Kegiatan DPRD

Bupati Sumba Barat Menghadiri Rapat Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Sumba Barat

Bupati Sumba Barat, Yohanis Dade, SH mengikuti Rapat Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Sumba Barat, Kamis (09/09/2021).

Rapat Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Sumba Barat yang dipimpin langsung Ketua BAMUS DPRD, Drs. Dominggus Ratu Come ini sehubungan dengan berakhirnya masa persidangan III Tahun sidang 2020/2021 dan akan memasuki masa persidangan I Tahun Sidang 2021/2022 dengan agenda sidang penetapan kalender kerja DPRD Kabupaten Sumba Barat Tahun Sidang 2021/2022.

Draft Kalender Kerja DPRD Kabupaten Sumba Barat Tahun Sidang 2021/2022 Masa Sidang I ditetapkan 12 Agenda Kerja, Masa Sidang II dengan 7 agenda kerja dan Masa Sidang III dengan 7 agenda kerja yang mana usulan jadwal agenda kerja tersebut disepakati bersama Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Barat dan selanjutnya dijadikan Keputusan Badan Musyawarah DPRD.

(Dhi)

Demikian Siaran Pers Bagian Humas dan Protokol pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sumba Barat.

Bagikan Informasi Ini

Alexander Dapawole: Prosedur Pencairan Uang Tender Masih Berliku-Liku dan Terkesan Dipersulit

Demikian salah satu point yang diangkat fraksi PDIP dalam Rapat Paripurna XIV, Masa Persidangan III, Selasa, 31 Agustus 2021. Paripurna ini beragendakan pendapat akhir fraksi-fraksi terhadap Ranperda Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Sumba Barat Tahun Anggara 2020 dan Ranperda Tentang Perubahan Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumba Barat serta penandatanganan Nota Kesepakatan kedua Ranperda oleh eksekutif dan legislatif Alex Dapawole mengatakan bahwa dalam menggunakan anggaran belanja baik laingsung maupun tidak langsung perlu diperhatikan unsur tepat sasaran dan tepat guna serta tepat waktu. Sebagai contoh: ada proyek yang realisai keuangannya sudah 100% tetapi kegiatan fisiknya belum mencapai target. Karena itu perencanaan dan pelaksanaan tender perlu memperhatikan waktu proses awal sampai pada pencairan uang sehingga tidak terjadi keterlambatan dengan berbagai alasan-alasan. Selanjutnya mengenai Ranperda Pembentukan dan Penyusunan Perangkat Daerah, Ketua Fraksi PDIP ini menghimbau agar Pemerintah jangan sampai menurunkan semangat kerja para Pegawai Negeri Sipil.

Kritikan lain kepada Pemerintah datang  dari Fraksi Partai Gerindra, melalui sekretarsinya Kristanto Dahamoni, yang menegaskan agar hasil audit BPK-RI Perwakilan NTT terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sumba Barat dengan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) perlu ditindaklanjuti agar tidak terjadi pada laporan keuangan pemda tahun 2021. Gerindra juga menyoroti rendahnya kualitas penetapan target dan realisai PAD, dana hibah partai dari APBD yang belum dicairkan, rata-rata pertumbuhan pendapatan dan belanja daerah yang masing-masing hanya 1,68% dan 0,84%, informasi pertanggungjawaban yang hanya berisi output tanpa penjelasan memadai tentang outcome serta lemahnya perencanaan karena kurangnya dana pengawawan pada SKPD terkait.

Fraksi Partai Nasdem mengkritisi keterlambatan penyerahan Ranperda APBD selama dua bulan dan pendapatan pajak daerah serta transfer yang tidak terealisasi. Mengenai perubahan terhadap Perda No 2 Tahun 2016, Nasdem mengusulkan agar Dinas Pertanahan yang sifatnya hanya koordinatif sebaik dimerjer dengan OPD yang berkaitan erat dengan urusan pertanahan, dan nama OPD agar disederhanakan.

Di samping kritikan terdapat juga apresiasi terhadap kinerja PEMDA yang disampaikan oleh fraksi Golkar, Perindo, PAN dan Demokrat.berupa antara upaya penataan organisasi perangkat daerah lewat revisi Perda No 2 2016, realisasi pendapatan daerah yang mencapai 105,18%, yakni Rp 56,2 Miliar dari target sebesar Rp 53,4 Miliar dan  upaya koordinasi dengan sector akomodasi guna peningkatan PAD, serta pernyataan keseriusan Pemda untuk upaya-upaya lain untuk pembenahan ke depan.

Walaupun terdapat berbagai macam usulan dan kritikan, semua fraksi menyatakan merima kedua Ranperda di atas untuk selanjutnya dievaluasi pada tingkat Pemerintah Propinsi dan ditetapkan sebagai Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2021.

Menanggapi pendapat akhir fraksi-fraksi, Bupati Sumba Barat, Yohanes Dade, SH, menyatakan bahwa “Laporan pertanggungjawaban bukan merupakan akhir dari kerja keras untuk menjadikan Kabupaten Sumba Barat sebagai daerah terbaik dalam pengelolaan keuangan daerah, namun sebagai awal untuk menjadi yang lebih baik di masa yang akan datang”. Rekomendasi yang telah disampaikan melalui pandangan umum fraksi maupun pembahasan komisi dan pansus akan ditindaklanjuti untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan serta penyempurnaan Perda Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumba Barat. Penandatanganan nota kesepakatan kedua Ranperda di atas merupakan langkah penting dalam menciptakan administrasi Negara yang mampu mendukung kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan dan pembanguan di tingkat daerah, secara bersih, transparan dan akuntabel.

