News

Kunjungan Kerja Bupati Sumba Barat di Desa Bodo Hulla

Lamboya, 19/01/2022 – Bupati Sumba Barat bersama pimpinan perangkat daerah/unit kerja melakukan kunjungan kerja di Desa Bodo Hulla Kecamatan Lamboya. Kunjungan kerja ini adalah kunjungan kerja pertama Beliau di awal tahun 2022 dan pertama kali di Desa Bodo Hulla.

Pada kata sapaannya, Kepala Desa Bodo Hulla mengucapkan terima kasih atas kunjungan Bupati di Desa Bodo Hulla. Beliau berharap dengan hadirnya Bupati di Desa Bodo Hulla, Bupati dapat melihat secara langsung kondisi Desa Bodo Hulla. Kepala Desa Bodo Hulla juga memaparkan kondisi Desa Bodo Hulla, baik dari akses transportasi, pendidikan, pertanian, serta peternakan.

Menanggapi pemaparan tersebut, Bupati Sumba Barat, Yohanis Dade, SH pada kata sambutannya menyampaikan bahwa Desa Bodo Hulla memiliki potensi yang menjanjikan, terutama pada sektor pertanian dan peternakan. Sektor pariwisata juga dapat dikembangkan, baik pariwisata alam maupun pariwisata budaya.

Namun, masih terdapat beberapa sektor yang perlu mendapat perhatian dari pemerintah daerah. Pada sektor infrastruktur jalan, Desa Bodo Hulla masih memiliki akses jalan yang berkategori rusak (rusak sedang dan rusak berat), baik jalan kabupaten maupun jalan desa. Pada sektor infrastruktur pendidikan, khususnya pada SD Masehi Hobaka terdapat gedung kelas yang tidak layak digunakan dan lokasi sekolah berdekatan dengan tanah rawan longsor. Pada sektor penerangan, Desa Bodo Hulla sebagian besar belum memiliki jalur listrik.

Oleh karena itu, pada kesempatan tersebut, Bupati Sumba Barat mengharapkan kerja sama dan sinergitas pemerintah desa dan pemerintah daerah, serta stakholder dalam rangka pembangunan Desa Bodo Hulla. Beliau juga berharap pengelolaan dana desa dapat digunakan secara baik dan tepat sasaran.

Disela kunjungan kerja ini juga, Bupati Sumba Barat sempat melihat dan meninjau lokasi pertanian Desa Bodo Hulla seluas 140 hektar tanaman padi ladang dan 10 hektar tanaman jagung.

Selain itu, dalam rangka memenuhi ketahanan pangan hewani, mewakili Bupati Sumba Barat, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Yakobus Jefrison Dapamerang, SP, MM melepas benih ikan lele sebanyak 6000 ekor di Desa Bodo Hulla Dusun 3.

=== dkips.sb ===

Bagikan Informasi Ini

Penandatanganan Pakta Integritas dan Perjanjian Kinerja Lingkup Pemda Sumba Barat

Waikabubak, 18/01/2022 – Menindaklanjuti Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 49 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pakta Integritas di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah, serta amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan, Bupati Sumba Barat, Yohanis Dade, SH didampingi oleh Wakil Bupati Sumba Barat, John Lado Bora Kabba, S.Pd dan Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Sumba Barat, Drs. Daniel B. Pabala melaksanakan Penandatanganan Pakta Integritas dan Perjanjian Kinerja Bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama lingkup Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Tahun Anggaran 2022.

Pada sambutannya, Bupati Sumba Barat mengatakan bahwa Dokumen Pakta Integritas adalah dokumen yang berisi pernyataan atau janji kepada diri sendiri tentang Komitmen melaksanakan seluruh tugas, fungsi, tanggung jawab, wewenang dan peran sesuai dengan Peraturan Perundang – Undangan dan kesanggupan untuk tidak melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme. Penandatanganan Pakta Integritas diwajibkan bagi para Pimpinan di lingkup Pemerintah Daerah. Sedangkan Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Penandatanganan Pakta Integritas dan Perjanjian Kinerja adalah dasar pelaksanaan tugas dan tanggung jawab yang tidak dapat dipisahkan, sehingga dibutuhkan komitmen yang kuat untuk melaksanakannya secara konsisten, karena hal ini merupakan janji terhadap diri sendiri, janji terhadap bangsa dan negara, terutama kepada Tuhan Yang Maha Esa.

