Berita Daerah

Pjs. Bupati Pakereng Tanda Tangan Perjanjian Kerjasama dengan Kantor Pertanahan

Waikabubak – Penjabat Bupati Sementara Drs. Semuel D. Pakereng menandatangani Naskah Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Barat dengan Kantor Pertanahan Kabupaten Sumba Barat pada Apel Kesatuan bertempat di Halaman Kantor Bupati Sumba Barat. Senin, (24/11/2020).

Perjanjian Kerjasama dengan Nomor: HK/19/2020 Nomor: UP.04.05/875/53.12/XI/2020 tentang Pengambangan Sistem BPHTB Online dan Integrasi Data Pertanahan dengan Data Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan di Kabupaten Sumba Barat.

Adapun isi dari Perjanjian Kerjasama tersebut yaitu: PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama di sebut PARA PIHAK sepakat untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerja Sama Pengembangan Sistem BPHTB Online dan Integrasi Data Pertanahan dengan Data Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Data Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) di Kabupaten Sumba Barat, dengan terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

  1. Bahwa PIHAK KESATU melaksanakan tugas pemerintahan daerah di bidang perpajakan daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  2. Bahwa PIHAK KEDUA merupakan instansi vertikal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional di Kabupaten Sumba Barat yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional melalui Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sumba Barat.

Maksud Perjanjian Kerjasama tersebut untuk mewujudkan administrasi yang baik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan Pengembangan Sistem BPHTB Online dan Integrasi Data Pertanahan dengan Data Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Data Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) di Kabupaten Sumba Barat.

Tujuan Perjanjian Kerjasama untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan melakukan Integrasi Data Pertanahan dengan Data Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Data Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) di Kabupaten Sumba Barat.

Hadir pada kesempatan tersebut Sekretaris Daerah, para Asisten dan Staf Ahli Bupati, Pimpinan Perangkat Daerah/Unit Kerja, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sumba Barat, Pejabat Eselon III dan IV, Aparatur Sipil Negara dan Tenaga Kontrak Daerah lingkup Pemkab Sumba Barat. (HUMASPROSB)

Bagikan Informasi Ini

0,5M ANGGARAN DILUNCURKAN BAGI PROYEK PADAT KARYA PENANAMAN MANGROVE DI SUMBA BARAT

Sumba Barat – Sebanyak ± Rp. 0,5 milyard dana dikucurkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Padat Karya Mangrove (PKM) di Kabupaten Sumba Barat khususnya Desa Patiala Bawa dan Desa Palamoko sebagai zona pemulihan kondisi ekosistem pesisir pantai/muara.

Kepala Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan Kabupaten Sumba Barat, Antonius U.K. Sabaora Kosi, S.Hut dalam laporannya pada pembukaan pelaksanaan program, Jumat 20 November 2020 bertempat di pantai Kerewe Desa Patiala Bawa mengemukakan bahwa Program PEN merupakan respon pemerintah dalam kerangka upaya menjaga aktivitas usaha dan percepatan recovery ekonomi masyarakat melalui proyek padat karya penanaman mangrove tahun 2020.

Dikatakan, kawasan kritis pesisir pantai di wilayah Kabupaten Sumba Barat termasuk salah satu zona pemulihan kondisi ekosistemnya terutama pesisir pantai di Patiala Bawa dan Palamoko sebab kawasan mangrove merupakan “SABUK HIJAU” yang akan memberikan fungsi fisik, ekonomi, sosial budaya dan lingkungan hidup dikawasan pesisir. Kawasan mangrove sendiri menurut Kossi hakekat keberadaannya sangat dipengaruhi oleh eksistensi pasang surut air laut, kumpulan vegetasi endemik yang hidup di antara transmisi daerah laut dan daratan.

Kossi melanjutkan, kebijakan percepatan pemulihan ekosisten mangrove dan perekonomian nasional melalui Padat Karya Penanaman Mangrove adalah respon positif pemerintah terhadap dampak pandemi Covid-19 yang dialami masyarakat pesisir, terlebih menumbuhkan rasa kepedulian masyarakat terhadap daerah pesisir pantai sebagai sumber kehidupannya.

