Kegiatan Pimpinan

PEMDA SUMBA BARAT LAKSANAKAN CAR FREE DAY SEKALIGUS HARI SADAR SAMPAH DAN SADAR BERSIH, STOP SAMPAH

_Waikabubak – Humas SB_

Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Barat bersama Kepolisian Resort Sumba Barat gelar Car Free Day sekaligus Gerakan Sadar Bersih dan Sadar Sampah, Stop Sampah di seputaran Kota Waikabubak. Sabtu, 09 Februari 2019.

Bupati Sumba Barat Drs. Agustinus Niga Dapawole pada kesempatan itu mengatakan bahwa kegiatan positif seperti ini diharapkan terus berlanjut demi meningkatkan kesadaran masyarakat akan kebersihan dan kesehatan lingkungan.

“Car free day bertujuan untuk mensosialisasikan kepada masyarakat tentang pentingnya berolahraga serta menurunkan ketergantungan masyarakat terhadap kendaraan bermotor sekaligus momen ini dapat digunakan sebagai hari Gerakan Sadar Bersih dan Sadar Sampah, Stop Sampah”, jelas Dapawole.

Bupati Dapawole juga menyampaikan pesan kepada para Pimpinan Perangkat Daerah yang hadir pada kesempatan itu agar mengajak seluruh Aparatur Silpil Negara dan Tenaga Kontrak Daerah yang berada di lingkup kerjanya masing – masing untuk mengikuti kegiatan ini.
Dapawole juga mengajak warga Kecamatan Kota Waikabubak untuk turut berpartisipasi dalam kegiatan ini.

Pada hari yang sama pula Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Barat melakukan kegiatan pembersihan Kota Waikabubak yang dipimpin oleh Wakil Bupati Sumba Barat Marthen Ngailu Toni, SP bersama Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Camat Kota Waikabubak, dan elemen masyarakat Kota Waikabubak.

“Hari jumat yang lalu Pemda telah mencanangkan, hari sabtu sebagai Hari Sadar Bersih dan Sadar Sampah, Stop Sampah. Oleh karenanya kami harus melaksanakan komitmen ini”, ujar Wabup Toni.

“Kebersihan itu harus dimulai dari diri kita, kebersihan rumah kita. Karena bersih itu indah, indah itu bahagia dan kebahagiaan mendatangkan kesehatan bagi tubuh kita”, lanjut Toni.

 

Wabup Toni juga mengajak kepada seluruh masyarakat Sumba Barat agar berpartisipasi dalam pembersihan Kota Waikabubak, karena Kota Waikabubak merupakan cerminan dari karakter masyarakat Sumba Barat.

Namun pada kesempatan itu tidak hanya warga Kota Waikabubak saja yang melakukan Pembersihan lingkungan tetapi juga warga Desa Pahola Kecamatan Wanukaka bergotong royong melakukan pembersihan lapangan Pahola yang baru.
(Moi)

Siaran Pers Bagian Humas dan Protokol pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sumba Barat.

Bagikan Informasi Ini

SERAH TERIMA AKPER DARI PEMDA SUMBA BARAT KE KEMENKES RI

_Waikabubak – Humas SB_

Wakil Bupati Sumba Barat Marthen Ngailu Toni, SP didampingi Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sumba Barat drg. Bonar Sinaga, M. Kes menghadiri dan melakukan serah terima Perguruan Tinggi Kesehatan Daerah / PT. Kesda (Akper) dari Pemda ke Kementerian Kesehatan RI yang Bertempat di Hotel Novotel Semarang. Rabu, 07 Februari 2019.

Acara serah terima ini dihadiri oleh para Kepala Daerah Propinsi maupun Kabupaten/ Kota seluruh Indonesia yg PT. Kesdanya bergabung dengan Kemenkes RI.

Pada kesempatan tersebut, Wabup Toni kepada Humas Sumba Barat mengatakan ucapan syukur pada Tuhan yg maha kuasa dan maha penyayang oleh karena perkenannya sehingga Akper Waikabubak dpt diterima bergabung dengan Kemenkes RI, dengan demikian, akan ada kejelasan yg pasti tentang status akper Waikabubak dan para alumnusnya yaitu diakui sebagai perguruan tinggi negeri bidang kesehatan yg berada di Waikabubak Kabupaten Sumba Barat.