“Saya berharap dokumen tersebut ditandatangani secara sadar, jujur dan penuh ketulusan, karena dorongan kewajiban dan tanggungjawab untuk mendahulukan kepentingan bangsa dan negara dengan menghindari perbuatan – perbuatan yang dikategorikan sebagai korupsi, kolusi dan nepotisme”, kata Bupati Sumba Barat.

“Untuk itu saya harapkan setelah dilaksanakannya Penandatanganan Perjanjian Kinerja bagi para Pimpinan Perangkat Daerah / Unit Kerja, segera melakukan Penandatanganan Perjanjian Kinerja di lingkungan masing – masing Perangkat Daerah / Unit Kerja dan wajib didokumentasikan,” lanjut Beliau.

Beliau berharap agar para Pimpinan Perangkat Daerah / Unit Kerja yang telah menandatangani Pakta Integritas dan Perjanjian Kinerja, dapat menjadi contoh dan teladan bagi para pejabat dan staf di masing–masing Perangkat Daerah / Unit Kerja, agar tugas dan tanggung jawab yang dikerjakan searah dan satu tujuan dalam membangun Sumba Barat yang lebih baik menuju pada kesejahteraan.

Kegiatan Penandatanganan Pakta Integritas dan Perjanjian Kinerja ini dihadiri oleh Asisten dan Staf Ahli Bupati pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sumba Barat, Pimpinan Perangkat Daerah lingkup Pemda Sumba Barat, Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumba Barat, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Waikabubak, dan para Camat se-Kabupaten Sumba Barat.

=== dkips.sb ===

Bagikan Informasi Ini

Bupati Sumba Barat Pimpin Apel 3 Pilar

Waikabubak, 17/01/2022 – Dalam rangka Program Percepatan Vaksinasi Covid-19 di wilayah Kabupaten Sumba Barat, Polres Sumba Barat bekerja sama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Barat dan Dandim 1613 Sumba Barat menggelar Apel 3 (tiga) Pilar dan dipadukan dengan Apel Kesadaran yang bertempat di Lapangan Kantor Bupati Sumba Barat. Didampingi Kapolres Sumba Barat dan Dandim 1613 Sumba Barat, Bupati Sumba Barat, Yohanis Dade, SH bertindak selaku Pembina Apel.

Pada kesempatan tersebut, Bupati Sumba Barat mengatakan bahwa Apel Kesadaran hari ini adalah Apel Kesadaran Pertama di tahun 2022. Tentu ada semangat dan komitmen yang baru, menjadikan tahun 2022 sebagai tahun pembaharuan melalui budaya kerja yang lebih baik lagi, memaksimalkan kinerja yang belum mencapai target, serta kesadaran bertanggung jawab atas pekerjaan yang dibebankan.

Melalui Apel Kesadaran ini, Bupati juga menyampaikan beberapa hal yang perlu mendapat perhatian. Pertama, Beliau menegaskan agar setiap perangkat daerah segera menyelesaikan laporan pertanggungjawaban tahun anggaran 2021. Penyelesaian laporan keuangan tahun anggaran 2021 dan proses persiapan pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2022 berjalan secara bersamaan. Kedua, setiap perangkat daerah segera menyelesaikan dokumen-dokumen yang merupakan kewajiban, khususnya dokumen LKPD, LAKIP, dan dokumen pendukung lainnya. Ketiga, mulai tanggal 1 Januari 2022 sebagian Tenaga Kontrak Daerah (TKD) telah dirumahkan. Maka dari itu, Beliau menyampaikan khusunya kepada ASN dan sebagian TKD yang masih melaksanakan tugas agar mampu beradaptasi dengan pola kerja sesuai dengan jumlah personil. Empat, setiap perangkat daerah dan unit kerja agar segera menerapkan kedisiplinan kepada seluruh PNS dan TKD sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS. Lima, bagi setiap PNS agar segera menyelesaikan laporan tahunan, seperti Laporan Pajak Tahunan dan Standar Kinerja Pegawai (SKP). Enam, Beliau meminta dukungan dari setiap stakholder dan perangkat daerah/unit kerja lingkup Pemerintah Kabupaten Sumba Barat untuk mewujudkan Kota Waikabubak yang BERSERI (Bersih, Sehat, Rapi dan Indah) sebagai program prioritas daerah Kabupaten Sumba Barat tahun 2022.

Terkait Apel 3 Pilar, Bupati Sumba Barat menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada semua unsur 3 (pilar) sebagai ujung tombak dalam program percepatan vaksinasi Covid-19 di Kabupaten Sumba Barat. Apel 3 Pilar ini juga merupakan bentuk sinergitas antara Pemerintah, TNI dan Polri terutama dalam program vaksinasi Covid-19 yang telah mencapai 69% pada tahap I (pertama) dan 39% pada tahap II (kedua) di wilayah Kabupaten Sumba Barat (data Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional). Beliau berharap pada Maret 2022, vaksinasi Covid-19 tahap I mencapai 100%, sehingga vaksinasi tahap III (ketiga) dapat dilaksanakan sesuai dengan arahan Presiden Republik Indonesia, Ir. H. Joko Widodo tentang vaksinasi Covid-19 dosis ketiga (booster) yang difokuskan bagi lansia dan kelompok rentan terdampak Covid-19.

Pada apel ini juga dilaksanakan penyerahan Piala Juara Umum Kejuaraan Karate Shoto-Kai antar-ranting se-daratan Sumba oleh Pengurus Cabang Shoto-Kai Sumba Barat kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Barat dan Penyerahan Surat Keputusan Bupati Sumba Barat kepada para PNS yang telah mencapai masa purnabakti.

=== dkips.sb ===

Bagikan Informasi Ini

KASAT POL PP TERJUN LANGSUNG LAKUKAN PENDEKATAN DIALOGIS DAN KOMUNIKATIF TERKAIT PENERTIBAN PEDAGANG PASAR LAMA

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kuala djowa,S.Sos terjun langsung lakukan pendekatan dialogis kepada para pedagang di area pasar lama Waikabubak, Sabtu (16/01/2022).

Pendekatan dialogis ini dalam upaya penertiban para pedagang yang masih melakukan aktivitasnya di Pasar Lama/pasar Inpres Waikabubak atau di pinggir jalan dimana dapat mengganggu ketertiban pengguna jalan raya.

Hal tersebut merupakan perintah langsung Bupati Sumba Barat kepada Kasat Pol PP yang baru yang mana diberi tanggung jawab untuk segera mengatasi kesemrawutan yang terjadi akibat para pedagang yang masih belum mau pindah ke pasar baru Wee Karou.

Pasca pelaksanaan relokasi Pasar Lama ke Pasar Baru ternyata masih ada saja oknum pedagang yang melakukan aktifitas jual beli pada seputaran Pasar Lama di Jl. Pisang, Kelurahan Wailiang dan di Jl. Ahmad Yani, Kelurahan Maliti, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat.

Dalam kesempatan itu Kasat Pol PP Kuala Djowa yang juga merupakan Kasat Pol PP yang baru saja dilantik menggantikan Kasat Pol PP lama dengan tegas menyatakan bahwa sampai dengan batas waktu yang diberikan masih banyak pedagang yang melakukan kegiatan di pasar lama dan tidak segera menempati pasar baru Weekarou yang telah disiapkan, maka dilaksanakan kegiatan tindak lanjut pengawalan penertiban pedagang demi ketertiban dan kebersihan Kota.

Kuala Djowa juga menegaskan akan menertibkan kios-kios yang berdagang tidak sesuai dengan ijin yang dikeluarkan atau tanpa dilengkapi SIUP SITU.

Ia juga menghimbau kepada seluruh PNS dan keluarga untuk tidak lagi berbelanja bahan pokok/sembako di pasar lama, karena akan menambah ketidaktertiban pasar lama.
Seluruh ASN dan keluarga ASN, di wajibkan untuk berbelanja sembako di pasar baru Wee karou, sehingga pasar baru dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya.

(Pranata Humas)

Bagikan Informasi Ini