Kegiatan Pimpinan

BUPATI DAPAWOLE PIMPIN RAPAT KOORDINASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT

_Waikabubak – Humas SB_

Bupati Sumba Barat Drs. Agustinus Niga Dapawole memimpin Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2019 bertempat di Ruang Rapat Bupati, Kamis 4 April 2019.

Turut hadir dalam rapat itu, Wakil Bupati, Wakil Ketua DPRD, Sekretaris Daerah, Dandim 1613, Waka Polres, Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak, Ketua Pengadilan Agama Waikabubak, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, dan Kepala Bagian Tata Pemerintahan pada Setda Kabupaten Sumba Barat.

Bupati Dapawole pada kesempatan itu mengatakan rapat koordinasi hari ini merupakan jadwal rapat rutin bulanan unsur Pimpinan Daerah dengan Pemerintah Daerah.

“Kegiatan rapat koordinasi tersebut juga dipersiapkan untuk membahas permasalahan pemerintahan umum atau hal – hal lain yang terjadi di Kabupaten Sumba Barat”, ucap Dapawole.

Dapawole menyatakan agenda pertemuan hari ini, membahas tentang persiapan penyelenggaraan Pemilu Serentak di Kabupaten Sumba Barat dan membahas tentang hasil pertemuan di Kabupaten Sumba Barat Daya mengenai Batas Wilayah Administrasi (Bagian Selatan) yang sudah menghasilkan Kesepakatan di depan Bapak Gubernur Nusa Tenggara Timur.

Bupati Dapawole juga menyampaikan bahwa Pemerintah Daerah akan mengambil langkah – langkah selanjutnya dengan mempersiapkan kegiatan tanggal 6 Mei 2019 mendatang terkait
mengesahkan Desa Karang Indah masuk dalam wilayah administrasi Kabupaten Sumba Barat.

Dapawole mengatakan terkait Pemilu Serentak 2019, Pemerintah Kabupaten Sumba Barat akan menggelar Rapat Desk Pemilu sebelum pelaksanaan Pemilu Serentak dan akan menghadirkan seluruh Pimpinan Daerah dan Pihak Penyelenggara Pemilu.

Dalam kesempatan itu juga peserta rapat koordinasi menyampaikan usulan dan meminta Pemerintah Kabupaten Sumba Barat untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat di wilayah perbatasan Sumba Barat dan Sumba Barat Daya. Pendekatan persuasif diharapkan dapat dilakukan oleh pemerintah sehingga masyarakat mendapatkan informasi yang jelas dan terpercaya. Dengan demikian masyarakat tidak mudah terpengaruh oleh berita – berita yang tidak jelas sumbernya.

Menanggapi usulan tersebut, Bupati Dapawole menyampaikan terima kasih dan akan menggerakan seluruh Pimpinan Perangkat Daerah agar melakukan sosialisasi kepada masyarakat di daerah perbatasan dan pada kesempatan tersebut juga Dapawole menghimbau kepada saudaraku sekalian khususnya di wilayah perbatasan (SBD dan Sumba Barat) agar jangan mudah percaya akan berita hoax atau ajakan perorangan yang sifatnya merusak hubungan yang selama ini sudah terjalin baik dan akur.

“Mari kita jaga hubungan yang sudah terjalin baik selama ini di antara sesama kita, karena pemerintah hadir untuk rakyat dan tidak akan pernah menyusahkan rakyatnya”, pesan Bupati Dapawole.

Pada akhir pertemuan tersebut, Bupati Dapawole menegaskan Batas Wilayah merupakan Batas Administrasi Pemerintah dan tidak menghilangkan hak – hak kepemilikan tanah, adat istiadat, Budaya dan lain sebagainya. Selain itu juga, dalam rangka Pemilu Serentak pada 17 April mendatang,
Dapawole juga menegaskan agar dilakukan Operasi terhadap Miras dan juga Senjata Tajam pada saat masa tenang hingga pelaksanaan Pemilu Serentak.

“Hal ini dilakukan agar situasi yang kondusif selama ini dapat dipertahankan dan juga menghindari terjadinya hal-hal yang negatif pada pelaksanaan Pemilu Serentak sehingga menghasilkan Pemilu yang Damai dan Bermartabat”, tutup Dapawole.
(moi)

Siaran Pers Humas dan Protokol pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sumba Barat.

