimalisir terjadinya tindak pidana Korupsi. Kasus korupsi yang terjadi sebagian adalah “Suap”. Ini bnyak terjadi di Kepolisian dan Kejaksaan”, tegasnya.
“Jika kita melihat kebanyakan pelaku tindak pidana Korupsi adalah para pejabat kepala daerah sendiri. Tentu ini menjadi warning bagi kita semua. Mulai dari jual beli jabatan, terjadinya perijinan, pengadaan barang dan jasa dan lain-lain”, tandasnya.
Mengakhiri arahannya Siregar mengatakan bahwa peran serta masyarakat dalam membantu pencegahan korupsi sangat penting, dengan cara mengkritisi apabila terjadi tindak pidana korupsi. KPK akan selalu memberikan Solusi dalam meningkatkan pencegahan tindak pidana Korupsi.
Acara selanjutnya yakni penyerahan Sertifikat Aset tanah PT. PLN Persero dan PEMDA oleh Kepala Kanwil ATR/BPN Prov. NTT, Paparan Inspektur Provinsi NTT – Progres MCP se NTT yang diwakili Asisten 1 Sekda Prov. NTT, Paparan Kanwil BPN, Pembacaan Deklarasi Komitmen Anti Korupsi dan berakhir dengan Penandatanganan Komitmen Anti Korupsi para Kepala Daerah dan Pimpinan DPRD disaksikan oleh Pimpinan KPK dan Forkopimda.
(Punge)
Demikian Siaran Pers Bagian Humas dan Protokol pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sumba Barat
Bagikan Informasi Ini

Wakil Bupati Sumba Barat Jadi Pembina Apel Kesatuan

Waikabubak_ Wakil Bupati Sumba Barat, John Lado Bora Kabba, S. Pd bertindak selaku pembina apel kesatuan pada Senin, 25 Oktober 2021 bertempat di Halaman Kantor Bupati Sumba Barat.
Mengawali amanatnya Wabup John Lado langsung melakukan pengecekan jumlah personil eselon 3 disetiap Organisasi Perangkat Daerah. Dan dari hasil pengecekan masih banyak pimpinan eselon 3 dalam hal ini Sekretaris dan para Kepala Bidang di setiap OPD yg tidak menghadiri apel kesatuan. Oleh karena itu, Wabup menegaskan agar ketidakhadiran para sekretaris dan kabid menjadi perhatian bagi setiap pimpinan OPD baik itu Dinas maupun Badan.
Dalam amanatnya Wabup menyampaikan kepada seluruh ASN dan Tenaga Kontrak di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Barat “agar kedepannya memperbaiki dan meningkatkan kehadirannya yang dilandasi atas dasar tanggung jawab dalam bekerja dan hasil pengecekan ini akan saya sampaikan kepada Bupati”, tegas John Lado
Apel kesatuan ini sebagai bentuk persiapan pemerintah daerah utk mengawali serta mewujudkan segala target dan sasaran program yang akan kita laksanakan, Wabup mengajak mari kita saling menopang saling mengisi dalam membangun Kabupaten Sumba Barat.
Hadir pada kesempatan tersebut para Asisten, Staf Ahli Bupati, Pimpinan Perangkat Daerah, para Pejabat Eselon III dan IV, Aparatur Sipil Negara dan Tenaga Kontrak Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Barat.
(OM)
Demikian Siaran Pers Bagian Humas dan Protokol pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sumba Barat.
Bagikan Informasi Ini

PETANI DAPAT TUJUH UNIT PERONTOK MULTIGUNA DAN DUA UNIT TRAKTOR TANGAN, BUPATI SUMBA BARAT: BERKAT KERJASAMA PEMDA DAN BERBAGAI PIHAK

Demikian pernyataan Bupati Sumba Barat, Johanis Dade, SH, dalam acara penyerahan bantuan Kementrian Pertanian berupa 7 unit perontok multiguna dan 2 unit traktor tangan kepada 7 Kelompok Tani di ruang pertemuan Kantor Dinas Pertanian Kabupaten Sumba Barat, Jumat 22 Oktober 2021. Tujuh kelompok tani penerima bantuan ini adalah: Kelompok Tani Puu Kapaka dan Mila Ate dari Desa Tebara, Kelompok Tani Harapan Jaya, Desa Karakandoku, Kelompok Tani Loko Weemesi, Desa Diratana, Kelompok Tani Ege Ate, Desa Welibo, dan Kelompok Tani Ngora Wuji dan Mehang Ngalu, Desa Laboya Bawa.

“Bantuan ini ada berkat kerjasama dan komunikasi Pemerintah Daerah dengan DPRI. Pak Herman Herry sangat membantu. Juga demikian Kementrian Pertanian yang mengapresiasi Pemda yang proaktif melakukan komunikasi,” tegas Johanis Dade, yang berharap masyarakat dapat memanfaatkan serta memelihara dengan baik bantuan yang diberikan. Pemerintah akan terus berusaha agar semua masyarakat dapat terlayani kebutuhan peralatan dan fasilitas pertanian lainnya.  “Setiap petani harus memiliki akses ke traktor. Sumba Barat Harus Bangkit. Musrenbang harus dapat menampung usulan-usulan kegiatan yang untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pemda akan memaksimalkan dana APBD dan desa-desa juga harus dapat menangani kegiatan serupa,” lanjut Yohanis. Sumur bor, irigasi, cekdam dan embung juga akan  diperhatikan Pemda. Dari hasil tinjauan banyak cekdam dan embung yang mubazir. Beliau berharap agar Sumba Barat dapat mencontoh Kupang dan Jawa yang telah berhasil memanfaatkan pola irigasi yang lebih baik.

Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Sumba Barat,  Ir. Amos R. Dida, mengatakan hal yang sama bahwa terkadang petani tidak begitu getol mengusulkan apa yang harus menjadi P1 untuk kebutuhan mereka dan beliau mengharapkan agar desa-desa dapat lebih menampung aspirasi petani. Pihaknya terus mengedukasi masyarakat agar dapat memanfaatkan fasilitas yang diberikan Pemerintah dan lebih terlibat lagi dalam menyampaikan usulan-usulan P1 yang merupakan kebutuhan mereka yang mendesak.

TIM DKIPS OK

 

Bagikan Informasi Ini