Berita Daerah

WAKIL BUPATI HADIRI PEMBAHASAN TINDAK LANJUT PENYEDIAAN BAHAN BAKU PLTBM

_Jakarta – Humas SB_

Wakil Bupati Sumba Barat Marthen Ngailu Toni,SP didampingi Plt.Bappeda Drs.Ibrahim Kedujawa dan Kabag ESDM dan Kehutanan G.Umbu Yappu Dapamede, S.Pt mewakili Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Barat menghadiri Rapat Pembahasan Tindak Lanjut Penyediaan Bahan Baku PLTBm
di Jakarta, Selasa, (4/12/2018).

Rapat tersebut dipimpin oleh Trois Dilisusendi, Kasubdit Penyiapan Program Bioenergi pada Ditjen EBTKE pada kesempatan tersebut, Trois mengatakan PT.Usaha Tani Lestari telah menyampaikan surat kepada Direktur Bioenergi tanggal 29 November 2018 tentang pihaknya belum siap mendukung pengadaan bahan baku kaliandra untuk jangka waktu kontrak kurang dari 10 tahun.

Lanjutnya mengatakan terkait hal itu Ditjen EBTKE, PLN dan Pemkab Sumba Barat perlu melakukan Amandemen KSO khususnya pengadaan bahan baku PLTBm Bodohula demi dan untuk membantu pemenuhan bahan baku melalui penggunaan hasil pengelolaan sampah kota sebagai sumber energi.

Wakil Bupati Sumba Barat pada kesempatan itu mengapresiasi kegiatan tersebut,selanjutnya mengatakan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Barat menyetujui rencana amandemen KSO dengan syarat dalam penyedian bahan baku dengan mengikutsertakan pemberdayaan masyarakat.

Toni juga mengutarakan pengelolaan sampah kota sebagai energi alternatif dan dapat dilakukan di Sumba Barat, dikarenakan Kabupaten Sumba Barat telah dibangun TPA (Tempat Pembuangan Akhir) yang sangat baik dan berada dekat dengan lokasi pembangkit listrik PLTBm Bondo Hula.

Selanjutnya, Dewanto mewakili Devisi EBT PT. PLN memohon kepada Pemkab Sumba Barat untuk mengutus tenaga terampil yang siap untuk mengikuti magang, sehingga pada saat Pembangkit Listrik Biomasa (PLTBm) Bondo Hula beroperasi dan di hibahkan ke Pemkab Sumba Barat maka sudah ada tenaga teknis yang siap beroperasi pekerjaan tersebut.
(Moi)

Siaran Pers Bagian Humas dan Dokumentasi pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sumba Barat.

Bagikan Informasi Ini

BUPATI SUMBA BARAT BUKA DENGAN RESMI PELATIHAN PENGUATAN MANAJEMEN BAGI PENGURUS BUMDES SE – KABUPATEN SUMBA BARAT

Waikabubak-Humas SB_

Bupati Sumba Barat, Drs. Agustinus Niga Dapawole “menantang” Kadis PMD Kabupaten Sumba Barat untuk membina BUM Desa di Sumba Barat sehingga paling lambat tahun 2020 harus ada satu atau dua BUM Desa yang akan menjadi BUM Desa percontohan baik pada level provinsi maupun nasional.

Demikian disampaikan Bupati Dapawole ketika membuka dengan resmi Pelatihan Penguatan Manajemen bagi pengurus BUM Desa dan kepala desa se- Kabupaten Sumba Barat bertempat di Aula Kantor Bupati, Senin (3/12/2018).

Bupati Dapawole dalam arahannya menegaskan pendirian BUM Desa didasarkan pada kebutuhan dan potensi desa, sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat, yang bertujuan meningkatkan perekonomian desa, meningkatkan pendapatan asli desa; meningkatkan pengelolaan potensi desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat; serta menjadi tulang punggung pertumbuhan dan pemertaan ekonomi pedesaan.

“Sasaran pembentukan BUMDes yakni terlayaninya masyarakat di desa dalam mengembangkan usaha ekonomi produktif dan tersedianya media beragam usaha dalam menunjang perekonomian masyarakat desa sesuai potensi desa dan kebutuhan masyarakat,” tegas Dapawole.

Lebih lanjut Bupati Dapawole mengharapkan kepada peserta agar memanfaatkan momentum ini sebagai sarana memperoleh informasi dan pengetahuan. “Ikutilah kegiatan ini dengan sebaik-baiknya agar mendapatkan pemahaman yang utuh dan komprehensif guna pelaksanaan pengelolaan BUM Desa secara baik terutama administrasi,” ujar Dapawole.