Bagikan Informasi Ini

TIDAK ADA PENILAIAN ASAL BAPA SENANG : TEGAS BUPATI DAPAWOLE

_Waikabubak – Humas SB_

“Tidak ada penilaian asal bapa senang”.

Hal ini ditegaskan Bupati Sumba Barat Drs. Agustinus Niga Dapawole saat memberikan Arahan pada acara Pengambilan Pernyataan Menjaga Kerahasiaan Dokumen Ujian Sekolah Berstandar Nasional dan Ujian Nasional Tahun 2019 Tingkat SD/MI, SMP/MTS dan PKBM se Kabupaten Sumba Barat bertempat di Aula Sekolah SSenin, 01 April 2019.

“Saya berikan apresiasi kepada Tim Pengawas atas penilaiannya yg sangat obyektif”, lanjut Dapawole.

Bupati Dapawole juga mengucapkan terima kasih kepada Kepala sekolah SMPN 5 Lamboya atas kriteria “amat baik” bagi Perangkat Kerja Guru.

“Tidak dituntut harus mencapai nilai amat baik, tetapi paling tidak mendapatkan nilai baik atau cukup”, harap Dapawole.

“Oleh karena itu Kepala Sekolah harus saling berkoordinasi tentang kiat-kiat sehingga bisa menjadi yang terbaik dan jangan pasrah pada keadaan, tetapi harus lebih semangat untuk mendapatkan yg terbaik”, ujar Dapawole.

Pada kesempatan itu Dapawole juga menghimbau para Kepala Sekolah agar melakukan kampanye di sekolah tentang sadar bersih sadar sampah. Harus mengajarkan anak sekolah untuk buang sampah pada tempatnya.

Sementara Pengawas SMP Petrus Pote Wali, S.Pd dalam pemaparan Laporan Hasil Supervisi Terpadu Pengawas SMP di bulan Januari sampai dengan Maret 2019 mengatakan bahwa Hasil Analisis Perangkat Kerja Guru dan Kepala Sekolah per Kecamatan dan masih menduduki kriteria “kurang”.

Petrus juga menjelaskan berbagai kendala/hambatan yang dihadapi dalam menyusun Perangkat Kerja Guru dan Kepala Sekolah. “Salah satunya yaitu baik Kepala Sekolah dan Guru belum begitu memahami tugas pokoknya dan kurangnya pembekalan tugas”, lanjut Petrus.

Turut hadir Kepala dan Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Sumba Barat, Koordinator Pengawas, Pengawas, para Kepala Sekolah Tingkat SD/MI, SMP/MTS dan PKBM se Kabupaten Sumba Barat.
(moi)

Siaran Pers Humas dan Protokol pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sumba Barat.

Bagikan Informasi Ini

BUPATI DAPAWOLE MINTA PPK DAN POKJA PEMILIHAN DAPAT MEMATUHI PERATURAN

_Waikabubak – Humas SB_

Bupati Sumba Barat Drs.Agustinus Niga Dapawole meminta Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pokja Pemilihan dan Pejabat Pengadaan harus dapat mematuhi seluruh peraturan agar dalam melaksanakan tugas tidak diperhadapkan pada masalah-masalah hukum.

 

Demikian kata Bupati Sumba Barat Drs. Agustinus Niga Dapawole saat membuka kegiatan Bimbingan Teknis Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) versi 4.3 di Kabupaten Sumba Barat pada Senin, 01 April 2019, bertempat di Aula Kantor Bupati Sumba Barat.

Bupati Dapawole dalam kesempatan itu mengatakan sebagai upaya meningkatkan Aparatur Pemerintah Daerah terkait pengadaan barang dan jasa pemerintah dengan menggunakan sistem pengadaan secara elektronik (SPSE) versi 4.3, untuk itu pemerintah menyelenggarakan kegiatan Bimbingan Teknis Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) versi terbaru.

“Penyebab permasalahan hukum pada pengadaan barang/jasa bisa berasal dari proses perencanaan anggaran, proses pemilihan (tender), pelaksanaan kontrak, serah terima pekerjaan maupun pemanfaatan barang/jasa”, tegas Dapawole.

Dapawole menyatakan pengadaan barang dan jasa merupakan salah satu dari sekian banyak fungsi manajemen pada instansi pemerintah yang sangat penting dikelola prosedur pengadaan barang dan jasa dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.

“tentunya hal itu dengan mengedepankan prinsip – prinsip persaingan yang sehat, transparan, terbuka dan perlakuan yang adil bagi semua pihak, sehingga hasilnya dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi fisik, keuangan maupun manfaat bagi semua pihak”, ucap Dapawole.

