Alexander Dapawole: Prosedur Pencairan Uang Tender Masih Berliku-Liku dan Terkesan Dipersulit

Demikian salah satu point yang diangkat fraksi PDIP dalam Rapat Paripurna XIV, Masa Persidangan III, Selasa, 31 Agustus 2021. Paripurna ini beragendakan pendapat akhir fraksi-fraksi terhadap Ranperda Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Sumba Barat Tahun Anggara 2020 dan Ranperda Tentang Perubahan Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumba Barat serta penandatanganan Nota Kesepakatan kedua Ranperda oleh eksekutif dan legislatif Alex Dapawole mengatakan bahwa dalam menggunakan anggaran belanja baik laingsung maupun tidak langsung perlu diperhatikan unsur tepat sasaran dan tepat guna serta tepat waktu. Sebagai contoh: ada proyek yang realisai keuangannya sudah 100% tetapi kegiatan fisiknya belum mencapai target. Karena itu perencanaan dan pelaksanaan tender perlu memperhatikan waktu proses awal sampai pada pencairan uang sehingga tidak terjadi keterlambatan dengan berbagai alasan-alasan. Selanjutnya mengenai Ranperda Pembentukan dan Penyusunan Perangkat Daerah, Ketua Fraksi PDIP ini menghimbau agar Pemerintah jangan sampai menurunkan semangat kerja para Pegawai Negeri Sipil.

Kritikan lain kepada Pemerintah datang  dari Fraksi Partai Gerindra, melalui sekretarsinya Kristanto Dahamoni, yang menegaskan agar hasil audit BPK-RI Perwakilan NTT terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sumba Barat dengan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) perlu ditindaklanjuti agar tidak terjadi pada laporan keuangan pemda tahun 2021. Gerindra juga menyoroti rendahnya kualitas penetapan target dan realisai PAD, dana hibah partai dari APBD yang belum dicairkan, rata-rata pertumbuhan pendapatan dan belanja daerah yang masing-masing hanya 1,68% dan 0,84%, informasi pertanggungjawaban yang hanya berisi output tanpa penjelasan memadai tentang outcome serta lemahnya perencanaan karena kurangnya dana pengawawan pada SKPD terkait.

Fraksi Partai Nasdem mengkritisi keterlambatan penyerahan Ranperda APBD selama dua bulan dan pendapatan pajak daerah serta transfer yang tidak terealisasi. Mengenai perubahan terhadap Perda No 2 Tahun 2016, Nasdem mengusulkan agar Dinas Pertanahan yang sifatnya hanya koordinatif sebaik dimerjer dengan OPD yang berkaitan erat dengan urusan pertanahan, dan nama OPD agar disederhanakan.

Di samping kritikan terdapat juga apresiasi terhadap kinerja PEMDA yang disampaikan oleh fraksi Golkar, Perindo, PAN dan Demokrat.berupa antara upaya penataan organisasi perangkat daerah lewat revisi Perda No 2 2016, realisasi pendapatan daerah yang mencapai 105,18%, yakni Rp 56,2 Miliar dari target sebesar Rp 53,4 Miliar dan  upaya koordinasi dengan sector akomodasi guna peningkatan PAD, serta pernyataan keseriusan Pemda untuk upaya-upaya lain untuk pembenahan ke depan.

Walaupun terdapat berbagai macam usulan dan kritikan, semua fraksi menyatakan merima kedua Ranperda di atas untuk selanjutnya dievaluasi pada tingkat Pemerintah Propinsi dan ditetapkan sebagai Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2021.

Menanggapi pendapat akhir fraksi-fraksi, Bupati Sumba Barat, Yohanes Dade, SH, menyatakan bahwa “Laporan pertanggungjawaban bukan merupakan akhir dari kerja keras untuk menjadikan Kabupaten Sumba Barat sebagai daerah terbaik dalam pengelolaan keuangan daerah, namun sebagai awal untuk menjadi yang lebih baik di masa yang akan datang”. Rekomendasi yang telah disampaikan melalui pandangan umum fraksi maupun pembahasan komisi dan pansus akan ditindaklanjuti untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan serta penyempurnaan Perda Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumba Barat. Penandatanganan nota kesepakatan kedua Ranperda di atas merupakan langkah penting dalam menciptakan administrasi Negara yang mampu mendukung kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan dan pembanguan di tingkat daerah, secara bersih, transparan dan akuntabel.

Rapat Paripurna XIV ini dipimpin oleh Ketua DPR dan dihadiri oleh Bupati, Wakil Bupati, Pejabat Sekda, Para Wakil Pimpinan DPRD, Anggota serta perwakilan OPD.

 

TIM DKIPS – OK

Bagikan Informasi Ini

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *