BUPATI DAPAWOLE MINTA PPK DAN POKJA PEMILIHAN DAPAT MEMATUHI PERATURAN

_Waikabubak – Humas SB_

Bupati Sumba Barat Drs.Agustinus Niga Dapawole meminta Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pokja Pemilihan dan Pejabat Pengadaan harus dapat mematuhi seluruh peraturan agar dalam melaksanakan tugas tidak diperhadapkan pada masalah-masalah hukum.

 

Demikian kata Bupati Sumba Barat Drs. Agustinus Niga Dapawole saat membuka kegiatan Bimbingan Teknis Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) versi 4.3 di Kabupaten Sumba Barat pada Senin, 01 April 2019, bertempat di Aula Kantor Bupati Sumba Barat.

Bupati Dapawole dalam kesempatan itu mengatakan sebagai upaya meningkatkan Aparatur Pemerintah Daerah terkait pengadaan barang dan jasa pemerintah dengan menggunakan sistem pengadaan secara elektronik (SPSE) versi 4.3, untuk itu pemerintah menyelenggarakan kegiatan Bimbingan Teknis Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) versi terbaru.

“Penyebab permasalahan hukum pada pengadaan barang/jasa bisa berasal dari proses perencanaan anggaran, proses pemilihan (tender), pelaksanaan kontrak, serah terima pekerjaan maupun pemanfaatan barang/jasa”, tegas Dapawole.

Dapawole menyatakan pengadaan barang dan jasa merupakan salah satu dari sekian banyak fungsi manajemen pada instansi pemerintah yang sangat penting dikelola prosedur pengadaan barang dan jasa dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.

“tentunya hal itu dengan mengedepankan prinsip – prinsip persaingan yang sehat, transparan, terbuka dan perlakuan yang adil bagi semua pihak, sehingga hasilnya dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi fisik, keuangan maupun manfaat bagi semua pihak”, ucap Dapawole.

Selanjutnya, Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sumba Barat Jeni H. L. Billy, ST, M.Eng selaku Ketua Panitia dalam laporannya mengatakan kegiatan tersebut berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 16 tentang pengadaan barang/ jasa pemerintah beserta peraturan turunannya, Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 3 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2019 dan Peraturan Bupati Sumba Barat Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2019.

Jeni juga menyampaikan maksud kegiatan tersebut untuk memberikan pelatihan teknis sistem pengadaan secara elektronik (SPSE) versi 4.3 dengan tujuannya melatih PPK,Anggota Pokja/Pejabat Pengadaan agar mahir menggunakan SPSE versi terbaru dalam pengadaan barang dan jasa Pemerintah.

Akhir sambutannya,Bupati Dapawole mengharapkan kegiatan ini dapat memberikan pemahaman yang benar tentang aturan dan tata cara pengadaan barang/jasa melalui sistem elektronik versi terbaru sesui Pepres 16 Tahun 2018.

Bimtek dilanjutkan di aula BKPP Kabupaten Sumba Barat, dengan materi yang dibawakan oleh Nara Sumber Nana Mulyana.

Hadir pada kesempatan itu Wakil Bupati Sumba Barat Marthen Ngailu Toni, SP, Sekretaris Daerah Kabupaten Sumba Barat Drs. Umbu Dingu Dedi, M.Si, Para Asisten, Staf Ahli Bupati, Para Pimpinan Perangkat Daerah, Para Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Kelompok Kerja Pemilihan dan Pejabat Pengadaan Lingkup Pemerintah Kabupaten Sumba Barat.
(moi)

Siaran Pers Humas dan Protokol pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sumba Barat.

Bagikan Informasi Ini

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *