Kegiatan Pimpinan

Buka Kegiatan KML Pramuka Kwartir Cabang Sumba Barat, Ini Pesan Bupati Dapawole

Waikabubak_ Bupati Sumba Barat Drs. Agustinus Niga Dapawole membuka dengan resmi Kegiatan Kursus Mahir Lanjutan Pramuka bertempat di Halaman SMP Negeri 3 Waikabubak. Selasa, (12/01)

Bupati Dapawole berpesan kepada pembina pramuka yang mengikuti kegiatan KML agar menjadikan kegiatan ini sebagai sarana belajar, berkarya, dan membangun semangat persatuan sebagai sesame anak bangsa.

“Kegiatan ini harus ada outcome yang menjawab tantangan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat pesat, khususnya dalam menekan pergaulan anak-anak yang saat ini sangat mengkhawatirkan, menangkal agar anak-anak tidak terlibat atau tidak terjerumus pada hal-hal yang negatif atau tidak produktif”, ujar Dapawole yang juga bertindak selaku Ketua Majelis Pembimbing Cabang Pramuka Sumba Barat.

Dapawole mengatakan agar peserta kursus mampu mengaplikasikan ilmu dan pengetahuan yang didapat dalam kegiatan tersebut kepada peserta didiknya yang terlibat dalam organisasi kepramukaan.

Diakhir sambutannya Bupati Dapawole mengharapkan dukungan dari semua pihak yang terlibat dalam kegiatan KML untuk menjaga kenyamanan dan ketertiban selama pelaksanaan kegiatan berlangsung dengan tetap mentaati protokol kesehatan penanganan Covid-19 yakni harus memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak.

Selanjutnya Ketua Kwartir Cabang Pramuka Sumba Barat Yohanis Kariam, SH melaporkan Kegiatan KML ini akan dilaksanakan selama 6 hari, mulai dari 12 s/d 17 Januari 2021 bertempat di SMPN3 Waikabubak. Narasumber yaitu para pelatih pramuka yang berijasah kursus pelatih dasar dan kursus pelatih lanjutan Sumba Barat dan Sumba Timur. Jumlah peserta kursus sebanyak 25 orang dan dana yang digunakan yaitu sebanyak Rp64 Juta.

Hadir pada kesempatan itu Penjabat Sekretaris Daerah, Ketua Kwartir Cabang Pramuka Sumba Barat, Kepala Pelaksana BPBD, Pejabat yang mewakili Kapolres Sumba Barat, para Kepala Sekolah selaku Kamabigus Pramuka, Kakak Pelatih Pramuka Sumba Timur, dan Kakak-kakak Pembina Pramuka Cabang Sumba Barat.

(Moi)

Bagikan Informasi Ini

Terima Kunjungan Kerja Kepala BPH Migas, Bupati Dapawole Minta Kuota BBM Premium Ditingkatkan

Waikabubak_ Bupati Sumba Barat Drs. Agustinus Niga Dapawole menerima kunjungan kerja Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Dr. Ir. Fanshurullah Asa, MT bertempat di Ruang Rapat Bupati. Senin, (11/01)

Pada kesempatan itu Bupati Dapawole mengucapkan selamat datang di Kabupaten Sumba Barat dan selamat menikmati alam pulau Sumba.

Bupati Dapawole kemudian mengatakan bahwa penyaluran BBM terutama premium masih sangat kurang di Kabupaten Sumba Barat. “Oleh karena itu, saya atas nama masyarakat Sumba Barat memohon agar Bapak dapat menaikkan jumlah kuota penyaluran BBM Premium di Kabupaten Sumba Barat”, ujar Dapawole.

“Hal ini terjadi karena pemilik kendaraan baik roda empat maupun roda dua kebanyakan menggunakan premium. Selain itu, penjual eceran yang tersebar disetiap sudut jalan baik di Kota sampai di kecamatan bahkan desa”, lanjut Dapawole.

“Pemerintah juga telah melakukan operasi gabungan khusus untuk penjual eceran namun tidak bisa dipungkiri bahwa kebutuhan ekonomi masyarakat yang memiliki usaha kecil dengan menjual bersin eceran sehingga membuat kami terkadang harus berpikir dan bertindak dari segi kemanusiaan”, tandas Dapawole.

Selanjutnya Kepala BPH Migas mengucapkan terima kasih atas sambutan Pemerintah Kabupaten Sumba Barat yang begitu luar biasa. “Ramah orangnya dan Indah alamnya”, puji Fanshurullah.

Menjawab permintaan bapak Bupati, Kepala BPH Migas mengatakan bahwa Tahun 2021 kami telah menetapkan kuota jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu (JBT) yaitu Minyak Solar sebesar 8,795 KL (8.795.000 Liter) dan Minyak Tanah sebesar 2,409 KL (2.409.000 Liter) serta Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus (JBKP) yaitu Premium sebesar 7,791 KL (7.791.000 Liter).

“Dapat kami sampaikan bahwa kuota tersebut merupakan kuota gabungan seluruh konsumen pengguna di wilayah Bapak sesuai dengan Perpres Nomor 191 Tahun 2014. Mengingat BBM tersebut merupakan BBM subsidi dan penugasan, kami meminta Pemerintah Daerah berperan aktif turut serta mengawasi pendistribusian JBT dan JBKP agar tepat volume sehingga tidak melebihi kuota yang ditetapkan”, lanjutnya.

“Terkait dengan penjual eceran, kami punya solusinya” ujar Fanshurullah. “Pertamini yang tersebar di masyarakat itu adalah tindakan ilegal dan tidak mempunyai dasar hukum. Oleh karena itu solusi dari kami yaitu masyarakat dapat menjadi penjual BBM yang dinamakan sub penyalur. Sub penyalur direkomendasikan oleh pemerintah dan tersebar sampai kecamatan-kecamatan bahkan ke desa-desa”, ujarnya.

