Month: June 2019

Bupati Dapawole Temui Kepala Biro Umum Kepresidenan RI

Jakarta – Bupati Sumba Barat Drs. Agustinus Niga Dapawole didampingi Kepala Dinas PUPR dan Kepala Bagian Humas dan Protokol Setda Kabupaten Sumba Barat menemui Kepala Biro Umum Kepresidenan Republik Indonesia bertempat di Kantor Sekretaris Negara (SekNeg) Jumat, (28/6).

Bupati Dapawole disambut baik oleh Staf Biro Umum SekNeg selanjutnya difasilitas bertemu dengan Kepala Biro di ruang kerjanya.

Bupati Dapawole dalam kesempatan mengatakan bahwa kehadiran pihaknya dalam rangka mengantar Proposal Bantuan Dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) untuk Program Peningkatan Pembangunan Sarana Prasarana Jalan dan Jembatan Kabupaten Sumba Barat Tahun Anggaran 2019/2020.

“Program sarana prasarana yang akan dibangun dalam usulan dana melalui proposal ini merupakan bagian dari penunjang perekonomian dan mobilisasi barang dan jasa serta pembangunan sarana dan prasarana itu semua semata-mata untuk kepentingan kesejahterakaan masyarakat”, ujar Dapawole.

Sementara Kepala Biro Umum Kepresidenan RI H. Yudi Wijayanto menyampaikan terima kasih dan selamat datang di Istana Negara. Lanjut Yudi menyampaikan Proposal yang diajukan ini akan ditindaklanjuti ke Bapak Presiden.

“Ditambahkan hampir setiap Daerah di Indonesia mengeluhkan soal Infrastruktur Jalan dan Jembatan dari dan ke seluruh pelosok ibu kota di daerah”, ucap Kepala Biro.

Kepala Biro lebih lanjut mengajak Bupati Dapawole dan rombongan mengintai Istana Negara dan menikmati alunan musik yang dimainkan oleh group band akustik staf Sekneg.

Lebih jauh Dapawole dimintai menyumbangkan sebuah nomor lagu melalui suara emasnya dan disambut tepuk tangan meriah.

Dapawole dalam percakapan santai menuturkan kondisi infrastruktur jalan yang kurang baik alias jalan pengerasan dan berlubang yang ada didaerahnya. tidak hanya itu ia juga menyampaikan kebutuhan masyarakat soal air bersih untuk warga masyarakat dan meminta agar kembali beroperasinya rute Penerbangan pesawat Garuda di Bandar Udara Tambolaka.

Akhir dari percakapan itu, Dapawole mengajak Kepala Biro jika berkenan mengunjungi Kabupaten Sumba Barat untuk melihat secara dekat potensi alam, budaya dan keadaan masyarakat setempat, dan pada kesempatan itu ajakan tersebut disambut baik dengan penuh senyum serta berjanji melihat waktu luang akan mengunjungi Sumba Barat.

Selanjutnya Kepala Biro mengajak Bupati Dapawole dan rombongan menikmati Kopi di Kantin Pondok Istana.

siaran pers Humas dan Protokol pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sumba Barat.

Bagikan Informasi Ini

Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Barat Lakukan Konsultasi dan Koordinasi ke Kemendagri

JAKARTA_ Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Barat yang diwakili oleh Wakil Bupati Sumba Barat Marthen Ngailu Toni, SP lakukan koordinasi di Kementerian Dalam Negeri terkait proses penyelesaian batas wilayah administrasi antara Kabupaten Sumba Barat dan Kabupaten Sumba Barat Daya (segmen selatan) bertempat di ruang rapat Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan lantai 5, Gedung H Kemendagri. Rabu, (26/06).

 

Wabup Toni didampingi Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Kepala Bagian Tata Pemerintah, Kepala Sub Bagian Pemerintahan Umum, Kepala Sub Bagian Humas dan Dokumentasi pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sumba Barat bertemu dengan Plt. Direktur Topomini dan Batas Daerah, Heru Santoso, S. Si, M. Si dan Kepala Sub Bidang Batas Antara Daerah Wilayah III, Drs. Wardani, M. Ap.

Wabup Toni pada kesempatan itu menyampaikan bahwa dirinya ditugaskan oleh Bupati Sumba Barat dan membawa nama masyarakat Sumba Barat. Ia pun menyampaikan bahwa banyak hal yang mengganjal di hati masyarakat Sumba Barat terkait keputusan batas wilayah antara Kabupaten Sumba Barat dan Kabupaten Sumba Barat Daya pada tanggal 20 Juni 2019 bertempat di Kantor Desa Karang Indah yang menurutnya tidak adil karena hanya mendengar pendapat dari Tokoh Masyarakat di Desa Karang Indah sementara Tokoh Masyarakat di Desa Weetana Kecamatan Laboya Barat tidak diberi kesempatan sama sekali.

Selanjutnya Wabup Toni mengatakan bahwa sebelumnya sudah ada kesepakatan yang dituangkan dalam berita acara kesepakatan yang ditandatangani oleh kedua Bupati dan Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat serta perwakilan Tokoh Masyarakat dari masing-masing Kabupaten bertempat di Rumah Sakit Redambolo, tanggal 27 Februari 2019. “Selanjutnya dilakukan penandatanganan peta batas daerah dengan titik koordinat yang dibuat oleh Kemendagri atas usul Pemerintah Provinsi dimana Kali Polapare merupakan batas daerah Kabupaten Sumba Barat dan Kabupaten Sumba Barat Daya (segmen selatan). Peta tersebut telah ditandatangani oleh kedua Bupati dihadapan Gubernur NTT serta disaksikan oleh seluruh Bupati se NTT bertempat di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat pada tanggal 10 Juni 2019″, jelasnya.

“Yang kemudian peta batas daerah tersebut diserahkan secara resmi oleh Pemerintah Provinsi melalui Badan Pengelola Perbatasan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Barat pada tanggal 19/06 yang disaksikan oleh Bupati Sumba Barat Daya Markus Dairo Talu, SH bertempat di ruang rapat Bupati Sumba Barat”, tambah Toni.

“Oleh karenanya, Pemerintah Kabupaten Sumba Barat dan masyarakat Sumba Barat, khususnya masyarakat di Desa Weetana Kecamatan Laboya Barat merasa keberatan atas langkah-langkah yang diambil oleh Pemerintah Provinsi NTT dalam penentuan titik batas pada tanggal 20/06 tersebut”, tegas Wabup Toni.

Sementara Kepala Bagian Tata Pemerintahan Vitalis Maja, S.Ip mengatakan bahwa dirinya merasa kecewa karena pada tanggal 20/06 yang lalu seharusnya Pemerintah Provinsi menegaskan dan kemudian akan ditetapkan oleh Pemerintah Pusat terkait titik batas yang telah disepakati antara kedua Pemerintah Kabupaten tersebut, namun malah sebaliknya yang terjadi. “Ada apa sebenarnya???”, tandas Vitalis.

Kemudian menjawab pernyataan yang diutarakan oleh Wabup Toni, Heru Santoso selaku Plt. Direktur Topomini dan Batas Wilayah mengatakan bahwa Kemendagri akan tetap menyelesaikan batas daerah di seluruh Indonesia termasuk di pulau Sumba. Ia pun menyarankan agar Pemerintah Kabupaten Sumba Barat segera berkoodinasi kembali dengan Pemerintah Provinsi agar dapat diambil keputusan yang seadil-adilnya.

Sementara Wardani selaku Kasubid dan juga yang memfasilitasi langsung proses penyelesaian batas daerah antara Kabupaten Sumba Barat dan Sumba Barat Daya mengatakan bahwa ia akan segera menelusuri dan menganalisa kembalii titik koordinat.

“Saya tidak memungkiri bahwa masyarakat yang berada di Desa Karang Indah adalah orang Kodi, tetapi tanah yang ditempati sesuai peta, masuk kedalam wilayah Sumba Barat. Oleh karenanya kita akan sama-sama mencari solusi”, ujarnya.
(moi)

Siaran Pers Bagian Humas dan Protokol pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sumba Barat.

Bagikan Informasi Ini

Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Menyambut Baik Adanya Pembentukan Tim Pengawasan Orang Asing (Tim PORA)

WAIKABUBAK_ Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Menyambut Baik Adanya Pembentukan Tim Pengawasan Orang Asing (Tim PORA).

Demikian disampaikan Bupati Sumba Barat Drs. Agustinus Niga Dapawole pada sambutannya dalam rangka kegiatan Pembentukan Tim PORA tingkat Kecamatan di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Barat bertempat di aula Hotel Karanu. Selasa, (25/06).

“Pulau Sumba mempunyai banyak destinasi wisata, oleh karenanya perlu adanya pengawasan orang asing sampai dari tingkat terkecil. Keberadaan orang atau warga negara asing yang melakukan berbagai kegiatan di wilayah hukum Indonesia perlu mendapatkan perhatian dari semua pihak”, kata Bupati Dapawole.

Dapawole juga mengatakan bahwa dengan terbentuknya Tim PORA di Kabupaten Sumba Barat, Pemerintah akan melakukan pengawasan orang asing dan memfungsikan Tim PORA dengan maksimal. “Itu semua tidak terlepas dari koordinasi dengan berbagai stakeholder, terutama dengan Kantor Imigrasi kelas I TPI Kupang.

Bupati Dapawole pun berharap agar Tim PORA selanjutnya menginformasikan kepada masyarakat hal-hal yang berkaitan dengan keimigrasian.

“Mari kita memegang prinsip Pemerintah Indonesia dalam menerima keberadaan orang Asing yaitu dengan prinsip “menerima Warga Asing yang bermanfaat bagi bangsa dan negara kita yang dapat masuk ke Indonesia”, ajak Dapawole mengakhiri sambutannya.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Divisi Keimigrasian Kanwil Kemenkumham NTT, Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Kupang, para Pimpinan Perangkat Daerah, para Kapolsek dan Danramil se Kabupaten Sumba Barat, para Camat dan jajarannya.
(moi)

Siaran Pers Humas dan Protokol pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sumba Barat.

Bagikan Informasi Ini

Bupati Dapawole : Jangan Mengejar Posisi, Tapi Jadilah Pribadi Yang Berfungsi Maksimal!

WAIKABUBAK_ Jangan kejar posisi, sebab saat kita menjadi pribadi yang berfungsi maksimal maka posisi dan promosi akan mengeja kita.

Demikian penegasan Bupati Sumba Barat Drs. Agustinus Niga Dapawole pada acara Penutupan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan (Diklat PIM) IV Angkatan 1 “Tematik Pariwisata” di Kabupaten Sumba Barat Tahun 2019 bertempat di Aula Kantor Bupati Sumba Barat. Sabtu, (22/06).

“Saya berharap seluruh peserta yang telah menyelesaikan Diklat PIM IV ini, harus terus mengembangkan hasil proyek perubahan (Proper) di instansinya masing-masing. Jangan hanya berhenti disini, tetapi fungsikan kemampuan yang saudara-saudara miliki!”, tegas Dapawole.

“Saya turut berbahagia menyaksikan hasil Proper dari peserta Diklat PIM IV hari ini, jika terus dikembangkan maka saya yakin semboyan Bali adalah masa lalu, Labuanbajo adalah masa kini dan Sumba adalah masa depan akan tercapai”, kata Dapawole.

Pada kesempatan itu pula Bupati Dapawole mengucapkan terimakasih kepada pengajar/Widyaiswara atas segala usaha dan kerja kerasnya sehingga Diklat PIM IV angkatan 1 ini dapat berjalan dengan baik. “Dan kepada seluruh peserta saya ucapkan selamat atas keberhasilan yang dicapai”, lanjutnya.

Sementara Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Bali Dr. Ida Bagus Shedawa, SE, M. Si dalam sambutannya mengatakan bahwa terselesaikannya proses pembelajaran Diklat PIM IV angkatan 1 tematik kepariwisataan tentu tidak lepas dari komitmen Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah serta seluruh jajarannya.

“Ini titik awal ketika Pemerintah mau membangun kepariwisataan di Kabupaten Sumba Barat. Bukan tidak mungkin, suatu saat Sumba Barat menjadi salah satu destinasi pariwisata di Indonesia. Oleh karena itu titik awal ini dimulai dengan membangun mindset Kepariwisataan di birokrasi”, ujarnya.

Hadir pada kesempatan itu Sekretaris Daerah, Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Pimpinan Perangkat Daerah, Widyaiswara, peserta dan panitia Diklat PIM IV.


Acara dilanjutkan dengan peninjauan hasil evaluasi jangka panjang Diklat PIM II, III dan IV tahun 2018 di BPSDM Provinsi Bali dan hasil proper peserta Diklat PIM IV angkatan 1 tahun 2019 di Kabupaten Sumba Barat oleh Bupati Sumba Barat dan Tim Evaluasi.
(moi)

Siaran Pers Humas dan Protokol pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sumba Barat.

Bagikan Informasi Ini