Selanjutnya, Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sumba Barat Jeni H. L. Billy, ST, M.Eng selaku Ketua Panitia dalam laporannya mengatakan kegiatan tersebut berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 16 tentang pengadaan barang/ jasa pemerintah beserta peraturan turunannya, Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 3 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2019 dan Peraturan Bupati Sumba Barat Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2019.

Jeni juga menyampaikan maksud kegiatan tersebut untuk memberikan pelatihan teknis sistem pengadaan secara elektronik (SPSE) versi 4.3 dengan tujuannya melatih PPK,Anggota Pokja/Pejabat Pengadaan agar mahir menggunakan SPSE versi terbaru dalam pengadaan barang dan jasa Pemerintah.

Akhir sambutannya,Bupati Dapawole mengharapkan kegiatan ini dapat memberikan pemahaman yang benar tentang aturan dan tata cara pengadaan barang/jasa melalui sistem elektronik versi terbaru sesui Pepres 16 Tahun 2018.

Bimtek dilanjutkan di aula BKPP Kabupaten Sumba Barat, dengan materi yang dibawakan oleh Nara Sumber Nana Mulyana.

Hadir pada kesempatan itu Wakil Bupati Sumba Barat Marthen Ngailu Toni, SP, Sekretaris Daerah Kabupaten Sumba Barat Drs. Umbu Dingu Dedi, M.Si, Para Asisten, Staf Ahli Bupati, Para Pimpinan Perangkat Daerah, Para Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Kelompok Kerja Pemilihan dan Pejabat Pengadaan Lingkup Pemerintah Kabupaten Sumba Barat.
(moi)

Siaran Pers Humas dan Protokol pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sumba Barat.

Bagikan Informasi Ini

BUPATI DAPAWOLE: YANG AJAK GOLPUT SAMA DENGAN PENGACAU

_Jakarta – Humas SB_

Bupati Sumba Barat Drs. Agustinus Niga Dapawole menyatakan yang ajak para pemilih untuk Golput (Golongan Putih) pada pesta demokrasi pemilu tahun 2019 sama dengan pengacau.

Hal itu disampaikan Bupati Sumba Barat Drs. Agustinus Niga Dapawole disela-sela menghadiri acara Rakornas Bidang Kewaspadaan Nasional Pemilu Tahun 2019 di Grand Hotel Jakarta, Rabu, 27/3/2019.

Rakornas Bidang Kewaspadaan Nasional dibuka dengan resmi oleh Menkopolhukam RI, Jenderal Purn Wiranto dan mengatakan
kegiatan rakornas tersebut Dalam Rangka Pemantapan Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019.

Wiranto juga mengajak para peserta rakornas untuk menolak dan lawan politik uang, politisasi sara, hoax, fitnah dan kampanye negatif yang merupakan racun demokrasi, “mari kita tolak dan lawan”, tegas Wiranto.

Menanggapi hal itu, Bupati Dapawole menghimbau seluruh warga masyarakat sumba barat bahwa jadikan pemilu tahun 2019 yang bermartabat, berdaulat adil dan makmur.

“Pilihan kita boleh berbeda, tetapi kita semua tetap bersaudara, jangan karena beda pilihan kita jadi pecah belah”, ujar Dapawole.

Dapawole juga mengharapkan seluruh warga masyarakat Sumba Barat agar hindari golput pada saat memberikan hak suaranya pada tanggal 17 April 2019 mendatang karena pelaksanaan pemilu berlangsung 5 tahun sekali untuk memilih pemimpin.

“Pemilu merupakan sarana kedaulatan rakyat serta sebagai pendorong akuntabilitas dan kontrol publik oleh karenanya melalui pemilu, legitimasi Pemerintah dibangun, sederhananya pemilu adalah sarana untuk menyediakan perwakilan dan alat pendidikan politik”, tutup Dapawole.

Acarapun dilanjutkan dengan materi yang dibawakan oleh para nara sumber.

Hadir juga pada acara tersebut Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Tjahjo Kumolo, para Gubernur, para Bupati/Walikota, para Forkopimda se Kabupaten/Kota, para Kaban Kesbangpol Kabupaten/Kota dan para Ketua KPUD dan Bawaslu se Indonesia.
(moi)

Siaran Pers Humas dan Protokol pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sumba Barat.

Bagikan Informasi Ini