Day: <span>November 10, 2022</span>

PENERAPAN KONSEP GREEN SCHOOL OLEH DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN SUMBA BARAT 

Https://sumbabaratkab.go.id, Waikabubak – 9 November 2022 Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga menerapkan konsep Program Green School di seluruh Sekolah SD sejumlah 91 Sekolah, dan SMP sejumlah 41 Sekolah se – Kabupaten Sumba Barat, melalui Kepala Dinas PKO Lobu Ori, S. Pd, M. Pd mengatakan inovasi yang dilakukan adalah one person one plant.

Konsep sekolah hijau dalam menumbuhkan sikap peduli lingkungan melalui proses pembelajaran dan pembiasaan menjadi penting dan strategis. Di sekolah, proses pembelajaran mengarah pada upaya pembentukan perilaku siswa yang peduli lingkungan melalui model pembelajaran yang aplikatif dan menyentuh kehidupan sehari – hari. Sementara itu, lingkungan sekolah dijadikan wahana pembiasaan perilaku peduli lingkungan sehari – hari. Dengan demikian, kedua aspek tadi, menuju pada satu tujuan yaitu internalisasi atau pembiasaan perilaku peduli lingkungan dalam kehidupan sehari-hari.

Potensi internal sekolah seperti ketersediaan lahan, sumber daya air, energi, bentang alam, tradisi masyarakat sekitar, dan ekosistemnya merupakan objek pengembangan dalam konsep sekolah hijau. Sementara dalam pandangan LSM Keanekaragaman Hayati Indonesia (Kehati), program sekolah hijau harus mengembangkan (a) kurikulum berbasis lingkungan; (b) pendidikan berbasis komunitas; (c) peningkatan kualitas lingkungan sekolah dan sekitarnya; (d) sistem pendukung yang ramah lingkungan; dan (e) manajemen sekolah berwawasan lingkungan.

Pengelolaan lingkungan sekolah melalui (a) pemanfaatan dan penataan lahan sekolah menjadi laboratorium alam seperti menjadi kebun dan tanaman obat-obatan, ajakan hemat energi dan air, daur ulang sampah melalui proses reduce, reuse, dan recycle, serta (b) pengelolaan lingkungan sosial dalam bentuk pembiasaan perilaku – perilaku nyata yang positif di antaranya kedisiplinan, kerja sama, kepedulian, kejujuran, dan menghargai kearifan lokaL

Lingkungan sekolah adalah lingkungan kehidupan sehari – hari siswa. Jika lingkungan sekolah dapat ditata dan dikelola dengan baik, maka akan menjadi wahana efektif pembentukan perilaku peduli lingkungan.

Dengan harapan hasil panen bisa dinikmati oleh siswa sebagai tambahan asupan gizi (menekan angka stunting), karena semua tanaman adalah tanpa menggunakan pupuk kimia.

“Green school” adalah konsep yang mengajak seluruh warga sekolah untuk membentuk gaya hidup agar lebih peduli dan melestarikan lingkungan.

Redaksi DKIPS

Bagikan Informasi Ini

PROGRAM SPONSORSHIP BERKOLABORASI DENGAN MITRA STRATEGIS PEMERINTAH DAERAH

Https://sumbabaratkab.go.id, Waikabubak – 4 November 2022 Program Pengembangan Remaja (AD/Adolescent Development) merupakan salah satu program Sponsorship Save the Children yang menyasar pada peningkatan pengetahuan, sikap dan keterampilan remaja dalam menyikapi berbagai isu kesehatan reproduksi dan seksual remaja. Sasaran utama program ini adalah kelompok remaja usia 10-19 tahun (spesifik 12-15 tahun). Selain remaja, program AD dapat mendukung komunitas (orang tua), institusi sekolah (guru) serta puskesmas. Pendekatan ini, dapat mendorong peningkatan pengetahuan, sikap dan perilaku dari sasaran program.

Hasil Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI, 2017), menemukan bahwa 8,3% remaja laki-laki dan 2% remaja perempuan telah melakukan hubungan seks pra nikah. Hubungan seksual terbanyak dilakukan oleh remaja pria berusia 20-24 tahun sebesar 14% dan pada usia 15-19 tahun sebesar 4%. Hampir 80% responden pernah berpegangan tangan, 48,2% remaja laki-laki dan 29,4% remaja perempuan pernah berciuman, serta 29,5% remaja laki-laki dan 6,2% remaja perempuan pernah saling merangsang. Survei juga menemukan bahwa perilaku berpacaran sampai pada tahap ciuman berpotensi melakukan hubungan seksual. Kehamilan tidak diinginkan dilaporkan oleh 12% wanita dan 7% pria yang pasangannya mengalami kehamilan yang tidak diinginkan.
Dilihat dari kelompok umur 15-19 dua kali lebih besar 16% dibandingkan kelompok umur 20-24 (8%). Persentase penyakit menular seksual yaitu HIV untuk kelompok remaja umur 15- 19 tahun sebesar 3,6% sedangkan kelompok umur 20-24 sebesar 17,1%. Persentase AIDS yang dilaporkan menurut kelompok umur pada tahun 2017 yaitu, pada umur 15-19 tahun sebesar 2,3% dan kelompok umur 20- 29 sebesar 29,5% dan Hasil survey Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) dan On Track Media Indonesia (OTMI) menemukan bahwa sekitar 29% hingga 31% remaja di Nusa Tenggara Timur (NTT) telah berhubungan seksual pra – nikah (Junita, 2015).
Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk menangani permasalahan remaja adalah melakukan kolaborasi antara mitra strategis dan mitra pelaksana (NGO). Mitra strategis yaitu Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga (DPKO). Kolaborasi ini dapat dilakukan oleh PSI bersama Dinas terkait. Langkah awal yang akan dilakukan oleh PSI adalah memfasilitasi pertemuan bersama DPKO untuk menyusun kesepakatan teknis kegiatan. Pertemuan ini bertujuan untuk mensinergikan perencanaan kegiatan Program Sponsorship dengan rencana program Pemerintah, dan membuat kesepakatan peran dan tanggung jawab masing – masing Lembaga terkait pelaksana program.
Adapun kesepakatan teknis kegiatan yang disepakati antara PSI dan DPKO antara lain; 1) mendukung Puskesmas untuk melakukan pelayanan kesehatan rutin ke semua jenjang pendidikan melalui PKPR 2) mendukung peningkatan fungsi UKS di satuan pendidikan melalui layanan kesehatan rutin ke satuan pendidikan, 3) mendukung guru yang telah dilatih untuk memberikan pendidikan seksual kepada peserta didik melalui mentoring dan monitoring yang dilakukan oleh mentor AD, 4) mendukung penerapan Kurikulum Terpadu Peduli Remaja (KTPR).


Pelaksanaan mentoring telah dimulai sejak bulan Juni. Dilakukan oleh Mentor AD dengan memberikan coaching kepada guru tiga mata pelajaran di 28 SMP intervensi. Hasil dari mentoring tersebut diketahui bahwa masih banyak guru yang mengalami kesulitan untuk mengintegrasikan KTPR ke dalam Kurikulum Nasional (K13) dan merasa tabu untuk menyampaikan pesan – pesan kespro kepada peserta didik. Untuk menjawab permasalahan tersebut maka perlu dilakukan pertemuan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) tingkat kecamatan agar guru-guru dapat berbagi pengalaman terkait implementasi KTPR di sekolah. Mengevaluasi proses pendampingan oleh mentor, dan membuat kesepakatan bersama model integrasi KTPR di sekolah.
MGMP merupakan wadah belajar dan sharing pengetahuan pelaku kependidikan. Terdapat 12 kelompok MGMP di kabupaten Sumba Barat. Kami akan melakukan pendampingan guru mata pelajaran IPA, IPS dan PJOK melalui MGMP kecamatan. Metode peer learning atau belajar dari rekan seprofesi dapat memberikan motivasi positif kepada guru lainnya. Metode peer learning KTPR dimulai pada bulan September sampai dengan Oktober, dengan durasi 2 kali sebulan.
Redaksi DKIPS.

Bagikan Informasi Ini

RAPAT TEKNIS PELAKSANAAN INVENTARISASI BARANG MILIK DAERAH (BMD) KABUPATEN SUMBA BARAT TAHUN 2022

Htps://sumbabaratkab.go.id Waikabubak, Badan keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Sumba Barat mengadakan Rapat Teknis Pelaksanaan Inventarisasi Barang Milik Daerah bagi para Pengguna Barang dan Pengurus Barang Pembantu Lingkup Pemerintah Kabupaten Sumba Barat, dalam rangka tertib inventarisasi Barang Milik Daerah (BMD) pada Kamis, 10 November 2022 dan bertempat di Aula BKAD.

Rapat ini dihadiri oleh Kepala BKAD, Sekretaris BKAD, Kepala Bidang Aset dan staf bidang Aset serta para Pengguna Barang dan Pengurus Barang Pembantu Lingkup Pemerintah Kabupaten Sumba Barat.

Rapat ini dibuka secara resmi oleh Kepala BKAD dan dalam sambutannya kepala BKAD menyampaikan bahwa Inventarisasi BMD merupakan kegiatan untuk dilakukan pendataan, pencatatan dan pelaporan hasil pendataan barang milik daerah. Selanjutnya Kepala BKAD menyampaikan bahwa Aset Tetap Kabupaten Sumba Barat bernilai dari 2,4 Triliun, untuk itu pengguna barang/unit kerja harus tertib dalam inventarisasi barang milik daerah sehingga penyajian data serta informasi tentang aset/BMD yang berada dalam penguasaan pengguna barang/unit kerja masing – masing dapat memanfaatkan BMD secara maksimal sesuai dengan tujuan dan fungsinya.

Selanjutnya, materi teknis terkait tahapan invetarisasi disampaikan oleh Kepala Bidang Aset. Adapun Tahapan Inventarisasi BMD terdiri dari Persiapan, Pelaksanaan, Pelaporan Hasil Inventarisasi dan Tindak Lanjut Hasil Inventarisasi. Adapun hasil inventarisasi dan hasil tindak lanjut inventarisasi akan termuat dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Barat sebagai bahan pemeriksaan oleh BPK – RI Perwakilan Nusa Tenggara Timur dan akan menjadi Laporan Hasil Pemeriksan oleh BPK – RI secara resmi.

Redaksi DKIPS

Bagikan Informasi Ini