Day: November 19, 2019

Bupati Dapawole Hadiri Acara Penerimaan DIPA Alokasi Dana Transfer Daerah dan Alokasi TKDD se Provinsi NTT

KUPANG_ Bupati Sumba Barat Hadiri acara Penerimaan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Alokasi Dana Transfer Daerah Provinsi dan Alokasi TKDD Se Provinsi NTT Tahun Anggaran 2020. Selasa, (19/11)

Bertempat di Aula Fernandes Gedung Sasando Kantor Gubernur NTT, Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat menyerahkan DIPA Alokasi Dana Tranfer Daerah dan Alokasi TKDD Tahun Anggaran 2020 kepada para Bupati se Provinsi NTT.

Acara yang diawali dengan laporan Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi NTT ibu Lidia Kurniawati mengatakan Kegiatan ini merupakan tindak lanjut atas kegiatan penyerahan DIPA Pusat oleh Presiden RI.

Tahun ini penyerahan lebih awal 1 bulan dari tahun lalu dengan harapan agar rencana kegiatan tahun 2020 dpt dilakukan lebih awal sehingga pelaksanaannya dapat tepat waktu guna mewujudkan visi Indonesia Maju. Oleh karena itu diharapkan dukungan semua elemen pemangku kepentingan utk dapat menggunakan dana tersebut utk pembangunan di daerah masing-masing.

Penyerapan Anggaran masih terfokus pada triwulan 4, dimohon untuk segera dipercepat agat realisasi anggatan bisa mencapai target. Oleh karena diharapkan perencanaan utk tahun 2020 dapat dilakukan lebih efektif lagi sehingga pelaksanaan anggaran 2020 dpt berjalan lebih baik dan dapat bermanfaat bagi seluruh masyarakat.

Gubernur NTT dalam sambutannya mengatakan terima kasih atas kehadiran kepala daerah dalam acara hari ini. Kita bersyukur atas perhatian pemerintah pusat karena ada penambahan anggaran sebesar 1 Triliun dari 24 Triliun menjadi 25 Triliun di 2020. Kita harus cepat berbenah diri utk segera menyiapkan seluruh pekerjaan teknis utk pelaksanaan kegiatan tahun 2020. Perhatikan pula ijin galian C utk kemajuan pembagunan infrastruktur.

Selanjutnya Laiskodat minta perhatian serius tentang penggunaan dana desa agar dimanfaatkan dengan sebaik baiknya agar dapat memberikan dampak bagi kemajuan di desa. Terima kasih juga kepada kepala daerah yg sudah memperhatikan penanganan sampah di daerah masing2, karena masalah sampah adalah masalah global yg harus menjadi perhatian kita bersama. Perhatian dunia sementara diarahkan ke 3 pulau di indonesia yaitu pulau Bali, Pulau Komodo dan pulau Sumba oleh karena itu kita harus memberi perhatian penuh bagi kemajuan pariwisata diwilayah NTT.

Bupati Sumba Barat Drs. Agustinus Niga Dapawole saat diminta tanggapan terkait acara Penyerahan DIPA mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat yang telah mengalokasikan Anggaran bagi Pemerintah Daerah sehingga nantinya dapat digunakan untuk menunjang pembangunan di Daerah. Dalam Alokasi Anggaran tahun 2020 Sumba Barat mendapat alokasi dana transfer ke daerah sebesar Rp.591.159.153.000 dan Dana Desa sebesar Rp.88.467.308.000.

“Semoga alokasi dana transfer ini dapat dimanfaatkan dengan baik untuk pembangunan di daerah”, ungkap Bupati Dapawole.
(RDjS)

Siaran Pers Humas dan Protokol Setda Kabupaten Sumba Barat.

Bagikan Informasi Ini

Wakil Bupati Sumba Barat Lakukan Konsultasi Penentuan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Tenaga Kontrak Daerah dan Aparat Desa

JAKARTA_ Wakil Bupati Sumba Barat Marthen Ngailu Toni, SP di dampingi Kepala Badan Keuangan, Aset dan Pendapatan Daerah Drs. Daniel Baya Pabala dan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Dedy Saba Ora, SE, M.Si melakukan konsultasi terkait Penentuan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Tenaga Kontrak Daerah dan Aparat Desa di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Selasa, (19/11).

Wabup Toni saat melaksanakan konsultasi di kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, disambut oleh bapak Drs. Arizal, M.Si Asisten Deputi Perencanaan dan Pengadaan SDM Aparatur pada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Dalam konsultasinya membahas permasalahan pemberi jaminan sosial ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan dan PT. Taspen) terkait perlindungan sosial bagi tenaga non pns/non pppk (tenaga honorer/tenaga kontrak daerah) menindaklanjuti surat yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Asdep Arizal menyampaikan bahwa “kewenangan yang mengatur terkait tenaga non pns/non pppk (tenaga honorer/tenaga kontrak daerah) bukanlah kewenangan kemenpan rb sehingga disarankan agar dikonsultasikan ke kementerian Ketenagakerjaan RI yang mempunyai kewenangan terkait tenaga kerja, karena pada kementerian ketenagakerjaan terdapat 1 (satu) dirjen yang mengatur hal tersebut yaitu dirjen perlindungan tenaga kerja”, tandasnya, “karena apapun itu adalah pekerja yang berada di instansi pemerintah” lanjut bapak asdep arizal.

Dan berdasarkan surat tersebut Wabup Toni bersama Kepala Badan Keuangan, Aset dan Pendapatan dlDaerah dan kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi kemudian diarahkan untuk bertemu asisten deputi kesejahteraan SDM aparatur selaku deputi yang mengeluarkan surat tersebut yang kemudian disambut oleh bapak Karmaji, SE, M.a.P sebagai Plt. Asisten Deputi Kesejahteraan SDM Aparatur.

Plt Asdep karmaji menyampaikan bahwa “Pada PP 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, secara rinci mengatakan Jaminan Sosial untuk Aparatur Sipil Negara (ASN), PPPK, dan Honorer dikelola oleh Taspen”, tandas plt Asdep Karmaji.

Menanggapi penyampaian plt Asdep Karmaji, Wabup toni menyampaikan “praktek yang terjadi selama ini di daerah dalam hal pemberian jaminan sosial yang diberikan oleh PT. Taspen terkesan berbelit-belit, sehingga menyusahkan masyarakat ataupun korban kecelakaan dalam pengurusannya”, ujar Wabup Toni.

“Tidak menjadi masalah pemberi jaminan sosial itu Taspen maupun BPJS, namun pada intinya yang diharapkan adalah proses pengurusannya tidak berbelit-belit atau terkesan menyulitkan masyarakat-masyarakat kecil”, lanjut Toni.

“Namun pada Undang-Undang SJSN itu menyatakan, BPJS itu ada 4 (empat), yaitu : 1. BPJS Ketenagakerjaan; 2. BPJS Kesehatan; 3. Taspen; dan 4. ASABRI (UU 40/2004 pasal 5 ayat (3)). Dan setelah di undangkannya UU No 24/2011 tentang BPJS, barulah BPJS itu dipisahkan menjadi 2 (dua) yaitu: BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Dan sampai saat ini UU No 40 Tahun 2004 itu belum dihapus sehingga BPJS itu masih berlaku”, tandas Plt Asdep Karmaji.

Wabup toni sangat mengharapkan agar kementerian dapat mengubah regulasi yang menyatakan pemberi jaminan sosial yang awalnya adalah taspen, agar di ubah menjadi BPJS yang proses kepengurusannya tidak dipersulit.

Setelah melaksanakan konsultasi pada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Wabup Toni didampingi kepala badan keuangan, aset dan pendapatan daerah dan kepala dinas tenaga kerja dan transmigrasi kembali melaksanakan konsultasi pada kementerian ketenagakerjaan RI yang disambut oleh ibu Retna Pratiwi, SH, M.Hum Direktur Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan ibu Sumirah S.Sos Kasubdit Pembinaan Jaminan Sosial dan Hubungan Antar Lembaga pada Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia.

Siaran Pers Humas dan Protokol pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sumba Barat.

Bagikan Informasi Ini