News

Wabup Toni : Dana Desa Bisa Menjadi Berkat Bisa Juga Menjadi Bencana

WAIKABUBAK_ Demikian dikatakan Wakil Bupati Sumba Barat Marthen Ngailu Toni, SP dalam sambutannya pada acara Seminar, Workshop dan Training Penguatan Aparatur Desa Dalam Implementasi UU Desa yang Pro Poor dan Inklusif Melalui Sistem Informasi Desa Terintegrasi, bertempat di Aula Kantor Bupati Sumba Barat. Senin, 20 Mei 2019.

Wabup Toni pada kesempatan itu mengucapkan terimakasih kepada Seknas Fitra, BP2DK, Friedrich Ebert Stiftung (FES) dan Kementrian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), atas pemilihan Kabupaten Sumba Barat menjadi tempat pelaksanaan kegiatan Program Penguatan Kapasitas bagi Aparatur Desa untuk tahun 2019.

“Dengan adanya kegiatan ini merupakan suatu bukti keseriusan pemerintah pusat dalam hal pembangunan di daerah. Pemerintah Desa mendapatkan sejumlah anggaran yg besar. Hal ini menuntut kita sebagai aparat dan masyarakat desa untuk mengelolanya dengan baik dan transparan”, ujar Toni.

“Dana desa bisa menjadi berkat apabila dikelola dengan baik, dan akan menjadi bencana apabila tidak dikelola dengan baik”, kembali ia menegaskan.

Wabup Toni mengatakan pula bahwa dalam seminar ini kita akan belajar tentang sistem informasi desa terintegrasi. Oleh karenanya kita dituntut untuk transparan dalam mengelola dana desa.

“Jangan hanya menjadikan kegiatan ini hanya seremonial belaka. Karena jika kita tidak mengikutinya dengan sungguh-sungguh, maka pembangunan desa nantinya tidak akan berkembang”, tegas Toni.

Diakhir sambutannya Wabup Toni mengajak kepada seluruh Kepala Desa harus bersepakat untuk memajukan pulau Sumba dan Sumba Barat khususnya agar menjadi desa terbaik. Yang kemudian disambut dengan kata “setuju” dari seluruh peserta yang hadir.

Sementara Kabid Kordinator Sumber Daya pada Kemenko PMK Panca Dewi Setyarini mengatakan bahwa dengan adanya sistem informasi yang terbuka bagi publik, diharapkan :
1. Pengawasan pembangunan desa akan semakin jelas dan tepat sasaran. Demikian pula dalam penggunaan dan penyaluran dana desa dapat lebih transparan
2. Sektor-sektor yang menjadi unggulan desa dapat didokumentasikan dan dikelola dengan baik
3. Data-data yang berkaitan dengan pelayanan publik dapat diperoleh dengan cepat, sehingga kualitas pelayanan publik meningkat.

Terkait dana desa, Dewi menyampaikan bahwa selama tahun 2015-2019 pemerintah telah mengucurkan total dana desa sebesar Rp 267 Triliyun. “Untuk Kabupaten Sumba Barat dengan total dana desa Rp 85.5 Milyar, sampai tanggal 07 Mei 2019, penyaluran dana desa tahap I dari RKUN ke RKUD dari total dana Rp 17,11 Milyar realisasi penyalurannya sebesar 17,11 Milyar 100%.

Sedangkan Program cordinator FES Dormiana Yustina Manurung menyebutkan seminar, workshop dan training akan berlangsung selama 6 hari yaitu sejak tanggal 20-25 Mei 2019 yang diikuti oleh 63 aparat desa dan 11 kelurahan.

Hadir pada acara tersebut Sekretaris Daerah Kabupaten Sumba Barat Drs. Umbu Dingu Dedi, M. Si, Dekan Universitas Parahyangan Bandung Dr. Pius Sugeng Prasetyo, Sekretaris Jenderal Seknas Fitra Misbakhul Hasan, Asisten dan Staf Ahli Bupati, Pimpinan Perangkat Daerah/Unit Kerja, Pimpinan Yayasan Bahtera, Camat, Lurah/Kepala Desa beserta jajarannya, dan Insan Pers.
(moi)

Siaran Pers Humas dan Protokol pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sumba Barat.

Bagikan Informasi Ini

Wabup Toni Jadi Inspektur Upacara Peringatan Hari Kebangkitan Nasional di Kabupaten Sumba Barat

WAIKABUBAK_ Wakil Bupati Sumba Barat Marthen Ngailu Toni, SP bertindak selaku Inspektur Upacara Peringatan Hari Kebangkitan Nasional ke – 111 Tahun 2019 di Kabupaten Sumba Barat bertempat di Halaman Kantor Bupati Sumba Barat. Senin, 20 Mei 2019.

Wakil Bupati dalam amanatnya membacakan sambutan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia.

Mengawali sambutannya Menteri Kominfo menyapa seluruh saudara – saudari seluruh rakyat Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote.

Menteri Rudiantara menyampaikan bahwa dalam naskah Sumpah Palapa yang ditemukan pada Kitab Pararaton tertulis : Sira Gajah Madapatih Amangkubhumi tan ayun amukti palapa, lamun kalah ring Gurun, ring Seran, Tanjung Pura, ring Haru, ring Pahang, Dompo, ring Bali, Sunda, Palembang, Tumasik, samana isun amukti palapa.

“Sumpah Palapa tersebut merupakan embrio paling kuat bagi janin persatuan Indonesia. Wilayah Nusantara yang disatukan oleh Gajah Mada telah menjadi acuan bagi perjuangan berat para pahlawan nasional kita untuk mengikat wilayah Indonesia seperti yang secara dejure terwujud dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia saat ini”, katanya.

“Peringatan Hari Kebangkitan Nasional yang ke-111, 20 Mei 2019, kali ini sangat relevan jika dimaknai dengan teks Sumpah Palapa tersebut. Kita berada dalam situasi pasca-pesta demokrasi yang menguras energi dan emosi sebagian besar masyarakat kita. Kita mengaspirasikan pilihan yang berbeda-beda dalam pemilu, namun semua pilihan pasti kita niatkan untuk kebaikan bangsa. Oleh sebab itu tak ada maslahatnya jika dipertajam dan justru mengoyak persatuan sosial kita”, jelas Rudiantara.

Menteri Rudiantara pada kesempatan itu juga mengatakan Alhamdulillah, sampai sekarang ini tahap-tahap pemilihan presiden dan wakil presiden serta anggota legislatif berlangsung dengan lancar. Kelancaran ini juga berkat pengorbanan banyak saudara-saudara kita yang menjadi anggota kelompok penyelenggara pemungutan suara, bahkan berupa pengorbanan nyawa. Sungguh mulia perjuangan mereka untuk menjaga kelancaran dan kejujuran proses pemilu ini.

“Apalagi peringatan Hari Kebangkitan Nasional kali ini juga dilangsungkan dalam suasana bulan Ramadhan. Bagi umat muslim, bulan suci ini menuntun kita untuk mengejar pahala dengan meninggalkan perbuatan-perbuatan yang dibenci Allah SWT seperti permusuhan dan kebencian, apalagi penyebaran kebohongan dan fitnah. Hingga pada akhirnya, pada ujung bulan Ramadhan nanti, kita bisa seperti Majapahit Gadjah Mada, mengakhiri puasa dengan hati dan lingkungan yang bersih berkat hubungan yang kembali fitri dengan saudara-saudara disekitar kita”, tambahnya.

“Dengan semua harapan tersebut, kiranya sangat relevan apabila peringatan Hari Kebangkitan Nasional, disematkan tema “Bangkit untuk bersatu”. Kebangkitan untuk Persatuan”, ujarnya

Akhir sambutannya Menteri Kominfo mengucapkan selamat memperingati Hari Kebangkitan Nasional yang ke-111, seraya mengajak agar kita semua sebagai sesama anak bangsa secara sadar memaknai peringatan kali ini dengan memperbarui semangat gotong royong dan kolaborasi, sebagai warisan kearifan lokal yang akan membawa kita menuju kejayaan di pentas global.

