www.sumbabarat.go.id. Waikabubak. Kamis, 4/4/2024 Menurut Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, tantangan pemberantasan korupsi saat ini adalah penanganan korupsi skala kecil atau petty corruption yang dilakukan oleh pejabat publik dan juga sudah menjadi kebiasaan masyarakat memberi imbalan sebagai bentuk terima kasih. Masih banyak modus korupsi yang perlu dicegah. Karena itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meluncurkan indikator Monitoring Center for Prevention (MCP) 2024 untuk mendorong percepatan pencegahan korupsi di Pemerintah Daerah.
KPK memfokuskan pemberantasan korupsi pada praktik – praktik yang merusak sistem tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik. Untuk itu, Kedeputian Bidang Koordinasi dan Supervisi (Korsup) KPK bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) melaksanakan program koordinasi pemberantasan korupsi melalui Monitoring Center for Prevention (MCP) yang dapat memetakan titik rawan korupsi di setiap daerah dan membantu identifikasi titik – titik rawan yang perlu ditingkatkan pengawasannya.
Tahun 2023, hasil MCP terhadap 546 Pemerintah Daerah (Pemda) menunjukkan indeks 75,13 atau turun 1,16 poin dibandingkan hasil MCP tahun 2022. Sebagai evaluasi atas capaian MCP tersebut, Korsup KPK telah melaksanakan penyusunan dan harmonisasi terkait area indikator serta subindikator MCP bersama Kemendagri dan BPKP.
Pencapaian MCP 2023 Kabupaten Sumba Barat sendiri hanya sebesar 56,22% atau urutan ketujuh dari 23 kabupaten di Propinsi Nusa Tenggara Timur, dengan rincian sebagi berikut:
- Optimalisasi pajak daerah progress, 78%;
- Perencanaan dan penganggaran progress, 74%;
- Pengawasan APIP, 59,87%;
- Tata kelola progress, 59,80%;
- Pengelolaan BMD, 51,16%
- Perizinan, 50,72%;
- Pengadaan barang dan jasa, 50%;
- Manajemen ASN, 28%;
Faktor utama rendahnya pencapaian MCP ini menurut hasil Rakor yang dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Sumba Barat, Yeremia Ndapa Doda, S. Sos, Kamis, 4 April 2024 di ruang Asisten III Setda Sumba Barat, adalah kurangnya koordinasi perangkat daerah dalam pelaporan. Karena itu, Sekda Yeremia Ndapa Doda memerintahkan jajarannya para pimpinan perangkat daerah agar dapat berkoordinasi dengan para kepala bidang untuk menyediakan data yang dibutuhkan para admin dalam pengimputan. Di samping itu, para admin akan akan mendapat perhatian pemda agar dapat lebih baik menangani pekerjaannya.
Berdasarkan hasil evaluasi terhadap skor MCP, Survei Penilaian Integritas (SPI) 2023, dan Dimensi Pengalaman pada Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) 2023 yang mengalami penurunan, dalam MCP 2024, dirumuskan 8 area intervensi dengan 26 indikator dan 62 sub – indikator Perubahan ini disesuaikan dengan Perubahan area indikator pencegahan korupsi pada tahun 2024 berupa pemisahan area perencanaan dan penganggaran, serta perluasan area perizinan dengan memasukan sektor layanan publik. Area tata kelola dana desa tidak diikutsertakan, mengingat desa merupakan entitas berbeda dari Pemda. Pelayanan publik Kabupaten Sumba Barat masih berada dalam zona merah. Kerena itu, masuknya dinas – dinas terkait, yakni PUPR, DPMPTSP, DPKO, Dinkes, Dukcapil, DKIPS dan Inspektorat dalam area MCP 2024 menjadi perhatian khusus Pemda Sumba Barat.
Pemerintah daerah dan publik dapat mengakses MCP melalui aplikasi JAGA maupun website https://jaga.id. Setiap tahunnya, KPK bersama dengan Kemendagri dan BPKP melakukan evaluasi atas hasil MCP tersebut. Pada tahun 2023, hasil pelaksanaan MCP pada 546 Pemerintah Daerah menghasilkan indeks nasional sebesar 75,13. Angka ini sedikit mengalami penurunan dibandingkan tahun 2022 yang mencapai indeks 76,29 atas implementasi 542 pemerintah daerah.
Rakor ini dihadiri oleh para asisten dan pimpinan perangkat daerah/unit kerja terkait serta para admin.
Tim DKIPS.
