Berita Daerah

TEMU KARYA NASIONAL, PEKAN INOVASI PERKEMBANGAN DESA DAN KELURAHAN (PINDesKel) DAN GELAR TEKNOLOGI TEPAT GUNA (TTG) XX TAHUN 2018

_Bali – Humas SB_

Presiden Republik Indonesia (RI) Ir. H. Joko Widodo membuka dengan resmi Acara Temu Karya Nasional dan Pekan Inovasi Perkembangan Desa dan Kelurahan (PINDesKel) yang dipadukan dengan Gelar Teknologi Tepat Guna (TTG) XX TAHUN 2018 yang bertempat di Lotus Font Garuda Wisnu Kencana, Ungaran, Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Bali.(Jumat, 19/10/18)

Tujuan penyelenggaraan kegiatan ini adalah untuk membangun semangat berkompetisi antar Desa dan Kelurahan di setiap daerah, meningkatkan pengetahuan dan wawasan masyarakat tentang pekembangan dan kemajuan administrasi pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa/Kelurahan, mendorong pembangunan inovasi dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat menuju terwujudnya Desa/Kelurahan yang Maju, Mandiri dan Sejahtera.

Menurut Dirjen Pemdes pada Kemendes PDT RI dr. Nata Irawan, hasil yang diharapkan adalah agar peserta dapat memahami dan meningkatkan inovasi Desa dan Kelurahan sebagai tuntutan kebutuhan dalam mewujudkan Kemandirian, Kemajuan dan Kesejahteraan masyarakat.

Sedangkan Bupati Sumba Barat Drs. Agustinus Niga Dapawole yang hadir pada kesempatan itu menyampaikan kepada Humas, “Kita harus mempunyai tekad dan kemauan yang sama menjadikan desa lebih maju dan mandiri yang akan berdampak pada taraf hidup masyarakat. Sudah banyak dana yang mengalir ke desa dengan jumlah yang tidak sedikit. Kita harus menyadari betul bahwa ini berkat yang harus diurus, dikelola dan dimanfaatkan sebaik – baiknya”, tutur Dapawole.

“Saya secara pribadi dan Pemerintah Kabupaten Sumba Barat merasa bangga sekaligus memberikan apresiasi kepada Kelurahan Kampung Sawah Kecamatan Kota Waikabubak yang sudah bisa meraih juara I (Satu) Lomba Kelurahan Tingkat Provinsi NTT Tahun 2018”, ucap Bupati

Bupati Dapawole kepada Humas juga menyampaikan bahwa ini adalah kerja kita bersama, oleh karenanya bagi Desa/Kelurahan yang belum mendapatkan kesempatan, mari kita selalu memanfaatkan sumber daya manusia yang ada di desa. Begitupun dengan kegiatan atau program – program pembangunan di desa, kita dapat meniru dan mendesign ulang program yang sukses di tempat lain.
“Dengan begitu, saya yakin kita masih akan meraih juara di tahun yang akan datang, tidak hanya Kelurahan tetapi juga Desa”, ujar Dapawole.

Turut hadir pada kegiatan tersebut Pejabat dari Kemendagri, Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, para Kepala Dinas PMD Provinsi, para Kepala Dinas PMD Kabupaten/Kota, para Camat, Lurah, Kepala Desa, Ketua Tim Penggerak PKK di Lokasi juara Lomba Desa/Kelurahan Tingkat Provinsi Tahun 2018.
(Moi)

Siaran Pers Bagian Humas dan Protokol pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sumba Barat.

Bagikan Informasi Ini

DIREKTORAT PEMBINAAN PENDIDIKAN KELUARGA MENGEMBANGKAN PROGRAM PEMBERIAN DANA BANTUAN PADA 1.000 HPK KEPADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN

_Waikabubak – Humas SB_

Status gizy dan kesehatan ibu dan anak merupakan penentu kualitas sumber daya manusia, status gizy dan kesehatan ibu pada masa pra hamil, saat kehamilannya dan saat menyusui merupakan periode yang sangat kritis atau yang kita kenal dengan 1.000 hari pertama kehidupan.

Stunting atau kerdil adalah kondisi gagal tumbuh pada anak Balita (bayi dibawah lima tahun) akibat dari kekurangan gizy kronis sehingga anak terlalu pendek untuk usianya. Riset Kesehatan Dasar tahun 2013 menyatakan bahwa sekitar 37% (hampir 9 juta) anak Balita mengalami stunting. Indonesia adalah Negara dengan prevalensi stunting kelima terbesar.

Upaya untuk menangani dan mengurangi prevalensi stunting di Indonesia, salah satunya dilakukan melalui pendidikan bagi keluarga/orang tua tentang perawatan dan pengasuhan pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan (1.000 HPK). Keluarga merupakan unit terkecil dari masyarakat yang mempunyai peran penting dalam pendidikan anak untuk mewujudkan generasi emas 2045.

Demikian penjelasan singkat oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumba Barat Sairo Umbu Awang, SE sekaligus selaku Ketua Panitia Kegiatan Sosialisasi Pendidikan Keluarga Pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan Dan Paud Holistik Integratif Tahun 2018 di Kabupaten Sumba Barat, yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Sumba Barat, bertempat di Aula SMA Karanu Waikabubak. (Jumat, 19/10/18)

Direktur Pimpinan Pendidikan Keluarga Kemdikbud RI Dr. Sukiman, M. Pd mengatakan bahwa dalam rangka mendukung terlaksananya tujuan tersebut, Direktorat Pembinaan Pendidikan Keluarga mengembangkan program pemberian dana bantuan penyelenggaraan sosialisasi pendidikan keluarga pada 1.000 HPK dengan sasaran perwakilan masyarakat desa kepada Dinas Pendidikan Kabupaten.

Wakil Bupati Sumba Barat Marthen Ngailu Toni, SP, dalam sambutannya mengatakan pada kesempatan ini saya mengajak seluruh peserta sosialisasi agar dapat memanfaatkan momen ini untuk meningkatkan pengetahuan tentang 1.000 HPK dengan cara berdiskusi dan banyak bertanya kepada nara sumber dan fasilitator sehingga setelah peserta mengikuti kegiatan ini dapat melanjutkan informasi yang sudah diperoleh di Desa/Kelurahan masing – masing.

“Kepada narasumber dan fasilitator, saya berharap agar dapat memberikan informasi yang lengkap dan harus ada Rencana Tindak Lanjut (RTL). Sehingga setelah selesai sosialisasi ini tidak hilang begitu saja tetapi ada tindakan nyata yang dilakukan peserta di tempat mereka masing – masing”, tegas Toni.
“Kepada Panitia Pelaksana, bekerjalah dengan sukacita sehingga kegiatan ini dapat berjalan dengan baik”, lanjutnya.

Mengakhiri sambutannya Wakil Toni mengajak semua pihak agar bekerjasama dalam mendukung terwujudnya gizy seimbang menuju bangsa sehat berprestasi dan percepatan perbaikan gizy 1.000 HPK. “saya percaya, dengan upaya yang maksimal salah satunya melalui pendekatan keluarga, kita akan mampu mencapai hasil yang lebih baik di masa depan asalkan kita dengan sungguh – sungguh melakukannya”, tutur Wakil Bupati, sekaligus membuka dengan resmi kegiatan tersebut.
(Moi)

Siaran Pers Bagian Humas dan Protokol pada Sekretariat Kabupaten Sumba Barat.

Bagikan Informasi Ini

PEMERINTAH PROVINSI NTT, NTB DAN BALI GELAR RAKOR ANTAR PROVINSI TERKAIT PAHAM RADIKALISME

_Kupang – Humas SB_

Dalam rangka Peningkatan Peran Pemerintah Daerah dalam menciptakan kondisi yang aman,tentram dan damai dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia,dan juga dalam rangka meningkatkan Koordinasi serta kerja sama antar daerah di wilayah NTT, NTB dan Bali guna mengantisipasi Penanganan Radikalisme secara Regional.

Demikian disampaikan Drs. Agustinus Niga Dapawole, Bupati Sumba Barat kepada Humas,saat menghadiri Rakor Sinergitas dan Sinkronisasi antar Provinsi NTT, NTB dan BALI, bertempat di Hotel Aston – Kupang- NTT. (Kamis,18/10/18).

Bupati Sumba Barat kepada Humas mengatakan Negara kita adalah Negara yang besar dan sebagai bentuk tanggung jawab kita bersama,
“mari kita harus melawan paham radikalisme dan ini merupakan wujud dukungan kita serta simbol persatuan agar tidak termakan isu-isu yang dapat memecah belah bangsa ini”, tutur Dapawole

Lanjut Bupati, perbuatan itu dilakukan oleh orang-orang yang tidak beragama dan orang yang tidak bertanggung jawab, yang tujuannya hanya ingin memecah belah kerukunan dan mengadu domba masyarakat sehingga terciptanya rasa ketakutan serta ketidakstabilan keamanan Bangsa ini.

Pelaku Radikal itu harus di berantas, demikian Bupati Dapawole kepada Humas kembali menegaskan kepada seluruh Masyarakat Sumba Barat khususnya, untuk tidak memberikan komentar, tuduhan kepada agama tertentu, karena tidak ada satu agama manapun yang mengajarkan kekerasan dan juga mengharapkan agar kita semua harus bersatu dan bertekad untuk melawan radikal, ini sebagai bentuk persatuan dan kesatuan demi menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia”, ungkap Dapawole.

Turut hadir dalam kegiatan Rakor Sinergitas dan Sinkronisasi antar Provinsi NTT, NTB dan BALI diantaranya, Kapolda NTT, Kepala Kejaksaan Tinggi Kupang, Komandan Resort Militer 161 Wirasakti Kupang, Komandan Lantamal 7 Kupang, Komamdan Lanud Eltari Kupang, Para Bupati/Wali Kota se Provinsi NTT, Kepala Kesabangpol Provinsi NTT, Kepala Satuan Pol PP Provinsi NTT,Tokoh Agama (Kristen Protestan,Katolik,Islam,Hindu dan Budha), FKUB Provinsi NTT dan Para Tamu Undangan lainnya.
(Moi)

Siaran Pers Bagian Humas dan Protokol pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sumba Barat.

