Day: May 16, 2019

Pemda Sumba Barat Serahkan LKPD Unaudited 2018 ke BPK disaksikan DPRD

KUPANG _ Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Barat melakukan penyerahan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Unaudited Tahun 2018 kepada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan NTT bertempat di Ruang Rapat Lt. 2 Kantor BPK RI Perwakilan NTT. Kamis, 16/05/2019.

Wakil Bupati Sumba Barat Marthen Ngailu Toni, SP dan Kepala Sekretariat Perwakilan selaku Plh. Kepala Perwakilan Lisinius Swandi Sitanggang, SE, M.Comm, Ak., CIA menandatangani berita acara penyerahan LKPD Unaudited 2018 disaksikan oleh Ketua DPRD Kabupaten Sumba Barat Gregorius H. B. L. Pandango, SE dan Sekretaris Daerah Kabupaten Sumba Barat Drs. Umbu Dingu Dedi, M. Si.

Dalam sambutannya Wabup Toni menyinggung beberapa hal, diantaranya temuan – temuan yang terus berulang ditiap tahunnya agar bisa diperhatikan untuk ditindaklanjuti sesuai rekomendasi sehingga opini yang diberikan kepada Kabupaten Sumba Barat dapat meningkat ditahun ini.

“Kami juga akan berusaha keras agar Pimpinan perangkat daerah/unit kerja dapat memberikan dukungan penuh kepada tim BPK yang nantinya akan melakukan audit di Kabupaten Sumba Barat”, kata Toni.

Sementara Ketua DPRD pada kesempatan yang sama mengucapkan terimakasih kepada BPK RI dan Pemda Sumba Barat yang telah melaksanakan penyerahan LKPD pada hari ini dan melibatkan kami selaku DPRD untuk dapat menyaksikan penyerahan tersebut.

“Harapan kami, agar BPK melakukan audit sesuai dengan aturan yang berlaku sehingga menghasilkan LKPD yang bersifat akuntabel dan transparan”, ujar Gregorius.

“Terkait dengan beberapa temuan yang ada diharapkan BPK dapat membantu memberikan solusi, sistem apa yang harus diterapkan oleh Pemda Kabupaten Sumba Barat agar dapat menyelesaikan nya”, lanjutnya.

Kemudian Plh. Kepala Perwakilan dalam sambutannya mengucapkan terimakasih atas kehadiran Pemda bersama DPRD Kabupaten Sumba Barat dalam kesempatan ini.

Mengacu pada UU nomor 17 Tahun 2003 tentang pengelolaan keuangan negara maka Pemerintah Daerah wajib menyampaikan laporan keuangan selambat-lambatnya 3 bulan setelah berakhirnya tahun anggaran untuk diaudit dan sebelum dilakukan proses pertanggungjawaban ke DPRD”, jelasnya

Kepala Subauditorat NTT II Beben Adna Bokim, SE menambahkan bahwa BPK akan melakukan pemeriksaan secara rinci dan berupaya untuk menyerahkan laporan hasil audit sesuai tenggang waktu yang ditentukan menurut peraturan yang berlaku.

Beben juga berharap Pemda Sumba Barat dapat memberikan dukungan yang maksimal bagi tim BPK yang akan turun nantinya.

“Serta kerjasama yang baik dalam hal memberikan informasi dan dukungan data secepat mungkin. Dan juga secepat mungkin melakukan perbaikan”, tegasnya.

Sedangkan Pengendali teknis Nuur Widiastono, SE, M. SE, AK., CA mengatakan bahwa ini menjadi PR bagi kami dalam membina laporan keuangan Pemda Kabupaten/Kota di NTT.

Widiastono mengapresiasi Pemda Kabupaten Sumba Barat pada dasarnya sudah on the track (berada pada jalurnya) dan sejauh ini dalam pengamatan kami progres tindak lanjut terhadap temuan sudah baik.

“Harapannya pada audit kali ini terjadi peningkatan opini terhadap LKPD Pemerintah Kabupaten Sumba Barat”, harap Widiastono.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Inspektur Sumba Barat Ledi Lagu, SH, M.Hum, Kepala BKAPD Kabupaten Sumba Barat Drs. Daniel B. Pabala bersama Staf, Kasubag Humas dan Dokumentasi Sumba Barat.
(moi)

Siaran Pers Bagian Humas dan Protokol pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sumba Barat.

Bagikan Informasi Ini

Bupati Dapawole Hadiri Rakornas Penanganan Konflik Sosial

JAKARTA— Menteri Koordinator Politik Hukum Keamanan Wiranto mengungkapkan pada pelaksanaan pilkada 2018 dan pemilu 2019, sinergitas antara pemerintah pusat, pemerintah daerah dan instansi terkait sangatlah penting dalam penanganan konflik sosial. Konflik itu antara lain bersumber dari permasalahan yang berkaitan dengan politik, ekonomi dan sosial budaya.

“Kita mengumpulkan segenap stakeholder pemerintah daerah dan pemerintah pusat karena kita tahu bahwa ini merupakan bagian terpenting dari suksesnya kita melalui tahun politik,” kata Menkopolhukam Wiranto saat membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) tentang Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tahun 2019 di Hotel Grand Paragon, Jakarta. Kamis, 16/05/2019.

Dalam sambutannya Wiranto mengharapkan agar konflik sosial terkait masalah politik dapat ditangani dengan meningkatkan koordinasi antar unsur tim terpadu tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota.

“Jangan sampai tahun politik ini membuat trauma, seakan-akan terjadi konflik. Itu hanya boleh pada tataran rapat koordinasi, pada tataran opini publik jangan dibangun seakan-akan pemilu itu berkonflik. Bahayanya pengaruh pada investasi. Makanya jangan sampai dalam pilkada dan pemilu bahwa konflik itu biasa. Untuk itu rakor ini adalah untuk membangun image bahwa pilkada pemilu pasti aman dan tim terpadu diminta untuk meningkatkan koordinasinya,” jelas Wiranto.

Wiranto juga meminta seluruh masyarakat untuk menghindari SARA, kampanye hitam, ujaran kebencian dan tidak saling memfitnah.

“Waspadai kampanye hitam. Kalau kita menggunakan ujaran kebencian, menyakiti orang, merendahkn martabat, menghina pihak lain. Kemudian hoax dan ujaran kebencian, maka penanganannya segera cari, tangkap dan hukum. Sudah ada yang ditangkap terkait ujaran kebencian. Ada juga sulit diberantas yakni money politik, uangnya dari mana, kalau korupsi ditangkap KPK,” kata Wiranto.

Perihal yang sama disampaikan Bupati Sumba Barat Drs. Agustinus Niga Dapawole pada Humas Sumba Barat yang hadir dalam rakor tersebut bahwa seluruh pihak diharapkan mengedepankan semangat persatuan dalam pilkada dan pemilu mendatang.

“Sinergitas dan semangat persatuan sangat penting guna suksesnya pilkada 2018 dan persiapan pemilu 2019. Kita harus mewaspadai potensi konflik yang terjadi, kampanye yang berbau SARA dan kampanye hitam,” ujar Dapawole didampingi Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sumba Barat Drs. Imanuel M Anie, M.Si, Kepala Kesbangpol Kabupaten Sumba Barat Sape Pua Manung, S.Sos dan Kepala Bagian Humas dan Protokol Ridho Dj. Samani, SKM, M.Sc.

Dapawole berharap tugas tim terpadu penanganan konflik sosial dapat menyusun rencana aksi terpadu dan mengkoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan dan mengawasi penanganan konflik di setiap daerah.

Dalam rakor tersebut dipaparkan juga mengenai peran TNI dan Polri dalam mendukung suksesnya pilkada 2018 dan pemilu 2019, baik dalam hal penegakan hukum, menjaga kamtibmas serta upaya mendeteksi dini dalam menjaga stabilitas daerah.
(moi)

Siaran Pers Humas dan Protokol pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sumba Barat.

Bagikan Informasi Ini