Kolaborasi PSI dan Bappeda laksanakan Workshop Hasil Monev PAUD HI bersama 44 Pemerintah Desa di Kabupaten Sumba Barat
Facebook
Twitter
WhatsApp

Waikabubak – Selasa, 27/10/20, bertempat di Aula Rapat Bapeda Kabupaten Sumba Barat, Perkumpulan Stimulant Institute (PSI) mitra Save The Children (STC) berkolaborasi dengan Bappeda Kabupaten Sumba melaksanakan kegiatan Workshop Hasil Monev PAUD HI bersama Pemerintah Desa. Kegiatan yang  dilaksanakan  selama 2 hari  sejak tanggal 26/10/20 ini sesungguhnya  merupakan tindak lanjut dari workshop sebelumnya (baca: PSI adakan Workshop Monev PAUD HI).

Kegiatan dibuka oleh Kepala Bapeda Kabupaten Sumba Barat, Titus Diaz Liuray, S.Sos, yang menyampaikan  bahwa konsep PAUD HI di kabupaten Sumba Barat sudah ada sejak tahun 2016, setelah melihat kondisi sebelumnya dimana semua aspek layanan berjalan sendiri-sendiri/secara parsial, sehingga tidak nampak hasilnya. Untuk itu dengan adanya PAUD HI, 4 aspek layanan diharapkan dapat dilaksanakan secara terpadu. Sehingga Monev yang dilaksanakan beberapa waktu lalu juga dilakukan secara terpadu oleh pihak terkait, yang melibatkan Tim Pawoda dan Satgas Covid-19, dengan harapan melalui monev terpadu,  hambatan maupun kendala kompleks yang dijumpai dilapangan dapat menjadi bahan evaluasi bersama terutama bagi masing-masing desa dalam upaya peningkatan kualitas pemenuhan hak-hak anak juga bagi perangkat daerah terkait sebagai acuan perbaikan kedepan.

Pada paparan hasil monev TItuz menyampaikan bahwa secara keseluruhan nilai rata-rata hasil monev PAUD HI di 4 aspek layanan baik  pendidikan, kesehatan, perlindungan dan pengasuhan semuanya masih dibwah 50%, meskipun dijumpai juga terdapat beberapa desa yang memiliki penilaian diatas 50%, namun kondisi yang ada dilapangan ini harus menjadi perhatian untuk dilakukan perbaikan-perbaikan dan termuat dalam RPJMDesa maupun REnstra masing-masing perangkat daerah terkait.  

Diskusi yang dipimpin oleh kepala pelaksana BPBD Ir. Yanis Eklemens Luther Chr Loebaloe, berjalan cukup terarah dan menhasilkan beberapa rumusan untuk masing-masing aspek layanan yang akan  ditindaklanjuti oleh Pemerintah Desa, maupun masing-masing Perangkat Daerah.

Dalam kesempatan terpisah Titus Diaz menyampaikan apresiasi kepada pihak PSI dan STC dalam pelaksanaan monev ini, lebih lanjut  Titus berpendapat, perlu kiranya pemerintah daerah mereplikasinya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dijelaskan bahwa selama ini bila Pemda melakukan monev selalu dilakukan sendiri-sendiri, yang akhirnya akan selalu saling menyalahkan atas temuan dilapangan. Bila monev dapat dilaksanakan terpadu maka saling menyalahkan tidak akan terjadi. Disamping itu pelaksanaan monev tidak pernah dilengkapi dengan instrument baku, hanya dilakukan begitu saja dan diselesaikan dengan laporan saja. Kedepan perlu adanya suatu instrument monev yang terukur yang dapat menghasilkan rumusan permasalahan, kendala, hambatan di lapangan dan hasil tersebut harus dipaparkan, sehingga semua pihak tau dan bisa menjadi rekomendasi perbaikan bersama bagi perangkat daerah terkait.

Keberadaan dan dukungan semua NGO dalam pelaksanaan penyelenggaran pemerintahan ini sangat penting, sebab dengan adanya perubahan paradigma dalam pemerintahan dari Government  ke Governance, itu artinya Pemerintah tidak bisa berjalan sendiri, pemerintah membutuhkan dukungan dan kerjasama dengan pihak lain, seperti saat ini dengan PSI maupun dengan STC, demikian juga dengan NGO lainnya, demikian penegasan kepala Bapeda mengakhiri penjelasannya.

Hadir dalam workshop tersebut perwakilan 44 Desa/Kelurahan sample monev, Kepala Dinas P3A, Perwakilan DPMD dan Perwakilan DKIPS. (RED.AR-DKIPS)

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top