Hadiri Musrenbang Laboya Barat Bersama Wakil Bupati dan Ketua DPRD, Bupati, Yohanis Dade, SH Kembali Tegaskan : Kemiskinan Ekstrim dan Angka Stunting Masih Tinggi, Budaya yang Boros Perlu Disederhanakan
Facebook
Twitter
WhatsApp

www.sumbabaratkab.go.id. Gaura, Senin 12/2/2024 Penyederhanaan Budaya ditegaskan baik oleh Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat dalam beberapa pertemuan Musrenbang di tingkat kecamatan.  Dalam sambutannya pada acara Musrenbang Kecamatan Laboya Barat. Bupati Yohanis Dade mengatakan bahwa dalam sekali hajatan kedukaan di Sumba, dana yang dihabiskan, dengan menghitung jumlah hewan yang disembelih, bisa mencapai milyaran sehingga acara kedukaan ini sama dengan sebuah pesta. Hal ini menciptakan mata rantai kemiskinan. Masyarakat menjual tanah bahkan sawah produktif untuk memenuhi kebutuhan adat ini, dan tidak sedikit yang di kemudian harinya menjadi petani penggarap, sehingga stunting dan kemiskinan ekstrim merupakan produk dari tradisi budaya yang boros ini.

Laboya Barat berpenduduk 10.619 jiwa dengan 737 KK yang tersebar di 4 desa masuk dalam kategori miskin ekstrim. Prevelensi stunting kecamatan ini juga jauh di atas angka Kabupaten yang hanya 12,1%. Pada tahun 2023, jumlah dana yang disalurkan melalui Program PKH kepada Keluarga Penerima Manfaat (PKM) mencapai lebih Rp 3 M. Jumlah ADD tahun 2024 meningkat dari Rp 7,02 M tahun pada 2023 menjadi Rp 7,43 M dan penerimaan PBB sebesar Rp 43.542.134 atau 60,49% dari target.

Bupati Yohanis Dade menekankan bahwa tingginya angka stunting dan kemiskinan ekstrim di Laboya Barat dan kecamatan lainnya dapat diatasi dengan menghentikan budaya boros dan memanfaatkan potensi pertanian, perkebunan, dan pariwisata secara optimal. Kendala pengembangan pariwisata di kecamatan ini meliputi jalan rusak dan minimnya sarana prasarana seperti tribun pasola serta fasilitas MCK di kampung situs. Bupati menyatakan komitmen Pemerintah Daerah (Pemda) untuk memperbaiki jalan rusak paling lambat tahun 2025, karena hal ini merupakan wewenang propinsi. Pemda juga mendorong partisipasi masyarakat dalam memilih wakil di DPRD Propinsi, yang diharapkan dapat membawa aspirasi pembangunan masyarakat Sumba Barat. Sementara itu, sarana prasarana pasola dan MCK di kampung memerlukan kerjasama masyarakat, terutama terkait dokumen kepemilikan. Pemda menghadapi kesulitan dalam mendapatkan bantuan dana karena kampung adat dan lokasi pasola dimiliki oleh banyak orang. Meskipun demikian, Pemda berjanji akan berjuang agar tercipta dispensasi khusus untuk situasi di Sumba Barat.

Selain Wakil Bupati dan Ketua DPRD, Kegitan Musrenbangcam juga dihadiri antara lain oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Sumba Barat, Ketua dan Wakil Ketua TP PKK Kabupaten, para Asisten dan pimpinan SKPD, Kapolsek, Danramil Kecamatan, dan para kepala SD,SMP dan SMA serta tokoh agama dan masyarakat.

 

Narasi dan foto: Odi

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top