Day: <span>February 22, 2020</span>

Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Terima BMN PLTBm Bondohula

JAKARTA_ Pemerintah Kabupaten Sumba Barat menerima Bantuan Milik Negara PLTBm Bondohula dari Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi bertempat di Ruang Rapat Ditjen EBTKE Lantai 2, Jakarta Pusat. Jumat, (21/02).

Bupati Sumba Barat Drs. Agustinus Niga Dapawole pada kesempatan itu mengucapkan terima kasih kepada Ditjen EBTKE atas representasi kepedulian dan keberpihakan Pemerintah Pusat terhadap pembangunan energy dan sumber daya mineral di Kabupaten Sumba Barat. “Kami sungguh sangat sadari bahwa pembangunan bidang energy ini masih jauh daro harapan”, ujar Dapawole.

“Pulau Sumba telah ditetapkan sebagai Ikon percontohan untuk pengembangan energy terbarukan di Indonesia. Inisiatif Pengembangan Pulau Sumba sebagai Ikon Energi Terbarukan diperkenalkan oleh Hivos sebagai Sumba Iconic Island (SII) dan mendapat dukungan dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Indonesia pada tahun 2010. Telah banyak dukungan program dan kegiatan untuk mewujudkan Sumba Iconik dalam pengembangan energi baru dan terbarukan, salah satunya berupa pembangunan PLT Biomassa 1 Mega Watt di Desa Bodohula Kecamatan Lamboya Kabupaten Sumba Barat”, jelas Dapawole.

“Namun sampai saat ini Pemerintah Kabupaten Sumba Barat belum bersedia menerima hibah dari kementerian ESDM (PLTBm Bodohula masih merupakan asset Kementerian ESDM RI), walaupun pertemuan demi pertemuan guna membahas rencana hibah ini sudah dilakukan, hal ini disebabkan oleh karena;
1. Belum tersedianya tenaga SDM yang akan mengelola dan mengoperasikan PLTBm Bodohula;
2. Belum tersedianya bahan baku berupa kayu Kaliandra sebagai sumber energ, dimana untuk mengoprasikan pembangkit dengan kapasitas 1 MW membutuhkan kayu Kaliandra sebanyak ± 30 ton per hari;
3. Belum tersedianya dana untuk mengelola dan mengoperasikan PLTBm Bodohula serta dana pendukung lainnya;
4. Belum dilakukannya uji kelayakan teknis operasional semua perangkat sarana prasarana yang ada di PLTBm Bodohula;
5. Belum adanya Dokumen UKL/UPL sebagai syarat untuk memperoleh ijin lingkungan”, tandas Dapawole.

Bupati Dapawole juga menyampaikan bahwa terhadap upaya fasilitas dan bantuan pihak Kementerian ESDM untuk menyediakan pihak lain yang mampu mengelola dan mengoperasionalkan PLTBm Bodohula yakni PT. PLN (Persero) dimana pada tanggal 18 April 2018 telah ditandatangani Dokumen Perjanjian Kerjasama antara Dirtjen EBTKE – Kementerian ESDM dan PT. PLN (Persero) tentang pengoprasian dan Pemeliharaan BMN pada sistem PLTBm di Kabupaten Sumba Barat, kami atas nama Pemerintah Kabupaten Sumba Barat mengucapkan terima kasih walaupun kondisi yang terjadi dilapangan belum berjalan sesuai dengan perjanjian yang sudah di bangun.

“Oleh karena itu, melalui kesempatan yang baik ini kami meminta penjelasan dari pihak Kementerian ESDM terkait dengan kondisi ini. Dapat disampaikan pula bahwa sebagai bentuk partisipasi dan kontribusi kami terhadap jaminan keamanan asset pembangkit yang ada di wilayah Sumba Barat, sejak Tahun 2017 telah disiapkan 4 (empat) orang tenaga penjaga keamanan di PLTBm Bodohula yang dibiayai dari APBD Kabupaten Sumba Barat dan sampai saat ini masih aktif”, lanjutnya.

“Sebelum aset PLTBm Bodohula dihibahkan pada Pemerintah Kabupaten Sumba Barat kami berharap;
1. Adanya kepastian dan jaminan bahwa sarana prasarana pembangkit yang ada dapat dioperasikan sebagaimana mestinya;
2. Adanya kepastian ketersediaan bahan baku tanaman Kaliandra sebagai sumber energy;
3. Adanya pihak luar yang dapat mengelola dan mengoperasikan pembangkit yang ada oleh karena Perusahaan Daerah yang kami miliki belum mampu mengelola PLTBm Bodohula”, tandasnya.

“Harapan terbesar rakyat Sumba Barat adalah ketika mereka memperoleh manfaat dari seluruh proses pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah. Kebutuhan penting dari rakyat adalah pemerintah mampu memberikan perhatian dan menunjukkan tanggung jawab nyata atas kesejahteraan rakyat. Tanggung jawab tersebut diemban oleh pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten”, Ujar Bupati Dapawole.

Diakhir sambutannya Dapawole mengatakan kita berharap rencana operasional PLTBm ini dapat berjalan sesuai yang direncanakan. Serta mari kita saling mendukung dan tetap konsisten mengawal berbagai kegiatan agar kedepan Sumba Barat tidak kekurangan energi lisrik.

Sementara Sekretaris Ditjen EBTKE M. Halim Sari Wardana menyampaikan proses kepengurusan administrasi sampai pada peninjauan lokasi akan dilakukan sejak sekarang hingga pada bulan maret 2020 mendatang, selanjutnya Ditjen EBTKE akan memfasilitasi pertemuan antara PT PLN dan Pemerintah Kabupaten Sumba Barat. Sedangkan untuk pemesok bahan baku kayu Kaliandra telah disediakan oleh pihak ketiga yang telah ditentukan.

Hadir pada kesempatan itu Direktur Bio Energi Andriah Feby Misnah, Sekretaris Daerah Kabupaten Sumba Barat, Kepala BKAPD Kabupaten Sumba Barat, Kepala Bagian ESDM dan Kehutanan, Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sumba Barat, beserta jajaran pejabat dan staf dari Ditjen EBTKE pada Kementerian ESDM.
(moi)

Siaran Pers Humas dan Protokol pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sumba Barat.

Bagikan Informasi Ini