Sementara itu, Penjabat Sementara Bupati Sumba Barat, Drs. Semuel D. Pakereng. MSi sebelum melakukan penanaman perdana dalam sambutannya mengemukakan bahwa proses pembangunan harus diiringi dengan recovery lingkungan sebab lingkungan yang kondisif akan mendorong pemulihan ekonomi dan ekosisten mangrove. Oleh karena itu keterlibatan masyarakat begitu penting dalam keberhasilan program PKM, sebab masyarakat khususnya di daerah pesisir pantai sangat memahami habitat mangrove sebagai sumber pendapatan dan penghidupan mereka.

Pakereng juga mengingatkan kepada masyarakat bahwa setelah proses penanaman perlu dikuti secara ketat dengan pengawasan terhadap anakan mangrove sebab keberhasilan tumbuh besarnya jauh lebih kecil dibandingkan jumlah yang ditanam.

Kegiatan PKM ini dimulai sejak bulan Oktober hingga Desember 2020 dengan luasan 20 Ha di Desa Palamoko dengan melibatkan 34 orang anggota kelompok dan 10 Ha untuk Desa Patiala Bawa dengan jumlah anggota kelompok 22 orang. Anakan mangrove yang dipersiapkan di dua kawasan pesisir ini berjumlah 99 ribu anakan. Sedangkan terkait dengan anggaran sebesar kurang lebih Rp. 0,5 M itu ditransfer langsung ke rekening masing-masing anggota kelompok.

Hadir pada kesempatan itu, sejumlah Pimpinan Perangkat Daerah/Unit Kerja, Camat Laboya, Camat Laboya Barat, Kades Patiala Bawa dan Kades Palamoko dengan perangkat desa serta masyarakat pesisir kedua desa. (ADI/DKIPS/2020).

Bagikan Informasi Ini

PRESTASI TINGKAT NASIONAL, PAUD HOLISTIK INTEGRATIF SURYA HARAPAN SUMBA BARAT JADI TEMPAT STUDI BANDING ROMBONGAN PKK KABUPATEN TEBO, PROPINSI JAMBI

Waikabubak, 17 November 2020 – Ketua  Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kabupaten Tebo, Propinsi Jambi, Hajjah Saniatul Lativa, S.E. M.M  berkunjung ke lokasi Paud Surya Harapan Pu’uweri, Desa Bera Bolu, Kecamatan Loli, Sumba Barat dalam rangka studi banding keberhasilan membangun Paud Holistik Integratif. Mendampingi rombongan, Bunda Paud Kabupaten Sumba Barat sekaligus Ketua Tim Penggerak PKK Kbaupaten Sumba Barat, Dra. Meti Dapawole Monteiro bersama Ketua Komisi C DPRD Sumba Barat, Lukas Lebu Gallu, S.H dan para angota Darma Wanita Kabupaten Sumba Barat. Setelah melakukan observasi, tim studi banding Kabupaten Lebo melakukan diskusi dengan tim pengelolah Paud Surya Harapan untuk menggali secara mendalam aspek-aspek pelayanan baik pendidikan, kesehatan, gisi, pengasuhan dan perlindungan anak.

Apa itu Paud Holistik Integratif dan mengapa Paud Surya Harapan Pu’uweri menjadi tempat percontohan?

PAUD Holistik Integratif adalah pendidikan anak usia dini yang mengintegrasikan segala aspek dan nilai-nilai dalam pendidikan seperti nilai moral, etis, religius, psikologis, filosofis, dan sosial dalam kesatuan yang dilakukan  secara menyeluruh antara jiwa dan badan serta aspek material dan aspek spiritual untuk memenuhi kebutuhan esensial anak. Tujuannya adalah:

  1. Terselenggaranya layanan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif menuju terwujudnya anak Indonesia yang sehat, cerdas, ceria, dan berakhlak mulia;
  2. Terpenuhinya kebutuhan esensial anak usia dini secara utuh meliputi kesehatan dan gizi, rangsangan pendidikan, pembinaan moral-emosional dan pengasuhan sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai kelompok umur;
  3. Terlindunginya anak dari segala bentuk kekerasan, penelantaran, perlakuan yang salah, dan eksploitasi di manapun anak berada;
  4. Terselenggaranya pelayanan anak usia dini secara terintegrasi dan selaras antar lembaga layanan terkait, sesuai kondisi wilayah; dan
  5. Terwujudnya komitmen seluruh unsur terkait yaitu orang tua, keluarga, masyarakat, Pemerintah dan Pemerintah Daerah, dalam upaya Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif.

Para guru-guru PAUD diwajibkan memperhatikan 5 hal sebagai berikut:

  1. Pelatihan sebelum melaksanakan pembelajaran di sekolah PAUD.  Tujuannya adalah agar guru bisa menjadi guru yang memiliki sikap ramah, penyayang dan mampu memotivasi siswa-siswi secara tulus;
  2. Guru harus memberikan kesempatan anak untuk mengembangkan potensi yang dimilikinya baik itu aspek emosi, sosial, kreatifitas dan aspek spiritual;
  3. Guru harus mampu membina dan membentuk karakter siswa-siswi dengan memperhatikan 9 pilar karakter yang diberikan secara intensif dengan metode knowing/mengetahui, loving/mencintai, and acting the good/melakukan kebaikan;
  4. Guru harus memberikan pengalaman pembelajaran yang bersifat konkret, kontekstual dan mampu merangsang siswa belajar aktif, menyenangkan dan tanpa tekanan atau beban; dan
  5. Guru Paud memberikan kesempatan secara langsung bagi siswa-siswi untuk melakukan kegiatan pembelajaran yang bersifat nyata.

Pengembangan PAUD Holistik Integratif di Kabupaten Sumba Barat dimulai pada tahun 2016 dengan luncurkannya program Taman Pawodda, yang dalam bahasa setempat berarti gotong royong, yakni sebuah program terpadu yang mensinergikan empat layanan yang dibutuhkan oleh anak usia dini yaitu pendidikan, kesehatan, pengasuhan, dan perlindungan.
mengacu pada arahan dari pemerintah pusat melalui Perpres No. 60 Tahun 2013.  Bahkan menurut Kepala Bappeda Kabupaten Sumba Barat, Titus Diaz Liurai, S.Sos. MM,  pelayanan ini akan ditambah lagi satu, yaitu: kesejahteraan, sehingga orang tua anak dapat diberdayakan melalui pelatihan bahkan bantuan permodalan agar dapat menjadi keluarga yang sejahtera. Yayasan Sayangi Tunas Cilik (YSTC) mitra dari Save the Children selanjutnya memfasilitasi para pemangku kebijakan dari daerah ini untuk belajar dan melihat langsung layanan terpadu Pendidikan Anak Usia Dini-Holistik Integratfif (PAUD-HI) yang sudah berjalan di beberapa daerah.

Kunjungan tersebut lantas ditindaklanjuti dengan sebuah lokakarya di Jakarta yang kemudian melahirkan Taman Pawodda sebagai bentuk layanan terintegrasi di Kabupaten Sumba Barat ini. Ada enam desa di enam kecamatan berbeda yang disepakati untuk menjadi lokasi penegembangan awal dari Taman Pawodda. Terdapat lebih dari 140 PAUD di Sumba Barat saat ini, dan 42 paud diantaranya, menurut,Yeni Jelangu, dari Stimulan Institute, masih difasilitasi Save the Children, melalui organisasinya. PAUD Surya Harapan merupakan satu dari 44 PAUD Holistik Integratif yang ada di Sumba Barat.

Diwanwancarai Tim DKIP di lokasi kunjungan tentang apakah tercapai ekspektasi Tim Studi Banding PKK Kabupaten Tebo, Lativa, yang juga adalah anggota DPR-RI mengatakan bahwa dari hasil diskusi yang amati apa yang diinginkan telah tercapai. “Kami ingin belajar dari PAUD di sini apa yang belum bisa dilasanakan di daerah kami. Apa yang telah dilakukan di sini dalam bekerjasama dengan lintas sektor terkait untuk mencapai keberhasilan dalam PAUD Holistik Integratif. Dukugan DPRD di sini sangat bagus. Hal ini yang belum didapatkan di daerah kami. PKK kami juga punya prestasi nasional dan kunjungan ini merupakan program kerja sekaligus insentif bagi keberhasilan secara nasional tiga kali berturut-turut PKK Kabupaten Tebo”.

Rombongan Tim PKK Kabupaten Tebo juga berkunjung ke beberapa daerah wisata di Sumba Barat Daya dan Sumba Barat, seperti Waikuri, Nihi Sumba, Air Terjun La Popu dan Prai Ijin. “Satu kata, Luar Biasa!” ujar beliau tentang pariwisata Sumba Barat, menutup wawancara kami.