Rapat Paripurna XIV ini dipimpin oleh Ketua DPR dan dihadiri oleh Bupati, Wakil Bupati, Pejabat Sekda, Para Wakil Pimpinan DPRD, Anggota serta perwakilan OPD.

 

TIM DKIPS – OK

Bagikan Informasi Ini

RAPAT PARIPURNA XIV PENYAMPAIAN PENDAPAT AKHIR FRAKSI-FRAKSI DPRD, SEMUA PESERTA RAPAT BERPAKAIAN ADAT.

Bupati Sumba Barat, Yohanis Dade, SH menghadiri Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi DPRD Sumba Barat terhadap Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2020 dan Ranperda tentang perubahan Perda nomor 2 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Sumba Barat, Selasa (31/08/2021).

Pelaksanaan rapat Paripurna ke XIV ini tampak berbeda dengan sebelumnya. Seluruh peserta rapat menggunakan pakaian adat Sumba. Hal ini adalah sebagai bentuk dukungan pembangunan kepariwisataan di Kabupaten Sumba Barat.

Rapat diawali deklarasi dukungan DPRD Kabupaten Sumba Barat terhadap pembangunan kepariwisataan di Sumba Barat yang dibacakan oleh Sekretaris Dewan DPRD Kabupaten Sumba Barat, Kuala Djowa, S.Sos.

Penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi yang secara keseluruhan fraksi menerima kedua Raperda tersebut untuk dievaluasi dan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat.

Bupati Sumba Barat dalam sambutannya menyampaikan penghargaan yang setinggi tingginya kepada DPRD Kabupaten Sumba Barat yang telah melaksanakan pembahasan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2020 dan Ranperda tentang perubahan Perda nomor 2 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Sumba Barat.

Bupati Sumba Barat juga mengapresiasi setiap pemikiran yang telah disampaikan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumba Barat.

“Kesempurnaan Ranperda merupakan hasil kerjasama antara eksekutif dan legislatif yang telah melakukan pembahasan-pembahasan melalui pandangan umum fraksi-fraksi, pembahasan ditingkat Komisi-komisi DPRD dan Pansus DPRD dengan mitra kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Barat, harmonisasi Banggar hingga finalisasi”.

Lanjutnya, “atas segala dukungan dan kontribusi yang telah disampaikan oleh Pimpinan DPRD dan seluruh jajaran Anggota Dewan yang terhormat, serta seluruh pihak yang turut berkontribusi terhadap proses ini kami mengucapkan terimakasih. Semoga semua dapat mendatangkan manfaat yang sebesar-besarnya bagi seluruh masyarakat di Kabupaten Sumba Barat “, ungkap Bupati Yohanis menutup sambutannya.

(Dhi).

Demikian Siaran Pers Bagian Humas dan Protokol pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sumba Barat.

Bagikan Informasi Ini

Laporan Badan Anggaran DPRD Atas Hasil Pembahasan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020

Waikabubak | Bupati Sumba Barat, Yohanis Dade, SH mengikuti rapat paripurna XIII yang digelar DPRD Kabupaten Sumba Barat dengan agenda penyampaian laporan Banggar atas hasil pembahasan Ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Sumba Barat Tahun Anggaran 2020, Sabtu (28/08/2021) malam.

Rapat dipimpin oleh Ketua DPRD, Drs. Dominggus R. Come didampingi Wakil Ketua SPED, Jefri T. Ora, SH dan Lukas Lebu Gallu, SH dengan dihadiri oleh para anggota DORD, serta pimpinan OPD Kabupaten Sumba Barat.

Dalam laporan Banggar yang dibacakan oleh anggota DPRD, Daud Dapa Goba, dikatakan bahwa Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Sumba Barat Tahun Anggaran 2020 adalah merupakan salah satu respon Pemerintah Daerah dengan melihat dinamika tuntutan dan kebutuhan sehingga perumusan kebijakan telah dilakukan.

Sebagaimana telah diketahui bersama bahwa dalam penyusunan, pembahasan sampai dengan pengambilan keputusan bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah terhadap suatu Rancangan Peraturan Daerah, bertujuan mendapatkan suatu dokumen yang legal dan formal untuk dilaksanakan tetapi lebih dari pada itu bahwa substansi muatannya harus benar-benar mencerminkan adanya upaya-upaya konstruktif dan akuntabel dalam menjawab permasalahan rakyat Sumba Barat agar dapat keluar dari lingkaran kemiskinan, kebodohan dan keterbelakangan.

Selanjutnya dibacakan pendapat Badan Anggaran yang terdiri dari 15 poin berupa rumusan pendapat Badan Anggaran DPRD dan DPRD Sumba Barat bersama pemerintah daerah telah menyepakati Teknis Anggaran untuk Ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun 2020. (Dhi)

Bagikan Informasi Ini