Berita Daerah

BUPATI SUMBA BARAT MEMBUKA KEGIATAN PENINGKATAN KAPASITAS TIM PEMBINA UKS/M

Dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan pada anak usia dini dan usia sekolah melalui program Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah (UKS/M), dilakukan kegiatan Peningkatan Kapasitas Tim Pembina UKS/M di Aula Alfa Omega yang di Buka oleh Bupati Sumba Barat, Yohanis Dade, SH, Rabu (03/11/2021).
Kegiatan ini menghadirkan narasumber pembina Analis Pengembangan Sarana Prasarana Setditjen PAUD, DIKNAS dan DIKMEN pada Kemendikbudristek RI, Bapak Agus Suharyanto, MA dan Kasubag Kesejahteraan dan Pelayanan Dasar pada Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi NTT.
Bupati dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atau penghargaan serta ucapan terima kasih atas dilaksanakannya kegiatan tersebut. Menurutnya, kegiatan peningkatan kapasitas Tim Pembina UKS yang diselenggarakan merupakan kegiatan strategis dalam pembinaan dan pengembangan, terutama dalam menyatukan persepsi, meningkatkan kordinasi, motivasi dan sinkronisasi dalam pelaksanaan UKS baik pembinaan dan pengembangan UKS ditingkat kabupaten, kecamatan, desa/kelurahan dan di sekolah/madrasah dengan sasaran pembinaan dan pengembangan pada anak-anak usia sekolah.
“Anak usia sekolah merupakan generasi penerus dan asset bangsa, sebab dipundak mereka terletak masa depan negara ini. Untuk menjaga dan melindungi asset bangsa, dibutuhkan kerjasama multi pihak untuk dapat memberikan yang

terbaik

bagi mereka. Diusia ini, anak-anak membutuhkan pengetahuan, ketrampilan dan asupan makanan bergizi untuk Pertumbuhan dan perkembangan yang maksimal.”ungkapnya.

Dijelaskan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 Bab V tentang Kesehatan dalam pasal 45 ayat 1 menyebutkan, bahwa kesehatan sekolah diselenggarakan untuk meningkatkan kemampuan hidup peserta didik dalam lingkungan hidup sehat, sehingga peserta didik dapat belajar, tumbuh dan berkembang secara harmonis dan optimal menjadi sumber daya manusia yang lebih berkualitas.
Untuk melaksanakan amanat UU tersebut, telah diterbitkan surat keputusan bersama 4 menteri, yaitu Menteri Pendidikan Nasional, Menteri Kesehatan, Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Nomor 6/X/PB/2014: Nomor 73 Tahun 2014: Nomor 41 Tahun 2014 dan Nomor 81 Tahun 2014 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah (UKS/M).
Dalam pasal 4 dan 5 mengamanatkan bahwa kegiatan pokok UKS/M yaitu penanaman dan pembudayaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). Penyempurnaan Pedoman Pelaksanaan UKS /M di sekolah merupakan implementasi Peraturan Bersama (PB) empat Kementerian. Oleh karena itu, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, sebagai Tim Pembina UKS/M Tingkat Pusat yang secara teknis melakukan dan menyiapkan kebijakan, standar pedoman serta pembinaan secara berjenjang dimulai dari Tim Pembina UKS/M Provinsi, Tim Pembina UKS/M Kab / Kota, Tim Pembina UKS/M Kecamatan hingga Tim Pelaksana UKS /M.
Penyempurnaan pedoman ini dilakukan berdasarkan masukan dari berbagai pihak mulai dari tim pembina daerah sampai tingkat pusat yang berkomitmen untuk terlaksananya UKS/M di sekolah.
“Hal ini bertujuan bahwa pelaksanaan UKS/M dapat lebih berdaya guna dan berhasil guna, yang sesuai dengan tujuan pendidikan nasional, yaitu untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertagwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab.” jelas Bupati Yohanis mengakhiri sambutannya. (Dhi)
Bagikan Informasi Ini

