Month: April 2019

TENAGA OPERATOR/MEKANIK ALAT BERAT HARUS MEMILIKI SKILL DAN MENTAL YANG BERKOMPETEN

_Waikabubak – Humas SB_

Wakil Bupati Sumba Barat Marthen Ngailu Toni, SP didampingi Sekretaris Daerah Kabupaten Sumba Barat Drs. Umbu Dingu Dedi, M. Si membuka dengan resmi kegiatan Percepatan Uji Kompetensi dan Sertifikasi Operator dan Mekanik Alat Berat di Kabupaten Sumba Barat yang diselenggarakan oleh Ditjen Bina Konstruksi pada Kementerian PUPR RI bertempat di aula kantor Bupati. Selasa, 30/04/2019.

Ketua Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Provinsi NTT Paulus Tanggela, ST dalam sambutannya mengatakan jika kita membicarakan kecepatan pembangunan di daerah tentu tidak terlepas dari alat berat, dan jika berbicara tentang alat berat, tidak terlepas dari tenaga operator/mekanik.

“Tenaga operator harus memiliki skill dan kemampuan mental yg berkompeten. Begitu pula dengan tim pelatih, harus melakukan penilaian dengan benar, agar tidak berkembang diluar sana istilah ‘beli ijasah”, ujar Paulus.

Sementara Kepala Balai Jasa Konstruksi Wilayah IV Surabaya Eddy Irwanto, ST, M. Tec mengajak peserta untuk melakukan yel yel sebelum memulai sambutannya. “agar peserta bersemangat dalam menghadapi uji kompetensi ini”, tandas Eddy.

Eddy pun menyampaikan serangkaian aturan perundangan-undangan yang menyatakan bahwa seluruh tenaga operator/mekanik harus mempunyai ijazah dan penyedia/pengguna jasa pun harus mempekerjakan tenaga yang berijazah.

Lebih lanjut Kepala Balai Material dan Peralatan Konstruksi pada Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Toihas P. Sidabutar, Dipl.UM, MM kembali menegaskan sertifikat yang dimiliki merupakan satu bukti dimana seseorang sudah memiliki kemampuan dan ketrampilan.

“Tenaga operator/Mekanik alat berat harus disiplin dalam menggunakan alat pelindung diri, karena menjadi operator alat berat itu sangat beresiko tinggi”, ucap Sidabutar

Selanjutnya Sidabutar menyampaikan, wewenang utk mengeluarkan surat usaha ijin penyedia jasa berada di Kepala Daerah Kabupaten. Oleh karenanya Bupati dan Wakil Bupati berhak untuk melakukan black list kepada penyedia jasa apabila melanggar aturan yang berlaku.

Sidabutar menegaskan pula, perilaku tenaga kerja harus berubah setelah mengikuti uji kompetensi.
Dan bagi yang berkompeten pasti lulus dan mendapatkan Ijazah namun yang tidak berkompeten dinyatakan tidak lulus.

Pada kesempatan itu Wakil Bupati dalam sambutannya mengucapkan selamat datang dan terimakasih atas terselenggaranya kegiatan yang sangat positif ini.

“Negara dan masyarakat menuntut kita untuk memberikan pembangunan yg berkualitas, oleh karenanya peserta harus serius dalam mengikuti uji kompetensi ini”, kata Wabup Toni.

Wabup Toni berharap agar tenaga operator/mekanik yg mengikuti uji kompetensi dan sertifikasi operator ini benar-benar menimba ilmu dan keluar sebagai tenaga kerja yang berkualitas.

Hadir pula pada acara pembukaan kegiatan tersebut Staf Ahli Bupati, para Pimpinan Perangkat Daerah/Unit Kerja, Tim dari Ditjen Bina Konstruksi sebanyak 5 orang, Tim dari LPJK Provinsi NTT sebanyak 5 orang, dan 129 peserta tenaga operator/mekanik.
(moi)

Siaran Pers Humas dan Protokol pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sumba Barat

Bagikan Informasi Ini

WABUP TONI PIMPIN RAPAT EVALUASI BERSAMA PIMPINAN PERANGKAT DAERAH

_Waikabubak – Humas SB_

Wakil Bupati Sumba Barat Marthen Ngailu Toni, SP selepas Apel kesatuan, melakukan rapat evaluasi bersama Pimpinan Perangkat Daerah/Unit Kerja bertempat di aula kantor Bupati. Senin, 29 April 2019.

Mengawali rapat evaluasi, Sekretaris Daerah Drs. Umbu Dingu Dedi, M. Si menyampaikan hasil rapat kerja sekda se NTT bahwa
Sasaran pemeriksaan KPK terdiri dari 4 bidang yaitu pendidikan, kesehatan, sumber daya alam dan Infrastruktur.
“Oleh karenanya bagi Dinas terkait agar segera menyiapkan parameter yang akan dikirim secara online, paling lambat esok, 30 April 2019”, ujar Sekda.

Pada kesempatan itu, Sekda Umbu Dingu mengatakan pula bahwa akan disusun rancangan Peraturan Daerah (Perda) tentang RPJMD dan Peraruran Bupati (Perbup tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

“Jika sudah ada Perbup maka bagi ASN eselon 2 dan 3 yang tidak melapor harta kekayaan akan dikenakan sangsi”, lanjutnya.

Umbu Dingu berharap agar nantinya laporan LHKPN tidak hanya dilakukan oleh eselon 2 dan 3 saja tetapi juga seluruh pejabat struktural. “Karena hal ini akan menjadi salah satu pertimbangan untuk mendapatkan promosi jabatan”, ucap Sekda.

Wakil Bupati saat membuka rapat, melakukan pengecekan tentang penyerapan anggaran pada masing-masing perangkat daerah yang mempunyai kegiatan teknis serta kendala yg dihadapi di lapangan agar mendapatkan solusinya bersama-sama.

Wakil Bupati ajak pimpinan OPD agar bersepakat untuk mengirim Laporan Keuangan Pemerintah Daerah ke BPKP perwakilan Provinsi NTT paling lambat tgl 5 mei 2019, yang kemudian disetujui oleh pimpinan OPD.

Terkait dengan LHKPN, Wabup Toni menyampaikan bahwa ada 211 pejabat eselon 2 dan 3 yang wajib lapor, 168 pejabat yg sdh melaporkan dan 43 yg blm melapor dengan keterangan 37 orang yang sudah online dan 5 orang offline/tidak melapor sama sekali.

Hadir pada kesempatan itu para Pimpinan perangkat daerah/unit kerja se Kabupaten Sumba Barat bersama Kepala Bidang serta bendahara.
(moi)

Siaran Pers Humas dan Protokol pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sumba Barat.

Bagikan Informasi Ini

BUPATI DAPAWOLE HADIRI RAKESDA PROVINSI NTT TAHUN 2019

_Kupang – Humas SB_

Bupati Sumba Barat Drs. Agustinus Niga Dapawole didampingi Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sumba Barat dr. Bonar B. Sinaga hadiri Rapat Kerja Kesehatan Daerah Provinsi NTT Tahun 2019 dengan tema “Kolaborasi Program Pembangunan Kesehatan antara Pusat dan Daerah Menuju NTT Bangkit dan Sejahtera dalam Bingkai NKRI” bertempat di aula Aston Hotel. Kamis, 25 April 2019.

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTT saat membacakan Laporan Panitia menyampaikantujuan dari kegiatan tersebut yaitu untuk meningkatkan kolaborasi Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten dengan bantuan dari Pemerintah Pusat dalam meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat di Nusa Tenggara Timur.

Kadis Kesehatan menyampaikan pula 5 agenda dalam Rakesda Provinsi NTT tahun 2019, sebagai berikut :
1. Pencegahan penanganan stunting.
2. Percepatan penanganan kematian ibu dan anak
3. Percepatan pemberian imunisasi.
4. Penanganan HIV AIDS.
5. Percepatan pelayanan kesehatan yang merata ke seluruh wilayah NTT sebagai bentuk dukungan bagi peningkatan pembangunan diwilayah pariwisata dan perbatasan.