Hadir dalam upacara tersebut Sekretaris Daerah Kabupaten Sumba Barat Drs. Umbu Dingu Dedi, M. Si, anggota Forkompinda, Ketua dan Wakil Ketua PKK, para Ketua Organisasi Perempuan, Asisten dan Staf Ahli Bupati, para Pimpinan Perangkat Daerah/Unit Kerja, Aparatur Sipil Negara dan Tenaga Kontrak Daerah Lingkup Pemda Kabupaten Sumba Barat.
(moi)

Siaran Pers Bagian Humas dan Protokol pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sumba Barat.

Bagikan Informasi Ini

Pemda Sumba Barat Serahkan LKPD Unaudited 2018 ke BPK disaksikan DPRD

KUPANG _ Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Barat melakukan penyerahan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Unaudited Tahun 2018 kepada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan NTT bertempat di Ruang Rapat Lt. 2 Kantor BPK RI Perwakilan NTT. Kamis, 16/05/2019.

Wakil Bupati Sumba Barat Marthen Ngailu Toni, SP dan Kepala Sekretariat Perwakilan selaku Plh. Kepala Perwakilan Lisinius Swandi Sitanggang, SE, M.Comm, Ak., CIA menandatangani berita acara penyerahan LKPD Unaudited 2018 disaksikan oleh Ketua DPRD Kabupaten Sumba Barat Gregorius H. B. L. Pandango, SE dan Sekretaris Daerah Kabupaten Sumba Barat Drs. Umbu Dingu Dedi, M. Si.

Dalam sambutannya Wabup Toni menyinggung beberapa hal, diantaranya temuan – temuan yang terus berulang ditiap tahunnya agar bisa diperhatikan untuk ditindaklanjuti sesuai rekomendasi sehingga opini yang diberikan kepada Kabupaten Sumba Barat dapat meningkat ditahun ini.

“Kami juga akan berusaha keras agar Pimpinan perangkat daerah/unit kerja dapat memberikan dukungan penuh kepada tim BPK yang nantinya akan melakukan audit di Kabupaten Sumba Barat”, kata Toni.

Sementara Ketua DPRD pada kesempatan yang sama mengucapkan terimakasih kepada BPK RI dan Pemda Sumba Barat yang telah melaksanakan penyerahan LKPD pada hari ini dan melibatkan kami selaku DPRD untuk dapat menyaksikan penyerahan tersebut.

“Harapan kami, agar BPK melakukan audit sesuai dengan aturan yang berlaku sehingga menghasilkan LKPD yang bersifat akuntabel dan transparan”, ujar Gregorius.

“Terkait dengan beberapa temuan yang ada diharapkan BPK dapat membantu memberikan solusi, sistem apa yang harus diterapkan oleh Pemda Kabupaten Sumba Barat agar dapat menyelesaikan nya”, lanjutnya.

Kemudian Plh. Kepala Perwakilan dalam sambutannya mengucapkan terimakasih atas kehadiran Pemda bersama DPRD Kabupaten Sumba Barat dalam kesempatan ini.

Mengacu pada UU nomor 17 Tahun 2003 tentang pengelolaan keuangan negara maka Pemerintah Daerah wajib menyampaikan laporan keuangan selambat-lambatnya 3 bulan setelah berakhirnya tahun anggaran untuk diaudit dan sebelum dilakukan proses pertanggungjawaban ke DPRD”, jelasnya

Kepala Subauditorat NTT II Beben Adna Bokim, SE menambahkan bahwa BPK akan melakukan pemeriksaan secara rinci dan berupaya untuk menyerahkan laporan hasil audit sesuai tenggang waktu yang ditentukan menurut peraturan yang berlaku.

Beben juga berharap Pemda Sumba Barat dapat memberikan dukungan yang maksimal bagi tim BPK yang akan turun nantinya.

“Serta kerjasama yang baik dalam hal memberikan informasi dan dukungan data secepat mungkin. Dan juga secepat mungkin melakukan perbaikan”, tegasnya.

Sedangkan Pengendali teknis Nuur Widiastono, SE, M. SE, AK., CA mengatakan bahwa ini menjadi PR bagi kami dalam membina laporan keuangan Pemda Kabupaten/Kota di NTT.

Widiastono mengapresiasi Pemda Kabupaten Sumba Barat pada dasarnya sudah on the track (berada pada jalurnya) dan sejauh ini dalam pengamatan kami progres tindak lanjut terhadap temuan sudah baik.

