Kegiatan DPRD

TIGA PAW ANGGOTA DPRD KABUPATEN SUMBA BARAT MELAKUKAN SUMPAH

Waikabubak – Jumat, 27/11/20, bertempat di Gedung DPRD Kabupaten Sumba Barat dilaksanakan Sidang Paripurna Istimewa Pengucapan Sumpah/Janji Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten Sumba Barat Sisa Waktu Masa Jabatan 2019-2024.

Sesuai 3 (tiga) SK Gubernur Nusa Tenggara Timur yang dibacakan oleh Sekretaris DPRD Kabupaten Sumba Barat, Kuala Djowa, S.Sos tentang Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Sumba Barat Masa Jabatan Tahun 2019-2024 Nomor: PEM. 171.2/II/227/XI/2020; PEM. 171.2/II/228/XI/2020 dan PEM. 171.2/II/229/XI/2020, PAW yang mengambil sumpah yaitu Yakob David Ngailu Beko, SH sebagai pengganti Daniel Bili, SH dari Partai Golkar, Dominggus Baiyo sebagai pengganti Gregorius H.B.L. Pandango dari Partai Nasdem dan Nahason Laiya Gauru, S.Pd pengganti John Lado Bora Kaba dari Partai Demokrat.

Dalam sambutannya Ketua DPRD Kabupaten Sumba Barat, Drs. Dominggus Ratu Come, menyampaikan Pergantian Antar Waktu DPRD masa jabatan 2019-2024, merupakan bagian dari proses demokrasi yang harus dilakukan melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena ada yang berhenti sebelum berakhir masa jabatan sebagai anggota DPRD, dimana pemberhentian tersebut secara terhormat, yaitu mengundurkan diri untuk mengikuti Pilkada Kabupaten Sumba Barat 2020. Dan untuk moment ini Ratu Come mengajak kita semua untuk bersama  POLRI, TNI dan masyarakat bahu membahu mengedukasi, sosialisasi kepada semua masyarakat Sumba Barat, dengan tidak henti-hentinya menyuarakan rasa persaudaraan mempererat hubungan tali kasih yang pada akhirnya demi dan untuk kedamaian, kenyamanan, ketentraman Sumba Barat.

Lebih lanjut kepada ketiga PAW Anggota DPRD, waktu pengabdian 3 tahun 10 bulan 3 hari, agar segera mengadaptasi diri dengan rekan-rekan sepenanggungan dan seperjuangan dalam Lembaga yang terhormat ini, sehingga dapat bersinergi dan berkolaborasi, baik secara internal Lembaga DPRD maupun secara eksternal bersama Pemerintah Kabupaten Sumba Barat, dalam bentuk kemitraan sekaligus sebagai salah satu unsur penyelenggaran pemerintahan. Marilah berkarya dengan merujuk kepada tata tertib, tata beracara dan kode etik DPRD Kabupaten Sumba Barat untuk menjaga dan menegakkan harkat martabat dan marwah DPRD Kabupaten Sumba Barat.

Dalam pada itu Pjs. Bupati Sumba Barat, Drs. Semuel D. Pakereng, M.Si menyampaikan proficiat kepada ketiga PAW yang baru mengambil sumpah, dan menyampaikan terima kasih  serta penghargaan yang setinggi-tingginya kepada ketiga Anggota DPRD Kabupaten Sumba Barat yang saat ini sedang berjuang sebagai Bupati dan Wakil Bupati, atas curahan tenaga pikiran dan ide-ide positif dalam membangun daerah dan masyarakat Sumba Barat selama masih menjadi Anggota dan Pimpinan DPRD Kabupaten Sumba Barat.

Kepada ketiga PAW diharapkan dapat mengemban tugas dengan baik dan amanah terutama dalam memperjuangkan  kesejahteraan rakyat di daerah ini. Lebih Lanjut Pakereng mengatakan, bahwa rakyat Sumba Barat menaruh harapan besar dipundak Bapak Ibu DPRD Kabupaten Sumba Barat, sehingga perlu memiliki visi dan misi serta jati diri yang baik sebagai aktor utama pembangunan daerah yang bersih, berintegritas, berwibawa dan professional serta menjunjung tinggi etika dan moral dalam perkataan maupun tindakan. Tugas kedepan cukup berat yakni sebagai mediator dan fasilitator secara berkesinambungan dalam mengembangkan daya ungkit dan etika politik yang dewasa, berjiwa besar dan berorientasi pada kepentingan rakyat. Mari kita semua bangun iklim kerja yang kondusif di Sumba Barat walaupun dalam suasana pilkada seperti ini.