Sementara Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodatkatakan, “kalau Bapak Presiden mampu turun sampai tingkat kabupaten, sebagai
Gubernur saya pun harus mampu sampai ke tingkat desa. Begitu pula dengan para Bupati harus bisa mencapai sampai pada tingkat RT/RW”.

“Apalagi para Kepala Dinas Kesehatan harus lebih cermat dan tepat sasaran yang mencakup seluruh masyarakat sampai pelosok dalam melihat situasi kemiskinan dan kurangnya tingkat kesehatan di seluruh wilayah NTT”, tegas Viktor.

Gubernur juga menegaskan kepada seluruh pihak yang bergerak dibidang kesehatan agar lebih peduli, tulus dan sungguh – sungguh dalam melakukan pelayanan terhadap masyarakat serta lakukan sosialisasi secara berkesinambungan kepada masyarakat dalam meningkatkan kesadaran akan pentingnya kesehatan.

Gubernur Laiskodat juga memberikan penekanan bahwa rumah sakit pemerintah harus mempunyai kualitas lebih baik dari rumah sakit swasta, bukan sebaliknya.

Dalam sambutannya, Menteri Kesehatan Republik Indonesia Prof. Dr.dr. Nila Moeloek mengatakan bahwa wilayah NTT adalah wilayah yang sangat kaya akan sumber daya alam, oleh karenanya kita harus bersyukur diberikan anugerah yaitu daun kelor yang terbukti sangat bermanfaat bagi kesehatan karena kandungan vitamin dalam daun kelor tersebut.

Menkes mengingatkan mengenai pemanfaatan kelor juga bermanfaat untuk mengurangi stunting di NTT. “Mari kita manfaatkan daun kelor secara baik bagi pemenuhan gizi bagi anak-anak kita”, ajaknya.

“Mengubah perilaku masyarakat dengan paradigma sehat dan memanfaatkan kekayaan alam yg tersedia di wilayah NTT seperti sayur dan buah sebagai pemenuhan gizi dan mengurangi angka stunting”, lanjutnya.

Menkes juga menyampaikan pentingnya penanganan penyakit menular karena menurut data UHH Indonesia masih di bawah Singapore, Thailand dan Malaysia dengan 71.48% pada angka kekurangan tingkat kesehatan dan penyumbang TBC terbesar ke 3 di dunia.

Dalam kesempatan diskusi ibu Menteri juga mengatakan bahwa hal-hal teknis mengenai insentif maupun pemenuhan kebutuhan alat kesehatan dan obat-obatan akan menjadi perhatian serius bagi pemerintah pusat.

Nampak saat itu Pejabat dari Kementrian Kesehatan RI, Bupati/Walikota se Provinsi NTT, anggota Forkompinda se Provinsi NTT,
Kadis Kesehatan Provinsi NTT
Kadis Kesehatan beserta Jajaran se-Prov NTT.
(moi)

Siaran Pers Humas dan Protokol pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sumba Barat.

Bagikan Informasi Ini

DISKUSI PUBLIK DALAM ROAD TO INDONESIA DEVELOPMENT FORUM

_Waikabubak – Humas SB_
Indonesia Development Forum (IDF) merupakan sebuah forum dialog nasional tahunan yang diselenggarakan dengan melibatkan pelaku pembangunan dari kalangan pemerintah, swasta, organisasi masyarakat sipil, dan mitra pembangunan internasional untuk membahas solusi dan inovasi pembangunan bagi Indonesia.
Wakil Bupati Sumba Barat Marthen Ngailu Toni, SP hadiri acara Diskusi Publik dalam Road to Indonesia Development Forum (IDF) Tahun 2019 yang diselenggarakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia (Bappenas) bertempat di Vega Hotel, Sorong Utara, Kota Sorong, Papua Barat. Rabu, 24/04/2019.


Wabup pada kegiatan tersebut diberi kesempatan untuk menyampaikan inspirasi dari Indonesia timur dalam mengembangkan talenta lokal.
Wabup Toni memaparkan strategi penyiapan Sumber Daya Manusia sebagai modal utama pembangunan Indonesia.
(moi)
Siaran Pers Humas dan Protokol pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sumba Barat.

Bagikan Informasi Ini