Day: <span>August 5, 2020</span>

Operasi Penertiban Distribusi/Penjualan BBM di Kabupaten Sumba Barat

Waikabubak, 4/8/2020 – Kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) di Kabupaten Sumba Barat merupakan permasalahan klasik yang sering terjadi setiap tahun. Antrian panjang kendaraan bermotor masih terjadi meskipun dalam tatanan New Normal di masa pandemi Covid-19. Kelangkaan BBM ini dilatarbelakangi oleh banyaknya oknum penimbun BBM yang tidak segan-segan melakukan penimbunan (tap) BBM, kemudian menjual kembali kepada masyarakat melalui pedagang-pedagang eceran, tetapi dengan harga yang lebih mahal dari harga BBM di SPBU. Selain itu, adanya dugaan pemakaian BBM subsidi untuk kegiatan industri yang dilakukan oleh pelaku usaha. Hal-hal inilah yang menimbulkan keresahan di masyarakat, keributan di SPBU, dan menyebabkan kemacetan lalulintas.

Berkaitan dengan permasalahan tersebut, maka Pemerintah Kabupaten Sumba Barat dalam hal ini Tim Penertiban Distribusi/Penjualan Bahan Bakar Minyak Yang Tidak Memiliki Ijin di Kabupaten Sumba Barat melakukan kegiatan pengawasan terhadap distribusi BBM di SPBU Benita dan SPBU Galaxy, distributor/pengecer BBM, serta Pertamini yang berjualan di fasilitas umum, terutama di sepanjang trotoar, bahu jalan, emperan toko, dan di sekitar lokasi SPBU.

Operasi yang dilakukan mulai pada tanggal 3 Agustus 2020 didasarkan pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2000 tentang Minyak dan Gas Bumi, Peraturan Pemerintah Nomor 191 Tahun 2004 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran BBM, Surat Edaran Bupati Sumba Barat Nomor 045/340/53.12/07/2020 tentang Pengendalian Bahan Bakar Minyak, dan Surat Keputusan Bupati Sumba Barat tentang Pembentukan Tim Penertiban Distribusi/Penjualan Bahan Bakar Minyak Yang Tidak Memiliki Ijin di Kabupaten Sumba Barat Tahun Anggaran 2020.

Kepala Bagian Energi Sumber Daya Mineral dan Kehutanan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sumba Barat, Grace Weru Ora, S.Si menjelaskan permasalahan atau fenomena kelangkaan BBM. Pertama, para pelaku usaha (pengecer BBM) berdalih bahwa ini adalah mata pencaharian sejak lama, bahkan para pengecer BBM di sekitar SPBU berdalih sudah ada sebelum SPBU (Galaxy) ada. Kedua, banyak kendaraan roda 2 (dua) yang telah dimodifikasi tangki minyaknya supaya dapat menampung BBM dalam volume yang lebih banyak. Kendaraan-kendaraan tersebut pun disewakan kepada masyarakat yang akan men-tap BBM. Ketiga, dari sisi keamanan BBM pada pengecer BBM yang tidak memadai, dimana dalam keadaan tertentu dapat menyebabkan kebakaran.

Beliau ditambahkan pula bahwa langkah-langkah pengawasan yang perlu diterapkan dalam penanganan kelangkaan BBM di Kabupaten Sumba Barat adalah setiap SPBU diwajibkan memiliki digital nosel untuk mengetahui berapa banyak volume BBM yang terjual per hari. Kedua, mencatat kendaraan bermotor yang mengisi BBM. Hal ini untuk mengurangi penimbunan BBM subsidi untuk kegiatan industri oleh oknum-oknum pelaku usaha. Ketiga, membatasi pengisian ulang (tap) kepada kendaraan ataupun orang yang sama dalam waktu yang relatif singkat. Hal ini juga dapat mengurangi penimbunan BBM oleh distributor/pengecer BBM yang tidak memiliki ijin usaha.

Dengan adanya operasi ini, kelangkaan BBM di Kabupaten Sumba Barat dapat ditangani sesuai ketentuan yang berlaku dan para pelaku usaha yang tidak memiliki ijin usaha dapat segera mengajukan permohonan ijin usaha pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumba Barat. (Red.DKIPS.SB)

Bagikan Informasi Ini