Kemitraan

Terima Kunjungan Kerja Kepala BPH Migas, Bupati Dapawole Minta Kuota BBM Premium Ditingkatkan

Waikabubak_ Bupati Sumba Barat Drs. Agustinus Niga Dapawole menerima kunjungan kerja Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Dr. Ir. Fanshurullah Asa, MT bertempat di Ruang Rapat Bupati. Senin, (11/01)

Pada kesempatan itu Bupati Dapawole mengucapkan selamat datang di Kabupaten Sumba Barat dan selamat menikmati alam pulau Sumba.

Bupati Dapawole kemudian mengatakan bahwa penyaluran BBM terutama premium masih sangat kurang di Kabupaten Sumba Barat. “Oleh karena itu, saya atas nama masyarakat Sumba Barat memohon agar Bapak dapat menaikkan jumlah kuota penyaluran BBM Premium di Kabupaten Sumba Barat”, ujar Dapawole.

“Hal ini terjadi karena pemilik kendaraan baik roda empat maupun roda dua kebanyakan menggunakan premium. Selain itu, penjual eceran yang tersebar disetiap sudut jalan baik di Kota sampai di kecamatan bahkan desa”, lanjut Dapawole.

“Pemerintah juga telah melakukan operasi gabungan khusus untuk penjual eceran namun tidak bisa dipungkiri bahwa kebutuhan ekonomi masyarakat yang memiliki usaha kecil dengan menjual bersin eceran sehingga membuat kami terkadang harus berpikir dan bertindak dari segi kemanusiaan”, tandas Dapawole.

Selanjutnya Kepala BPH Migas mengucapkan terima kasih atas sambutan Pemerintah Kabupaten Sumba Barat yang begitu luar biasa. “Ramah orangnya dan Indah alamnya”, puji Fanshurullah.

Menjawab permintaan bapak Bupati, Kepala BPH Migas mengatakan bahwa Tahun 2021 kami telah menetapkan kuota jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu (JBT) yaitu Minyak Solar sebesar 8,795 KL (8.795.000 Liter) dan Minyak Tanah sebesar 2,409 KL (2.409.000 Liter) serta Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus (JBKP) yaitu Premium sebesar 7,791 KL (7.791.000 Liter).

“Dapat kami sampaikan bahwa kuota tersebut merupakan kuota gabungan seluruh konsumen pengguna di wilayah Bapak sesuai dengan Perpres Nomor 191 Tahun 2014. Mengingat BBM tersebut merupakan BBM subsidi dan penugasan, kami meminta Pemerintah Daerah berperan aktif turut serta mengawasi pendistribusian JBT dan JBKP agar tepat volume sehingga tidak melebihi kuota yang ditetapkan”, lanjutnya.

“Terkait dengan penjual eceran, kami punya solusinya” ujar Fanshurullah. “Pertamini yang tersebar di masyarakat itu adalah tindakan ilegal dan tidak mempunyai dasar hukum. Oleh karena itu solusi dari kami yaitu masyarakat dapat menjadi penjual BBM yang dinamakan sub penyalur. Sub penyalur direkomendasikan oleh pemerintah dan tersebar sampai kecamatan-kecamatan bahkan ke desa-desa”, ujarnya.

“Syaratnya sub penyalur harus berada minimal 5 km dari SPBU, harus mendapatkan rekomendasi dari Pemerintah setempat, dan beberapa syarat lainnya. Investasi Sub Penyalur dapat didukung oleh Pemerintah dan juga Dana Desa. Di Indonesia sudah ada 167 Sub Penyalur dan di NTT ada 68 Sub Penyalur”, kata Fanshurullah menjelaskan.

Turut hadir pada kesempatan tersebut Penjabat Sekretaris Daerah, para Asisten, Pimpinan Perangkat Daerah/Unit Kerja, dan Tim dari Pertamina MOR 5.

(Moi)

 

Bagikan Informasi Ini

34 SD GUNAKAN APLIKASI WALIKU

Waikabubak, Selasa-15/12/20, Ketua Pantia Launching Aplikasi Waliku, David Moto Lele, S.S, M.Pd, mengemukakan, sejak 2013, Yayasan Sayangi Tunas Cilik (YSTC), mitra Save the Children mengawali pelaksanaan program Sponsorship di Sumba, khususnya Sumba Barat dan Sumba Tengah. Tujuan program ini adalah Anak Sumba yang Sehat, terlindungi dan mendapatkan pendidikan yang berkualitas.

Dalam pelaksanaan program pendidikan, salah satu isunya, kata David Moto Lele, adalah tingginya angka ketidakhadiran anak di Sumba Barat. Studi ketidakhadiran anak yang dilakukan Program Sponsorship menunjukkan bahwa tingkat ketidakhadiran anak dengan alasan Sakit adalah 40%. Selain itu, sejak 2013 hingga 2016, telah teridentifikasi adanya kematian 7 anak Sponsor yang berusia sekitar 8 hingga 10 tahun dikarenakan Penyakit Malaria. Berdasarkan kasus-kasus tersebut, diidentifikasi beberapa faktor penyebab, antara lain; kurangnya kewaspadaan orangtua akan gejala Malaria sehingga mengakibatkan penanganan yang terlambat. Akses ke klinik atau puskesmas yang cukup menantang secara geografis dan terbatasnya transportasi. Oleh karena itu, kata David Moto Lele, perlu dilakukan pendekatan inovatif untuk menghadapi situasi ini.

Sehubungan dengan permasalahan diatas, jelasnya, Save the Children mengembangkan project WALIKU, dimana waliku ini merupakan sebuah aplikasi berbasis Android untuk mendeteksi kehadiran/ketidakhadiran siswa di sekolah. Project ini telah dilaksanakan dari tahun 2018 shingga saat ini di 34 sekolah dasar, di Kecamatan Wanokaka, Waikabubak dan Lamboya. yang berada di Kecamatan Wanokaka dan Kota Waikabubak.

Namun, kata David, selama masa pandemic COVID-19, sekolah telah ditutup sekian bulan. Dalam persiapan pembukaan kembali sekolah-sekolah dengan protap kesehatan yang berstandar, Save the Children melalui Waliku akan mengembangkan sebuah system koneksi satu data. Sistem ini akan mengkoneksikan sekolah dengan Satuan Tugas COVID-19, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melalui system informasi digital mengenai COVID-19 dan juga untuk mengatasi masalah Kesehatan lain dan masalah sosial yang membuat anak absen di sekolah. Melalui system satu data ini, diharapkan pelayanan pemenuhan hak anak akan mencapai titik maksimal.

Untuk mencapai hasil yang maksimal, pihaknya dari Dinas Pendidikan menginisiasi untuk menjalin kerja sama dengan Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta SATGAS COVID-19 untuk melakukan penandatanganan kesepakatan teknis sistem koneksi satu data tercapainya pemenuhan hak anak di titik maksimal melalui kolaborasi sekolah dengan dinas terkait melalui system digital.

Harapan yang ingin dicapai dari launching Apalikasi Waliku dan kerja sama menggunakan Aplikasi Waliku ini adalah; Pertama, memperkenalkan Sistem Waliku versi 3 periode 2021-2022 kepada para Kepala Sekolah, Operator dan guru-guru wali kelas intervensi Waliku periode 2020-2021. Para pemangku kebijakan di Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Sumba Barat. Para Pengawas Sekolah di Kecamatan Wanukaka, Waikabubak dan Lamboya. Kedua, penandatanganan kesepakatan teknis kolaborasi waliku dan dinas pendidikan Kabupaten Sumba Barat. Ketiga, Penandatanganan Kesepakatan Teknis Sistem Satu Data Pelayanan Kesehatan dan Kesehjateraan Anak Sumba Barat antara: Save the Children-Waliku dengan Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Satuan Tugas COVID-19 Kabupaten Sumba Barat.

Di hadapan peserta, sebagai ketua panitia, David juga menyampaikan bahwa pendanaan kegiatan ini bersumber dari Dinas Pendidikan Kabupaten Sumba Barat sebesar Rp 58. 500.000,- sementara dari Save the Children untuk mendukung pelaksanan program ini sebelumnya telah melakukan pembelian Smartphone type Samsung Galaxy A01 Core sebanyak 39 unit HP untuk 13 SD di Kecamatan Lamboya dengan harga per unit sebesar Rp. 1.500.000,-

Selama kegiatan launching Aplikasi Waliku berlangsung juga disaksikan oleh Mohini Venkatesh, Technical Advisor Waliku Save the Children United State of America yang selama ini mensuport penuh pelaksanan Project Waliku di Sumba Barat. Mohini menyaksikan secara daring melalui jaringan zoom meeting dan ia juga berkenan memberikan sambutan dan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Sumba Barat yang sangat proaktif mendukung implementasi Waliku. (RED.SIL-STC)

Bagikan Informasi Ini

KADISDIK DORONG SEMUA SEKOLAH AKTIFKAN LAYANAN UKS

Waikabubak, Selasa- 15/12/20, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumba Barat, Sairo Umbu Awang, SE, meminta semua sekolah mulai dari jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan menengah untuk mengaktifkan layanan usaha keehatan sekolah/madrasah (UKS/M). Hal itu dikatakannya di hadapan para kepala sekolah dan kepala puskesmas serta pimpinan organisasi perangkat daerah pada acara launching Aplikasi Waliku di aula rapat Kantor Bupati. “Ketika pembelajaran tatap muka dimulai saya minta semua sekolah harus mengaktifkan layanan UKS/M, “pintanya.

Menurut Kadis Pendidikan Kabupaten Sumba Barat, pada Sabtu (5/12) lalu Pejabat Sementara Bupati Sumba Barat, Drs. Semuel D. Pakereng, M.Si, telah menerbitkan Instruksi Bupati Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah atau UKS/M. Dengan adanya instruksi bupati dan peraturan bupati tersebut maka semua sekolah wajib membentuk Tim Pelaksana UKS/M di masing-masing sekolah. Di sekolah juga harus ada ruangan UKS dan harus ada guru pengelolanya. Selain itu, sekolah harus menyediakan fasilitas dan bahan pendukung pelaksanan UKS. Dengan UKS, anak dan guru dibiasakan untuk berperilaku hidup bersih dan sehat setiap hari dan tahu cara menolong anak dan guru yang mengalami sakit atau membutuhkan pertolongan pertama.

Pelaksanaan layanan UKS meliputi pendidikan kesehatan, pelayanan kesehatan dan pembinaan lingkungan sekolah yang sehat. Trias Layanan UKS harus dilakukan secara terpadu dan bekerja sama dengan puskesmas agar anak sekolah dan guru sehat dan sejahtera. Sebelumnya. Di tingkat kabupaten, Tim Pembina UKS sudah membahas standar operasional prosedur (SOP) atau petunjuk pelaksanan UKS untuk menjadi pedoman pelaksanan UKS di setiap sekolah.

Turut hadir pada kesempatan tersebut, Bupati Sumba Barat, Drs. Agustinus Niga Dapawole, Pejabat Sekretaris Daerah, Daniel B. Pabala, Kepala Bappeda, Titus Diaz Liurai,S.Sos,MM, Kepala Dinas Kesehatan, drg. Bonar B. Sinaga, M.Kes, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Drs. Djemi Octovianus Dima,MM, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Ir. Yanis E.L.Chr Loebaloe, M.Si,   (RED.SIL-STC)

Bagikan Informasi Ini

DISDIK SUMBA BARAT GUNAKAN “WALIKU” PANTAU KEHADIRAN MURID

WAIKABUBAK,- Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Sumba Barat sejak tahun 2018 lalu menggunakan Aplikasi “Waliku” untuk memantau kehadiran anak murid di kelas. Hal ini dilakukan sejak belum terjadinya pandemic COVID-19. Rencananya akan dilakukan di semua sekolah dasar. K Kepala Disdik Kabupaten Sumba Barat, Sairo Umbu Awang, SE, mengemukakannya saat launching aplikasi Waliku (baca: Pemda Sumba Barat Launching Aplikasi Waliku Sistim Satu Data Kesejahteraan Anak) pada Selasa (15/12) di Aula Rapat Kantor Bupati Sumba Barat. Hal itu dikatakannya di hadapan Bupati Sumba Barat, Drs. Agustinus Niga Dapawole, Pejabat Sekretaris Daerah, Daniel B. Pabala, para unsur pimpinan organisasi perangkat daerah, pengawas sekolah dan para kepala sekolah dasar.

Dikatakan Kepala Dinas Pendidikan, Aplikasi Waliku sangat bermanfaat untuk mengetahui tingkat kehadiran anak di kelas jika pembelajaran tatap muka dimulai. Dengan aplikasi ini, kita bisa mengetahui apa alasan anak tidak masuk kelas. Jika sakit maka apa sakitnya. Belajar dari pengalaman selama dua tahun terakhir ini, Disdik ingin memperluas layanan aplikasi Waliku tidak hanya pada aspek pendidikan saja tetapi juga layanan kesehatan dan perlindungan anak. Untuk itu, Dinas Pendidikan mengajak Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Satgas COVID-19 untuk mengembangkan sistim layanan informasi terpadu yang terkoneksi satu dengan yang lainnya.

“Waliku hadir sejak tahun 2018. Ini sebuah sistim absensi digital. Dengan absensi ini kita bisa pantau secara langsung tingkat kehadiran anak di kelas. Jika tidak hadir maka guru akan berkomunikasi dengan orang tua dan pihak terkait, “ujarnya.

Dijelaskan Kepala Dinas Pendidikan, Aplikasi Waliku pada awalnya hanya menjangkau 21 Sekolah Dasar saja yakni 16 Sekolah Dasar di Kecamatan Kota Waikabubak dan 5 Sekolah Dasar di Kecamatan Wanukaka. Oleh karena Aplikasi Waliku sangat bermanfaat, maka pada tahun 2020, Dinas Pendidikan memperluas jangkauannya lagi di wilayah Selatan yaitu di Kecamatan Lamboya sebanyak 13 Sekolah Dasar.

Dikatakannya, dengan replikasi program ini maka tingkat kehadiran anak di kelas harus tinggi karena terpantau setiap saat dan informasi terkini. Kerja sama dengan Waliku ini akan berlangsung sampai bulan Juni 2022. Untuk mendukung perluasan jangkauan penggunaannya maka Dinas Pendidikan bekerja sama dengan Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Satgas COVID agar semua sekolah terkoneksi dan kita bisa mengetahui status kesehatan anak sekolah dan guru. (RED.SIL-STC)

Bagikan Informasi Ini