Kuota Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK) Masih 13.581 Jiwa, Pemda Sumba Barat Percepat DTKS

Waikabubak | Rabu, 13 April 2022, Demikian salah satu langkah yang diputuskan dalam Rapat Forum Komunikasi dan Forum Kemitraan Pemerintah Kabupaten Sumba Barat bersama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Diharapkan juga agar penduduk yang sudah terdaftar dalam DTKS Non JKN serta penduduk non-JKN menjadi peserta PBI-JK. Saat ini peserta aktif JKN-KIS Kabaupaten Sumba Barat sampai dengan 1 April 2022 adalah sejumlah 140.216 dari total penduduk Sumba Barat sebesar 149.641. Jadi masih ada 9.425 orang yang belum menjadi peserta dan diusulkan untuk menjadi PD Pemda dengan memperhatikan kecukupan anggaran. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan, Drs. Imanuel Mesakh Anis, yang memimpin rapat ini mengatakan Pemda akan mengupayakan pengalokasian anggaran 4% untuk  memenuhi kebutuhan peserta non-JKN ini dalam anggaran perubahan tahun 2022.

Rapat yang diikuti beberapa pimpinan Perangkat Daerah, seperti Dinas Nakertrans, Bappelitbangda,  dan Dispenduk, Direktut RSU dan Lende Moripa, dan Ketua IDI Sumba Barat, serta Jajaran BPJS se-Sumba, berlangsung selama lebih dari 3 jam di Ruangan Bupati dan membahas  9 hal penting lainnya selain yang telah disebutkan di atas, yaitu:

  1. Implementasi Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional.
  2. Biaya Pelayaan Kesehatan, baik Iuran Pemda sebesar Rp 22,4 Miliar dan klaim yang telah dibayar BPJS ke Faskes sebesar lebih dari Rp 39 Miliar;
  3. Permasalahan Rasio FKTP dan Rasio Dokter, yang mencapai 1/7000 (Ketua IDI Sumba Barat);
  4. Konsekwensi Kapitasi Berbasis Kerja sebesar 88% dengan potensi kehilangan pendapatan sebesar Rp 56 Juta/bulan;
  5. Belum Maksimalnya Rekrutmen Pasien dan Pelayanan Obat Program Rujuk Balik (PRB);
  6. Belum Stabilnya Pelayanan Obat Kronis;
  7. Tingginya Angka SC dan Persalinan Normal di FKRTL Sumba Barat;
  8. Antrian Online dan;
  9. Penjaminan Klaim Covid-19.

Diskusi berjalan sangat terbuka dan banyak usulan dari peserta forum yang ditujukan kepada BPJS dan sebaliknya. Ketua Komisi C DPRD, Alexander Dapawole, misalnya mengharapkan agar dengan dana lebih dari Rp 22 Miliar dari Pemda, BPJS lebih proaktif agar Faskes lebih fokus pada pelayanan kesehatan dan bukan pengecekan kepesertaan peserta ASKES. BPJS sebaliknya mengatakan bahwa jumlah personilnya sangat terbatas sehingga tidak dapat mengerjakan hal-hal yang di luar tugas pokoknya. Forum ini akhirnya memberi titik temu dalam berbagai hal yang menjadi isu pokok pelayanan kesehatan di Sumba Barat.  OK- DKIPS

Bagikan Informasi Ini

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *