Kegiatan DPRD

Raker Pamong Praja dan Sosialisasi Penetapan Batas Daerah, Serta Penandatanganan Berita Acara Penegasan Batas Antar Kelurahan/Desa

https://sumbabaratkab.go.id  Waikabubak, Bupati Sumba Barat membuka dengan resmi kegiatan Raker Pamong Praja dan Sosialisasi Penetapan Batas Daerah serta Penandatanganan Berita Acara Penegasan Batas Antar Kelurahan/Desa bertempat di Aula Bupati Sumba Barat pada Selasa 29 November 2022.

Turut hadir dalam Raker tersebut Wakil Bupati, Pimpinan DPRD, Anggota Forkompimda, Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak, Sekretaris Daerah, Para Staf Ahli Bupati, Para Asisten Bupati pada Sekretariat Daerah, Pimpinan Perangkat Daerah/Unit Kerja, Para Camat, Pimpinan Organisasi Wanita se – Kabupaten sumba Barat, Kapolsek/Kapospol dan Danramil/Babinsa se – Kabupaten Sumba Barat serta Lurah/Desa se – Kabupaten Sumba Barat.

Dalam sambutannya Bupati mengatakan Raker Pamong Praja ini dimaksudkan untuk melakukan konsolidasi antara jajaran Aparatur Pemerintahan di daerah, baik pada level  desa/kelurahan sampai pada tingkat kabupaten, sekaligus ajang tukar menukar informasi dan sebagai wahana untuk melakukan evaluasi terhadap program/kegiatan tahun anggaran 2022, dan sebagai bahan acuan perbaikan dan peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan di daerah ini, pada tahun anggaran 2023 maupun di tahun – tahun mendatang. Dengan mengusung tema “Melalui Rapat Kerja Pamong Praja Kabupaten Sumba Barat Tahun 2022 Kita Wujudkan Pamong Praja Berakhlak dan Proaktif Untuk Mengoptimalkan Potensi Unggulan Daerah Dalam Rangka Mempercepat Penurunan Stunting dan Kemiskinan Ekstrim”.

Kesempatan yang sama Bupati menyampaikan Raker ini bertujuan untuk mensosialisasikan Permendagri Nomor 43 Tahun 2022 tentang Batas Daerah Kabupaten Sumba Tengah dengan Kabupaten Sumba Barat dan Permendagri Nomor 44 Tahun 2022 tentang Batas Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya dengan Kabupaten Sumba Barat Provinsi NTT, dimana penyelesaian batas daerah antar kabupaten ini telah diambil alih dan ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri.

Dapat diinformasikan juga dalam Raker ini terkait permasalahan stunting yang merupakan tanggungjawab bersama baik dari aparatur pemerintahan sampai dengan tingkat rukun warga, tenaga medis, paramedis yang selalu berinisiatif menganalisa lingkungan tugas, serta orang tua yang harus terus berupaya memenuhi gizi anak. Pemkab sumba Barat memperoleh bantuan PMT dari Anggota Komisi IX DPR RI ibu Ratu N. G. Wulla, ST sebanyak 2 ton, dengan harapan melalui PMT dapat menurunkan angka stunting.

Tim Redaksi

 

Bagikan Informasi Ini

Vakum sejak 1 Mei 2020, Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah Definitif Sumba Barat akhirnya dijabat Yermia Ndapa Doda

Waikabubak, DKIPS SB

Terpilihnya Asisten II Setda ini bukan karena sikap pilih kasih, tetapi benar-benar merupakan hasil seleksi yang berlangsung secara adil, dimana Yermia Ndapa Doda, S.Sos. menempati ranking teratas dari para calon Sekda. Demikian ditegaskan Yonanis Dade, SH dalam acara pelantikan yang berlangsung Sabtu, 25 Juni 2022 di Aula Kantor Bupati Sumba Barat yang dihadiri oleh Forkopimda, para Asisten dan Staf Ahli serta Pimpinan Perangkat Daerah. Hadir sebagai saksi dalam acara ini adalah Domu Warandoy, SH, M.Si. Setda Sumba Timur dan Drs. Umbu Eda Padjangu, M.Si. Setda Sumba Tengah. Pendeta Edenia C.P. Theopilus, S.Th bertindak sebagai pendamping rohani. Bupati Sumba Barat mengatakan bahwa pelantikan dilakukan melalui prosedur perundang-undangan, yakni Surat Persetujuan Menteri Dalam Negeri, setelah dilakukan seleksi terbuka dan mendapat rekomendasi dari Komisi ASN. Penjabat Sekda sebelumnya dipegang oleh Drs. Daniel B. Pabala yang telah memasuki masa purna bakti tanggal 1 Juni yang lalu. Drs. Imanuel M. Anie kemudian ditunjuk sebagai Plt Sekda sampai pada hari pelantikan ini.

Tugas seorang Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah adalah membantu Bupati dan Wakil Bupati dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinir pelaksanaan tugas Perangkat Daerah dan pelayanan administratif. Karena masa jabatan Bupati hanya sampai tahun 2024, maka Sekretaris yang dilantik diharapkan dapat menjadi motor penggerak dalam mewujudkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati. Karena itu diperlukan komunikasi yang efektif dari Sekda, baik dengan Bupati dan Wakil Bupati, maupun dengan seluruh Perangkat Daerah. Semua aspirasi yang baik harus dapat dijaring dalam membantu mewujudkan visi dan mis Kepala Daerah. Demikian garis besar harapan Bupati Sumba Barat terhadap Sekda yang baru dilantik. Tim DKIPS.

Bagikan Informasi Ini

Bupati Sumba Barat Menghadiri Rapat Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Sumba Barat

Bupati Sumba Barat, Yohanis Dade, SH mengikuti Rapat Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Sumba Barat, Kamis (09/09/2021).

Rapat Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Sumba Barat yang dipimpin langsung Ketua BAMUS DPRD, Drs. Dominggus Ratu Come ini sehubungan dengan berakhirnya masa persidangan III Tahun sidang 2020/2021 dan akan memasuki masa persidangan I Tahun Sidang 2021/2022 dengan agenda sidang penetapan kalender kerja DPRD Kabupaten Sumba Barat Tahun Sidang 2021/2022.

Draft Kalender Kerja DPRD Kabupaten Sumba Barat Tahun Sidang 2021/2022 Masa Sidang I ditetapkan 12 Agenda Kerja, Masa Sidang II dengan 7 agenda kerja dan Masa Sidang III dengan 7 agenda kerja yang mana usulan jadwal agenda kerja tersebut disepakati bersama Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Barat dan selanjutnya dijadikan Keputusan Badan Musyawarah DPRD.

(Dhi)

Demikian Siaran Pers Bagian Humas dan Protokol pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sumba Barat.

Bagikan Informasi Ini

Alexander Dapawole: Prosedur Pencairan Uang Tender Masih Berliku-Liku dan Terkesan Dipersulit

Demikian salah satu point yang diangkat fraksi PDIP dalam Rapat Paripurna XIV, Masa Persidangan III, Selasa, 31 Agustus 2021. Paripurna ini beragendakan pendapat akhir fraksi-fraksi terhadap Ranperda Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Sumba Barat Tahun Anggara 2020 dan Ranperda Tentang Perubahan Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumba Barat serta penandatanganan Nota Kesepakatan kedua Ranperda oleh eksekutif dan legislatif Alex Dapawole mengatakan bahwa dalam menggunakan anggaran belanja baik laingsung maupun tidak langsung perlu diperhatikan unsur tepat sasaran dan tepat guna serta tepat waktu. Sebagai contoh: ada proyek yang realisai keuangannya sudah 100% tetapi kegiatan fisiknya belum mencapai target. Karena itu perencanaan dan pelaksanaan tender perlu memperhatikan waktu proses awal sampai pada pencairan uang sehingga tidak terjadi keterlambatan dengan berbagai alasan-alasan. Selanjutnya mengenai Ranperda Pembentukan dan Penyusunan Perangkat Daerah, Ketua Fraksi PDIP ini menghimbau agar Pemerintah jangan sampai menurunkan semangat kerja para Pegawai Negeri Sipil.

Kritikan lain kepada Pemerintah datang  dari Fraksi Partai Gerindra, melalui sekretarsinya Kristanto Dahamoni, yang menegaskan agar hasil audit BPK-RI Perwakilan NTT terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sumba Barat dengan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) perlu ditindaklanjuti agar tidak terjadi pada laporan keuangan pemda tahun 2021. Gerindra juga menyoroti rendahnya kualitas penetapan target dan realisai PAD, dana hibah partai dari APBD yang belum dicairkan, rata-rata pertumbuhan pendapatan dan belanja daerah yang masing-masing hanya 1,68% dan 0,84%, informasi pertanggungjawaban yang hanya berisi output tanpa penjelasan memadai tentang outcome serta lemahnya perencanaan karena kurangnya dana pengawawan pada SKPD terkait.

Fraksi Partai Nasdem mengkritisi keterlambatan penyerahan Ranperda APBD selama dua bulan dan pendapatan pajak daerah serta transfer yang tidak terealisasi. Mengenai perubahan terhadap Perda No 2 Tahun 2016, Nasdem mengusulkan agar Dinas Pertanahan yang sifatnya hanya koordinatif sebaik dimerjer dengan OPD yang berkaitan erat dengan urusan pertanahan, dan nama OPD agar disederhanakan.

Di samping kritikan terdapat juga apresiasi terhadap kinerja PEMDA yang disampaikan oleh fraksi Golkar, Perindo, PAN dan Demokrat.berupa antara upaya penataan organisasi perangkat daerah lewat revisi Perda No 2 2016, realisasi pendapatan daerah yang mencapai 105,18%, yakni Rp 56,2 Miliar dari target sebesar Rp 53,4 Miliar dan  upaya koordinasi dengan sector akomodasi guna peningkatan PAD, serta pernyataan keseriusan Pemda untuk upaya-upaya lain untuk pembenahan ke depan.

Walaupun terdapat berbagai macam usulan dan kritikan, semua fraksi menyatakan merima kedua Ranperda di atas untuk selanjutnya dievaluasi pada tingkat Pemerintah Propinsi dan ditetapkan sebagai Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2021.

Menanggapi pendapat akhir fraksi-fraksi, Bupati Sumba Barat, Yohanes Dade, SH, menyatakan bahwa “Laporan pertanggungjawaban bukan merupakan akhir dari kerja keras untuk menjadikan Kabupaten Sumba Barat sebagai daerah terbaik dalam pengelolaan keuangan daerah, namun sebagai awal untuk menjadi yang lebih baik di masa yang akan datang”. Rekomendasi yang telah disampaikan melalui pandangan umum fraksi maupun pembahasan komisi dan pansus akan ditindaklanjuti untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan serta penyempurnaan Perda Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumba Barat. Penandatanganan nota kesepakatan kedua Ranperda di atas merupakan langkah penting dalam menciptakan administrasi Negara yang mampu mendukung kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan dan pembanguan di tingkat daerah, secara bersih, transparan dan akuntabel.

Rapat Paripurna XIV ini dipimpin oleh Ketua DPR dan dihadiri oleh Bupati, Wakil Bupati, Pejabat Sekda, Para Wakil Pimpinan DPRD, Anggota serta perwakilan OPD.

 

TIM DKIPS – OK

Bagikan Informasi Ini