Hadir dalam Sidang Paripurna Istimewa ini, Sekretaris Daerah Kabupaten Sumba Barat beserta jajaran Asisten dan Pimpinan Perangkat Daerah, Rohaniawan Kristen Pdt. Hendrik Tsang, S.Th, Rohaniawan Katolik Rm. Tiburtius Plasidius Mari, S.Fil.Pr,  Kepala BPS Kabupaten Sumba Barat; Camat Lamboya, Anggota DPRD Yang telah mengundurkan diri Gregorius H.B.L. Pandango, SE, serta Keluarga dekat ketiga PAW yang melakukan sumpah. (RED.AR-DKIPS)

Bagikan Informasi Ini

Wakil Gubernur NTT Buka Dengan Resmi Rakor Komda Lansia se Daratan Sumba, Alor dan Sabu.

WAIKABUBAK_ Wakil Gubernur yang diwakili oleh Staf Ahli Gubernur Bidang Kesejahteraan Rakyat Dra. Bernadetha M. Usboko, M. Si membuka dengan resmi Rapat Koordinasi Penguatan Kelembagaan Kesekretariatan Komisi Daerah Lanjut Usia Tingkat Kabupaten/Kota Sedaratan Sumba, Alor dan Sabu Raijua bertempat di Hotel Ronita Waikabubak. Rabu, (18/09).

Dalam sambutan Wakil Gubernur, Bernadetha menyampaikan harapan agar komda lansia harus tetap berjalan, dan mempunyai hasil yang baik yang dapat di kembangkan bagi lansia melalui pemberdayaan yg berkelanjutan, serta dapat bersinergi dengan berbagai pihak membahas tentang lansia.

Bernadetha juga menyampaikan pesan agar Kabupaten juga dapat membentuk komda lansia, dan menyusun rencana program kegiatan bagi Lansia.

“Kesekretariatan harus lebih diperkuat dengan menambahan staf dalam penanganan masalah lansia”, lanjut Bernadetha.

Bernadetha juga berharap adanya dukungan dari pemerintah daerah terutama tiga tungku yaitu Dinas Sosial, Bappeda dan Bagian Kesejahteraan Rakyat agar mendukung pendanaan komda di daerah melalui APBD.

Sementara Bupati Sumba Barat dalam sambutannya yang disampaikan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sumba Barat, Drs. Imanuel M. Anie, M. Si mengucapkan terima kasih atas kepercayaan Pemerintah Provinsi NTT yang telah memilih Kabupaten Sumba Barat sebagai tempat diselenggarakan Rakor Komda Lansia.

Imanuel menyampaikan bahwa Ketua Komda Lansia di Kabupaten Sumba Barat adalah ibu Ketua TP PKK Kabupaten Sumba Barat, Dra. Metty H. Monteiro.

Imanuel berharap dengan terselenggaranya rakor ini, Komda Lansia baik tingkat provinsi maupun kabupaten dapat melawan stigma lansia yg tidak produktif dan memperjuanakan hak-hak para lansia.

Sekretaris Komda Lansia Provinsi NTT Drs. Vincentius S. Medi Sera, M. Si melaporkan peserta Rakor Komda Lansia ini berjumlah kurang lebih 40 orang, terdiri dari Kepala Dinas Sosial, Kepala Bappeda, dan Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Kabupaten/Kota Sedaratan Sumba, Alor dan Sabu Raijua serta Narasumber dan Panitia sebanyak 10 orang.

Tema dari Peserta Rapat Koordinasi penguatan kelembagaan kesekretariatan komisi daerah lansia tingkat kabupaten/kota Sedaratan Sumba, Alor, dan Sabu Raijua yaitu
“MENUJU NTT BANGKIT NTT SEJAHTERA”.

Turut hadir dalam pembukaan Rakor tersebut Staf Ahli Bupati bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan, para Kepala Organisasi Perangkat Daerah, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Sumba Barat, Peserta dan Panitia Rakor.
(moi)

Siaran Pers Humas dan Protokol pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sumba Barat.

Bagikan Informasi Ini

DPRD Kabupaten Sumba Barat Tolak Ranperda Budaya Hidup Hemat

WAIKABUBAK_ Bupati Sumba Barat Drs. Agustinus Niga Dapawole menghadiri Rapat Paripurna VII Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumba Barat bertempat di Ruang Rapat lantai 2 Kantor DPRD. Kamis, 04 Juli 2019.