TATAP MUKA PENERIMA KARTU PRAKERJA, BUPATI YOHANIS HARAPKAN LEBIH BANYAK PENERIMA MANFAAT

Bupati Sumba Barat, Yohanis Dade, SH bersama Wakil Bupati Sumba Barat John Lado Bora Kabba, S.Pd menghadiri dialog dengan 21 perwakilan dari empat Kabupaten se-Pulau Sumba yang telah mendapatkan manfaat nyata dari Program Kartu Prakerja.
Kegiatan tatap muka yang juga dihadiri oleh Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Emanuel Melkiades Laka Lena, Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan dan UMKM Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Bapak Rudy Salahuddin, Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja, Ibu Denni Puspa Purbasari serta para Bupati se-Sumba diselenggarakan di Lelewatu Resort, Sumba Barat, Rabu, 27 Oktober 2021
Bupati Sumba Barat Yohanis Dade memaparkan bahwa dari 62.936 angkatan kerja di Sumba Barat, pekerja terbesar dari sektor pertanian sejumlah 33.580 orang.
“Kami menyampaikan terima kasih karena 1.919 warga kami bisa diterima sebagai peserta Kartu Prakerja. Besar harapan kami agar program ini bisa menyentuh lebih banyak penerima manfaat, terutama bagi Tenaga Kerja Indonesia asal Sumba Barat yang dipulangkan dari negara tujuan akibat pandemi,” kata Yohanis Dade.
DPR RI mengapresiasi terjalinnya komunikasi dan koordinasi yang baik atas berbagai kegiatan yang dilakukan antara Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, termasuk empat kabupaten di Pulau Sumba, dengan Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja. Beragam kegiatan itu antara lain update perkembangan program, sosialisasi program kepada aparat pemerintah daerah, pendampingan layanan kepada warga serta pengiriman bahan komunikasi.
Penghargaan itu disampaikan Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Emanuel Melkiades Laka Lena pada kesempatan tersebut.
“Atas kerja sama erat di level teknis tersebut, kami menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya. Kami berharap, Program Kartu Prakerja dapat semakin dirasa manfaatnya oleh warga NTT,” kata Melki Laka Lena, sapaan akrabnya.
Dalam kesempatan berdialog dengan perwakilan alumni Kartu Prakerja dari Sumba, Melki berharap agar potensi sumber daya manusia Kartu Prakerja ini dapat dimaksimalkan oleh pemerintah daerah setempat.
“Mereka ini produk jadi, sudah punya keterampilan setelah mengikuti berbagai pelatihan di Program Kartu Prakerja. Tinggal sekarang bagaimana pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota mengoptimalkan alumni Kartu Prakerja menjadi agen penggerak ekonomi daerah sesuai potensi lokal daerah masing-masing,” ungkap Melki.
Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja Denni Puspa Purbasari memaparkan, sepanjang perjalanan 21 gelombang dari April 2020 hingga saat ini, Program Kartu Prakerja sudah menjaring 11,4 juta penerima manfaat. Dari jumlah itu, sebanyak lebih dari 195 ribu orang penerima berasal dari 22 kabupaten dan kota se-NTT.
“Provinsi NTT mengalami kenaikan jumlah penerima Kartu Prakerja sangat signifikan. Pada 2020 ada 77,1 ribu peserta dan tahun ini meningkat menjadi 119,7 ribu peserta. Kami bersyukur, Kartu Prakerja dapat membantu meningkatkan keterampilan sekaligus menjadi program semi bantuan sosial di tengah kesulitan ekonomi akibat pandemi,” kata Denni.
Ia juga menjelaskan bahwa 73 persen dari penerima Kartu Prakerja di NTT memanfaatkan dana insentif untuk modal usaha, selain untuk keperluan lain seperti membeli bahan pangan dan membayar tagihan listrik.
“Yang menggembirakan, sebanyak 38 persen penerima Kartu Prakerja di NTT sebelumnya menganggur, kini sudah bekerja atau berwirausaha,” ungkap Denni.
Denni Purbasari juga memaparkan lima bidang pelatihan yang paling diminati penerima Kartu Prakerja di Nusa Tenggara Timur.
Pertama adalah pelatihan penjualan dan pemasaran, seperti Telesales, Bisnis Online, Strategi Penjualan Ritel.
Kedua, Gaya Hidup, seperti pelatihan Tata Rias dan Usaha Barber.
Ketiga, Makanan dan Minuman, seperti kursus membuat aneka jajanan, Barista, dan Bisnis Katering.
Keempat, Manajemen, di antaranya training Sekretaris, Pengelolaan Waktu, dan Administrasi
Kelima, Teknologi Informasi, seperti UX Design, Ms. Office, Coding Website
Sementara itu, Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan Usaha Mikro Kecil, dan Menengah Kementerian Perekonomian Rudy Salahuddin menyatakan harapannya agar pemerintah daerah dapat terus berkolaborasi dengan Program Kartu Prakerja.
“Misalnya dengan memfasilitasi pendaftar Program Kartu Prakerja dan juga menjembatani alumni dengan dunia kerja,” kata Rudy yang juga Ketua Pelaksana Komite Cipta Kerja.
Sehari sebelumnya, juga berlangsung sosialisasi pendaftaran Kartu Prakerja bagi warga empat kabupaten di Pulau Sumba, pada Selasa, 26 Oktober 2021. Di hari yang sama, digelar pelatihan secara offline bagi para pendaftar dan alumni mendatangkan instruktur dari lembaga pelatihan Cakap Jakarta.
Sapto Priantomo, pengusaha muda yang telah berkeliling dunia berkarir di industri pariwisata membagikan tips agar anak-anak muda NTT mengembangkan kreasi untuk memajukan potensi besar Pulau Sumba.
Sapto menguraikan, ada tiga kunci utama untuk sukses mengoptimalkan destinasi wisata menjadi viral dan mendatangkan banyak keuntungan bagi pelaku industri maupun pendapatan daerah tersebut.
Pertama, identifikasi potensi pariwisata, siapa saja para pemangku kepentingan serta masyarakat terlibat, dan juga latar belakang host community.
Kedua, edukasi, menjelaskan tentang pariwisata di daerah tersebut, termasuk keuntungan yang diperoleh serta dampaknya bagi masyarakat.
Ketiga, pemberdayaan masyarakat lokal untuk mendukung destinasi wisata, misalnya dengan membuat aktivitas yang dapat ditawarkan sebagai daya tarik turis serta mengumpulkan semua produk lokal setempat.
“Sumba adalah land of hope, tanah harapan. Artis-artis sudah bicara tentang Sumba di media sosial mereka. Saatnya kita bangkit berkreasi memajukan industri pariwisata di pulau yang sangat indah ini,” kata Sapto.
(Dhi/OM)
Bagikan Informasi Ini

Bupati Sumba Barat Ikuti Rakor Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Tahun 2021

Kupang_ Bupati Sumba Barat, Yohanis Dade, SH menghadiri Senin tanggal 25 Oktober 2021 Rapat Koordinasi Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Tahun 2021 dan Penyerahan Sertifikat Aset PT. PLN Persero dan Pemerintah daerah di Provinsi NTT bertempat di Aula Hotel Aston Jl. Timor Raya Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang. Senin, (25/10/21)
Bupati Yohanis Dade didampingi Ketua DPRD Kabupaten Sumba Barat dan Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Sumba Barat mengikuti Rapat Koordinasi tersebut yang diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI dan BPN serta dihadiri oleh ± 150 orang tamu undangan lainnya.
Pejabat yang hadir antara lain Wakil Ketua KPK RI, Wakil Gubernur NTT, Ketua DPRD Prov. NTT, Kajati NTT, Ketua Pengadilan Tinggi Kupang, Danrem 161/WS, Direktur Regional Bisnis Sulawesi Maluku Papua dan Nusa Tenggara, Sekda Prov. NTT, Direktur Utama PT PLN Persero Prov. NTT, Kepala BPKP, Kepala Kanwil ATR/BPN NTT, Para Bupati dan Walikota se Prov. NTT, Ketua DPRD kabupaten se Prov. NTT, Sekda Kabupaten se Prov. NTT, Direktur utama Bank BPD NTT, dan Kepala Kantor DJP Nusra.
Direktur Bisnis Regional Sulawesi, Maluku, Papua dan Nusa Tenggara PT. PLN (Persero), Syamsul Huda dalam sambutannya menyampaikan bahwa PLN Sebagai sektor salah satu tulang punggung yang mendorong pertumbuhan perekonomian.
Syamsul selanjutnya mengucapkan terima kasih atas dukungan Pemprov NTT yang sungguh luar biasa kepada PLN. “Kami merasa sangat beruntung karena PT. PLN merupakan BUMN yang dipilih oleh KPK”, ujarnya.
“Terima kasih pula kami ucapkan kepada BPN, sepanjang tahun 2021 kami telah menerima sejumlah sertifikat dari BPN. Dan pada kesempatan ini juga kami mohon kepada Pemerintah Provinsi melalui bapak Wakil Gubernur untuk dapat membantu PLN dalam melayani kebutuhan penerangan bagi masyarakat.
Selanjutnya Wakil Gubernur NTT, Yosef Nae Soi dalam sambutannya mengatakan Visi pembangunan Nusa Tenggara Timur adalah NTT bangkit, untuk itu diwajibkan ada MPP jadi mereka menjadi tau apa yang menjadi hak dan kewajiban.
Yosef juga mengatakan birokasi dan aparat dituntut bekerja profesional, bersih dari KKN, berintegritas. “Karena itu dalam mencegah Korupsi di NTT pemerintah menerapkan segala upaya dan dengan beberapa upaya pencegahan korupsi tersebut, kami berharap menjadi optimal dalam mencegah korupsi di Wilayah Nusa Tenggara Timur. Dengan adanya Koordinasi yang baik kita dapat mencegah upaya terjadinya korupsi di Nusa Tenggara Timur”, harap Wagub Yosef.
Sementara Pimpinan KPK RI, LiLi Pintauli Siregar dalam arahannya mengatakan, “Kita tahu bahwa selama ini kita melakukan program penindakan, akan tetapi mengacu pada undang-undang kita merubah program tersebut menjadi pencegahan.
“Pendidikan anti korupsi mengacu pada individu. Ini adalah program jangka panjang, dan diharapkan orang-orang yang memiliki kemampuan dalam program ini dapat menerapkannya. Dari program pencegahan ini kita dapat mencegah kebocoran-kebocoran dan meminimalisir terjadinya tindak pidana Korupsi”, ujar Siregar.
“Tentu saja peran KPK yang berada di pusat tidak dapat bekerja sendiri, sehingga kolaborasi dengan pemerintah daerah harus terus berjalan. Ini menjadi catatan penting untuk kita bersama. KPK adalah lembaga negara yang di bentuk untuk memberantas korupsi. Tujuan kita adalah meminimalisir terjadinya tindak pidana Korupsi. Kasus korupsi yang terjadi sebagian adalah “Suap”. Ini bnyak terjadi di Kepolisian dan Kejaksaan”, tegasnya.
“Jika kita melihat kebanyakan pelaku tindak pidana Korupsi adalah para pejabat kepala daerah sendiri. Tentu ini menjadi warning bagi kita semua. Mulai dari jual beli jabatan, terjadinya perijinan, pengadaan barang dan jasa dan lain-lain”, tandasnya.
Mengakhiri arahannya Siregar mengatakan bahwa peran serta masyarakat dalam membantu pencegahan korupsi sangat penting, dengan cara mengkritisi apabila terjadi tindak pidana korupsi. KPK akan selalu memberikan Solusi dalam meningkatkan pencegahan tindak pidana Korupsi.
Acara selanjutnya yakni penyerahan Sertifikat Aset tanah PT. PLN Persero dan PEMDA oleh Kepala Kanwil ATR/BPN Prov. NTT, Paparan Inspektur Provinsi NTT – Progres MCP se NTT yang diwakili Asisten 1 Sekda Prov. NTT, Paparan Kanwil BPN, Pembacaan Deklarasi Komitmen Anti Korupsi dan berakhir dengan Penandatanganan Komitmen Anti Korupsi para Kepala Daerah dan Pimpinan DPRD disaksikan oleh Pimpinan KPK dan Forkopimda.
(Punge)
Demikian Siaran Pers Bagian Humas dan Protokol pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sumba Barat
Bagikan Informasi Ini

