RAKOR TINDAK LANJUT PERSIAPAN PERSETUJUAN SUBSTANSI REVISI RTRW WILAYAH KABUPATEN DI WILAYAH KALIMANTAN, SULAWESI, NUSA TENGGARA, MALUKU, DAN PAPUA.

WAIKABUBAK, Rabu 3 Maret 2021, Pemerintah Kabupaten Sumba Barat mengikuti Rakor Tindak Lanjut Persiapan Persub Revisi RTRW Wilayah Kabupaten bersama Kementerian Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia dan 7 Kabupaten Lainnya yaitu Kab. Sumba Timur, Minahasa, Gorontalo, Toli-Toli, Mimika, Wajo dan Jeneponto yang akan dipersiapkan untuk mendapatkan Persub di Tahun 2021.

Sesuai dengan Amanat Undang undang No.26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang daerah sebagaimana telah diubah melalui PP Republik Indonesia No. 13 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan PP No.15 Tahun 2010  Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, Peninjauan RTRW untuk dilaksanakan setiap 5 Tahun sekali. Hasil Analisis penilaian Peninjauan Kembali  yang dilakukan pada Tahun 2017 merekomendasikan agar Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumba Barat yang telah di Perdakan Melalui Perda Nomor 1 Tahun 2012 tentang RTRW Kab Sumba Barat 2012-2032 perlu dilakukan revisi.

Muatan dalam revisi RTRW :

  1. Adanya beberapa kebijakan baru Tata Ruang yang perlu dikaji antara lain
    • Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 13 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah NO. 26 Tahun 2007 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional
    • Peraturan Menteria Agraria dan Tata Ruang / Kepala BPN Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pemberian Persetujuan Substansi dalam rangka penetapan Peraturan Daerah Tentang Rencana Tata Ruang Provinsi dan Rencana Tata Ruang Kabupaten /Kota
  2. Adanya kebijakan Pusat yang harus di Akomodir antara lain :
    • Pengembangan Infrastruktur pembangkit Listrik
    • Kawasan andalan sumba dengan sector unggulan Pertanian, pariwisata dna perkebunan
  3. Adanya Kebijakan provinsi dalam struktur ruang yaitu
    • Rencana Jaringan Jalan yang ada di Pulau Sumba meliputi Ruas jalanWaitabula(Tambolaka) – Kodi – Kodi Utara-Lamboya-Wanukaka – Kota Waikabubak-Loli-Mamboro
    • Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Ekonomi yaitu di Kawasan Wanukaka
  4. Adanya Perkembangan Fisik Perkotaan dan Kecamatan

Kepala Bappeda Titus Diaz Liurai, S.Sos.,MM yang didampingi oleh Kasubid IPW Bappeda Erlan Poro, ST.,M.Sc dan Tim Ahli ITN Malang yang hadir secara daring dalam tanggapan awalnya menyampaikan bahwa Kabupaten Sumba Barat telah mengikuti Klinik sebanyak 5 Kali dalam rangka mempersiapkan dokumen materi teknis dan persyaratan administrasi yang diperlukan dalam rangka percepatan Persub, terkait Persyaratan Administrasi Kabupaten Sumba Barat Sudah selesai. Selanjutnya Kepala Bappeda Menyampaikan terkait Tujuan Revisi Tata Ruang yang lebih Memfokuskan pada Pengembangan Pariwisata yang didukung oleh Pengembangan Pertanian dan Agroindustri. Selain hal diatas Kepala Bappeda Memberikan Tanggapan atas Evaluasi Kementerian ATR terkait Berita Acara dengan kabupaten berbatasan dan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan sesuai Perpres 59/2019.

Kabupaten Sumba Barat sampai saat ini masih menunggu Koreksi Lanjutan dari Kementerian ATR terkait Perbaikan dan Klarifikasi yang telah disampaikan. Pemerintah kabupaten Sumba Barat berharap agar proses Persetujuan substansi dapat dipercapat sehingga revisi RTRW dapat di Perdakan. (RED-BAPPEDA)

Bagikan Informasi Ini