Month: <span>May 2020</span>

Bupati Dapawole : 2020 Fokus Pembangunan Pasar Rakyat, 2021 Fokus Pembangunan Pasar Modern di Kabupaten Sumba Barat

Waikabubak_ Bupati Sumba Barat, Drs. Agustinus Niga Dapawole didampingi Asisten Administrasi Umum, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumba Barat dan staf beserta PPK Kegiatan Pembangunan Pasar Rakyat mengikuti rapat secara virtual (video conference) bersama Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Republik Indonesia bertempat di Ruang Rapat Bupati Sumba Barat, Jumat (29/05).

Video conference dipimpin oleh Direktur Sarana Distribusi dan Logistik, Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, Sihard Hadjopan Pohan,S.H.M.H dan diikuti oleh 134 Kabupaten/Kota penerima dana Pembangunan Pasar Rakyat. Dalam pertemuan tersebut disampaikan mengenai percepatan Program Nasional Revitalisasi Pasar Rakyat dan petunjuk operasional pengelolaan DAK Tahun Anggaran 2020 Bidang Pasar Menu Kegiatan Revitalisasi Pasar Rakyat yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020.

“Tahun 2020 ini, 5 Kabupaten menerima Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik untuk pembangunan pasar rakyat tipe D sedangkan 129 Kabupaten/Kota menerima Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik untuk pembangunan pasar rakyat non prototipe. Kegiatan Revitalisasi Pasar Rakyat ini dilakukan sebagai upaya mengangkat citra dan merawat eksistensi pasar, agar memiliki daya saing dan mampu bertahan dalam era persaingan bebas. Selain sebagai penggerak perekonomian, pasar juga merupakan wahana interaksi sosial dan budaya masyarakat di daerah. Oleh karena itu, pembangunan dan peremajaan Pasar-Pasar Rakyat selalu mendapat perhatian lebih dari Kemendag.” ujar Pohan dalam arahannya.

Kabupaten Sumba Barat akan mendapatkan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik untuk pembangunan pasar rakyat non prototype dengan kisaran jumlah 2,5-3 Miliard yang rencananya akan digunakan untuk membangun pasar dengan lokasi di Hoba Kalla, Kecamatan Lamboya.

Untuk mendapatkan dana tersebut, pemerintah Kabupaten diharapkan untuk segera membuat perencanaan yang akan diusulkan kepada Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Review perencanaan tersebut akan dilakukan pada minggu ketiga bulan Juni 2020.

Menanggapi hal tersebut, Bupati Dapawole mengucapkan terima kasih atas perhatian Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Perdagangan Republik Indonesia sehingga pada tahun ini Kabupaten Sumba Barat mendapatkan dana bagi pembangunan pasar.

Ujar Dapawole, “Pasar merupakan tempat interaksi antara penjual dan pembeli yang memungkinkan roda perekonomian berputar. Kebutuhan dasar manusia dalam hal ini kebutuhan pangan didapatkan di pasar tradisional atau pasar rakyat. Dengan adanya program revitalisasi pasar yakni pembangunan pasar, kegiatan ekonomi akan semakin berjalan lancar. Hal ini dikarenakan pembangunan pasar ini bertujuan untuk memberikan tempat yang nyaman bagi penjual untuk menjual dagangannya dan keudahan bagi pembeli untuk membeli barang kebutuhan sehari-hari”.

“Tahun ini, kita fokus pada pembangunan pasar rakyat. Tahun 2021 kita fokus pada pembangunan pasar modern. Kita harus terus fokus pada pembangunan agar Kabupaten ini semakin maju dan sejahtera” kata Dapawole di akhir Video Conference tersebut. (R2)

Siaran Pers Bagian Humas dan Protokol pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sumba Barat.

Bagikan Informasi Ini

Bupati Dapawole Pimpin Rapat Tim Koordinasi Penyelenggara Pemerintahan Umum di Kabupaten Sumba Barat

Waikabubak_ Bupati Sumba Barat Drs. Agustinus Niga Dapawole memimpin Rapat bersama Tim Koordinasi Penyelenggara Pemerintahan Umum bertempat di Ruang Rapat Bupati. Rabu, (20/05).

Mengawali kerapatan tersebut, Bupati Dapawole menyampaikan maksud dan tujuan dari rapat ini merupakan wujud upaya kita bersama untuk memantapkan koordinasi antar lembaga dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan trantibmas di Kabupaten Sumba Barat.

Kemudian Dapawole menyampaikan beberapa point penting yang akan dibahas dalam rapat tersebut, diantaranya sebagai berikut :
– Terkait kondisi penyelenggaraan pemerintahan daerah dan kondisi masyarakat di Kabupaten Sumba Barat yang terdampak oleh penyebaran virus Corona/Covid-19, dimana saat ini Provinsi NTT sudah masuk dalam wilayah zona merah terdampak virus Corona, meskipun sampai dengan saat ini belum muncul kasus virus Corona di Kabupaten Sumba Barat. Kita tetap harus menghimbau masyarakat untuk melakukan tindakan preventif dalam upaya melindungi diri dari infeksi virus tersebut.
– Pelaksanaan Sholat ied pada Perayaan Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah. Berkaitan dengan hal ini, umat Muslim di Kabupaten Sumba Barat menyampaikan permohonan untuk melaksanakan Sholat ied di Mesjid pada tanggal 24 Mei 2020, yang disampaikan oleh Ketua MUI Kabupaten Sumba Barat kepada Pemerintah Daerah.
– Terkait dengan BLT yang bersumber dari Dana Kelurahan, sedangkan desa diberi kewenangan untuk memberikan BLT kepada Masyarakat yang bersumber dari Dana Desa yang berdasarkan petunjuk dari Pemerintah Pusat.

Selanjutnya, hasil Rapat tersebut menemui suatu kesepakatan yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat dan ditandatangani oleh seluruh peserta Rapat. Adapun isi dari berita acara tersebut yakni Tim Koordinasi Penyelenggara Pemerintahan Umum menyatakan :
1. Pelaksanaan Sholat ied 1441 Hijriah dilaksanakan di rumah masing-masing untuk mencegah meluasnya penyebaran Covid-19 di Kabupaten Sumba Barat;
2. Akan berupaya untuk mendorong dan memberikan pengertian kepada masyarakat untuk melakukan pembatasan fisik dan pembatasan sosial di dalam masyarakat;
3. Pemerintah Kelurahan adalah Satuan Kerja sehingga menggunakan Dana Kelurahan untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) dapat dilakukan dengan ketentuan bukan penerima ganda atau bukan penerima PKH, BPNT, BST Provinsi, Kartu Prakerja, dan BST Kabupaten;
4. Akan mengawasi dan mendorong penyaluran Bantuan Sosial Tunai agar tepat sasaran yakni jumlah, tepat orang, tepat bayar termasuk Bantuan Sosial Tunai dari Desa/Kelurahan;
5. Akan menghimbau dan mendorong masyarakat untuk mengikuti protokol kesehatan dalam pelaksanaan kegiatan sosial kemasyarakatan, politik dan budaya termasuk dalam penanganan jenasah.

Menindaklanjuti Berita Acara Rapat tersebut, Pemerintah Daerah kemudian melakukan pertemuan bersama organisasi Muslim di Kabupaten Sumba Barat bertempat di Rumah Jabatan Bupati Sumba Barat. Rabu, (20/05) malam.

Pada kesempatan itu Bupati Dapawole menyerahkan Berita Acara Hasil Rapat Tim Koordinasi Penyelenggara Pemerintahan Umum kepada Ketua MUI.

Ketua Mui Kabupaten Sumba Barat Abdullah Bamualim menyambut baik hasil kesepakatan yang telah diputuskan oleh Pemerintah Daerah bersama Tim Koordinasi Penyelenggara Pemerintahan Umum.

“Kami sebagai pengurus MUI menerima segala keputusan Pemerintah Kabupaten terkait pelaksanaan ibadah Sholat ied Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah yang dilaksanakan di rumah masing-masing untuk mencegah meluasnya penyebaran Covid-19 di Kabupaten Sumba Barat”, ujar Bamualim.

Bamualim kemudian mengatakan bahwa akan melakukan himbauan kepada segenap Umat Muslim untuk tidak melakukan Ibadah Sholat ied Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah di Mesjid maupun di lapangan umum demi terhindarnya kita dari wabah virus Covid-19 dan mengikuti protokol kesehatan.

Hadir pada Rapat dan pertemuan tersebut Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sumba Barat, Dandim 1613 Sumba Barat, Kapolres Sumba Barat, Kepala Kejaksaan Negeri Sumba Barat, Ketua Pengadilan Agama, Wakil Ketua Pengadilan Negeri, Plh. Sekretaris Daerah, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Kepala Dinas Sosial, Kepala Dinas PMD, Kepala Kantor Departemen Agama, Kaban Kesbangpol, Kadis Kesehatan, Kepala BPBD, Kabag Tatapem, Kabid pada Dinas Kesehatan, Ketua MUI Sumba Barat Abdullah Bamualim, Ketua PC. Muhammadiah Kabupaten Sumba Barat sekaligus Sekretaris MUI Ahmad Rubaya, dan Ketua PHBI Sumba Barat Riswan Ishak.
(moi)

Siaran Pers Humas dan Protokol pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sumba Barat.

Bagikan Informasi Ini