Wakil Bupati Sumba Barat Jadi Pembina Apel Kesatuan

Waikabubak_ Wakil Bupati Sumba Barat, John Lado Bora Kabba, S. Pd bertindak selaku pembina apel kesatuan pada Senin, 25 Oktober 2021 bertempat di Halaman Kantor Bupati Sumba Barat.
Mengawali amanatnya Wabup John Lado langsung melakukan pengecekan jumlah personil eselon 3 disetiap Organisasi Perangkat Daerah. Dan dari hasil pengecekan masih banyak pimpinan eselon 3 dalam hal ini Sekretaris dan para Kepala Bidang di setiap OPD yg tidak menghadiri apel kesatuan. Oleh karena itu, Wabup menegaskan agar ketidakhadiran para sekretaris dan kabid menjadi perhatian bagi setiap pimpinan OPD baik itu Dinas maupun Badan.
Dalam amanatnya Wabup menyampaikan kepada seluruh ASN dan Tenaga Kontrak di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Barat “agar kedepannya memperbaiki dan meningkatkan kehadirannya yang dilandasi atas dasar tanggung jawab dalam bekerja dan hasil pengecekan ini akan saya sampaikan kepada Bupati”, tegas John Lado
Apel kesatuan ini sebagai bentuk persiapan pemerintah daerah utk mengawali serta mewujudkan segala target dan sasaran program yang akan kita laksanakan, Wabup mengajak mari kita saling menopang saling mengisi dalam membangun Kabupaten Sumba Barat.
Hadir pada kesempatan tersebut para Asisten, Staf Ahli Bupati, Pimpinan Perangkat Daerah, para Pejabat Eselon III dan IV, Aparatur Sipil Negara dan Tenaga Kontrak Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Barat.
(OM)
Demikian Siaran Pers Bagian Humas dan Protokol pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sumba Barat.
Bagikan Informasi Ini