“Rasa syukur ini begitu membekas oleh karena perjuangan panjang yg dilakukan Bupati, Wakil Bupati, Ketua DPRD, Kepala Dinas Kesehatan dan Team Akper Waikabubak menuai hasil setelah melewati tantangan yang cukup berat, dimana Akper Waikabubak mestinya telah bubar oleh karena perubahan regulasi yg kurang diantisipasi sebelumnya akhirnya menuai suatu kepastian yaitu diterima bergabung dengan Kementerian Kesehatan RI”, ujar Toni.

“Perjuangan ini tentunya tidak lepas dari dukungan seluruh masyarakat Sumba Barat yang selalu mendukung proses pembangunan yang dilakukan dan dikerjakan Pemerintah Kabupaten Sumba Barat”, kata Toni.
“Kalau bukan kita, siapa lagi! Dan kalau bukan sekarang kapan lagi?”, lanjutnya.

Siaran Pers Bagian Humas dan Protokol pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sumba Barat.

Bagikan Informasi Ini

BUPATI DAPAWOLE TERIMA HASIL EVALUASI KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

_Banjarmasin – Humas SB_

Bupati Sumba Barat Drs. Agustinus Niga Dapawole menghadiri acara Penyerahan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota Wilayah II dan Kegiatan tersebut diselenggarakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia bertempat di Hotel Golden Tulip Banjarmasin – Kalimantan Selatan, Rabu, 6 Februari 2019.

Bupati Sumba Barat didampingi Sekretaris Daerah Drs.Umbu Dingu Dedi, MSi, Plt.Bappeda, Drs.Ibrahim Kedujawa, Inspektur, Ledi Lagu, SH.M.Hum,dan Kasubag Pengembagan Kinerja dan Kepegawaian pada Bagian Organisasi Setda Kabupaten Sumba Barat.

Saat membuka kegiataan tersebut, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Komjenpol Drs.Syafrudin,MSi mengatakan Pemerintah Daerah perlu menerapkan sistem otomatis dan regeneratip dengan mengantar Program Pemerintah yang tepat sasaran.

Syafrudin juga menyampaikan predikat penilaian kinerja pemerintah setiap tahun mendapat predikat yang sama dengan tahun sebelumnya,dalam kontens kinerja yang di nilai wajar tanpa pengecualian artinya banyak program kegiatan yang tidak tepat sasaran hal ini disebabkan karena banyak program pemerintah yang tidak efisien dan hanya menghabiskan anggaran.

“Anggaran itu harus digunakan tepat sasaran dan bermanfaat untuk pembangunan di daerah sehingga penyerapan anggaran bermanfaat untuk kepentingan pembangunan dan bukan mengejar penyerapan anggaran tetapi pembangunan tidak bermanfaat atau sia-sia”,ujarnya

Bupati Dapawole setelah menerima
Hasil Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah yang diserahkan oleh Menteri Syafrudin mengatakan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Barat mendapat predikat “C” seperti predikat tahun sebelumnya.

Dapawole menyampaikan hal ini menjadi catatan dan point penting untuk Pemerintah Daerah dan mengharapkan agar tahun ini bisa lebih semangat dalam bekerja sehingga predikat yang diterima akan lebih memuaskan.

“Sistem Perencanaan, Sistem Anggaran, Sistem Manajemen Kinerja perlu di tingkatkan disetiap Perangkat Daerah dengan menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Sistem ini juga sebagai tolak ukur
Pertanggungjawaban Keuangan Daerah yang telah digunakan untuk Pembangunan Daerah”, ujar Dapawole

Terkait hal itu, Dapawole menginstruksikan setiap Perangkat Daerah di Kabupaten Sumba Barat wajib menentukan prioritas utama pembangunan dan disetiap prioritas itu harus memiliki ukuran kinerja dan target yang jelas serta tepat sasarannya, dan setiap Perangkat Daerah juga wajib melakukan Cascanding salah satunya membuat program memecahkan masalah dan melakukan evaluasi pemangkasan setiap program kegiatan yang di anggap tidak efisien serta monitoring dan evaluasi atas pencapaian kinerja setiap perangkat daerah.