Bagikan Informasi Ini

DAERAH YANG MAJU DITANDAI DENGAN MASYARAKATNYA YANG LITERAT, YANG MEMILIKI PERADABAN TINGGI DAN MAJU

_Waikabubak-Humas SB_

Wakil Bupati Sumba Barat Marthen Ngailu Toni, SP memberikan arahan pada Kegiatan Lokakarya Persamaan Persepsi dan Focus Group Discussion Penyusunan Peraturan Bupati Sumba Barat Tentang Literasi, Numerasi dan Inklusi, bertempat di Ruang Meeting Kantor Bappeda Sumba Barat Lantai 2. (Kamis, 18/10/18)

Mengawali arahannya Wakil Bupati mengucapkan terima kasih atas terselenggaranya kegiatan ini, dimana inj merupakan agenda lanjutan dari Lokakarya Uji Publik Hasil Analisis APBD fungsi Pendidikan yang dilaksanakan pada tanggal 27 Juli 2018 yang lalu, dengan tujuan agar persoalan pendidikan di Pulau Sumba khususnya di Kabupaten Sumba Barat dapat terkomunikasikan kepada Pemerintah Pusat.

Wakil Toni mengatakan bahwa daerah yang maju tidak dibangun hanya dengan mengandalkan kekayaan alam yang melimpah dan jumlah penduduk yang banyak. Daerah yang maju ditandai dengan masyarakatnya yang literat, memiliki peradaban tinggi, dan aktif. “Daerah dengan budaya literasi yang tinggi menunjukkan kemampuan daerah tersebut untuk berkolaborasi, berpikir kritis, kreatif, kkomunikatif sehingga dapat memenangi persaingan dengan daerah lainnya”, tutur Toni.

Sedang menurut Pimpinan INOVASI Sumba Barat Mus Mualim, masalah kualitas Pendidikan di Sumba Barat, ada sejumlah kebijakan yang dilakukan, setelah semua kebijakan dan intervensi dilakukan, namun hasil evaluasi tidak meningkat. Jika kualitas Pendidikan rendah, tidak bisa menyalahkan anak-anak yang kurang. Oleh sebab itu butuh peningkatan Pendidikan dan evaluasi terhadapa guru, buku, sekolah. Peraturan bupati perlu diatur dan literasi dan numerasi merupakan hal yang mendasar. Program dari gubernur yang mewajibkan setiap anak untuk membaca setiap hari minimal 2 jam. Dengan diskusi semoga dapat menjawab semua akar permasalahan kita.

“Hasil analisis situasi komprehensif tahun 2016 yang dilakukan oleh program kemitraan untuk Pengembangan Kapasitan dan Analisis Pendidikan (ACDP) telah mempresentasikan berbagai bukti akan kondisi yang terjadi di Sekolah Dasar di Kabupaten Sumba Barat yang menggarisbawahi tingginya angka mengulang kelas di kelas 2, selain itu sekitar 30% murid kelas 2 mengalami kesulitan membaca.
Salah satu langkah strategis yang dilakukan sebagai rekomendasi hasil penelitian program ACDP adalah terbentuknya Forum Peduli Pendidikan Sumba (FPPS). Dengan terbentuknya FPPS, persoalan pendidikan di Sumba Barat dapat terkomunikasikan pada Pemerintah Pusat dan pada pertengahan tahun 2017, Pemerintah Pusat melalui Kementrian Pendidikan menyampaikan rekomendasi agar program INOVASI dapat mendukung dan mengimplementasikan programnya di Pulau Sumba”, ucap Wakil.

Wakil Toni juga menyampaikan langkah kongkrit yang diambil oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Barat yang bekerjasama dengan Yayasan Sayangi Tunas Cilik adalah dengan mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan. “Lahirnya Perda tersebut diharapkan menjadi langkah awal untuk menyelesaikan persoalan pendidikan yang mendasar di Kabupaten Sumba Barat”, lanjut Toni.

“Saya berharap forum ini dapat memberikan konstribusi serta masukan – masukan yang penting terhadap rencana penyusunan Peraturan Bupati tentang Implementasi Literasi, Numerasi dan Inklusi, karena hal ini menyangkut tanggungjawab kita dalam mempersiapkan generasi – generasi atau Sumber Daya Manusia yang Unggul di masa mendatang”, ujar Wakil Toni.

Diakhir sambutannya Toni mengatakan semoga apa yang dilakukan hari ini akan dapat memberikan manfaat dalam mengambil kebijakan yang berpihak pada generasi penerus daerah yang kita cintai ini. Marilah kita membangun daerah ini dengan kerja keras melalui panggilan tugas kita masing – masing.
(Moi)

Siaran Pers Bagian Humas dan Protokol pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sumba Barat.

 

Bagikan Informasi Ini