OK – Tim Liputan DKIPS

 

Bagikan Informasi Ini

Mendorong Perencanaan dan Penganggaran Desa Responsif Gender dan Inklusif

Sesuai RPJMN 2020-2025 ditegaskan bahwa strategi pembangunan nasional harus memasukkan prespektif gender untuk mencapai pembangunan yang lebih adil dan merata bagi seluruh penduduk Indonesia. Strategi ini tentunya harus dielaborasi lebih lanjut dalam arah kebijakan pembangunan di tingkat daerah untuk mempercepat terwujudnya keadilan dan kesetaraan gender di setiap bidang kehidupan. Salah satu kebijakan yang harus ditempuh adalah mendorong proses perencanaan dan penanggaran yang responsive gender dan inklusif.

Untuk itu, pada tanggal 13 sampai dengan 14 November 2020 Bappeda Kabupaten Sumba Barat bekerja sama dengan Kementerian coordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Frederich Ebert Stiftung (FES) dan SEKNAS FITRA melaksanakan Pelatihan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender dan Inklusif  bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD dan Perwakilan Kelompok Masyarakat dan Perempuan.

Titus Diaz Liurai, S.Sos,MM, Kepala Bappeda Kabupaten Sumba Barat sebagai salah satu narasumber kegiatan ini mengatakan bahwa tujuan dilakukan kegiatan ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan aparatur pemerintahan desa terkait perencanaan dan penganggaran yang responsive gender dan inklusif. Dengan aparatur pemerintah desa memiliki kemampuan yang baik untuk melakukan analisis masalah gender serta merancang berbagai program/kegiatan untuk menjawab persoalan kesenjangan gender yang terjadi di Kabupaten Sumba Barat. Titus menambahkan bahwa potret pembangunan gender di Kabupaten Sumba Barat dapat dilihat dari angka Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Sumba Barat kondisi terakhir (2018) sebesar 68, 55 poin atau masuk kategori sedang.  Angka IPG ini dipengaruhi oleh adanya kesenjangan antara perempuan dan laki-laki terkait beberapa komponen IPG seperti Usia Harapan Hidup perempuan sebesar 68,67 tahun lebih tinggi dari laki-laki yaitu sebesar 64, 67 tahun. Sedangkan komponen-komponen yang lain terlihat laki-laki lebih tinggi dari perempuan yaitu Harapan Lama Sekolah laki-laki sebesar 13, 04 tahun lebih tinggi dari perempuan sebasar 12, 74 tahun. Rata-Rata Lama Sekolah laki-laki sebesar 6,83 tahun lebih besar dari perempuan sebesar 6,22 tahun. Pengeluaran Perkapita laki-laki sebesar Rp. 8930000/bulan lebih tinggi dari perempuan sebesar Rp. 7132000/bulan, keterlibatan perempuan di parlemen hanya sebesar 16,0%, perempuan sebagai tenaga professional sebesar 45, 02% dan sumbangan pendapatan perempuan hanya sebesar 35,085. Gambaran ini menunjukkan bahwa masih terjadi ketimpangan gender yang cukup besar dalam seluruh proses pembangunan daerah.

Oleh karena itu Titus menambahkan bahwa salah satu upaya untuk mengatasi ketimpangan gender yang terjadi adalah dengan mendorong proses perencanaan dan penganggaran yang responsive gender dan inklusif di berbagai lini pemerintahan mulai dari pemerintahan desa. Strategi perencanaan dan penganggaran pembangunan desa yang responsive gender adalah melalui penetapan indikator dan parameter gender, revitalisasi forum musyawarah khusus perempuan, musyawarah khusus anak, Forum Difabel, Penguatan Data Terpilah Gender dan menggunakan pendekatan Hilistik Integratif. Diakhir penyampaian materi Titus menginformasikan bahwa untuk mempercepat terwujudnya pengarusutamaan gender dalam pembangunan daerah pemerintah daerah tidak hanya bekerja sama dengan Kemenko PMK, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak, FES, SEKNAS FITRA tetapi juga dengan YSTC dan Yayasan Bahtera yang rencananta tahun 2021 akan mengintervensi issue gender dan difabel. RED.DKIPS

Bagikan Informasi Ini