Kegiatan Pimpinan

BUPATI SUMBA BARAT TERIMA LHP PROGRAM BOS DAN PIP DARI BPK RI PROVINSI NTT

_Kupang-Humas SB_

Bupati Sumba Barat Drs.Agustinus Niga Dapawole menerima Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja atas Pengelolaan Pendanaan Pendidikan bagi Peserta didik melalui Program BOS dan PIP dalam rangka mewujudkan terselenggaranya wajib belajar 12 tahun di Kabupaten Sumba Barat.

Laporan Hasil Pemeriksaan tersebut diserahkan oleh Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi NTT Edward GH Simanjuntak kepada Bupati Sumba Barat dan Ketua DPRD Kabupaten Sumba Barat serta disaksikan oleh Jajaran BPK Perwakilan Provinsi NTT dan Inspektur pada Inspektorat Kabupaten Sumba Barat Ledi Lagu.SH. M.Hum pada Rabu,16 Januari 2019 bertempat Ruang Rapat Kantor Perwakilan BPK RI Provinsi NTT di Kupang.

Kepala Perwakilan BPK Perwakilan Provinsi NTT mengapresiasi upaya yg telah dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Barat dalam pengelolaan pendanaan pendidikan bagi peserta didik melalui program BOS dan PIP dan menyampaikan agar hal yang kurang efektif, efisien dan ekonomis menjadi perhatian untuk di perhatikan.

Bupati Sumba Barat dalam kesempatan itu mengatakan terima kasih kepada BPK Perwakilan Provinsi NTT dan jajarannya yang telah melakukan tugas dan fungsinya dalam melaksanakan pemeriksaan atas kinerja pendidikan pada Pemerintah Kabupaten Sumba Barat selama 2 tahapan di tahun 2018.

Bupati Dapawole juga mengapresiasi dan menghormati hasil pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi NTT yang telah berlangsung beberapa waktu lalu serta akan menindaklanjuti rekomendasi serta saran – saran perbaikan dari BPK demi mewujudkan wajib belajar 12 tahun di Sumba Barat dalam upaya mewujudkan generasi cerdas dimasa yang akan datang.

“Terkait hal itu, saya akan menginstruksikan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumba Barat dan jajarannya agar segera menjawab atau memberikan penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi BPK sesuai waktu yang ditentukan dalam perundang-undangan”, tegas Dapawole.

Dalam kesempatan yang sama pula, Ketua DPRD Kabupaten Sumba Barat Gregorius H. B. L. Pandango,SE juga menerima LHP dari BPK Perwakilan Provinsi NTT dan menyampaikan terima kasih serta mengapresiasi hasil pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi NTT dan akan menjadi perhatian serta terus mendorong pemerintah untuk menindaklanjuti rekomendasi yang disampaikan BPK sesuai tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumba Barat.
(Moi)

Siaran Pers Bagian Humas dan Protokol pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sumba Barat.

Bagikan Informasi Ini

WABUP TONI PIMPIN DISKUSI WORKSHOP SISTEM PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK

_Waikabubak – Humas SB_

Workshop Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik di Kabupaten Sumba Barat di selenggarakan oleh Bagian Organisasi pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sumba Barat bersama Kementrian PAN RB, Perwakilan Ombudsman Provinsi NTT, Yayasan Bahtera dan Yayasan Yappika bertempat di Aula Kantor Bupati Sumba Barat. Rabu, 16 Januari 2019.

Wakil Bupati Sumba Barat Marthen Ngailu Toni, SP memimpin langsung berjalannya diskusi materi Workshop tersebut. Wabup Toni dalam sambutannya mengatakan bahwa Workshop ini bermaksud untuk kita sebagai Pemerintah Daerah mampu mengevaluasi dan merefleksi masalah yang terjadi di masing – masing Perangkat Daerah. “Pemerintah Daerah harus siap menerima kritik maupun saran masukan dari masyarakat”, ujarnya.

“Dengan kemajuan teknologi pada era globalisasi dan keterbukaan informasi yang terjadi pada saat ini, Pemda harus melaksanakan program kegiatannya secara transparan dan bertanggungjawab melakukan berbagai langkah dalam meningkatkan pelayanan publik”, lanjut Wabup.

Wabup Toni juga sempat menyinggung tentang Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan bahwa Kota Waikabubak mendapat predikat Kota Terkotor se Indonesia. “Saya memaknainya bahwa hal ini adalah cara Tuhan agar membuat kita sadar, sebagai orang Sumba terkadang kita harus mendapat pukulan keras terlebih dahulu setelah itu baru kita bisa bergerak untuk membenahi Kota ini”, ucap Toni.

“Jangan kita sibuk dengan saling menyalahkan satu dengan lainnya, tapi bagaimana kita berpikir untuk bersama – sama membangun komitmen agar kita menjadi lebih baik lagi”, kata Toni yang selanjutnya mengajak para Pimpinan Perangkat Daerah dan masyarakat Kabupaten Sumba Barat, “Mari kita dukung bapa Bupati dengan ketulusan hati untuk pembersihan Kota. Karena ketika segala sesuatu dipandang tidak beres maka kami sebagai pemimpin yg pastinya disorot. Jika ada pengaduan publik, janganlah kita berpikir negatif tetapi biarlah kita jadikan motivasi yang harus dilaksanakan demi kemajuan Pada Eweta Mandaelu.”

Sementara Policy Advocacy Officer dari Yappika Action Aid Jakarta mengatakan workshop ini lebih mengarah kepada pelayanan kepada masyarakat lebih optimal dan berkualitas. Kanal lapor/kotak pengaduan bisa melalui via sms, wa, inbox yang secara langsung akan dijawab oleh admin.
Pimpinan daerah juga akan mendapatkan akses utk memantau pengaduan tersebut,apakah sudah terjawab atau belum.

Kepala keasistenan bidang pencegahan pada Kantor Perwakilan Ombudsman Provinsi NTT Yosua Karbeka dalam pembahasan materi workshop menjelaskan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati pd poin kedua sangat terkait dg kegiatan ini, bagaimana kita menciptakan partisipasi masyarakat dengan pengaduan masalah. Kota yang maju adalah kota yang justru banyak menerima pengaduan dan kemudian ditindaklanjuti secepatnya.

“Lapor SPAN bertujuan utk membangun kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Sampai dengan saat ini, belum ada kotak pengaduan di masing – masing Perangkat Daerah sehingga laporan pengaduan dari masyarakat langsung ke Ombudsman”, jelas Yosep.

“Ada 1302 pengaduan masyarakat Sumba Barat yg masuk di kotak pengaduan kami tetapi baru 440 pengaduan yang terjawab karena sebagian dikembalikan ke Instansi – instansi yang mengurus program terkait pengaduan yang masuk”, lanjutnya.

Dalam acara Diskusi, beberapa Pimpinan Perangkat Daerah mengajukan usul saran dan beberapa pertanyaan terkait Pembentukan Tim Pengelola Pelayanan Pengaduan Publik dan berharap agar Ombudsman juga dapat menyelenggarakan sosialisasi langsung ke masyarakat.
(Moi)

Siaran Pers Bagian Humas dan Protokol pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sumba Barat.

Bagikan Informasi Ini

BUPATI DAPAWOLE LAKUKAN RAPAT BERSAMA PARA PIMPINAN PERANGKAT DAERAH

_Waikabubak – Humas SB_

Bupati Sumba Barat Drs. Agustinus Niga Dapawole didampingi Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah Kabupaten Sumba Barat mengadakan Pertemuan bersama Asisten dan Staf Ahli Bupati serta para Pimpinan Perangkat Daerah dalam rangka persiapan event Pasola dan Sidang Raya Gereja Tingkat Nasional yang akan diselenggarakan di pulau Sumba. Rapat dilaksanakan di Aula Kantor Bupati Sumba Barat. Senin, 14 Januari 2019.

“Menindaklanjuti permintaan Gubernur NTT terkait hal – hal yang dilaksanakan dalam rangka memeriahkan event Pasola yaitu agar Pemda, unsur forkopimda, BUMN/BUMD, Sekolah – sekolah, dan pihak terkait lainnya serta masyarakat Sumba Barat berpakaian adat selama seminggu menjelang event Pasola dan proses mensterilkan jalan sepanjang 2 KM dari tempat kegiatan agar tidak ada kendaraan bermotor yang melintas, oleh karena itu perlu dilakukan Pertemuan ini” jelas Bupati Dapawole.

Dapawole mengatakan agar para Pimpinan Perangkat Daerah dan seluruh staf harus terlibat dalam persiapan ini. “Lakukan koordinasi dengan Rato – rato terkait penyelenggaraan event Pasola, juga pihak sekolah dan pihak keamanan serta pihak lainnya terkait kemeriahan menjelang Pasola”, ucap Bupati

“Kita juga akan melaksanakan Sidang Raya Gereja di Kabupaten Sumba Barat. Di tahun ini kita akan menyelenggarakan kegiatan bertaraf nasional bahkan internasional, jadi harapan saya agar seluruh Pimpinan perangkat daerah bersama staf lingkup Pemda Sumba Barat yang sekaligus juga sebagai warga jemaat harus mendukung kegiatan ini, baik dari segi moril dan spiritual”, harap Dapawole.

Saya tidak menentukan nilainya tetapi semua tergantung dari kebijakan perangkat daerah masing – masing. Dan tidak menutup kemungkinan bagi keluarga kita yang berbeda keyakinan jika ingin turut berpartisipasi membantu Gereja, karena kehidupan masyarakat di Kabupaten Sumba Barat sangat menjunjung tinggi toleransi antar umat beragama”, ujar Dapawole.

Wakil Bupati Sumba Barat Marthen Ngailu Toni, SP pada kesempatan itu menyampaikan bahwa pada dasarnya kita semua harus mendukung apa yang telah disampaikan oleh Bupati Sumba Barat.

Wabup Toni selanjutnya mengingatkan kepada para pimpinan perangkat daerah agar segera menyelesaikan pertanggung jawaban anggaran yang sudah terserap di tahun 2018.
“Surat Keputusan yang berkaitan dengan anggaran tahun 2019 yang harus ditandatangani oleh Bupati harus segera diproses dan diselesaikan sampai pada akhir Januari”, tegas Toni.

Selanjutnya Sekretaris Daerah Kabupaten Sumba Barat Drs. Umbu Dingu Dedi, M. Si mengatakan bahwa hari ini sudah ditetapkan jadwal asistensi, oleh karenanya perangkat daerah dapat melaksanakan asistensi sesuai jadwal.

“Terkait pelantikan pejabat eselon II, III dan IV, sedang diproses melalui tim baperjakat karena pada acara pelantikan nanti tidak hanya melantik pejabat dengan jabatan yang baru tetapi juga mengukuhkan kembali pejabat dengan jabatan penyesuaian nomenklatur”, jelas Umbu Dingu.
(Moi)

Siaran Pers Bagian Humas dan Protokol pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sumba Barat.

Bagikan Informasi Ini

MASYARAKAT SUMBA BARAT DUKUNG PROGRAM PRODUKSI DAUN KELOR/MARUNGGA

_Laboya Barat – Humas SB_

Bupati Sumba Barat Drs. Agustinus Niga Dapawole di dampingi Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sumba Barat menjemput Gubernur Nusa Tenggara Timur Viktor Bungtilu Laiskodat di dampingi Waka Polda Nusa Tenggara Timur Joni Asadoma serta rombongan lainnya di Bandara Tambolaka yang selanjutnya melakukan perjalanan menuju Desa Weetana Kecamatan Laboya Barat Kabupaten Sumba Barat dengan melintasi jalur jalan Provinsi sepanjang Kecamatan Kodi Sumba Barat Daya.

Kunjungan Gubernur NTT dalam rangka Penanaman Daun Kelor/Marungga di wilayah Desa Weetana, Kecamatan Laboya Barat Kabupaten Sumba Barat tepatnya di Lokasi Perkebunan PT. Timor Mitra Niaga. Jumat, 11 Januari 2019.

Gubernur NTT dan rombonganditerima secara adat oleh Bupati Sumba Barat ditandai dengan penyelempangan kain motif Sumba Barat tepatnya di Jembatan Kali Pola Pare Sumba Barat.

Bupati Dapawole mengucapkan selamat datang di Kabupaten Sumba Barat kepada Gubernur NTT dan rombongan sekaligus menjelaskan bahwa Jembatan Kali Pola Pare merupakan titik tapal batas yang sebenarnya antara Kabupaten Sumba Barat dan Kabupaten Sumba Barat Daya.

Pada kesempatan itu juga Dapawole menyampaikan permohonan kepada Gubernur NTT agar jalan – jalan Provinsi di Kabupaten Sumba Barat khususnya mendapat perhatian dari Pemerintah Provinsi, dikarenakan Kabupaten Sumba Barat merupakan daerah potensi Pariwisata yang sering dikunjungi tamu – tamu domestik dan wisatawan manca negara.

Seusai melakukan penanaman Kelor Gubernur NTT beserta seluruh rombongan dari Provinsi dan Kabupaten melakukan tatap muka bersama masyarakat Desa Weetana di halaman kantor PT. Timor Mitra Niaga yang sebelumnya rombongan disambut dengan tari – tarian dan penyelempangan kain oleh Direktur PT. Timor Mitra Niaga Hengki Lianto.

Direktur PT. Timor Mitra Niaga dalam acara tatap muka bersama mengucapkan terima kasih kepada Gubernur NTT yg telah berkunjung ke kebun kami. “Kami sangat bangga dengan Gubernur yg baru 3 bulan menjabat tetapi sudah berkunjung ke Kabupaten – Kabupaten bahkan sampai ke desa – desa di NTT, apalagi 5 tahun kedepan, saya yakin pertanian dan perkebunan di NTT akan mengalami kemajuan pesat”, puji Hengki.

Hengki juga mengatakan bahwa 17.000 pohon kelor yg akan ditanam di desa Weetana. “Daun Kelor/marungga ini sangat banyak manfaatnya, ada sekitar ribuan bahan makanan bahkan utk bahan kosmetik yang dapat kita buat dari daun kelor”, jelas Hengki.

“Saya mengajak teman – teman para pengusaha, mari kita buka investasi utk memdukung pemerintah Provinsi dan Kabupaten, jgn hanya buka toko/tempat usaha saja. Kalau dengan berinvestasi kita juga membagi berkat dengan sesama yaitu membuka lapangan kerja baru untuk masyarakat sekitar”, ajaknya.

Waka Polda NTT menambahkan baru 2 bulan saya menjabat sebagai Waka Polda, saya sudah mengunjungi beberapa Kabupaten di NTT atas ajakan bapa Gubernur, ujarnya.

Joni juga menegaskan kepada Kapolres agar perintahkan Bhabinkantibmas melakukan pendekatan pesuasif kepada sesama warga agar bersama – sama menjaga situasi Kamtibmas di wilayah masing – masing.

Gubernur NTT dalam sambutannya mengatakan “saya sungguh berbangga hati bisa berada di tempat ini” sekaligus menghimbau kepada para pemangku jabatan di daerah ini harus mendukung pengusaha yang ingin berinvestasi baik itu resort/hotel, perkebunan, dan lain – lain.

“NTT akan memproduksi sabun, shampo, konditioner bahkan teh dari daun Kelor, itu rencana saya dan alat produksinya sedang dirancang,” kata Viktor. “Bahkan makanan untuk babi juga dari daun kelor,” tambahnya.

Selanjutnya Gubernur Viktor pada kesempatan yang sama menanggapi permintaan Bupati Sumba Barat terkait perhatian terhadap jalan – jalan Provinsi akan dan segera dibenahi sebelum berakhir masa kepemimpinannya, dan terkait tapal batas wilayah Kabupaten agar para Bupati segera berkoordinasi dengan pihak Kementerian Dalam Negeri sehingga permasalahan tersebut secepatnya diselesaikan.

“Saya mengharuskan pemda dan seluruh pihak terkait pada Kabupaten yang menyelenggarakan event Pasola agar seminggu sebelum pasola hrs menggunakan tenun ikat. Ini bentuk kita membangun desain Pariwisata NTT”, tegas Laiskodat.

Mengakhiri acara tatap muka bersama tersebut Bupati Dapawole menghimbau masyarakat Sumba Barat agar mendukung program Gubernur terkait produk dari daun Kelor. “Karena dukungan masyarakat adalah salah satu faktor penunjang kesuksesan Program Pemerintah”, tutup Dapawole.

Turut hadir Bupati Sumba Barat Daya, Bupati Sumba Tengah, Sekretaris Daerah Kabupaten Sumba Barat, para Pimpinan Perangkat Daerah Kabupaten Sumba Barat, Sumba Tengah dan Sumba Barat Daya, Kapolres Sumba Barat dan Anggota, Dandim 1613 Sumba Barat dan anggota, Pimpinan Bank NTT cabang Waikabubak, para pengusaha, dan masyarakat Desa Weetana.
(Moi)

Siaran Pers Bagian Humas dan Protokol pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sumba Barat.

Bagikan Informasi Ini