Month: <span>December 2021</span>

Perdhaki Gandeng Pemda Sumba Barat Laksanakan Program Eliminasi Malaria di Kabupaten Sumba Barat

Waikabubak, 17/12/2021 – Bertempat di Aula Hotel Pelita Waikabubak, Sub-Sub Recipient Paroki St. Petrus dan Paulus Waikabubak bekerja sama dengan Persatuan Karya Dharma Kesehatan Indonesia (PERDHAKI) dan Global Fund menggelar Rapat Koordinasi Lintas Sektor Program Malaria. Kegiatan ini melibatkan perangkat daerah terkait lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Barat dalam rangka percepatan program eliminasi malaria di Kabupaten Sumba Barat.

Perdhaki merupakan asosiasi dari Karya Kesehatan Katolik di Indonesia yang didirikan pada tanggal 27 Juli 1972 dan telah banyak terlibat dalam program kesehatan di Indonesia, salah satunya adalah program malaria. Sepanjang tahun 2010 hingga 2014, Perdhaki terpilih sebagai Principal Recipient (PR) oleh Global Fund terkait Program Malaria di Kalimantan dan Sulawesi. Sejak tahun 2015, Perdhaki ditunjuk sebagai Principal Recipient (PR) oleh Global Fund terkait program malaria di Kawasan Timur Indonesia. Hingga tahun 2023, Global Fund memperpanjang kerja sama dengan Perdhaki dalam percepatan eliminasi malaria berbasis penggerakan masyarakat di Kawasan Timur Indonesia.

Oktovianus H. Maure selaku Program Manager SSR PSPP Waikabubak mengatakan bahwa Perdhaki dalam program malaria bergerak berbasis komunitas melalui Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) dengan memprioritaskan wilayah yang sulit diakses, yaitu Desa Wetana, Desa Patiala Dete, Desa Harona Kalla, Desa Patiala Bawa, dan Desa Laboya Dete.

Perdhaki telah membentuk 77 kader juru malaria desa yang tersebar di 51 desa se-Kabupaten Sumba Barat. Salah satu kegiatan inovasi UKBM yang telah dilaksanakan oleh Perdhaki adalah Sekolah Malaria / Diskusi Kampung yang berjalan sejak Oktober 2021 dan akan tetap dilaksanakan dengan cakupang yang lebih luas. Selain itu, Edukasi Malaria di Sekolah Dasar melalui pembentukan Kader Cilik akan dilaksanakan pada tahun 2022 mendatang.

Mewakili Bupati Sumba Barat, pada sambutannya Imanuel M. Anie (Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sumba Barat) mengatakan bahwa malaria merupakan salah satu masalah kesehatan yang dapat menyebabkan kematian dan sampai dengan saat ini masih menjadi ancaman kesehatan bagi masyarakat, terutama kelompok resiko tinggi, yaitu bayi, anak balita dan ibu hamil. Hal ini dapat dilihat dari angka kesakitan malaria atau annual parasite incidence (API) di Kabupaten Sumba Barat yaitu 34,68 % pada tahun 2019 dan 32,06 % pada tahun 2020 (turun 2,62 %).

Kabupaten Sumba Barat adalah salah satu wilayah endemis malaria, maka untuk mencapai tahapan eliminasi malaria yang ditargetkan pada tahun 2027 diperlukan dukungan dari lintas program dan lintas sektor yang dimulai dari tingkat (pemerintah) pusat, provinsi, dan kabupaten. Pemerintah Provinsi NTT terus berupaya mempercepat penurunan penularan malaria di Pulau Sumba dengan membentuk konsorsium malaria pada Mei 2019 dan telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Gubernur NTT Nomor:178A/KEP/HK/2019 tentang Konsorsium Malaria Sumba. Sebagai tindaklanjut konsorsium malaria adalah pembentukan kelompok kerja (POKJA) pemberantasan malaria di seluruh kabupaten se-Sumba untuk melaksanakan berbagai kegiatan teknis dari berbagai lintas sektor terkait. Pemerintah Kabupaten Sumba Barat telah memberi perhatian terhadap program eliminasi malaria yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Beliau juga menegaskan bahwa malaria di Kabupaten Sumba Barat harus diberantas tuntas dengan menekan angka kesakitan malaria yang dilakukan melalui kegiatan diagnosa dini, pengobatan cepat dan tepat, surveilans, serta pengendalian dan pencegahan penyakit malaria.

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari kegiatan ini adalah mendapat dukungan dari berbagai stakeholder untuk percepatan eliminasi malaria se-Kabupaten Sumba Barat, evaluasi program eliminasi malaria yang telah dilakukan ataupun yang belum dilakukan, dan memberikan gambaran tentang program kegiatan malaria yang akan dijalankan dengan dukungan dari berbagai sektor dan lembaga pada tahun 2022. Beliau berharap dengan adanya kegiatan ini, percepatan eliminasi malaria di Pulau Sumba, khususnya di Kabupaten Sumba Barat dapat terlaksana.

=== dkips.sb ===

Bagikan Informasi Ini

Pelatihan Bagi Anggota Gugus Tugas Tindak Pidana Perdagangan Orang Kabupaten Sumba Barat

Waikabubak – Tingginya rasio kasus perdagangan orang yang masih terjadi di Pulau Sumba, salah satunya Kabupaten Sumba Barat, semakin berkembangnya modus operasi kejahatan perdagangan orang, serta meningkatnya kebutuhan pelayanan dan penanganan yang komprehensif bagi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), International Organization for Migration (IOM) Indonesia bekerja sama dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P3A) Republik Indonesia dan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Barat melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinas P3A) menggelar Pelatihan Bagi Anggota Gugus Tugas TPPO dengan tema “Pendampingan Saksi dan/atau Korban Perdagangan Orang Bagi Lembaga Penyedia Layanan” melalui ASPIRE Project (Assesing Stigma for Prevention, Improve Response and Evidance Based). Kegiatan ini berlangsung selama 3 (tiga) hari, yaitu 9 – 11 Desember 2021 yang bertempat di Aula GKS Waikabubak dengan melibatkan peserta dari Polres Sumba Barat (Unit Perlindungan Perempuan dan Anak), Perangkat Daerah terkait lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Barat, LSM, serta simpatisan terkait.

Menurut Rizki Inderawansyah (Nation Project Officer pada Counter Trafficking and Labour Migration – IOM), sampai saat ini Aspire Project masih ada di Sumba, hal ini tak lepas karena Sumba masih menjadi penyumbang pekerja migran non prosedural yang jumlahnya cukup banyak. Oleh sebab itu, IOM mengajak lembaga terkait, pemerintah dan non pemerintah untuk tidak menutup mata terhadap kasus-kasus human trafficking yang ada di Sumba dan bekerja sama dalam menangani kasus-kasus untuk mengurangi angka kasus perdagangan orang.

Pada kata sambutannya, Kepala Dinas P3A, Drs. Djemi O. Dima, MM mengatakan bahwa esensi pelatihan ini adalah meningkatnya kapasitas dan kompetensi peserta dalam mendefinisi, menganalisa, dan mengidentifikasi persoalan perdagangan orang, serta mampu membangun komunikasi yang efektif dalam melakukan tindakan pendampingan bagi korban yang bertumpu pada norma sosial dan perlindungan korban.

Hal ini juga ditegaskan oleh Drs. Rafail Walangitan, MA selaku Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan pada Kementerian P3A RI. Beliau mengatakan bahwa pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan keahlian para pendamping, baik dari pemerintah, maupun organisasi non pemerintah, dalam memberikan pelayanan terhadap korban perdagangan orang.

Kegiatan pelatihan ini difasilitator oleh 3 (tiga) orang narasumber yang kompeten, yaitu Adela Gultom dari IOM Indonesia, Imelda Sulis dari Yayasan Donders, dan Pdt. Iston Umbu Kura Lena dari GKS Sumba Barat. Para narasumber membawa materi masing-masing yang mengupas tentang perdagangan orang, mulai dari SOP Pelayanan Terpadu bagi Saksi/Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang, definisi dan ruang lingkup perdagangan orang, pendekatan terhadap korban melalui komunikasi yang efektif, norma sosial dan sensitivitas gender, prinsip dasar dan peran pendamping korban perdagangan orang, mekanisme dan alur layanan bagi korban perdagangan orang, serta rencana tindak lanjut.

Dengan adanya pelatihan ini, diharapkan dapat meningkatkan kapasitas dan kompetensi para pendamping korban perdagangan orang, mulai dari upaya pencegahan tindak perdagangan orang, penanganan dan perlindungan korban, upaya rehabilitasi korban, sampai pada tahap reintegrasi sosial terhadapa korban. Selain itu, pelatihan ini diharapkan dapat memperkuat koordinasi dan kolaborasi lembaya penyedia layanan, baik pemerintah maupun non pemerintah guna meningkatkan kualitas layanan upaya pencegahan dan penanganan TPPO di Pulau Sumba, khususnya di Kabupaten Sumba Barat.

=== dkips.sb ===

Bagikan Informasi Ini