Bupati Dapawole meminta kepada Bappeda sebagai Badan Perencana Pembangunan Daerah utk menindaklanjuti rekomendasi dari Kemenpan RB untuk segera melakukan perbaikan dan penyempurnaan dokumen perencanaan daerah yaitu RPJMD dan Inspektorat wajib melakukan evaluasi secara berkala terhadap target dan capaian kinerja Perangkat Daerah sesuai dokumen Perjanjian Kinerja.

“Bagi Pimpinan Perangkat Daerah/Unit Kerja harus membuat perencanaan, sasaran, indikator kinerja dan target kinerja tahunan dalam Renstra yang sesuai dan selaras dengan RPJMD”, tegas Dapawole.

“Perangkat Daerah juga wajib memahami dan mengerti arti penting dan bagaimana pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dari masing – masing Perangkat Daerah”, tegas Dapawole.

“saya berharap kita benar – benar memahami dan mengerti alur dan mekanisme Sakip karena merupakan suatu sistem yang tidak dapat berjalan tanpa dukungan dan kerjasama antar Perangkat Daerah dalam mengukur capaian kinerja Kabupaten Sumba Barat. Perlu upaya dan kerja sama agar di tahun yg akan datang nilai SAKIP Kabupaten Sumba Barat dapat naik ke level CC”, pesan Dapawole
“SAKIP bukanlah menilai seberapa banyak anggaran yang kita kelola, tetapi berapa banyak kinerja yang kita hasilkan”, tutupnya.
(Moi)

Siaran Pers Bagian Humas dan Protokol pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sumba Barat.

Bagikan Informasi Ini

BUPATI DAPAWOLE SERAHKAN PROGRAM KOTA TANPA KUMUH DI KELURAHAN WAILIANG

_Waikabubak – Humas SB_

Kota tanpa kumuh, suatu program nasional yang fokus kegiatan lebih mengarah pada bagaimana menangani masalah kekumuhan di suatu wilayah. Adapun 7 indikator kekumuhan seperti layak air bersih, jalan drainase, sanitasi layak, penanganan masalah sampah, Perumahan yang layak huni dan penanganan kebakaran adalah perhatian serius untuk masyarakat.

Bupati Sumba Barat Drs. Agustinus Niga Dapawole melakukan Serah Terima Kegiatan Program Kota Tanpa Kumuh Tahun Anggaran 2018 bertempat di Kantor Kelurahan Wailiang pada hari Jumat, 01 Februari 2019.

Dalam sambutannya Dapawole mengatakan bahwa Pemerintah baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah sudah banyak memberikan fasilitas sarana dan prasarana melalui program – program kemasyarakatan. Tantangan selanjutnya adalah bagaimana kita semua lapisan masyarakat memelihara dan menjaga asset yang sudah tersedia.

“sangat diharapkan peran Lurah, RT, kelompok pengelola dan pemelihara, tokoh masyarakat asset – asset yang tersedia agar memiliki “umur yang panjang” dan mampu bekerja sama dengan Dinas – Dinas terkait dalam hal mengelola dan menangani masalah kumuh di Kabupaten Sumba Barat, harap Bupati Dapawole.

“Saya titipkan asset – asset Pemerintah yang sudah ada. Mari kita jaga, mari kita rawat bersama. Mari kita ciptakan lingkungan kita yang sehat, bersih, dan nyaman. Mari kita ciptakan Kota Waikabubak yang ber”TEMAN” dengan “LISA”, mari kita rubah wajah kota kita menjadi bersih dan cantik. Kita lawan predikat Kota terkotor menjadi Kota yang bersih”, pesan Dapawole

Diakhir sambutannya Dapawole mengajak seluruh masyarakat, mari membangun Kota Waikabubak ini dengan cinta dan kebersamaan tanpa saling menyalahkan, saling percaya dan saling suport.

Bupati Dapawole didampingi Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Pejabat pembuat komitmen berbasis masyarakat program Kota Tanpa Kumuh, Camat Kota, Lurah Maliti,Lurah Wailiang, Tim konsultan, dan para BKM dari kelurahan melakukan peninjauan lokasi Program Kota Tanpa Kumuh tahun anggaran 2018.


(Moi)

Siaran Pers Bagian Humas dan Protokol pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sumba Barat.

Bagikan Informasi Ini