“Harapannya pada audit kali ini terjadi peningkatan opini terhadap LKPD Pemerintah Kabupaten Sumba Barat”, harap Widiastono.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Inspektur Sumba Barat Ledi Lagu, SH, M.Hum, Kepala BKAPD Kabupaten Sumba Barat Drs. Daniel B. Pabala bersama Staf, Kasubag Humas dan Dokumentasi Sumba Barat.
(moi)

Siaran Pers Bagian Humas dan Protokol pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sumba Barat.

Bagikan Informasi Ini

Bupati Dapawole Hadiri Rakornas Penanganan Konflik Sosial

JAKARTA— Menteri Koordinator Politik Hukum Keamanan Wiranto mengungkapkan pada pelaksanaan pilkada 2018 dan pemilu 2019, sinergitas antara pemerintah pusat, pemerintah daerah dan instansi terkait sangatlah penting dalam penanganan konflik sosial. Konflik itu antara lain bersumber dari permasalahan yang berkaitan dengan politik, ekonomi dan sosial budaya.

“Kita mengumpulkan segenap stakeholder pemerintah daerah dan pemerintah pusat karena kita tahu bahwa ini merupakan bagian terpenting dari suksesnya kita melalui tahun politik,” kata Menkopolhukam Wiranto saat membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) tentang Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tahun 2019 di Hotel Grand Paragon, Jakarta. Kamis, 16/05/2019.

Dalam sambutannya Wiranto mengharapkan agar konflik sosial terkait masalah politik dapat ditangani dengan meningkatkan koordinasi antar unsur tim terpadu tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota.

“Jangan sampai tahun politik ini membuat trauma, seakan-akan terjadi konflik. Itu hanya boleh pada tataran rapat koordinasi, pada tataran opini publik jangan dibangun seakan-akan pemilu itu berkonflik. Bahayanya pengaruh pada investasi. Makanya jangan sampai dalam pilkada dan pemilu bahwa konflik itu biasa. Untuk itu rakor ini adalah untuk membangun image bahwa pilkada pemilu pasti aman dan tim terpadu diminta untuk meningkatkan koordinasinya,” jelas Wiranto.

Wiranto juga meminta seluruh masyarakat untuk menghindari SARA, kampanye hitam, ujaran kebencian dan tidak saling memfitnah.

“Waspadai kampanye hitam. Kalau kita menggunakan ujaran kebencian, menyakiti orang, merendahkn martabat, menghina pihak lain. Kemudian hoax dan ujaran kebencian, maka penanganannya segera cari, tangkap dan hukum. Sudah ada yang ditangkap terkait ujaran kebencian. Ada juga sulit diberantas yakni money politik, uangnya dari mana, kalau korupsi ditangkap KPK,” kata Wiranto.

Perihal yang sama disampaikan Bupati Sumba Barat Drs. Agustinus Niga Dapawole pada Humas Sumba Barat yang hadir dalam rakor tersebut bahwa seluruh pihak diharapkan mengedepankan semangat persatuan dalam pilkada dan pemilu mendatang.

“Sinergitas dan semangat persatuan sangat penting guna suksesnya pilkada 2018 dan persiapan pemilu 2019. Kita harus mewaspadai potensi konflik yang terjadi, kampanye yang berbau SARA dan kampanye hitam,” ujar Dapawole didampingi Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sumba Barat Drs. Imanuel M Anie, M.Si, Kepala Kesbangpol Kabupaten Sumba Barat Sape Pua Manung, S.Sos dan Kepala Bagian Humas dan Protokol Ridho Dj. Samani, SKM, M.Sc.

Dapawole berharap tugas tim terpadu penanganan konflik sosial dapat menyusun rencana aksi terpadu dan mengkoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan dan mengawasi penanganan konflik di setiap daerah.

Dalam rakor tersebut dipaparkan juga mengenai peran TNI dan Polri dalam mendukung suksesnya pilkada 2018 dan pemilu 2019, baik dalam hal penegakan hukum, menjaga kamtibmas serta upaya mendeteksi dini dalam menjaga stabilitas daerah.
(moi)

Siaran Pers Humas dan Protokol pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sumba Barat.

Bagikan Informasi Ini