Kegiatan Pimpinan

PEMERINTAH PROVINSI NTT, NTB DAN BALI GELAR RAKOR ANTAR PROVINSI TERKAIT PAHAM RADIKALISME

_Kupang – Humas SB_

Dalam rangka Peningkatan Peran Pemerintah Daerah dalam menciptakan kondisi yang aman,tentram dan damai dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia,dan juga dalam rangka meningkatkan Koordinasi serta kerja sama antar daerah di wilayah NTT, NTB dan Bali guna mengantisipasi Penanganan Radikalisme secara Regional.

Demikian disampaikan Drs. Agustinus Niga Dapawole, Bupati Sumba Barat kepada Humas,saat menghadiri Rakor Sinergitas dan Sinkronisasi antar Provinsi NTT, NTB dan BALI, bertempat di Hotel Aston – Kupang- NTT. (Kamis,18/10/18).

Bupati Sumba Barat kepada Humas mengatakan Negara kita adalah Negara yang besar dan sebagai bentuk tanggung jawab kita bersama,
“mari kita harus melawan paham radikalisme dan ini merupakan wujud dukungan kita serta simbol persatuan agar tidak termakan isu-isu yang dapat memecah belah bangsa ini”, tutur Dapawole

Lanjut Bupati, perbuatan itu dilakukan oleh orang-orang yang tidak beragama dan orang yang tidak bertanggung jawab, yang tujuannya hanya ingin memecah belah kerukunan dan mengadu domba masyarakat sehingga terciptanya rasa ketakutan serta ketidakstabilan keamanan Bangsa ini.

Pelaku Radikal itu harus di berantas, demikian Bupati Dapawole kepada Humas kembali menegaskan kepada seluruh Masyarakat Sumba Barat khususnya, untuk tidak memberikan komentar, tuduhan kepada agama tertentu, karena tidak ada satu agama manapun yang mengajarkan kekerasan dan juga mengharapkan agar kita semua harus bersatu dan bertekad untuk melawan radikal, ini sebagai bentuk persatuan dan kesatuan demi menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia”, ungkap Dapawole.

Turut hadir dalam kegiatan Rakor Sinergitas dan Sinkronisasi antar Provinsi NTT, NTB dan BALI diantaranya, Kapolda NTT, Kepala Kejaksaan Tinggi Kupang, Komandan Resort Militer 161 Wirasakti Kupang, Komandan Lantamal 7 Kupang, Komamdan Lanud Eltari Kupang, Para Bupati/Wali Kota se Provinsi NTT, Kepala Kesabangpol Provinsi NTT, Kepala Satuan Pol PP Provinsi NTT,Tokoh Agama (Kristen Protestan,Katolik,Islam,Hindu dan Budha), FKUB Provinsi NTT dan Para Tamu Undangan lainnya.
(Moi)

Siaran Pers Bagian Humas dan Protokol pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sumba Barat.

Bagikan Informasi Ini

DAERAH YANG MAJU DITANDAI DENGAN MASYARAKATNYA YANG LITERAT, YANG MEMILIKI PERADABAN TINGGI DAN MAJU

_Waikabubak-Humas SB_

Wakil Bupati Sumba Barat Marthen Ngailu Toni, SP memberikan arahan pada Kegiatan Lokakarya Persamaan Persepsi dan Focus Group Discussion Penyusunan Peraturan Bupati Sumba Barat Tentang Literasi, Numerasi dan Inklusi, bertempat di Ruang Meeting Kantor Bappeda Sumba Barat Lantai 2. (Kamis, 18/10/18)

Mengawali arahannya Wakil Bupati mengucapkan terima kasih atas terselenggaranya kegiatan ini, dimana inj merupakan agenda lanjutan dari Lokakarya Uji Publik Hasil Analisis APBD fungsi Pendidikan yang dilaksanakan pada tanggal 27 Juli 2018 yang lalu, dengan tujuan agar persoalan pendidikan di Pulau Sumba khususnya di Kabupaten Sumba Barat dapat terkomunikasikan kepada Pemerintah Pusat.

Wakil Toni mengatakan bahwa daerah yang maju tidak dibangun hanya dengan mengandalkan kekayaan alam yang melimpah dan jumlah penduduk yang banyak. Daerah yang maju ditandai dengan masyarakatnya yang literat, memiliki peradaban tinggi, dan aktif. “Daerah dengan budaya literasi yang tinggi menunjukkan kemampuan daerah tersebut untuk berkolaborasi, berpikir kritis, kreatif, kkomunikatif sehingga dapat memenangi persaingan dengan daerah lainnya”, tutur Toni.

Sedang menurut Pimpinan INOVASI Sumba Barat Mus Mualim, masalah kualitas Pendidikan di Sumba Barat, ada sejumlah kebijakan yang dilakukan, setelah semua kebijakan dan intervensi dilakukan, namun hasil evaluasi tidak meningkat. Jika kualitas Pendidikan rendah, tidak bisa menyalahkan anak-anak yang kurang. Oleh sebab itu butuh peningkatan Pendidikan dan evaluasi terhadapa guru, buku, sekolah. Peraturan bupati perlu diatur dan literasi dan numerasi merupakan hal yang mendasar. Program dari gubernur yang mewajibkan setiap anak untuk membaca setiap hari minimal 2 jam. Dengan diskusi semoga dapat menjawab semua akar permasalahan kita.

“Hasil analisis situasi komprehensif tahun 2016 yang dilakukan oleh program kemitraan untuk Pengembangan Kapasitan dan Analisis Pendidikan (ACDP) telah mempresentasikan berbagai bukti akan kondisi yang terjadi di Sekolah Dasar di Kabupaten Sumba Barat yang menggarisbawahi tingginya angka mengulang kelas di kelas 2, selain itu sekitar 30% murid kelas 2 mengalami kesulitan membaca.
Salah satu langkah strategis yang dilakukan sebagai rekomendasi hasil penelitian program ACDP adalah terbentuknya Forum Peduli Pendidikan Sumba (FPPS). Dengan terbentuknya FPPS, persoalan pendidikan di Sumba Barat dapat terkomunikasikan pada Pemerintah Pusat dan pada pertengahan tahun 2017, Pemerintah Pusat melalui Kementrian Pendidikan menyampaikan rekomendasi agar program INOVASI dapat mendukung dan mengimplementasikan programnya di Pulau Sumba”, ucap Wakil.

Wakil Toni juga menyampaikan langkah kongkrit yang diambil oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Barat yang bekerjasama dengan Yayasan Sayangi Tunas Cilik adalah dengan mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan. “Lahirnya Perda tersebut diharapkan menjadi langkah awal untuk menyelesaikan persoalan pendidikan yang mendasar di Kabupaten Sumba Barat”, lanjut Toni.

“Saya berharap forum ini dapat memberikan konstribusi serta masukan – masukan yang penting terhadap rencana penyusunan Peraturan Bupati tentang Implementasi Literasi, Numerasi dan Inklusi, karena hal ini menyangkut tanggungjawab kita dalam mempersiapkan generasi – generasi atau Sumber Daya Manusia yang Unggul di masa mendatang”, ujar Wakil Toni.

Diakhir sambutannya Toni mengatakan semoga apa yang dilakukan hari ini akan dapat memberikan manfaat dalam mengambil kebijakan yang berpihak pada generasi penerus daerah yang kita cintai ini. Marilah kita membangun daerah ini dengan kerja keras melalui panggilan tugas kita masing – masing.
(Moi)

Siaran Pers Bagian Humas dan Protokol pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sumba Barat.

 

Bagikan Informasi Ini

SEKDA MEMBUKA DENGAN RESMI RAPAT KOORDINASI BIDANG KESEHATAN TINGKAT KABUPATEN SUMBA BARAT

_Waikabubak-Humas SB_

Kegiatan Term of Reference Rapat Koordinasi Daerah Bidang Kesehatan Tingkat Kabupaten Sumba Barat Tahun 2018 di buka dengan resmi oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Sumba Barat Drs. Umbu Dingu Dedi, M. Si. Rapat ini diselenggarakan oleh BAPPEDA kabupaten Sumba Barat, bertempat di Aula GKS Waikabubak. (Rabu, 17/10/18).

Pada kesempatan itu Sekda Umbu Dingu mengatakan bahwa sasaran utama pembangunan kesehatan di Kabupaten Sumba Barat adalah mewujudkan masyarakat mandiri untuk hidup sehat tanpa memperhatikan status sosial dan tingkat ekonomi masyarakat dengan mengedepankan pemerataan bagi seluruh lapisan masyarakat.

Menurutnya, dalam pelaksanaan pembangunan kesehatan tersebut perlu melibatkan seluruh potensi komponen masyarakat, dunia usaha, lembaga pendidikan dan lembaga swadaya masyarakat serta komponen masyarakat lainnya, yang diorganisir oleh Pemerintah. “Dengan demikian, pembangunan kesehatan di Kabupaten Sumba Barat merupakan bagian tak terpisahkan dari pembangunan Nasional”, lanjut Sekda.

Pembangunan Kesehatan di Kabupaten Sumba Barat sebagaimana diamanatkan dalam RPMJD Kabupaten Sumba Barat Tahun 2016 – 2021 bertujuan meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang di wilayah Kabupaten Sumba Barat agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi – tingginya. “Kesehatan merupakan hak dan juga merupakan kewajiban setiap orang, karena masyarakat yang sehat merupakan modal dasar dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Sumba Barat”, tutur Umbu Dingu.

Menurut Kabid Pembangunan Manusia & Masyarakat pada BAPPEDA kabupaten Sumba Barat Raymond L. K. Dena, S.STP tujuan pelaksanaan kegiatan ini adalah :
– sebagai bahan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan kesehatan tahun 2018.
– memperoleh masukan dari setiap peserta rapat sebagai acuan dalam perencanaan pembangunan kesehatan di Kabupaten Sumba Barat
– meningkatkan fungsi koordinasi dengan sektor terkait di bidang kesehatan termasuk dengan NGO yang ada di Kabupaten Sumba Barat.

Mengakhiri sambutannya, Sekda menyampaikan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Barat terus berupaya untuk menyediakan sarana dan prasarana kesehatan yang memadai disetiap wilayah dan juga mengalokasikan dalam APBD anggaran untuk meningkatkan untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. “Rapat koordinasi merupakan salah satu sarana untuk mengevaluasi kerja sekaligus pemantapan rencana kerja yang akan datang”, ucapnya.

Turut hadir pada kegiatan para Pimpinan OPD Kabupaten Sumba Barat terkait, para Camat, para Kepala Desa, para Kepala Puskesmas, Bidan, Kader Posyandu, anggota TPP PKK Kabupaten Sumba Barat, dan Pimpinan Save The Children.
(Moi)

Siaran pers Bagian Humas dan Protokol pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sumba Barat.

Bagikan Informasi Ini

LOUNCHING OPERASI PASAR MURAH

“Dalam upaya mendukung program stabilitas harga pangan dari pemerintah, Bulog Pusat menetapkan kebijakan untuk melaksanakan Operasi Pasar Murah dimana kegiatan tersebut diharapkan dapat menekan kenaikan harga bahan pokok di kabupaten Sumba Barat, kalaupun terjadi kenaikan harga, diharapkan masih dalam tahap yang wajar, sehingga tidak menimbulkan gejolak ekonomi yang begitu berarti, akan tetapi kita tetap harus mewaspadai melonjaknya harga dan terbatasnya persediaan beberapa kebutuhan pokok di Kabupaten Sumba Barat, maka dipastikan yang paling merasakan dampaknya adalah masyarakat”. Demikian kata Drs. Umbu Dingu Dedi, Msi, Sekretaris Daerah Kabupaten Sumba Barat saat membacakan sambutan Bupati Sumba Barat pada Lounching Operasi Pasar Murah dalam rangka Penstabilan harga bahan pokok di kabupaten sumba barat  yang bertempat di Pasar Inpres Waikabubak, Rabu (17/10/2018).

Pada Kesempatan tersebut Bupati secara pribadi dan Pemerintah menyambut positif pelaksanaan Operasi Pasar Murah (OPM), dapat terselenggara atas kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Sumba Barat dan Bulog Sumba Barat, walaupun tidak terlalu besar, operasi pasar murah ini diharapkan dapat membantu meringankan beban hidup masyarakat.

Kegiatan pasar murah ini memiliki nilai yang dapat dilihat dari beberapa dimensi, yaitu;

Pertama : Dimensi Agama.

Artinya  kegiatan Operasi Pasar Murah (OPM), kebutuhan pokok ini adalah bentuk ibadah sosial yang kita harapkan memiliki nilai ibadah di mata Tuhan, apabila kegiatan seperti ini dengan niat tulus, ini juga bernilai ibadah yang tinggi.

Kedua : Dimensi Ekonomi.

Operasi Pasar Murah (OPM), diharapkan mampu meringankan beban hidup masyarakat yang kurang beruntung, khususnya dalam segi ekonomi untuk mengingatkan agar terus berusaha lebih produktif sesuai dengan bakat dan minat dan dimulai dari  sekarang juga, dari diri sendiri, dari hal-hal yang terkecil untuk menjadi lebih besar, sehingga sedapat mungkin mengurangi hal-hal yang kurang bermanfaat.

Ketiga : Dimensi Sosial.

Pada dasarnya kegiatan ini merupakan bentuk perasaan senasib sepenanggungan dan merupakan wujud kongkrit semangat kebersamaan, kegotong royongan yang selama ini telah terbangun dan terpelihara dalam diri masyarakat kabupaten Sumba Barat.

Diharapkan semangat untuk saling membantu, saling peduli, saling berbagi antara warga dapat terus diperkuat. Je

Bagikan Informasi Ini