News

BUPATI DAPAWOLE HADIRI PELANTIKAN KEPALA SEKOLAH SMA KRISTEN WAIKABUBAK

_Waikabubak – Humas SB_

Bupati Sumba Barat Drs. Agustinus Niga Dapawole menghadiri acara Pelantikan Kepala Sekolah Menengah Atas Kristen Waikabubak, bertempat di Aula SMA Kristen Waikabubak, Sabtu,16/2/19.

Doa bersama oleh Pdt. Theofilus Mete, STh mengawali seluruh rangkaian acara pelantikan tersebut. Acara pun dimeriahkan dengan lagu puji – pujian dan berbagai tarian adat oleh siswa/siswi SMA Kristen Waikabubak.

Plt. Sekum Dra.Albertina K. Kandi saat melantik dan mengambil sumpah mengatakan jabatan adalah titipan Tuhan, pergunakan dengan sebaik mungkin, bertanggung jawab kepada Tuhan dan sesama manusia serta taat pada undang – undang.

“Kepada Bapak Drs. Hermanus Ate, Kepala Sekolah yang baru diharapkan dapat memberikan suasana baru di sekolah terutama dalam meningkatkan prestasi anak”, ujar Albertina.

Bupati Dapawole selaku Ketua Komite SMA Kristen Waikabubak dalam sapaan singkat memberikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan ini dan kepada bapak Drs. Hermanus Ate yang baru saja dilantik menjadi Kepala Sekolah defenitif agar teruslah berbuat baik, jaga kekompakan dan jaga nama almamater.

Dapawole juga menghimbau kepada para Guru agar mendukung sepenuhnya kinerja Kepala Sekolah yang baru, terkait program kegiatan belajar mengajar yang sudah sementara berjalan serta hindari sikap saling iri hati dan saling menghujat satu dengan lainnya, karena jika hal itu terjadi berarti yang menjadi korban adalah siswa/siswi di Sekolah.

“Saya selaku Ketua Komite dan juga sebagai Kepala Daerah meminta kepada Kepala Sekolah yang baru saja dilantik untuk memberikan contoh disiplin waktu yang baik, karena dengan disiplin maka prestasi bisa diraih,” ucap Dapawole dengan tegas.

Kepala Sekolah harus masuk sekolah lebih awal agar menjadi contoh bagi guru-guru dan siswa/siswi di sekolah. Jangan malah kepala sekolahnya yang datang belakangan”, lanjutnya.

Akhir sapaannya Ketua Komite mengatakan agar teruslah berinovasi dan berprestasi demi peningkatan mutu pendidikan, jauhi tindakan dan sikap tidak terpuji yang akan merusak citra Pendidikan.
(Moi)

Siaran Pers Bagian Humas dan Protokol pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sumba Barat.

Bagikan Informasi Ini

MUSRENBANG DI KECAMATAN WANUKAKA

_Wanukaka – Humas SB_

Bupati Sumba Barat Drs. Agustinus Niga Dapawole membuka dengan resmi Musyawarah Rencana Pembangunan Kecamatan (Musrenbangcam) di Kecamatan Wanukaka dan merupakan Musrenbang pertama untuk tingkat Kecamatan di Kabupaten Sumba Barat guna penyusunan rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sumba Barat tahun 2020, bertempat di Aula Kantor Kecamatan Wanukaka, Jumat,15/2/2019.

Bupati Sumba Barat didampingi Wakil Bupati Sumba Barat Marthen Ngailu Toni, SP, Plt. Bappeda Drs. Ibrahim Kedujawa dan Camat Wanukaka Charles M.Weru,S.Sos dan juga dihadiri para pimpinan Perangkat Daerah/Unit Kerja Lingkup Pemda Sumba Barat, Wakil Ketua TP PKK Kabupaten Sumba Barat, para Kepala Desa, para Kepala Sekolah se Kecamatan Wanukaka, para tokoh masyarakat perwakilan dari setiap Desa se Kecamatan Wanukaka dan para Mahasiswa Praktek Universitas Kristen Kupang.

Camat Wanukaka, Charles M. Weru,S.Sos sekilas dalam laporannya mengatakan secara umum keadaan geografi di wilayah Kecamatan Wanukaka dan juga kendala masyarakat yang mempunyai lahan tetapi belum mempunyai sertifikat/bukti kepemilikannya.

Lebih lanjut Charles menyampaikan kondisi dan menjadi kendala utama jika turun ke lapangan mengalami kekurangan kendaraan operasional roda 2 sebanyak 4 unit serta memohon kebijakan Pemerintah Daerah agar mengakomodir penambahan pembangunan Gedung Pendidikan SMP.
Charles juga melaporkan jumlah wajib pilih Berdasarkan DPT Kecamatan Wanukaka sebanyak 11.021 jiwa.

Bupati Dapawole dalam sambutannya menyampaikan Musrenbang Kecamatan merupakan tahapan perencanaan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional dimana seluruh pemangku kepentingan tingkat kecamatan menginventarisir dan menentukan prioritas pembangunan berdasarkan kebutuhan dan bukan berdasarkan keinginan.

“Musrenbang hari ini guna menyamakan presepsi tentang apa yang menjadi prioritas kebutuhan di kecamatan sehingga penentuan prioritas merupakan jalan tengah yang perlu dipikirkan bersama dalam musyawarah ini, sehingga kesepakatannya dapat menentukan prioritas dan menjadi dokumen acuan dalam proses perencanaan pembangunan selanjutnya”, ucap Dapawole dengan tegas.

Dapawole mengatakan perencanaan disusun harus bersumber pada kebutuhan masyarakat dan dapat menghasilkan kesimpulan yang terarah dan transparan tanpa intervensi dari pihak manapun sehingga pembagunan bisa dirasakan secara bersama-sama untuk itu perlu dirumuskan secara matang dan tepat sasaran.

Lebih lanjut Bupati Dapawole mengingatkan kepada peserta musrenbang bahwa kinerja pembangunan tidak hanya ditentukan oleh besaran program/kegiatan yang dapat dibiayai oleh APBD tetapi juga ditentukan oleh peran serta masyarakat dalam pembangunan dengan memperhatikan hal-hal penting diantaranya :
Satu: Musrenbangcam harus mampu. menjangkau seluruh isu-isu strategis pada tataran lokal.
Dua: Kinerja koordinasi antar lembaga Pemerintah dan Masyarakat harus terpadu,Konsisten dan Konstruktif.
Tiga: Harus ada jaminan pengawalan atas partisipasi masyarakat hingga pada pengambilan keputusan.
Empat: Sinkronisasi antara alokasi program pembangunan dan kebutuhan masyarakat harus sepenuhnya terjamin.

Selanjutnya Wakil Bupati Sumba Barat Marthen Ngailu Toni, SP dalam kesempatan yang sama menegaskan semua pembagunan yang dibangun pemerintah atas usulan masyarakat harus dijaga, dirawat dan dilestarikan sehingga bangunannya bisa dirasakan oleh anak cucu kita.

“Kepada Kepala Desa dan Aparat Desa banyak hal yang pemerintah sudah lakukan, hal ini tentunya menjadi perhatian bersama oleh karenanya diharap partisipasi masyarakat dalam mendukung program Pemerintah Daerah”, tegas Wabup.

Wabup Toni juga menyampaikan dalam penyusunan anggaran harus dilihat mana yang harus ditindaklanjuti dan dikerjakan oleh desa karena Desa sudah mempunyai anggaran sendiri, dan mana yang di bangun menggunakan anggaran Pemda. Tidak harus besar dan mewah tetapi yang terpenting adalah bermanfaat dan menjadi kebutuhan masyarakat.

Wabup juga meminta agar musrenbang ini dapat menjadi ajang silaturahmi antar sesama dan juga dalam penataan anggaran kita dapat meminimalisir belanja yang tidak begitu mendesak dan memaksimalkan anggaran yang sifatnya bersentuhan langsung dengan masyarakat.

Lebih jauh Bupati Dapawole menghimbau peserta musrenbang bahwa tahun 2019 adalah tahun politik dimana Bangsa Indonesia menggelar pesta Demokrasi Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilihan Legislatif Anggota DPD RI, DPR RI, DPR Provinsi dan DPRD Kabupaten pada tanggal 17 April mendatang.

“Warga Masyarakat Sumba Barat wajib memberikan hak suaranya dalam pelaksanaan pesta demokrasi nantinya”, ucap Dapawole

Dapawole juga menyampaikan setiap tahapan pemilu yang diselenggarakan oleh pihak penyelenggara patut dihormati dan mengharapkan agar jangan mudah terprovokasi oleh isu-isu miring, berita hoax dan lain sebagainya yang dapat merugikan diri sendiri dan mengganggu situasi kamtibmas di Kabupaten Sumba Barat.

Diakhir sambutannya, Bupati Dapawole meminta masyarakat agar menjadi corong terdepan untuk membantu pemerintah daerah dalam mensosialisasikan program hidup hemat yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat (Perda) sambil menunggu persetujuan DPRD melalui Sidang Paripurna dan Sumpah Adat pada tahun ini.

Acarapun dilanjutkan sesi diskusi dan dialog antara pemerintah daerah dan warga masyarakat terkait pembangunan dan selanjutnya dilakukan secara teknis oleh Badan Perencana Pembangunan Daerah (Bappeda).
(Moi)

Siaran pers Humas dan Protokol pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sumba Barat.

Bagikan Informasi Ini

BUPATI DAPAWOLE LAKUKAN SIDAK DI BADAN KEUANGAN ASET DAN PENDAPATAN DAERAH

_Waikabubak-Humas SB_

Bupati Sumba Barat Drs.Agustinus Niga Dapawole melakukan inspeksi mendadak (sidak) di Kantor Badan Keuangan Aset dan Pendapatan Daerah (BKAPD) Kabupaten Sumba Barat, Jumat,15/2/2019.

Hal ini dilakukan dengan karena ingin memberikan motivasi dan semangat kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kantor BKAPD.

“Saya memandang penting serta ingin memberikan motivasi dan semangat kepada jajaran ASN di Badan Keuangan Aset dan Pendapatan Daerah karena seperti yang diketahui bahwa tugas pokok nya adalah melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah”, ujar Dapawole.

Dapawole juga meminta para ASN untuk lebih meningkatkan kedisiplinan mereka, kedepan tidak akan ada lagi temuan serupa, baik di Badan Keuangan Aset dan Pendapatan Daerah maupun instansi lain.

“Saya meminta komitmen dari para ASN, untuk selalu meningkatkan kedisiplinan, serta pelayanan kepada masyarakat,” tegasnya

Bupati Dapawole juga meminta beberapa ASN yang terlambat masuk kantor, untuk membacakan tulisan pada bener tentang “Budaya Malu” dengan suara lantang dihadapan jajaran ASN BKAPD.

“Kepada Kepala BKAPD hal ini menjadi perhatian serius dan menjadi dasar untuk membina staf lebih lanjut, agar mereka juga tahu komitmen Kepala Daerah demi kemajuan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Barat,” ucap Dapawole dengan tegas.
(Moi)

Siaran Pers Bagian Humas dan Protokol pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sumba Barat.

Bagikan Informasi Ini

RAPAT PEMBAHASAN DAN KLARIFIKASI PETA BATAS DAERAH

_Jakarta – Humas SB_

Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Barat menghadari Rapat Pembahasan dan Klarifikasi Peta Batas Daerah (Pusat dan Daerah) wilayah III yang di selenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia cq. Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan bertempat di Ballroom Hotel Arya Duta Jakarta Pusat. Selasa, 12 Februari 2019.

Rapat pembahasan dan klarifikasi peta Batas Daerah itu dihadiri Bupati Sumba Barat Drs.Agustinus Niga Dapawole didampingi Wakil Bupati Marthen Ngailu Toni,SP, Staf Ahli Bupati Bidang Hukum dan Politik, Asiten Administrasi Umum, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Kepala Bagian Tata Pemerintahan dan Tokoh Masyarakat Kabupaten Sumba Barat.

 

Pada kesempatan itu Bupati Dapawole mengatakan terima kasih dan apresiasi kepada Kemendagri RI cq. Direktorat Jenderal Bina Administrasi Umum Kewilayahan yang telah menyelenggarakan kegiatan ini dan atas nama Pemerintah Daerah dan masyarakat Sumba Barat menginginkan Batas Wilayah antara Kabupaten Sumba Barat, Kabupaten Sumba Tengah dan Kabupaten Sumba Barat Daya agar secepatnya untuk diselesaikan.