Rapat Paripurna VII yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Sumba Barat Gregorius H. B. L. Pandango, SE tersebut beragendakan penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi terkait Ranperda Budaya Hidup Hemat dan Ranperda Perubahan Perda nomor 3 tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sumba Barat Tahun 2016 – 2021.

Adapun kesimpulan dari pendapat fraksi-fraksi adalah sebagai berikut :
– Fraksi Nasdem dalam kesimpulannya menyatakan bahwa menolak Ranperda Budaya Hidup Hemat untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah dan menerima Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat nomor 3 Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Sumba Barat Tahun 2016 – 2021.
– Fraksi Golkar dan Fraksi PKB menyatakan Ranperda Budaya Hidup Hemat belum dapat ditetapkan sebagai peraturan daerah dan menerima Ranperda Perubahan Perda nomor 3 Tahun 2016 tentang RPJMD.
– Sementara Fraksi PDIP, Fraksi Gerindra dan Fraksi Keadilan Nurani menyatakan menerima baik Ranperda Budaya Hidup Hemat maupun Ranperda Perubahan Perda nomor 3 Tahun 2016 tentang RPJMD tahun 2016 – 2021.

Selanjutnya Bupati Dapawole dalam sambutannya mengucapkan terimakasih kepada jajaran DPRD Kabupaten Sumba Barat yang telah mencurahkan perhatian yang sungguh-sungguh dalam mengkaji dan membahas serta mengkonsultasikan Ranperda Budaya Hidup Hemat dan Ranperda tentang perubahan Perda nomor 3 Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Sumba Barat Tahun 2016 – 2021.

Dapawole juga berharap agar Ranperda Perubahan Perda nomor 3 Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Sumba Barat Tahun 2016 – 2021, dapat dievaluasi oleh Gubernur Nusa Tenggara Timur untuk selanjutnya ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

Pada kesempatan itu pula Dapawole menyatakan atas nama pribadi dan Pemerintah Kabupaten Sumba Barat, saya menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh rakyat Sumba Barat dimana saja berada, kepada mereka yang menaruh harapan besar bahwa perubahan dapat diraih melalui hidup hemat, Sumba Barat dapat maju dan sejahtera apabila meninggalkan boros dengan menggerakkan adat.

“Sekali lagi maaf karena aspirasimu belum dapat kami wujudkan, keinginanmu agar pada Bulan Agustus 2019, Perda Budaya Hidup Hemat dapat ditetapkan bersama DPRD Kabupaten Sumba Barat Masa Bhakti 2014 – 2019 belum dapat direalisasikan”, tutup Dapawole.

Hadir pada Rapat Paripurna tersebut Wakil Ketua dan anggota DPRD Kabupaten Sumba Barat, Sekretaris Daerah, para Asisten, dan para Pimpinan Perangkat Daerah/Unit Kerja Kabupaten Sumba Barat.
(moi)

Siaran Pers Humas dan Protokol pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sumba Barat.

Bagikan Informasi Ini

RAPAT BAMUS DPRD BERSAMA PEMDA SUMBA BARAT TAHUN 2019

Wakil Bupati Sumba Barat Marthen Ngailu Toni, SP didampingi Sekretaris Daerah Drs. Umbu Dingu Dedi, M. Si menghadiri Rapat Badan Musyawarah DPRD bersama Pemerintah Daerah Tahun 2019 yang dilaksanakan di ruang sidang DPRD Kabupaten Sumba Barat. Jumat, 12/04/2019.

 

 

Ketua DPRD Kabupaten Sumba Barat Gregorius H. B. L Pandango, SE selaku Pimpinan Rapat Bamus, menyampaikan jadwal dan kegiatan selama Sidang Paripurna I yang direncanakan akan dilaksanakan pada pertengahan Bulan April sampai dengan akhir Bulan Mei 2019.

Sementara Wabup Toni menyampaikan permohonan pengunduran jadwal Sidang Paripurna yang terjadwal pada tanggal 6 Mei 2019 karena bertepatan dg peninjauan lokasi tapal batas antara Sumba Barat dan Sumba Barat Daya oleh Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat bersama Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Barat dan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya di Jembatan Kali Polapare.

Hadir dlm Rapat tersebut Wakil Ketua dan anggota DPRD, Asisten Pemerintahan dan Kesra, para Pimpinan Perangkat Daerah se Kabupaten Sumba Barat.
(moi)

Siaran Pers Humas dan Protokol pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sumba Barat.

Bagikan Informasi Ini