Sebelumnya, Kepala Dinas PMD Kabupaten Sumba Barat, Y. Jefry Dapamerang, SP, MM dalam pengantarnya menjelaskan bahwa pelatihan ini digagas untuk memotivasi pengurus BUM Desa dan para Kepala Desa tentang arti penting BUM Desa bagi pengembangan potensi ekonomi di desa.

Dijelaskan pula oleh Jefry, dengan pelatihan ini dapat menumbuhkan jiwa entrepreneurship pengurus BUM Desa dan Kepala Desa. Terkait tantangan Bupati Dapawole, Jefry menyatakan siap merealisasikan keinginan tersebut. “Dengan dukungan semua pihak terkait, BUM Desa percontohan di Sumba Barat dapat tercapai,” kata Jefry.

Kegiatan pelatihan BUM Desa menghadirkan narasumber Rudy Suryanto, SE, M.Acc.,Ak.,CA selaku founder Bumdes.Id. Kegiatan pelatihan akan berlangsung selama dua hari dengan materi antara lain Cara Pemetaan Potensi dan Pemilihan Usaha, Tata Kelola BUM Desa yang baik, Penyusunan renstra BUM Desa dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan serta Penatausahaan, Pencatatan dan Pelaporan Keuangan BUM Desa.

Acara pembukaan pelatihan tersebut juga dihadiri oleh Wakil Bupati Sumba Barat, Marthen Ngailu Toni, SP, Sekretaris Daerah, Drs. Umbu Dingu Dedi, M.Si, Staf Ahli/Asisten, Pimpinan Perangkat Daerah/Unit Kerja.

Siaran Pers Bagian Humas dan Protokol pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sumba Barat.

Bagikan Informasi Ini

ALIH STATUS PT.KESDA DAN PENYERAHAN SK PINDAH PNS

_Waikabubak – Humas SB_

Alih Status PT. Kesda dan Penyerahan SK Pindah PNS menjadi PNS Pusat Kementerian Kesehatan Republik Indonesia berlangsung dalam acara Pertemuan antara Poltekes Kemenkes Kupang dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Barat, Kamis,29 November 2018,bertempat di Ruang Rapat Akademi Keperawatan (Akper) Waikabubak.

Dalam acara itu dilakukan Penyerahan SK Pindah PNS ke PNS Pusat Kemenkes RI dari Direktur Poltekes Kemenkes Kupang kepada Bupati Sumba Barat dan Direktur Akper Waikabubak kemudian penyerahan cindera mata berupa penyelempangan kain dari Direktur Akper Waikabubak kepada Bupati Sumba Barat dan Direktur Poltekes Kemenkes Kupang.

Bupati Sumba Barat Drs.Agustinus Niga Dapawole dalam acara itu menjelaskan Penyerahan Akper Waikabubak Pemda Sumba Barat ke Politeknik Kesehatan Kemenkes Kupang merupakan amanah Undang – Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah diantaranya Pemerintah Daerah hanya di beri kewenangan mengelolah pendidikan dasar dan perguruan tinggi menjadi kewenangan pusat.

Dapawole mengatakan Pemda Sumba Barat terus mendukung segala upaya yang dilakukan untuk perkembangan dan kemajuan akper sumba barat dengan harapan akper semakin maju, mahasiswanya tambah banyak dan dosennya pun bertambah, sehingga Akper dapat meningkatkan peran serta perguruan tinggi dalam mempercepat serta meningkatkan proses pembangunan di Kabupaten Sumba Barat.

Bupati Dapawole juga manyampaikan kepada bapak/ibu PNS Daerah Kabupaten Sumba Barat yang telah di Alih statuskan ke Poltekes Kemenkes Kupang, sesungguhnya statusnya saja yang berubah menjadi pegawai pusat tetapi ladang pengabdiannya tetap berada di Kabupaten Sumba Barat, untuk itu perlunya peningkatan pelayanan dan pengabdian terutama kompetensi karena standart yang dipakai juga pasti akan meningkat.

“Proses pengalihan status kepegawaian harus diperhatikan juga sesuai regulasi agar tidak menjadi masalah di kemudian hari dan saya juga perlu mendapat informasi lainnya, karena pengalihan status ini tidak berdampak pada status PNSD tetapi juga aset-aset lainnya termasuk tenaga kontrak daerah, sehingga tidak ada yang dikorbankan dari pengalihan status ini,” ucap Bupati Dapawole.

Pada akhirnya, acarapun dilanjutkan dengan sesi dialog antara Pegawai Negeri Sipil Daerah dengan Direktur Poltekes Kemenkes Kupang dan sebaliknya.

Hadir pada pertemuan itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Sumba Barat, Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan, para Dosen Akper Waikabubak, para PNSD Kabupaten Sumba Barat dan para staf Tenaga Kontrak Daerah Kabupaten Sumba Barat.

Siaran Pers Bagian Humas dan Protokol pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sumba Barat.

Bagikan Informasi Ini