Berita Umum

Pelaksanaan Kegiatan Jum’at Bersih

Waikabubak | Bupati Sumba Barat, Yohanis Dade, SH, baru menjabat dalam hitungan hari. Tak mau menunggu lama, Bupati langsung mencanangkan program 100 hari dengan tiga agenda pokok yakni kebersihan lingkungan, penerangan jalan dan penataan aset daerah dalam upaya percepatan penyelesaian masalah di wilayahnya.

Khusus permasalahan kebersihan lingkungan, beliau meminta kepada seluruh lapisan masyarakat, ASN dan TKD untuk bisa bekerjasama menciptakan lingkungan Sumba Barat yang bersih. “Mari Kita Bersama Menjaga Kebersihan Kabupaten Kita Agar Kita Keluar dan Tidak Lagi Mendapat Predikat Kota Terkotor” Ujarnya.

Menyikapi permasalahan sampah dan kebersihan lingkungan Bupati Sumba Barat mengeluarkan edaran terkait Pengelolaan Persampahan, Kebersihan Dan Keindahan Kota Waikabubak. Edaran tersebut bertujuan agar seluruh warga masyarakat Sumba Barat, khususnya Kota Waikabubak, Kantor Pemerintah, BUMN, BUMD, Kantor Swasta, Sekolah – Sekolah, Rumah Sakit, Puskesmas, Tempat perbelanjaan, gedung dan toko untuk menjaga, melaksanakan dan memelihara kebersihan lokasi masing – masing serta wajib menyiapkan sarana prasarana  kebersihan secara mandiri.

Melalui edaran itu juga, kembali kegiatan Jum’at bersih digalakkan yang melibatkan seluruh Aparatur Sipil Negara dan Tenaga Kontrak Daerah pada setiap Perangkat Daerah dan Unit Kerja Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Barat untuk melaksanakan kerja bakti membersihkan lingkungan khususnya lingkungan Kota Waikabubak.

MARI WUJUDKAN SUMBA BARAT YANG MAJU DAN BERSERI (BERSIH, RAPIH DAN INDAH).

Bagikan Informasi Ini

Sosialisasi dan Penguatan Refferal Sistem Bagi Kelompok Peduli Anak

Waikabubak|| 27 April 2021. Setiap anak berhak mendapat perlindungan dari perlakukan diskriminasi, eksploitasi (ekonomi dan seksual), penelantaran, kekejaman dan kekerasan. Perlindungan ini diperoleh dari semua pihak tak terkecuali orangtua. Perlakukan yang tidak diinginkan oleh anak, terus terjadi peningkatan. Peningkatan korban dan kasus kekerasan terhadap anak. Kasus kekerasan yang dialami oleh anak, diperoleh dari lingkungan keluarga dan luar keluarga. Maraknya kekerasan pada anak umumnya disebabkan oleh; pertama, rendahnya pengetahuan orang tua dan lingkungan terdekat anak mengenai dampak kekerasan terhadap anak. Dampaknya, anak akan mengalami trauma fisik dan psikis, berpotensi menjadi pelaku tindak kekerasan ketika usia dewasa.  Kedua, penerapan mekanisme perlindungan dan pelaporan kasus kekerasan terhadap anak berbasis desa belum dilakukan secara maksimal.  Mekanisme atau referral system dapat digunakan oleh masyarakat untuk melapor, namun biasanya masih enggan melaporkan pelaku kekerasan, karena pelaku merupakan orang terdekat bahkan kerabat. Jikapun ada pelaporan, itupun kebanyakan sudah pada level yang parah sehingga penanganan menjadi amat kompleks. Ketiga, belum terintegrasi Lembaga perlindungan anak desa dan pemerintah desa. Komunikasi dan koordinasi kelompok peduli anak (KPA) desa belum berjalan dengan maksimal. KPA merupakan kelompok masyarakat bertanggung jawab merespons kasus perlindungan anak. Untuk itu, KPA dan pemerintah desa perlu bekerjasama memberikan respon kepada anak yang menjadi korban kekerasan dan perlu mendapat perhatian serta penanganan secara khusus. Penanganan korban melibatkan orangtua, keluarga, masyarakat dan pemerintah.

Meningkatnya kasus kekerasan yang dialami oleh anak di area dampak program, mengharuskan mitra strategis dan pelaksana perlu berkolaborasi untuk melakukan aksi menyadarkan kelompok masyarakat, terkait pentingnya referral system dan dampak kekerasan yang dialami oleh anak.

Untuk mencegah peningkatan kasus kekerasan terhadap anak, perlu startegi dalam menangani. Strategi yang dilakukan harus mampu mencegah dan menangani tindak kekerasan. Dalam hal ini dibutuhkan kerjasama dari berbagai pihak agar strategi yang dilakukan berjalan secara holistik dan komprehensif.

Perkumpulan Stimulant Institute (PSI) bekerjasama dengan Dinas Sosial dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Sumba Barat, melaksanakan sosialisasi dan penguatan referral system kepada pemerintah dan KPA desa. Kegiatan ini bertujuan untuk; 1) mendorong para aktor di komunitas untuk pro-aktif menyelenggarakan kegiatan penguatan system rujukan dan perlindungan anak di desa, 2) mendorong isu perlindungan anak menjadi perhatian di desa sehingga ada dukungan dana desa untuk kegiatan perlindungan anak; dan 3) memastikan berjalannya sistem rujukan (sistem pelaporan kasus kekerasan terhadap anak) di desa. System pelaporan kasus terhadap anak, dipisah sesuai kategori kekerasan, sehingga proses penanganan akan disesuai dengan tupoksi dari sector terkait. Kategori disepakati menjadi tiga bagian, yaitu; ringan, sedang dan berat. Untuk penanganan kategori ringan ditangani di tingkat desa dengan penyelesaian kekeluargaan atau perdata, kategori sedang ditangani di tingkat desa dan melibatkan Dinas Sosial  dan Dinas P3A, dan untuk kategori berat ditangani oleh PPA Polres, Dinas Sosial dan P3A.

Kegiatan ini telah dilaksanakan sejak bulan Maret dan akan berlangsung hingga bulan Mei 2021. Duapuluh (20) desa menjadi target sosialisasi kegiatan. Desa tersebut adalah; Baliledo, Gaura, Kalebu Anakaka, Kareka Nduku Utara, Malata, Watukarere, Zalakadu, Kareka Nduku, Manu Mada, Hupumada, Lingu Lango, Kabukarudi, Praibakul, Harona Kalla, Manola, Ringu Rara, Bondo Tera, Wee Patola, Manukuku, dan Patiala Bawa. Pemerintah desa, tokoh agama, tokoh masyarakat dan KPA desa menjadi peserta dalam kegiatan ini. Mereka adalah aktor – aktor yang diharapkan mampu memberikan informasi dan menerapkan mekanisme system rujukan di komunitas.

Perwakilan Dinas P3A, Kepala Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak, Jacklien S.Bara Pa, menegaskan bahwa referral system sangat penting bagi perlindungan anak. Pemerintah desa wajib memiliki referral system sebagai acuan untuk menanggani kasus kekerasan terhadap anak. Untuk kasus tertentu dalam hal ini, kekerasan fisik dan seksual pada anak, wajib dilaporkan. Hindari penyelesaian secara kekeluargaan, karena hal ini sangat merugikan anak. Kelemahan orangtua dan pemerintah setempat, adalah mengabaikan pendapat anak sebagai korban. Seharusnya, diskusi dan tanyakan pendapat anak yang mengalami kekerasan. Sebagai orangtua atau orang dewasa, wajib mendengarkan suara anak. Perlu diketahui secara bersama, bahwa anak yang mengalami kekerasan akan mengalami trauma, dan terbawa hingga anak tersebut dewasa. Jangan prioritaskan penanganan terhadap pelaku, tetapi bagaimana mendampingi anak sebagai korban.

Pernyataan yang sama disampaikan oleh Magdalena Bulu, Kepala Seksi Anak dari Dinas Sosial. Pemerintah mengharapkan agar masyarakat dapat memaksimalkan referral system yang ada, untuk memberikan informasi perlakuan tidak menyenangkan yang dialami oleh anak. Mekanisme pelaporan dilakukan sesuai konteks atau permasalahan yang dihadapi. Masyarakat harus berani memberikan atas persoalan yang dialami oleh anak. Respon tersebut akan ditindaklanjuti oleh pihak-pihak yang berwewenang, dalam hal ini Dinas Sosial, DP3A dan PPA Polres.

Kepala desa Hupumada, Anderias R. Wadda, memberikan pernyataan bahwa sejak adanya KPA dan pendampingan dari Save the Children dan Stimulant, dengan melakukan sosialisasi di dusun-dusun, kasus kekerasan terhadap anak sudah berkurang khususnya yang bersifat exploitasi. Sebelumnya, ketika musim kerja sawah anak dibawa oleh orang tua untuk bantu kerja sawah. Dengan demikian anak tidak bisa ke sekolah. Dengan sosialisasi yang sering dilakukan oleh KPA, perlahan-lahan eksploitasi anak mulai berkurang. Orangtua mulai sadar bahwa anak harus ke sekolah untuk mendapat Pendidikan.

Semua upaya telah dilakukan oleh pemerintah dan mitra sebagai gerakan untuk melindungi anak. Melindungi dari semua tindakan kekerasana dan eksploitasi. Upaya untuk mengajak dan mendorong semua pihak membentuk ekosistem yang baik untuk anak-anak. Caranya, dengan mendorong kesadaran masyarakat memaksimalkan mekanisme referral system yang telah ada dan selanjutnya berkontribusi untuk turut menjaga dan melindungi anak-anak.  Apabila dilakukan secara rutin dan berjenjang maka dapat membentuk pembangunan karakter dalam keluarga dan komunitas. Keluarag dan komunitas, sebagai lingkungan terdekat anak harus menjadi pelindung bagi anak-anak dari berbagai risiko.  Meminimalkan risiko-risiko perlakukan yang tidak menyenangkan kepada anak, membantu membentuk dan membangun masa depan generasi penerus bangsa. (PSI, RED)

Bagikan Informasi Ini

BANK NTT GELAR RUPS TAHUNAN TAHUN BUKU 2020

Kupang, 26 April 2021, hari ini PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur, menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, tahun buku 2020 (RUPS-TB 2020), setelah diselesaikannya proses audit oleh Kantor Akuntan Publik Paul Hadwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan.

Untuk diketahui bahwa sebagai salah satu indikator dalam penilaian keuangan bahwa untuk memastikan Bank NTT telah menerapkan praktek-praktek perbankan yang berlaku umum (best practices) telah ditunjuk KAP Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan untuk melakukan pemeriksaan atas kinerja keuangan Bank NTT yang berakhir 31 Desember 2020 dengan mendapatkan opini “Wajar Dalam Semua Hal Yang Material”.

RUPS yang adalah agenda tahunan ini, akan dipimpin langsung oleh Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat sebagai pemegang saham pengendali, dan dihadiri seluruh pemegang saham. Sementara dari pihak manajemen Bank NTT pun, hadir seluruh komisaris dan direksi.

Berlangsung secara tatap muka, RUPS yang akan membahas berbagai agenda penting itu, akan dilaksanakan di ruang rapat gubernur, lantai dua Gedung Sasando. Sejauh ini dipastikan, akan hadir seluruh pemegang saham.

Untuk diketahui bahwa setidaknya ada lima agenda yang akan dibahas dalam RUPS-TB 2020 ini antara lain, laporan pertanggungjawaban Direksi atas penyelenggaraan Perseroan Tahun Buku 2020 dan laporan pertanggungjawaban Dewan Komisaris atas pelaksanaan fungsi pengawasan Tahun Buku 2020 dan penetapan pembagian laba Tahun Buku 2020. Dalam surat undangan RUPS-TB 2020 bernomor 559/DIR/IV/2021 yang ditandatangani Direktur Utama, Harry Alexander Riwu Kaho dan Direktur Pemasaran Kredit, P. Stefen Messakh, disebutkan bahwa agenda berikut yang akan dibahas, yakni Penyampaian laporan rencana kerja dan anggaran tahun buku 2021-2023 termasuk membahas beberapa isu terkait Tata Kelola SDM kepegawaian termasuk pelaksanaan Inbreng, penggunaan dana cadangan umum dan beberapa isu penting lainnya.

Harus disyukuri bahwa atas perkenanan Tuhan Yang Maha Kuasa dan dukungan dari seluruh Pemangku Kepentingan, sehingga Bank NTT dapat melewati tahun buku 2020 dengan segala tantangannya. Apalagi Pandemi Covid 19 telah memberikan tekanan yang berat terhadap perekonomian global, nasional maupun domestik sehingga menimbulkan pertumbuhan ekonomi yang terkontraksi 2.19% di akhir tahun 2020 dan juga ekonomi Nusa Tenggara Timur juga terkontraksi 2.27% (yoy).

 

Adalah kebanggaan bagi seluruh jajaran Direksi dan karyawan Bank NTT untuk dapat berkontribusi dalam memberikan performa dan pelayanan yang lebih baik bagi nasabah dan seluruh pemangku kepentingan selama tahun 2020. Komitmen tersebut tak lepas dari prinsip manajemen dalam mendukung pembangunan ekonomi daerah dan menjadi bank kepercayaan masyarakat Nusa Tenggara Timur di tengah tantangan kondisi perekonomian yang belum pulih akibat pandemi Covid 19.

Direksi dalam laporan pertanggungjawaban pengurusan dan pengelolaan PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara timur selama tahun buku 2020 bahwa dari aspek Pencapaian Kinerja Tahun Buku 2020, secara keseluruhan tahun 2020, kinerja perbankan umum di NTT masih terjaga. Return On Asset (ROA) perbankan tercatat sebesar 3.56% meningkat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya sebesar 3.15%. Sementara itu, tingkat efisiensi perbankan masih relative stabil dengan rasio BOPO sebesar 71.46%. Fungsi intermediasi perbankan juga masih terjaga, dimana Loan to Deposit Rasio (LDR) perbankan di NTT mencapai 115.52% atau masih di atas rasio yang ditentukan namun relative terjaga. Hal ini menyebabkan pertumbuhan DPK terkontraksi dengan kebijakan pemerintah karena kondisi dampak pandemi Covid-19 dibanding pertumbuhan kredit. Di sisi penghimpunan Dana pihak Ketiga (DPK) di NTT tumbuh sebesar 1.99% (yoy). Ada yang membanggakan bahwa pertumbuhan tabungan pada tahun 2020 tercatat sebesar 9.95%, meningkat dibandingkan dengan tahun 2019 yang tumbuh sebesar 5.83% (yoy). Hal ini disebabkan di tengah pandemi Covid 19 lebih banyak masyarakat yang lebih memilih untuk menabung.

Sedangkan rasio kredit bermasalah Non Performing Loans (NPL) hingga akhir 2020 tetap rendah sebesar 2.53% (NPL gross) dan 1.18% (NPL net). Bahkan ada yang patut dibanggakan bahwa secara umum, penilaian tingkat kesehatan bank dan profil risiko Bank hingga akhir 2020 masih berada pada komposit 3 (cukup sehat) yang mencerminkan kondisi Bank NTT secara umum masih cukup sehat. Untuk tingkat kesehatan bank yang menjadi prioritas untuk diperhatikan adalah Profil Risiko, Good Corporate Governance (GCG) dan rentabilitas.

Masih dalam agenda memperbaiki tingkat kesehatan Bank menjadi sehat, maka Bank NTT sejak 30 November 2020 telah mencanangkan program strategis yakni Go TKB 2 atau pencapaian Tingkat Kesehatan Bank menjadi Sehat mulai bulan penilaian Juni 2021. Sementara mengenai prospek usaha tahun 2021, pemulihan dampak Covid-19 menjadi kunci pemulihan ekonomi nasional dan regional tahun 2021. Selain itu meningkatkan daya saing ekonomi dengan mendorong peningkatan kapasitas inovasi dan adaptasi teknologi maka pertumbuhan ekonomi Indonesia diproyeksikan kembali menguat di tahun 2021 dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi nasional 4.5% – 5.5%.

Selain peningkatan bisnis Bank NTT di tahun 2021, secara berkelanjutan Bank NTT akan melakukan beberapa program strategis diantaranya melanjutkan komitmen pemenuhan Modal Inti Minimum (MIM) Bank NTT di tahun 2021 menjadi minimum Rp 2 triliun, melanjutkan peningkatan SDM dan corporate culture, melanjutkan perbaikan kualitas kredit dan target penurunan ratio NPL melakukan revitalisasi jaringan jaringan kantor dengan mengimplementasikan smart branch, melanjutkan proses persiapan menjadi bank devisa dan pencapaian Go TKB 2 (Tingkat Kesehatan Bank menjadi sehat).

Untuk diketahui bahwa masih terkait spirit memajukan Bank NTT maka Dewan Komisaris diminta oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk lebih meningkatkan fungsi pengawasan dan dalam rangka pencapaian Tingkat Kesehatan Bank 2, sehingga Dewan Komisaris pun diminta untuk menjadi observer dalam penyaluran kredit. Sedangkan Komite Remunerasi (KRN) pun diminta aktif dan ikut serta dalam assesment maupun re-assesment di level pejabat eksekutif Kepala Divisi serta Kepala Cabang. Bahkan oleh Pemegang Saham Pengendali (PSP) diminta langsung mengawasi beberapa Kantor Cabang termasuk Cabang Surabaya yang memiliki Non Performing Loan (NPL) tinggi. Pengurus pun diminta terus melakukan perbaikan-perbaikan di internal Bank NTT termasuk tidak melakukan pembiaran terhadap karyawan-karyawan yang melakukan pelanggaran dan tidak mengindahkan prinsip kehati-hatian sehingga timbul temuan audit OJK maupun internal (SKAI) dan Pengurus juga harus tetap fokusmengejar Tingkat Kesehatan Bank 2 sesuai target di Juni 2021, sehingga target Bank Devisa di akhir 2022 bisa tercapai.

HUMAS BANK NTT

Bagikan Informasi Ini

Vaksinasi Covid-19 Dosis 2 Bagi Pelayan Publik

Waikabubak | Pemerintah Kabupaten Sumba Barat kembali melaksanakan Vaksinasi Covid – 19 bagi Pelayan Publik dosis 2 di Aula Rapat Kantor Bupati Sumba Barat, Kamis, 15 April 2021.

Pelaksanaan Vaksinasi ini merupakan kelanjutan dari pemberian vaksin tahap pertama yang dilaksanakan pada 18 Maret 2021 lalu (Baca : Pemkab Sumba Barat Laksanakan Vaksinasi Covid-19 Bagi Pelayan Publik dan Lansia), yang bertujuan untuk terus mendukung percepatan penanggulangan Corona Virus Desease 2019 (Covid-19).

Vaksin dosis 2 ini adalah jenis vaksin yang sama dengan dosis pertama yakni Sinovac yang diberikan kepada Pelayan Publik diantaranya Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sumba Barat, Staf Ahli Bupati dan Asisten pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sumba Barat, Pimpinan Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Sumba Barat, Pimpinan Instansi Vertikal, Para Camat se-Kabupaten Sumba Barat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda, dan para lansia di Kabupaten Sumba Barat.

 

Bagikan Informasi Ini