“Syaratnya sub penyalur harus berada minimal 5 km dari SPBU, harus mendapatkan rekomendasi dari Pemerintah setempat, dan beberapa syarat lainnya. Investasi Sub Penyalur dapat didukung oleh Pemerintah dan juga Dana Desa. Di Indonesia sudah ada 167 Sub Penyalur dan di NTT ada 68 Sub Penyalur”, kata Fanshurullah menjelaskan.

Turut hadir pada kesempatan tersebut Penjabat Sekretaris Daerah, para Asisten, Pimpinan Perangkat Daerah/Unit Kerja, dan Tim dari Pertamina MOR 5.

(Moi)

 

Bagikan Informasi Ini

Bupati Dapawole Serahkan Bantuan Hunian Sementara di Kampung Deke

Waikabubak_ Bupati Sumba Barat Drs. Agustinus Niga Dapawole menyerahkan Bantuan Hunian Sementara bagi korban kebakaran di Kampung Deke Desa Patiala Bawah Kecamatan Lamboya bertempat di rumah kediaman Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Sumba Barat Lukas Lebu Gallu yang sekaligus bertindak sebagai tokoh masyarakat setempat.

Jumat, (08/12) Dapawole pada kesempatan itu menegaskan kepada masyarakat setempat agar bantuan yang diserahkan harus digunakan sesuai dengan kebutuhan prioritas yaitu rumah hunian sementara. “Jangan dipake untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, uang yang sudah diterima harus langsung dibelanjakan untuk kebutuhan rumah hunian, jangan di gunakan untuk Cipas (ciu plastik, judi dan lain-lain”, tegas Dapawole. Bupati Dapawole juga perintahkan agar Kepala Dinas Sosial terus memantau dan memeriksa kembali bantuan yang diserahkan tersebut agar dipake tepat guna.

Sementara Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sumba Barat Samuel D. Mesa melaporkan bahwa bantuan yang berasal dari Kementerian Sosial Republik Indonesia ini, yaitu berupa uang tunai senilai Rp28.000.000,- yang telah masuk di buku tabungan BRI masing-masing pemilik rumah. “Bantuan tersebut berjumlah 42 unit rumah yang terdiri dari 22 unit rumah untuk korban kebakaran di Kampung Deke Desa Patiala Bawah Kecamatan Lamboya dan 20 unit rumah untuk korban kebakaran di Kampung Kadoki Desa Gaura Kecamatan Laboya Barat”, ujar Samuel.

Turut hadir pada kesempatan itu, Ketua Komisi C DPRD, Penjabat Sekretaris Daerah, para Asisten, Kepala Dinas Kesehatan, Inspektur, Kapolsek Lamboya, Kepala Desa Patiala Bawah, Kabid pada Dinas Sosial, para Kasubag Bagian Humas dan Protokol, dan masyarakat penerima bantuan. (Moi)

Bagikan Informasi Ini

Jadi Pembina Apel, Bupati Dapawole Serahkan SK CPNS

Waikabubak_ Bupati Sumba Barat Drs. Agustinus Niga Dapawole menyerahkan Surat Keputusan Bupati Sumba Barat tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Formasi Tahun 2019 pada Apel Kesatuan Senin, 04 Januari 2021.

Apel Kesatuan tersebut bertempat di Halaman Kantor Bupati Sumba Barat yang dihadiri Sekretaris Daerah, para Asisten, Staf Ahli Bupati, Pimpinan Perangkat Daerah/Unit Kerja, Pejabat Eselon III dan IV serta Aparatur Sipil Negara dan Tenaga Kontrak Daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Sumba Barat.

Mengawali amanatnya Bupati Dapawole mengucapkan Selamat Tahun Baru 2021. Kiranya di tahun yang baru semangat kerja kita tidak menjadi kendor dan terus berkobar demi Pada Eweta Mandaelu tercinta.

Pada kesempatan tersebut Bupati Dapawole menegaskan kepada CPNS agar berlaku dan bertindak sebagai abdi negara sesuai dengan aturan kepegawaian yang berlaku.

“Ingatlah bahwa Anda masih berstatus CPNS, oleh karena itu jadilah teladan bagi masyarakat”, tegas Dapawole.

Selanjutnya Bupati Dapawole menyampaikan bahwa sejak tanggal 05 Januari 2021, seluruh Tenaga Kontrak Daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Sumba Barat akan dirumahkan.

“Untuk TKD, mulai besok kalian tidak masuk kantor”, ucap Dapawole.

Dapawole mengatakan bahwa hal ini dilakukan dengan tujuan untuk menyaring dan mengevaluasi kembali pegawai yang betul-betul berkompeten dan tidak berkompeten untuk selanjutnya diaktifkan kembali melalui Surat Keputusan Bupati Sumba Barat tentang Pengangkatan Tenaga Kontrak Daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Sumba Barat yang akan terbit nantinya.

“Selain itu Pandemi Covid-19 yang dialami bangsa kita telah berdampak pada alokasi dana dari pusat ke daerah termasuk Kabupaten Sumba Barat, yang akhirnya juga berpengaruh pada sebagian kebijakan terhadap gaji/upah Tenaga Kontrak Daerah di Kabupaten Sumba Barat”, ujar Dapawole.

Selanjutnya merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS maka Bupati Dapawole melakukan inspeksi mendadak diawal tahun masuk kerja.

Bupati Dapawole kemudian memerintahkan Kepala BKPP agar merekap jumlah ASN dan TKD yang hadir dan yang tidak hadir pada Apel Kesatuan untuk ditindaklanjuti sebagaimana mestinya.

(Moi)

 

 

Bagikan Informasi Ini