FORUM PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT TAHUN 2021

Waikabubak | Forum Perangkat Daerah merupakan salah satu tahapan dalam  sistem perencanaan pembangunan nasional sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Untuk itulah maka pada tanggal 22 sampai dengan 24 Maret 2021 dilaksanakan Forum Perangkat Daerah Kabupaten Sumba Barat sebagai ajang untuk menampung berbagai pemikiran yang tertuang dalam Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yang kemudian diselaraskan dengan proses politik yang tertuang dalam Pokok Pikiran (Pokir) DPRD, dan usulan yang diserap dalam proses partisipatif melalui Musrenbang Desa maupun Musrenbang Kecamatan yang akan menjadi masukan dalam penyusunan RKPD Tahun 2022. Pembukaan Forum dilaksanakan di Aula Rapat Bupati Sumba Barat dan dihadiri Oleh Plh. Bupati Sumba Barat, Para Staf Ahli Bupati, Para Asisten Sekda, Para Pimpinan Perangkat Daerah/Unit Kerja, Para Camat dan Delegasi masing-masing kecamatan, dan pimpinan NGO yang dilaksanakan secara daring maupun luring dengan tema “Pemanfaatan Potensi Unggulan Daerah Dalam Rangka Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial.”

Kepala Bappeda Kabupaten Sumba Barat, Titus Diaz Liurai, S.Sos,MM dalam paparan pembukaannya menyampaikan gambaran terkait kondisi eksisting Kabupaten Sumba Barat saat ini, arah kebijakan nasional maupun provinsi NTT yang kemudian dielaborasi lebih lanjut dalam arah kebijakan pembangunan Kabupaten Sumba Barat Tahun 2022 serta gambaran terkait capaian kinerja daerah sepanjang periode RPJMD 2016-2021. Paparan yang disampaikan oleh Kepala Bappeda dimaksudkan untuk menjadi landasan pijak dalam merangcang berbagai program maupun kegiatan pembangunan daerah tahun 2022. Titus menjelaskan bahwa beberapa indicator daerah baik itu pertumbuhan ekonomi, kemiskinan dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sepanjang tahun 2016-2019 mengalami trent pertumbuhan positif tetapi pada tahun 2020 mengalami penurunan akibat dampak pandemic virus covid 19. Salah satu satu indicator yang diurai oleh Kepala Bappeda terkait pertumbuhan PDRB yang mengalami kontraksi sebesar 0,27% namun kondisi ini masih di bawah kondisi ekonomi nasional yang mengalami kontraksi sebesar 2,07%. Oleh karena itu kebijakan pembangunan daerah kedepan harus focus pada penguatan terhadap sector-sektor ekonomi yang mengalami pertumbuhan positif dan pemulihan pada sector-sektor ekonomi yang mengalami pertumbuhan negatif.  Titus menegaskan bahwa arah kebijakan pembangunan kabupaten Sumba Barat Tahun 2022 difokuskan pada 7 program prioritas yaitu: Pertama, pemulihan ekonomi melalui optimalisasi potensi unggulan daerah seperti pariwisata, pertanian, peternakan, perkebunan dan perikanan, Kedua, Peningkatan kualitas pendidikan, penguatan system dan jaringan kesehatan, penanganan stunting, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan penguatan jarring pengaman social, Ketiga, Peningkatan ekonomi industry dan pemberdayaan koperasi, UMKM, Bumdes untuk mendukung pengembangan pariwisata, Keempat, penegakan hukum terkait pemanfaatan ruang dan pengelolaan lingkungan hidup, Kelima, Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik, Keenam, Peningkatan Stabilitas Trantibmas dan peningkatan ketahanan bencana dan Ketujuh, Peningkatan ketersediaan dan kualitas infrastruktur pelayanan dasar (rumah layak huni, air bersih, sanitasi, persampahan dan elektrifikasi). Diakhir pemaparannya Titus menegaskan agar RKPD Tahun 2022 harus lebih dipertajam untuk menjawab indikator kinerja daerah yang belum tercapai selama periode RPJMD 2016-2021.

Plh. Bupati Sumba Barat Drs. Daniel B. Pabala menegaskan bahwa Forum Perangkat Daerah merupakan forum teknokratis yang akan disandingkan dengan proses politik maupun proses partisipatif di berbagai lini pemerintahan sehingga forum ini mesti berpijak pada data dan informasi yang valid dan akurat, karena perencanaan yang berpijak pada data dan informasi akan dapat dipertanggungjawabkan. Lebih lanjut Daniel berharap agar forum ini mampu mengidentifikasi dan menganalisa potensi, kendala, peluang dan tantangan pembangunan di tahun 2022 dengan tetap mempertimbangkan berbagai regulasi yang ada. Sekaligus dapat melihat pembangunan di daerah ini secara holistic agar rencana pembangunan yang disusun tidak hanya merespon keinginan kelompok tertentu melainkan mendorong kemajuan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dimensi lain yang perlu menjadi pertimbangan adalah aspek pendanaan dimana pemerintah daerah masih memiliki ketergantungan fiscal terhadap alokasi dana pusat. Hal ini menuntut kejelian semua semua pemangku kepentingan untuk menyusun dokumen pembangunan daerah berdasarkan skala prioritas, yang terukur, dapat dicapai/dilaksanakan realistis/masuk akal serta focus pada arah kebijakan yang pembangunan yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan yang lebih tinggi, tegas Daniel.

Forum Perangkat Daerah kemudian dilanjutkan dengan diskusi kelompok sesuai bidang koordinasi yang dipandu langsung oleh masing-masing Asisten Koordinasi pada tanggal 23 sampai dengan 24 Maret 2021. Hasil diskusi selanjutnya akan disepakati menjadi Rancangan Renja Perangkat daerah yang akan diinput dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).

Bagikan Informasi Ini

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *