Day: <span>June 17, 2022</span>

Penandatanganan Kontrak Kerja Tim Transisi Sponsorship Tahun 2022

Waikabubak 17 Juni 2022

Bertempat di aula Dinas Sosial Kabupaten Sumba Barat, telah berlangsung rapat Penandatanganan kontrak kerja antara Sponsorship Stimulant dan pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Informasi dan Komunikasi, Persandian dan Statistik, Dinas Sosial dan Dinas Perpustakaan Kabupaten Sumba Barat sebagai tindak lanjut Program Kerja Tim Transisi Sponsorship Tahun 2022.

Kegiatan rapat ini diawali dengan desk tentang program kerja Dinas Informasi dan Komunikasi, Persandian dan Statistik melalui ruang lingkup kerja/SOW dan hasil yang diharapkan/deliverables sepanjang tahun 2022 di mulai dari bulan Juni sampai dengan bulan Desember tahun 2022, antara lain membahas tentang :

  1. Tersedianya fasilitas teknologi dan akses internet yang memadai pada semua tingkatan sekolah dasar (kesehatan, pendidikan dan desa/kecamatan).
  2. Tersedianya informasi berupa berita terlaksananya kegiatan program pada website Pemerimtah Daerah.
  3. Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) desa Bondotera, Dokakaka, Beradolu dan Desa Kabukarudi.

Dilanjutkan dengan desk Dinas Perpustakaan Daerah antara lain :

  1. Tersedianya anggaran program percepatan literasi melalui budaya baca, pos belajar baca, perpustakaan daerah, perpustakaan keliling terkamodir dalam rencana kerja (renja).
  2. Forum perpustakaan daerah (komunitas penulis anak Sumba).
  3. Pelatihan manajemen perpustakaan untuk 21 orang pengelola perpustakaan (6 orang Sponsorship). Termasuk relawan duta baca.
  4. Tersedianya data dan laporan pengunjung perpustakaan daerah.
  5. Pengukuhan Bunda Literasi.
  6. Tersedianya data dan laporan pelaksanaan perpustakaan keliling (2023).
  7. Integrasi pos baca dan TBM (pelayanan mobil keliling di pos baca desa 47 titik/29 desa). (2023).

Kegiatan ini diakhiri dengan desk Dinas Sosial antara lain :

  1. Tersedianya anggaran untuk program rehabilitasi sosial dalam renja Dinas Sosial.
  2. Laporan penanganan kasus kekerasan terhadap anak.
  3. Tersedianya rumah aman terstandar yang bisa digunakan.
  4. Tersedianya anggaran untuk bantuan anak korban kekerasan.
  5. Tersedianya anggaran untuk pertemuan reguler tim UPPKSA.
  6. Pengajuan proposal untuk pengadaan mobil operasional penanganan kasus kekerasan pada anak dan perempuan.
  7. Tersedianya anggaran untuk tim Peksos perempuan (pengajuan nota dinas ke Bupati).
  8. Terlaksananya sosialisasi dan koordinasi terkait rumah aman, PATBM, dan sistem perlindungan anak terpadu.
  9. Tersedianya pelayanan konsultasi melalui rapat berkala sebulan sekali dengan orang tua/keluarga tentang pengasuhan dan perawatan anak.
  10. Meningkatkan pertisipasi keluarga penerima bantuan sosial terhadap layanan dasar melalui program – program PKH (data validasi dan verifikasi).
  11. Rekapitulasi data partisipasi layanan dasar (triwulan)

 

Bagikan Informasi Ini

Bupati Sumba Barat, Yohanis Dade,SH dan Direktur Utama PT. Transaksi Monitor Digital, Erwin Maniti Berti, tandatangani MoU Sistem Manajemen Pajak dan Retribusi Daerah dan Sistem Monitoring Pajak

Waikabubak, DKIPS SB

Penandatanganan MOU dengan Nomor 00106/PKS/TMD/VI/2022 dan Nomor HK/9/2022 ini bertempat di Aula Rumah Jabatan Bupati Sumba Barat, Jumat, 17 juni 2022. Hadir menyaksikan penandatanganan adalah Plt. Sekretaris Daerah Kabupaten Sumba Barat, para Staf Ahli dan Asisten, Pimpinan Perangkat Daerah/Unit Kerja, Pimpinan Bank NTT Cabang Waikabubak bersama staf, serta para karyawan PT Transaksi Digital. Beberapa wartawan lokal dan RRI juga meliput kegiatan ini.

MOU ini menyepakati kerjasama dalam mengoptimalisasikan pendapatan pajak daerah dengan memanfaatkan produk digital dengan lima ketentuan, yakni: 1) PT. Transaksi Monitor Digital merupakan penyedia produk, termasuk tetapi tidak terbatas pada SIMDA, e-Tax Solution, serta edukasi, dan pihak Pemda merupakan pengguna produk-produk tersebut; 2) Kedua belah pihak menjamin untuk melaksanakan kerjasama ini dengan penuh integritas, itikad baik, dan atas dasar hubungan yang saling menguntungkan; 3) MOU berlaku selama 5 tahun dan dapat diperpanjang atas kesepakatan kedua belah pihak; 4) Salah satu pihak dapat mengajukan berakhirnya MoU ini secara tertulis sebelum jangka waktu berakhir untuk kemudian disetujui secara bersama; dan 5) Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam MoU ini akan diatur/disepakati kemudia dalam suatu Perjanjian Kerjasama yang merupakan satu kesatuan dengan MoU ini.  Kegiatan ini hanya diawali dengan doa dan diakhiri dengan ramah tamah. Tim DKIPS Sumba Barat.

Bagikan Informasi Ini