PENANDA TANGANAN DOKUMEN PERJANJIAN KINERJA LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT TAHUN ANGGARAN 2021

Waikabubak –  Bertempat di Aula Rapat Kantor Bupati Sumba Barat, Bupati Sumba Barat, Drs. Agustinus Niga Dapawole, Wakil Bupati Sumba Barat, Marthen Ngailu Toni, SP dan Penjabat Sekda Kabupaten Sumba Barat Drs. Daniel B. Pabala, memipin jalannya kegiatan Penanda tanganan Perjanjian Kinerja , Senin, 08/02/2021.

Dalam sambutannya, Agustinus Niga Dapawole menyatakan bahwa penandatanganan Perjanjian Kinerja merupakan wujud berkomitmen dalam upaya menyukseskan pembangunan Nasional.
“Penysunan Laporan Kinerja merupakan kewajiban sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan  Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, penyusunan laporan kinerja sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparasi, dan kinerja aparatur, dan sebagai tolak ukur kinerja apparatur Negara dalam menyukseskan pembangunan nasional” Ujar Niga.

Pengertian Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Tujuan dari penyusunan perjanjian kinerja adalah

  1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur;
  2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
  3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
  4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah;
  5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai “

(Je)

Bagikan Informasi Ini