“Saya bersama Wakil Bupati menginginkan dan berkomitmen agar semua permasalahan daerah di tahun-tahun sebelumnya akan diselesaikan di massa kepemimpinan kami “, ucap Dapawole

Dapawole mengutarakan isi hatinya dan sebagai obat bathin ketika beliau mencalonkan diri bersama Marthen Ngailu Toni, SP pada pilkada tahun 2015 lalu serta menyampaikan ketika terpilih dan menjalankan roda pemerintahan maka target pertama yang harus diselesaikan adalah masalah tapal batas.

“Masalah Batas Daerah merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah dan
harus pro aktif berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat terkait membahas persoalan batas daerah dapat segera selesai di masa kepemimpinnya, sehingga dapat menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah yang memenuhi aspek teknis dan yuridis serta tidak menghapus hak atas tanah kepemilikan aset Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Barat dapat menentukan arah pembagunan demi dan untuk kesejahteraan masyarakat”, ucap Bupati Dapawole dengan tegas.

Sementara, Direktur Toponimi dan Batas Daerah pada Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri Republik Indonesia Dr. Tumpak Haposan Simanjuntak, MA mengatakan kegiatan ini merupakan kegiatan tindak lanjut setelah tim pusat turun melakukan survei lapangan dan menentukan titik tapal batas berdasarkan titik koordinat dan digambarkan dalam betuk peta.

“Titik koordinat batas daerah itu diambil melalui titik alam seperti Sungai/Kali dan titik alam lainnya antara batas daerah dan hal itu dilakukan oleh tim berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 141 tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah”, ucap Simanjuntak.

Lanjut Simanjuntak menjelaskan, kehadiran Pemerintah Daerah saat ini bertujuan untuk melihat secara dekat dan lakukan klarifikasi yang benar sesuai yang sebenarnya sehingga hasilnya menjadi keinginan bersama serta menjadi pedoman untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat guna mengetahui hal yang sebenarnya dan dapat mengerti dengan baik.

Selanjutnya Wakil Bupati Sumba Barat mengatakan pertemuan ini merupakan kegiatan berlanjut dari tahun sebelumnya, hari ini kita hadir dan mendengar bersama apa yang disampaikan oleh tim pusat.

“Apapun keputusan itu agar menjadi perhatian bersama dan hal ini perlu disampaikan ke pihak Pemerintah Provinsi NTT agar mengikuti secara jelas makanisme dan prosedur serta hasil keputusan wajib dibuatkan berita acara rapat guna menjadi pedoman untuk mengambil keputusan”, kata Toni.

Kemudian dilanjutkan penjelasan secara teknis oleh Wardani dan juga selaku Ketua Tim pada Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri Republik Indonesia berdasarkan hasil survei Lapangan, baik untuk Kabupaten Sumba Barat dengan Kabupaten Sumba Tengah maupun Kabupaten Sumba Barat dengan Kabupaten Sumba Barat Daya.

Hasil keputusan itu dituangkan dalam berita acara rapat dan di tandatangani oleh Pejabat Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Barat, Sumba Tengah dan Sumba Barat Daya serta para pejabat lainnya dari Tim Pusat sementara kegiatan sedang berlangsung.

Berita acara hasil rapat Batas Daerah Kabupaten Sumba Barat dan Kabupaten Sumba Tengah akan dilakukan peninjauan langsung ke lokasi titik batas sedangkan Batas Daerah Kabupaten Sumba Barat dan Sumba Barat Daya di Limpahkan Kepada Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam hal ini Gubernur Nusa Tenggara Timur untuk diselesaikan

Turut Hadir pada kegiatan rapat itu, Wakil Bupati Sumba Barat Daya Drs.Ndara Tanggu Kaha, Asisten Pemerintahan dan Kesra Kabupaten Sumba Barat Daya, Kabag Tata Pemerintahan Kabupaten Sumba Barat Daya,Tokoh Masyarakat Kabupaten Sumba Barat Daya, Kabag Tata Pemerintahan Kabupaten Sumba Tengah, Kasubag Pemerintahan Umum, dan Kasubag Humas dan Dokumentasi pada Setda Kabupaten Sumba Barat.
(Moi)

Siaran Pers Bagian Humas dan Protokol pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sumba Barat.

Bagikan Informasi Ini